Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4452 Putusan
Terakhir diperbarui 30 November 2022
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPh Pasal 21
6 November 2018 | View : 278
PUTUSAN
Nomor 937/B/PK/PJK/2017
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta;
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1407/PJ./2013 tanggal 03 Juli 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
 
MELAWAN
 
PT FDK INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 - Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi, diwakili oleh SHANJI KUMAGAI selaku President Director;
 
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44264/PP/M.III/10/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:
 
Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 29/FI/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00092/201/08/431/10 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tertanggal 05 Agustus 2010, yang di dalamnya menyatakan:
 
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 
Rp
36.894.978.462,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Terutang
Rp
3.472.665.893,00
Kredit Pajak
Rp
2.992.275.147,00
Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar
Rp
480.390.746,00
Sanksi Administrasi
Rp
182.548.483,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang Masih Harus Dibayar
Rp
662.939.229,00
 
Bahwa jumlah-jumlah tersebut terjadi karena pada waktu pemeriksaan telah diadakan koreksi atas Penghasilan Dasar Kena Pajak sebesar Rp9.607.813.917,00;
 
Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima koreksi-koreksi tersebut, oleh karena itu melalui surat Pemohon Banding Nomor. 29/FI/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00092/201/08/431/10 tanggal 05 Agustus 2010, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tersebut di atas;
 
Bahwa melalui Keputusan Terbanding Nomor: KEP-675/WPJ.22/BD.06/2011 tertanggal 29 April 2011 yang baru Pemohon Banding terima tanggal 03 Mei 2011, Terbanding telah menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00092/201/08/431/10 tanggal 05 Agustus 2010, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tersebut di atas;
 
Bahwa Terbanding tidak bisa menerima dan menyetujui Keputusan Terbanding tersebut di atas, oleh karena itu bersama ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-675/WPJ.22/BD.06/2011 tertanggal 29 April 2011 dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 
Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp9.607.814.917,00
 
Bahwa penerapan Masa Pajak yang tidak benar, jumlah koreksi sebesar Rp9.607.814.917,00 adalah karena adanya perbedaan waktu/Masa Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang sebesar Rp36.894.978.482,00 adalah merupakan jumlah-jumlah yang terdapat dalam Laporan Keuangan 2008 Pemohon Banding yang meliputi periode 01 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2009, sedangkan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak yang seharusnya adalah berdasarkan tahun takwim, yaitu meliputi periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, dimana untuk periode/Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 jumlah Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar Rp27.287.163.565,00;
 
Biaya-biaya yang bukan merupakan objek pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 
Bahwa di dalam koreksi yang berjumlah Rp9.607.814.917,00 di dalamnya terdapat adanya biaya-biaya yang bukan merupakan objek pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk adanya pemberian kenikmatan kepada karyawan yang di dalam penghitungan laba kena pajak perusahaan termasuk dalam biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, dan sudah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal positif dalam penghitungan Laba Kena pajak Perusahaan;
 
Bahwa adapun biaya-biaya tersebut adalah:
  • Insurance;
  • Medical Expense;
  • Dll & Indirect Assignment;
  • Contract Service;
  • Recruitment Cost;
  • Moving Cost;
  • Staff Training Expt.;
  • FSE-Income Tax;
  • Expat House Rent & Other;
  • Expat Home Leave;
Bahwa terhadap koreksi atas pengeluaran tersebut di atas Pemohon Banding tidak bisa menerimanya;
 
Bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya terutang, oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00092/201/08/431/10 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 semestinya adalah sebagai berikut:
 
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 
Rp
27.287.163.565,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Terutang
Rp
2.992.275.147,00
Kredit Pajak
Rp
2.992.275.147,00
Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar
Rp
0,00
 
Bahwa dapat Pemohon Banding tambahkan, bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (5a) dan Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang antara lain menyatakan bahwa jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan Pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, maka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00092/201/08/431/10 tanggal 05 Agustus 2010, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, Pemohon Banding belum melakukan pembayaran;
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44264/PP/M.III/10/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-675/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 29 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00092/201/08/431/10 tanggal 05 Agustus 2010, atas nama: PT. FDK Indonesia, NPWP: 01.061.883.3-431.001, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 - Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21
Rp
27.287.163.545,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang
Rp
2.992.274.147,00
Kredit Pajak
Rp
2.992.275.147,00
Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar
Rp
0,00
Sanksi Administrasi
Rp
0,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang Masih Harus Dibayar
Rp
0,00
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44264/PP/M.III/10/2013 tanggal 28 Maret 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1407/PJ./2013 tanggal 03 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juli 2013;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli 2014;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
 
