Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
31 Mei 2021 | View: 101
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000004.19/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Agustus 2018
 
POKOK SENGKETA
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean atas barang impor Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai pabean sebesar CIF USD105,677.09, dan oleh Terbanding nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD121,288.30, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda sebesar Rp33.551.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT Xiaolin Electronics Indonesia terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000004.19/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Xiaolin Electronics Indonesia, NPWP 80.947.348.1-452.000, yang beralamat di Kawasan Industri dan Pergudangan Cikupamas, Jalan Bhumimas VIII, No. 38, Talaga, Cikupa, Tangerang 15710, yang hadir dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari sdr. Zeng Xianshu, jabatan: Direktur (berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 10 tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Kevin Hutama Sutandi, S.H., M.KN. notaris di Kota Tangerang Selatan dan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM):
 
Nama
:
Sugiarto utomo
Jabatan
:
Kuasa Hukum
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-166/PP/lKH/2019 tanggal 14 Februari 2019
Surat Kuasa Khusus Nomor XL-032/18072019 tanggal 18 Juli 2019
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding,
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, hadir dalam persidangan yaitu:
 
1.
Nama/NIP
:
Nanik Susilawati Rizain/197202021992012001
Jabatan
:
Kepala Seksi Keberatan dan Banding II
Unit Organisasi
:
KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 
 
2.
Nama/NIP
:
Misnawati/197804282003122001
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Pertama
Unit Organisasi
:
KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 
 
3.
Nama/NIP
:
Fadlan Noorhadi/198509132007011003
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Pertama
Unit Organisasi
:
KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 
 
4.
Nama/NIP
:
Indra Prasetya Nugraha Hasmedy/198809092008121001
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Mahir
Unit Organisasi
:
KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 
 
5.
Nama/NIP
:
Anggita Husada/198805102008121001
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa
Unit Organisasi
:
KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 
 
6.
Nama/NIP
:
Anji Wardana/199203162012101001
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa
Unit Organisasi
:
KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 
 
berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-221/KPU.01/BD.10/2019 tanggal 19 Juli 2019, ST-324/KPU.01/2019 tanggal 09 Agustus 2019, ST-388/KPU.01/2019 tanggal 30 Agustus 2019, ST-445/KPU.01/2019 tanggal 20 September 2019, ST-508/KPU.01/2019 tanggal 11 Oktober 2019, ST-553/KPU.01/2019 tanggal 01 November 2019, ST-611/KPU.01/2019 tanggal 22 November 2019;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-977/PP/BR/2019 tanggal 24 Juni 2019;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018:
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-286/KPU.01/2019 tanggal 18 Maret 2019;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
Bea Masuk
533.000,00
533.000,00
0,00
0,00
Cukai
0,00
0,00
0,00
0,00
PPN
154.670.000,00
177.511.000,00
22.841.000,00
0,00
PPnBM
0,00
0,00
0,00
0,00
PPh Pasal 22
38.668.000,00
44.378.000,00
5.710.000,00
0,00
Denda
0,00
0,00
5.000.000.00
0,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
33.551.000,00
0,00
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Atas SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 032/SK/XEl/2018 tanggal 12 September 2018 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018 keberatan Pemohon Banding tersebut djtolak sehingga dengan Surat Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018 mengajukan banding;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018, mengenai penolakan keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) No. 019637/NOTUL/KPU-T/KPu.01/2018 tanggal 04 September 2018.
 
bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018, dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:
 
A.
Segi Formal
 
 
 
1.
Pengajuan Banding
 
 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 diterbitkan pada 28 November 2018, Pemohon Banding terima pada tanggal 6 Desember 2018 dan pengajuan banding Pemohon Banding tanggal 28 Desember 2018. Dengan demikian Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.
 
 
 
 
2.
Mengenai Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Pemohon Banding telah melunasinya sejumlah Rp33.551.000,-
 
 
 
B.
Segi Material:
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP No. 019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
 
bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 
 
 
1.
Barang yang Pemohon Banding import yang dikenakan tambah bayar berupa:
  • Data line item 1
 
 
 
 
2.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan invoice dan Purchase Order dan Sales Contract.
 
 
 
 
3.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding. (terlampir bukti pembayaran invoice).,
 
 
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi bukti/dokumen sebagai berikut:
P-1
Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018,
P-2
Surat Keberatan Nomor 032/SK/XEI/2018 tanggal 12 September 2018,
P-3
SPTNP Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018,
P-4
Purchase Order,
P-5
Commercial Invoice,
P-6
Packing List,
P-7
Bill of Lading,
P-8
PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018,
P-9
Billing DJBC (PIB),
P-10
SPPB,
P-11
Billing DJBC Kode Billing 620180900024095 dan Bukti Penerimaan Negaranya dengan NTB 000018001635 dan NTPN 8987000F14E9MAAM sebesar Rp33.551.000,00,
P-12
Akta Perusahaan Nomor 10 tanggal 09 Januari 2017 dan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dibuat oleh Kevin Hutama Sutandi, S.H., M.Kn notaris di Kota Tangerang Selatan.
     
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
     
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-286/KPU.01/2019 tanggal 18 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
A.
Permasalahan (dalam Surat Uraian Banding)
 
1.
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-9033/KPU.01/2018 Tanggal 28 November 2018 melalui Surat Permohonan Banding Nomor 0321SK/XEIIV/2018 Tanggal 26 Desember 2018, dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat tersebut;
 
2.
bahwa Terbanding menerbitkan KEP-9033/KPU,01/2018 Tanggal 28 November 2018 yang isinya adalah Penetapan Nilai Pabean atas PIB yang diajukan oleh Pemohon Banding Nomor 438471 Tanggal 29 Agustus 2018;
 
3.
bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak, yang diuraikan secara rinci di bawah ini;
 
 
 
B.
Kronologis, Fakta, dan Data Hukum Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
1.
bahwa Pemohon Banding melakukan Importasi barang dengan mengajukan PIB Nomor 438471 Tanggal 29 Agustus 2018, dengan rincian sebagai berikut:
 
a.
Jenis barang
:
Data Line (dan seterusnya, total keseluruhan ada sebanyak 9 Pos sesuai PIB)
b.
Jumlah barang
:
262 CT (Net Weight: 4.657,56 kg)
c.
Negara asal
:
China (CN)
d.
Nilai pabean
:
CIF USD105,677.09
e.
Supplier
:
Dongguan Many Economy & Trade Development
 
 
 
 
2.
bahwa penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas PIB sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:
 
Pos PIB
Uraian Barang
PIB
Penetapan
Jumlah Barang Netto
(PCE)
Harga Satuan
(CIF USD/PCE)
Total
(CIF USD)
Jumlah Barang Netto
(PCE)
Harga Satuan
(CIF USD/PCE)
Total
(CIF USD)
1
Data Line
200.000
0,5265
105.308,78
200.000
0,6046
120.920,00
2-9
(Sesuai PIB)
(Sesuai PIB)
(Sesuai PIB)
(Sesuai PIB)
(Sesuai PIB)
(Sesuai PIB)
(Sesuai PIB)
Total
 
 
105.677,09
 
 
121.288,30
 
 
 
 
3.
bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-019637/NOTUUKPU-T/KPU.01/2018 Tanggal 04 September 2018, yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRl, serta Denda sebesar Rp33.551.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 
 
 
 
4.
bahwa atas penerbitan SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 032/SK/XEl/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 disertai dengan alasannya;
 
 
 
 
5.
bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-9033/KPU.01/2018 Tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menetapkan Nilai Pabean terhadap barang Impor yang diberitahukan dalam PIB Pemohon Banding;
 
 
 
C.
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
 
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018;
 
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
 
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018;
 
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
9.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015;
 
10.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-66/BC/2011;
 
11.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2017;
 
12.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Data Base Nilai Pabean;
 
13.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
14.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-441/BC/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk Menangani Sengketa Di Pengadilan Pajak.
 
 
 
D.
Analisis (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
1.
bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai;
 
 
 
 
2.
bahwa Pemohon Banding merupakan Importir Produsen dengan status Very High Risk, dan Importasi Pemohon Banding mendapat layanan jalur Merah-High (MH);
 
 
 
 
3.
bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018, diatur mengenai penelitian/penetapan Nilai Pabean, antara lain sebagaimana kutipannya berikut:
 
Pasal 22
(1)
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
(2)
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 
b.
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 
c.
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 
d.
meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 
e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
 
 
 
Pasal 23
(1)
Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
a.
barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli.
 
b.
persyaratan niiai transaksi tidak terpenuhi;
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,
 
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
 
 
Pasal 28
(5a)
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
(5b)
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
 
a.
menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya; atau
 
b.
melakukan Konsultasi kepada Importir yang bersangkutan atau kuasanya.
 
 
 
Pasal 33
Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean.
 