  1. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

    Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
    Tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp9.607.814.917,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
     
  2. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
     
    1. Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp9.607.814.917,00 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
       
    2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:
       
      Pasal 78:
      “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;
       
      Penjelasan Pasal 78:
      “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
       
    3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan:
       
      Pasal 29:
      (1)
      Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
      (2)
      Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
      (3)
      Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
       
      a.
      memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
       
      b.
      memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
       
      c.
      memberikan keterangan lain yang diperlukan;
      (3a)
      Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;
       
      Pasal 31:
      1.
      Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
      2.
      Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;
      3.
      Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;
       
    4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dinyatakan:
       
      Pasal 11 ayat (1):
      Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib:
      a.
      menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
      b.
      memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
      c.
      menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
      d.
      memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
      e.
      menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
      f.
      memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
      g.
      melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
      h.
      mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
      i.
      merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan;
       
      Pasal 14:
      Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
      a.
      memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
      b.
      memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
      c.
      memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
      d.
      memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
       
      1.
      menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
       
      2.
      memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
       
      3.
      menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
      e.
      menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
      f.
      memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan;
       
      Pasal 24:
      1.
      Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan;
      2.
      Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
       
      a.
      dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;
       
      b.
      dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak;
       
    5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, menyatakan:
       
      Pasal 9:
      1.
      Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir kepada Wajib Pajak guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;
      2.
      Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak;
       
      Pasal 10:
      Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;
       
    6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

      Halaman 15 alinea ke-1 dan 2:
      “bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mempertahankan koreksi Terbanding karena koreksi hanya didasarkan pada anggapan semata”;

      “bahwa karenanya Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp9.607.814.917,00 tidak dapat dipertahankan”;

      Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
       
      1. Bahwa pada saat proses pemeriksaan, dilakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 berdasarkan hasil ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 dan SPM PPh Pasal 21 Masa Januari s.d. Desember 2008 yang bersumber dari SIDJP, dengan SPT PPh Badan dimana atas ekualisasi tersebut diperoleh selisih pada Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR dsb. adalah sebesar Rp9.606.583.338,00 serta selisih objek pembayaran masa atas tenaga ahli sebesar Rp1.231.579,00;
         
      2. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi karena sampai dengan jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyetujui koreksi;
         
      3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b PMK-199/PMK.03/2007 ditegaskan “dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak”;
         
      4. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP maupun memberikan keterangan yang diperlukan, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan yaitu Pasal 24 ayat (1) huruf b PMK-199/PMK.03/2007;
         
      5. Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data meski sudah diminta secara tertulis melalui surat Nomor: S-2255/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 18 November 2010 dan S-2482/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 14 Desember 2010, sehingga sesuai Berita Acara tidak Memberikan Penjelasan dan/atau Pembuktian Nomor: BA-14/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 13 Januari 2011, maka penyelesaian permohonan keberatan dilakukan dengan menggunakan data/dokumen yang dilampirkan dalam Surat Permohonan maupun data/dokumen yang disampaikan dalam Surat Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan/Kertas Kerja Pemeriksaan;
         
      6. Bahwa sebelum Keputusan Keberatan Nomor: KEP-675/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 29 April 2011 diterbitkan, sesuai dengan ketentuan atas hasil penelitian keberatan telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Surat Pemberitahuan untuk Hadir Nomor: PHP-160/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 07 April 2011 yang diminta hadir ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II pada hari Senin tanggal 25 April 2011 pada pukul 10.00 WIB, namun atas Surat Pemberitahuan untuk Hadir ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir pada saat tanggal undangan tersebut;

        Atas ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor: BA-164/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 25 April 2011;
         
      7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b PMK-194/PMK.03/2007 ditegaskan ”Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak”;
         
      8. Bahwa dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan tidak meminjamkan sama sekali data atau dokumen terkait sengketa, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memiliki keyakinan bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada saat pemeriksaan adalah tidak benar, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp9.607.814.917,00;
         