 
 
 
4.
bahwa dalam rangka penelitian lebih mendalam, sebelumnya telah dikirimkan lNP kepada Pemohon Banding yang selanjutnya dijawab oleh Pemohon Banding dengan menyerahkan DNP;
 
 
 
 
5.
bahwa berdasarkan penelitian atas DNP, nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakinj kebenaran dan/atau kewajarannya oleh Pejabat Bea dan Cukai, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, sehingga dilakukan penetapan Nilai Pabean terhadap PIB Pemohon Banding;
 
 
 
 
6.
bahwa terhadap penetapan Nilai Pabean tersebut di atas, Pemohon Banding kemudian mengajukan Keberatan;
 
 
 
 
7.
bahwa hasil penelitian terhadap data/dokumen pendukung yang dilampirkan saat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:
 
No
Dokumen
Nomor
Tanggal
Nilai (USD)
Keterangan
1
PIB
438471
29-08-2018
105.677,09
  • Nilai dalam C/F
  • Penjual: Guangzhou Zhongguo Trading Co.Ltd
  • Pengirim: Dongguan Many Economy & Trade Development Co. Ltd -NW: 4.657,56KG
  • GW: 4.657,56 KG
2
Purchase Order
-
-
-
Tidak dilampirkan
3
Sales Contract
-
-
-
Tidak dilampirkan
4
Proforma Invoice
-
-
-
Tidak dilampirkan
5
Commercial Invoice
2018081740
17-08-2018
105.327,09
  • Nilai claim FOB
  • Penerbit: Dongguan Many Economy & Trade Development Co. Ltd
6
Packing List
-
17-08-2018
-
  • Penerbit: Dongguan Many Economy & Trade Development Co. Ltd
  • Quantity: 262 PK (GW: 4.657,56 KGS)
7
Master B/L
KMTCSHK3849896
23-08-2018
-
  • Shipper: Ningbo Dashing lnternational Logistics Co. Ltd
  • Consignee: PT Xiaolin Electronics Indonesia
  • GW: 4.657,56 KG
House B/L
DXG1808594
23-08-2018
-
  • Shipper: Dongguan Many Economy & Trade Development Co. Ltd
  • Consignee: PT Xiaolin Electronics Indonesia
  • GW: 4.657,56 KG
8
Polis Asuransi
-
-
-
Tidak dilampirkan
9
Slip/Bukti Pengiriman Uang/Telegraphic Transfer (TT)/LC
-
-
-
Tidak dilampirkan
10
Rekening Koran
-
-
-
Tidak dilampirkan
11
Pencatatan dan Pembukuan Perusahaan
-
-
-
Tidak dilampirkan
12
Faktur penjualan faktur pajak dan SPT masa PPN
-
-
-
Tidak dilampirkan
 
 
 
 
8.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap data/dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan, didapati sebagai berikut:
 
 
a.
bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan Purchase Order, Sales Contract, serta bukti korespondensi secara utuh (surat email/faksimili/printout atas print screen email/chat, dll) yang seharusnya berisi pembentukan kesepakatan harga sebelum diterbitkannya dokumen kontrak penjualan/pembelian (PO, Sales Contract, invoice, Packing List, B/L, dsb), sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi mengenai pembentukan harga yang sebenarnya disepakati;
 
 
b.
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pembayaran barang Impor dan rekening koran, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terkait nilai sebenarnya yang dibayarkan;
 
 
c.
bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan pembukuan dan/atau pencatatan perusahaan secara lengkap, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang antara data transaksi yang diberitahukan dalam PIB dengan data yang sebenarnya tercatat dalam pembukuan internal perusahaan;
 
 
d.
bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan SPT masa PPN dan/atau faktur pajak yang terkait dengan barang Impor dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi mengenai kesesuaian/kebenaran/kewajaran transaksi yang diberitahukan;
 
 
e.
bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Pemohon Banding tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, sehingga argumen/alasan keberatan Pemohon Banding sulit untuk diyakini/diterima;
 
 
 
 
 
9.
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada PIB Pemohon Banding tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode II sampai Metode Vl (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
 
 
 
 
10.
bahwa berdasarkan penelitian data harga, didapati sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
a.
bahwa kemudian telah diperoleh data Pembanding dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan Nilai Transaksi Barang Serupa (Metode Vl.3);
 
 
 
 
 
 
b.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap data Importasi pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dijadikan dasar penetapan, diperoleh data sebagai berikut:
 
 
 
 
c.
bahwa dengan demikian, barang impor yang diberitahukan pada Pos 1 ditetapkan nilai pabeannya dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan Nilai Transaksi Barang Serupa (Metode Vl.3) menjadi sebesar CIF USD0,6046/PCE, sehingga total nilai pabean pada PIB Nomor 438471 Tanggal 29 Agustus 2018 ditetapkan menjadi sebesar CIF USD121.288,30;
 
 
E.
Kesimpulan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan Nilai Pabean pada PIB Nomor 438471 Tanggal 29 Agustus 2018;
 
bahwa Terbanding sudah tepat dalam menetapkan Nilai Pabean atas PIB Nomor 438471 Tanggal 29 Agustus 2018 dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Nilai Pabean;
 
 
F.
Pendapat (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, serta Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 Tanggal 28 November 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
  • Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
  • Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 Tanggal 28 November 2018.
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai asas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Negara dan Tuhan Yang Maha Esa;
 
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan dokumen/bukti pendukung;
 
Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B-142/PAN.Wk/2019 tanggal 08 April 2019 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan perkara banding ini disidangkan Majelis tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;
 
Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti dan diberi tanda T sebagai berikut:
T-1
LPPNP,
T-2
Tanggapan Tertulis atas Bukti pendukung
T-3
PIB Pembanding,
T-4
Tanggapan Tertulis atas Tambahan Bukti pendukung.
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti dan diberi tanda P sebagai berikut:
P-1
Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018,
P-2
Surat Keberatan Nomor 032/SK/XEI/2018 tanggal 12 September 2018,
P-3
SPTNP Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018,
P-4
Purchase Order,
P-5
Commercial Invoice,
P-6
Packing List,
P-7
Bill of Lading,
P-8
PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018,
P-9
Billing DJBC (PIB),
P-10
SPPB,
P-11
Billing DJBC Kode Billing 620180900024095 dan Bukti Penerimaan Negaranya dengan NTB 000018001635 dan NTPN 8987000F14E9MAAM sebesar Rp33.551.000,00,
P-12
Akta Perusahaan Nomor 10 tanggal 09 Januari 2017 dan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dibuat oleh Kevin Hutama Sutandi, S.H., M.Kn notaris di Kota Tangerang Selatan,
P-13
Surat Kuasa Khusus Nomor XL-032/18072019 tanggal 18 Juli 2019,
P-14
Pakta Integritas atas nama zeng xianshu,
P-15
KTP atas nama Bau Mohamad Yusuf.
P-16
Izin Tinggal Terbatas Elektronik Bekerja atas nama Zeng Xianshu,
P-17
Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Bau Mohamad Yusuf,
P-18
Izin Kuasa Hukum: KEP-119/PP/IKH/2019 tanggal 07 Februari 2019,
P-19
Billing DJBC Kode Billing 620180900024095 dan Bukti Penerimaan Negaranya dengan NTB 000018001635 dan NTPN B987000F14E9MAAM sebesar Rp33.551.000,00 (fotokopi bermeterai dengan stempel Kantor Pos),
P-20
Akta Perusahaan Nomor 10 tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Kevin Hutama Sutandi, S.H., M.KN. notaris di Kota Tangerang Selatan dan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM (asli dan fotokopi bermeterai dengan stempel Kantor Pos),
P-21
Surat Kuasa Khusus Nomor XL-032/18072019 tanggal 18 Juli 2019,
P-22
KTP atas nama Sugiarto Utomo,
P-23
Izin Tinggal Terbatas Elektronik Bekerja atas nama Zeng Xianshu,
P-24
Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Sugiarto Utomo,
P-25
Izin Kuasa Hukum: KEP-166/PP/lKH/2019 tanggal 14 Februari 2019
P-26
Pakta Integritas atas mama Bau Mohamad Yusuf,
P-27
Penjelasan tertulis pengganti surat Bantahan,
P-28
Bukti pendukung, yang terdiri dari:
 
P-28.1.
Bukti Transfer pembayaran Invoice,
 
P-28.2.
Rekening Koran,
 
P-28.3.
Invoice Nomor 2018052329,
 
P-28.4.
Invoice Nomor 2018052630,
 
P-28.5.
Invoice Nomor 2018060131,
 
P-28.6.
Invoice Nomor 2018062633,
 
P-28.7.
Invoice Nomor 2018062634,
 
P-28.8.
Invoice Nomor 2018081139,
 
P-28.9.
Bukti Transfer pembayaran Freight,
 
P-28.10.
Rekening Koran,
 
P-28.11.
Invoice Freight,
 
P-28.12.
Faktur Pajak,
 
P-28.13.
SPT Masa PPN,
 
P-28.14.
Purchase Order,
 
P-28.15.
Sales Contract,
 
P-28.16.
Commercial Invoice,
 
P-28.17.
Packing List,
 
P-28.18,
Bill of Lading,
 
P-28.19.
PIB
 
P-28.20.
SPPB,
 
P-28.21.
1 Set Dokumen Pendukung Barang Identik yang HS/Klasifikasi dan Nilai Transaksinya diterima oleh PFPD Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dengan PIB No 283679 tanggal 30-08-2018.
P-29
Pakta Integritas atas nama Sugiarto Utomo,
P-30
Tanggapan tertulis atas Tanggapan Bukti pendukung,
P-31
Asli Bukti Pendukung,
P-32
Tambahan Bukti pendukung, yang terdiri dari:
 
P-32.1.
Matriks Pembayaran Invoice,
 
P-32.2.
Bukti Transfer Pembayaran Invoice,
 
P-32.3.
Rekening Koran,
 
P-32.4.
Buku Bank,
 
P-32.5.
Buku Pembelian,
 
P-32.6.
Buku Penjualan
 
P-32.7.
1 set dokumen Commercial Invoice No. 2018081740,
 
P-32.8.
Invoice Gabungan Pembayaran (Invoice No. 2018052329, 2018052630, 2018060131, 2018062633, 2018062634, 2018081139).
P-33
Asli Bukti pendukung.
 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini;
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sehingga merupakan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dimaksud;
 
Ketentuan Pengajuan Banding
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan pengajuan banding;
 
bahwa Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga dari tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019 adalah 37 (tiga puluh tujuh) hari, dengan demikian pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018 memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yakni diterima tanggal 06 Desember 2018, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sebesar Rp33.551.000,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar Rp16.775.500,00, dan telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan Billing DJBC Kode Billing 620180900024095 dan Bukti Penerimaan Negaranya dengan NTB 000018001635 dan NTPN 8987000F14E9MAAM sebesar Rp33.551.000,00, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 032/SK/XEIIV/2018 tanggal 26 Desember 2018 ditandatangani oleh Sdr. Zeng Xian Shu, jabatan: Direktur, dan sesuai dengan fotokopi Akta Perusahaan Nomor 10 tanggal 09 Januari 2017 dan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dibuat oleh Kevin Hutama Sutandi, S.H., M.Kn notaris di Kota Tangerang Selatan, berwenang menandatangani surat banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 032/SK/XEl/V/2018 tanggal 26 Desember 2018 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan materi sengketa banding diawali dengan pemeriksaan tentang pengajuan keberatan, penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
 
1.
Tentang Pengajuan Keberatan
 
 
bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 032/SKOCEl/2018 tanggal 12 September 2018 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 032/SK/XEl/2018 tanggal 12 September 2018, diterima oleh Terbanding dengan lengkap dan benar tanggal 03 Oktober 2018, sedangkan SPTNP Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018, sehingga dari tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 adalah 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian pengajuan keberatan memenuhi ketentuan jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 032/SKOCEl/2018 tanggal 12 September 2018 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
 
 
2.
Tentang Penerbitan Keputusan Keberatan
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018 merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 032/SK/XEl/2018 tanggal 12 September 2018;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 28 November 2018, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding secara lengkap dan benar tanggal 03 Oktober 2018, sehingga dari tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 adalah 57 (lima puluh tujuh) hari, dengan demikian Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;
 
 
3.
Tentang penerbitan SPTNP
 
 
bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 diterbitkan pada tanggal 04 September 2018, merupakan penetapan atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:
 
bahwa SPTNP Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Penetapan;
 
 
4.
Tentang Pemeriksaan Materi Sengketa
 
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan Nilai Pabean atas barang impor Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan Nilai Pabean dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokok-pokok sengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap penetapan Nilai Pabean menurut Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan sengketa sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas barang impor Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018, Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD121,288.30 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula sesuai SPTNP, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB nilai pabean sebesar CIF USD105,677.09;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD121,288.30, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara implisit bahwa nilai pabean atas barang impor adalah sebesar CIF USD105,677.09;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai pabean atas barang impor adalah sebesar CIF USD105,677.09, Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD121,288.30 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD121,288.30, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit bahwa nilai pabean atas barang impor adalah sebesar CIF USD105,677.09;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai pabean atas barang impor adalah sebesar CIF USD105,677.09, Terbanding menyatakan dalam Surat Uraian Banding nilai pabean sebesar CIF USD121,288.30;
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean atas barang impor Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai pabean sebesar CIF USD105,677.09, dan oleh Terbanding nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD121,288.30, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda sebesar Rp33.551.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Menimbang, pembahasan pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding:
 
bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai;
 
bahwa Pemohon Banding merupakan Importir Produsen dengan status Very High Risk, dan Importasi Pemohon Banding mendapat layanan jalur Merah-High (MH);
 
bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018, diatur mengenai penelitian/penetapan Nilai Pabean, antara lain sebagaimana kutipannya berikut:
 
Pasal 22
(1)
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
(2)
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 
b.
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 
c.
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 
d.
meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 
e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
 
 
 
Pasal 23
(1)
Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
a.
barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli.
 
b.
persyaratan niiai transaksi tidak terpenuhi;
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,
 
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
 
 
Pasal 28
(5a)
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
(5b)
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
 
a.
menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya; atau
 
b.
melakukan Konsultasi kepada Importir yang bersangkutan atau kuasanya.
 
 
 
Pasal 33
Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean.
 
bahwa dalam rangka penelitian lebih mendalam, sebelumnya telah dikirimkan lNP kepada Pemohon Banding yang selanjutnya dijawab oleh Pemohon Banding dengan menyerahkan DNP;
 
bahwa berdasarkan penelitian atas DNP, nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenaran dan/atau kewajarannya oleh Pejabat Bea dan Cukai, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, sehingga dilakukan penetapan Nilai Pabean terhadap PIB Pemohon Banding;
 
bahwa terhadap penetapan Nilai Pabean tersebut di atas, Pemohon Banding kemudian mengajukan Keberatan;
 
bahwa hasil penelitian terhadap data/dokumen pendukung yang dilampirkan saat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:
 
No
Dokumen
Nomor
Tanggal
Nilai (USD)
Keterangan
1
PIB
438471
29-08-2018
105.677,09
  • Nilai dalam C/F
  • Penjual: Guangzhou Zhongguo Trading Co.Ltd
  • Pengirim: Dongguan Many Economy & Trade Development Co. Lid -NW: 4.657,56KG
  • GW: 4.657,56 KG
2
Purchase Order
-
-
-
Tidak dilampirkan
3
Sales Contract
-
-
-
Tidak dilampirkan
4
Proforma Invoice
-
-
-
Tidak dilampirkan
5
Commercial Invoice
2018081740
17-08-2018
105.327.09
  • Nilai claim FOB
  • Penerbit: Dongguan Many Economy & Trade Development Co. Ltd
6
Packing List
-
17-08-2018
-
  • Penerbit: Dongguan Many Economy & Trade Development Co. Ltd
  • Quantity: 262 PK (GW: 4.657,56 KGS)
7
Master B/L
KMTCSHK3849896
23-08-2018
-
  • Shipper: Ningbo Dashing lnternational Logistics Co. Ltd
  • Consignee: PT Xiaolin Electronics Indonesia
  • GW: 4.657,56 KG
House B/L
DXG1808594
23-08-2018
-
  • Shipper: Dongguan Many Economy & Trade Development Co. Ltd
  • Consignee: PT Xiaolin Electronics Indonesia
  • GW: 4.657,56 KG
8
Polis Asuransi
-
-
-
Tidak dilampirkan
9
Slip/Bukti Pengiriman Uang/Telegraphic Transfer (TT)/LC
-
-
-
Tidak dilampirkan
10
Rekening Koran
-
-
-
Tidak dilampirkan
11
Pencatatan dan Pembukuan Perusahaan
-
-
-
Tidak dilampirkan
12
Faktur penjualan faktur pajak dan PT masa PPN
-
-
-
Tidak dilampirkan
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap data/dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan, didapati sebagai berikut:
a.
bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan Purchase Order, Sales Contract, serta bukti korespondensi secara utuh (surat email/faksimili/printout atas print screen email/chat, dll) yang seharusnya berisi pembentukan kesepakatan harga sebelum diterbitkannya dokumen kontrak penjualan/pembelian (PO, Sales Contract, invoice, Packing List, B/L, dsb), sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi mengenai pembentukan harga yang sebenarnya disepakati;
b.
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pembayaran barang Impor dan rekening koran, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terkait nilai sebenarnya yang dibayarkan;
c.
bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan pembukuan dan/atau pencatatan perusahaan secara lengkap, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang antara data transaksi yang diberitahukan dalam PIB dengan data yang sebenarnya tercatat dalam pembukuan internal perusahaan;
d.
bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan SPT masa PPN dan/atau faktur pajak yang terkait dengan barang Impor dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi mengenai kesesuaian/kebenaran/kewajaran transaksi yang diberitahukan;
e.
bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Pemohon Banding tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, sehingga argumen/alasan keberatan Pemohon Banding sulit untuk diyakini/diterima;
 
 
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada PIB Pemohon Banding tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode II sampai Metode Vl (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
bahwa berdasarkan penelitian data harga, didapati sebagai berikut:
 
 
a.
bahwa kemudian telah diperoleh data Pembanding dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan Nilai Transaksi Barang Serupa (Metode Vl.3);
 
 
b.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap data Importasi pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dijadikan dasar penetapan, diperoleh data sebagai berikut:
 
 
 
c.
bahwa dengan demikian, barang impor yang diberitahukan pada Pos 1 ditetapkan nilai pabeannya dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan Nilai Transaksi Barang Serupa (Metode Vl.3) menjadi sebesar CIF USD0,6046/PCE, sehingga total nilai pabean pada PIB Nomor 438471 Tanggal 29 Agustus 2018 ditetapkan menjadi sebesar CIF USD121.288,30;
 
 
Menurut Pemohon Banding:
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP No. 019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
 
bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 
 
1.
Barang yang Pemohon Banding import yang dikenakan tambah bayar berupa:
  • Data line item 1
2.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan invoice dan Purchase Order dan Sales Contract.
3.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding. (terlampir bukti pembayaran invoice).,
 
 
Pendapat Majelis:
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018 adalah penetapan nilai pabean atas barang impor Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), yang diberitahukan dalam PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018, nilai pabean CIF USD105,677.09 dan oleh Terbanding nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD121,288.30, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp33.551.000,00;
 
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:
"Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan";
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, menyatakan:
"Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu";
 
bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, menyatakan:
"Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar";
 
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan:
(1)
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
a.
tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 
 
1.
diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 
 
2.
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 
 
3.
tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 
b.
tidak terdapat persyaratan atau perlimbangan yang diberiakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 
c.
tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 
d.
tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
(2)
Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan ini.,
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan:
(1)
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
(2)
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 
b.
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 
c.
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 
d.
meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 
e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan:
(1)
Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
a.
barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 
b.
persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
(2)
Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
a.
barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual beli;
 
b.
persyaratan nilai transaksi terpenuhi;
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi dapat dihitung berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; dan
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang diberitahukan sesuai dengan pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran.
 
 
 
bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk tersebut di alas;
 
bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 dengan menggunakan Metode VI dengan menerapkan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa (Metode III), dan Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti pendukung berupa PIB pembanding nomor PIB 339637 tanggal 10 Juli 2018;
 
bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan:
(1)
Nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi syarat:
 
a.
berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
 
b.
tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan
 
c.
tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.
 
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, atas PIB pembanding nomor 339637 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Importir PT My Everything Indonesia, atas barang impor YBAEl-134 USB Cable (126 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), berat bersih (net weight) 8,916 Kg dengan nilai pabean CIF USD91,191.66, sedangkan PIB yang akan ditentukan nilai pabeannya nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 atas barang impor Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), berat bersih (net weight) 4,657.56 Kg dengan nilai pabean CIF USD105,677.09, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa berdasarkan data PIB pembanding nomor 339637 tanggal 10 Juli 2018 dengan tanpa melakukan penyesuaian terlebih dahulu mengenai tingkat perdagangan dan jumlah barang impor, dengan menggunakan data yang obyektif dan terukur antara lain berupa price listsehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk;
 
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor 32/XEl/PO/08/2018 tanggal 10/08/2018, Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada Dongguan Many Economy & Trade Development Co.,Ltd, berupa data line, plastic bag, carton box dan paper board dengan harga total USD105,327.09.09;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor 2018081740 tanggal 15 Agustus 2018, terdapat kontrak jual beli antara buyer PT Xiaolin Electronics Indonesia dengan Dongguan Meny Economy & Trade Development Co.,Ltd atas barang data line, plastic bag, carton box dan paper board dengan nilai USD105,327.09;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor 2018081740 tanggal 17 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Dongguan Many Economy & Trade Development Co.,Ltd, China atas data line, plastic bag, carton box dan paper board dengan nilai USD105,327.09;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List Nomor 2018081740 tanggal 17 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Dongguan Many Economy & Trade Development Co..,Ltd, China, atas data line, plastic bag, carton box dan paper board dengan total berat 242,600 dan gross weight 4,657.56;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor KMTCSHK3849896 tanggal 19 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Korea Marine Transport Co.,Ltd, pengirim barang Ningbo Dashing International Logistics Co.,Ltd. atas Data Line, Plastic Bag, Carton Box dan Paperboard, jumlah 262 Cartons, gross weight 4,657.56 Kgs, pelabuhan muat Shekou, China, tujuan Tanjung Priok, Indonesia, dengan Kapal Cape Magnus;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 atas impor Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), Net weight 4,657.56 Kgs, tercantum Invoice Nomor: 2018081740 tanggal 17 Agustus 2018, dengan nilai FOB USD105,327.09, Asuransi USDO.00, Freight USD350.00, jumlah Nilai Pabean USD105,677.09;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 30 Oktober 2018, Pemohon Banding melakukan transfer dana sejumlah USD467,223.40 plus admin USD25 (Rp7.118.609.374) yang merupakan pembayaran gabungan 7 (tujuh) invoice (termasuk invoice no 2018081740) dengan kode negara CIBKCNBJ523;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas rekening koran Bank BCA periode 30 September s.d. 31 Oktober 2018, pada tanggal 30 Oktober 2018 terdapat Mutasi Debit dengan Keterangan 0027666-0 sebesar Rp7.118.609.374;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 atas Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), negara asal: China, sebesar CIF USD105,677.09 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;
 
Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor 2018081740 tanggal 17 Agustus 2018 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar CIF USD105,677.09 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dan koreksi Terbanding atas nilai pabean dibatalkan;
 
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Anggota Majelis XIXA Pengadilan Pajak, Dr. Budi Nugroho, S.E., M. Hum., menyatakan pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) atas pemeriksaan materi sengketa banding sebagai berikut:
 
bahwa pemohon memberitahukan impor barang in casu dengan transaksi barang menggunakan incoterms FOB. Pemohon juga memberitahukan nilai freight. Nilai asuransi diberitahukan nihil karena dibayar di dalam negeri;
 
bahwa pemohon menyampaikan bukti-bukti yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-33. Dari semua bukti dimaksud tidak terdapat bukti pembayaran polis asuransi yang dibayar di dalam negeri. Dengan demikian nilai asuransi tidak nihil dan harus diperhitungkan. bahwa pada pemberitahuan impor barang, nilai freight diberitahukan USD350,00, Pemohon menyampaikan bukti-bukti yang diakui sebagai bukti freight, Pada BL disebutkan freight prepaid namun tidak terdapat nilainya. Bukti-bukti yang diajukan dimaksud tidak ada yang secara tegas menunjukkan nilai freight;
 
dengan demikian pemohon tidak cukup membuktikan nilai pabean atas barang yang diimpornya sehingga keputusan terbanding dapat dipertahankan dan permohonan banding pemohon harus ditolak.
 
 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Majelis berdasarkan suara terbanyak berkesimpulan bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor 2018081740 tanggal 17 Agustus 2018 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar CIF USD105,677.09 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dan koreksi Terbanding atas nilai pabean dibatalkan;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9033/KPU.01/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT Xiaolin Electronics Indonesia terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-019637/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 04 September 2018, atas nama: PT Xiaolin Electronics Indonesia, NPWP 80.947.348.1-452.000, yang beralamat di Kawasan Industri dan Pergudangan Cikupamas, Jalan Bhumimas Vlll, No. 38, Talaga, Cikupa, Tangerang 15710, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor Data Line, dan lain-lain (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China (CN), negara asal: China, sebesar CIF USD105,677.09 sesuai PIB Nomor 438471 tanggal 29 Agustus 2018, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 berdasarkan Suara Terbanyak Hakim Majelis XIXA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Usman pasaribu, S.Sos., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Dr. Bambang sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Dr. Budi Nugroho, S.E.,M.Hum sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Lalita lrawati, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd.
Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.
Ttd.
Dr. Budi Nugroho, S.E., M.Hum.
 
HAKIM KETUA
Ttd.
Usman Pasaribu, S.Sos„ M.H.
 
 
PANITERA PENGGANTI
Ttd.
Lalita lrawati, S.E., M.M.
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA
 
Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File