    7. Bahwa atas kesimpulan Majelis yang menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mempertahankan koreksi Terbanding karena koreksi hanya didasarkan pada anggapan semata, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan penjelasan sebagai berikut:
       
      1. Bahwa untuk mendapatkan pendapat dan simpulan yang didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan perpajakan sebagaimana penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP, diperlukan kerjasama yang baik pada proses pemeriksaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
         
      2. Bahwa faktanya adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dan apabila terdapat ketidakakuratan hasil pemeriksaan oleh karena keterbatasan data, masih terdapat kesempatan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan tanggapan maupun keterangan dalam rangka memperoleh pendapat dan simpulan hasil pemeriksaan berdasarkan bukti yang kuat, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU KUP;
         
      3. Bahwa Pasal 48 UU PTUN mengatur:
         
        (1)
        Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
        (2)
        Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

        Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan, akan tetapi pada saat keberatan tidak ada data/dokumen yang dipinjamkan sama sekali, sehingga pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 21 tersebut;
         
      4. Bahwa buku Pengantar Perpajakan oleh Safri Nurmantu hal 141-142 dikemukakan sebagai berikut:
        “Keberatan atau doleansi (doleantie) termasuk dalam peradilan administrasi tidak murni, sedangkan banding termasuk dalam peradilan administrasi murni. Kedua istilah ini dapat ditelusuri dalam disertasi Rochmat Soemitro. Yang dimaksud dengan peradilan administrasi tidak murni adalah suatu peradilan dimana ada dua pihak yang bersengketa dan pihak yang mengambil keputusan adalah salah satu pihak. Misalnya Wajib Pajak yang bersengketa atau berbeda pendapat dengan fiskus tentang penetapan besarnya PKP. Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan, yang kemudian diolah atau dibahas oleh fiskus. Pihak yang mengambil keputusan adalah pihak fiskus”;

        Bahwa faktanya adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan keberatan atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00092/201/08/431/10, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak menyampaikan data/dokumen pendukung terkait sengketa, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa koreksi DPP PPh Pasal 21 dalam proses pemeriksaan adalah tidak benar sebagaimana disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat keberatannya;
         
      5. Bahwa berdasarkan ketentuan serta penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku tidak dapat dijalankan dengan baik karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa diproses keberatan;
         
    8. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian pemeriksaan dan keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
       
    9. Bahwa dengan dipertimbangkannya bukti pendukung yang baru disampaikan saat persidangan, hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masa mendatang, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengungkapkan seluruh pembukuan, catatan, data, informasi dan keterangan lain pada saat pemeriksaan dan keberatan, melainkan baru akan mengungkapkannya pada saat persidangan;
       
    10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

      Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa “men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden”, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;

      Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (formele recht) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (formele recht, adjective law) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (materiele recht, substantive law);
       
    11. Bahwa oleh karena proses pengajuan banding merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dan keberatan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses tersebut tidak memberikan data maka seharusnya data/dokumen yang disampaikan pada proses banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain aspek yuridis, data/dokumen tersebut tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya;
       
    12. Bahwa dalam persidangan Majelis memutuskan untuk mempertimbangkan data/dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa dokumen/data yang menjadi dasar Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
       
    13. Bahwa dalam putusannya Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan dan keberatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/dokumen terkait koreksi DPP PPh Pasal 21 tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut;
       
    14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapanpun juga, dapat juga dinyatakan Majelis tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
       
    15. Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b PMK-199/PMK.03/2007 juncto Pasal 9 PMK 194/2007 karena jelas alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
       
    16. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim membatalkan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan menghitung kembali DPP PPh Pasal 21 sesuai dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan uji kebenaran materi untuk mengetahui DPP PPh Pasal 21 Masa Januari s.d. Desember 2008 yang sebenarnya, karena dalam menghitung kembali DPP PPh Pasal 21 tanpa didasari dengan pembuktian yang kuat dalam persidangan, maka putusan Majelis Hakim atas sengketa banding ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
       
    17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44264/PP/M.III/10/2013 tanggal 28 Maret 2013 harus dibatalkan;
 
  1. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44264/PP/M.III/10/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan:

    Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-675/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 29 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00092/201/08/431/10 tanggal 05 Agustus 2010, atas nama: PT. FDK Indonesia, NPWP: 01.061.883.3-431.001, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 - Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi, sehingga penghitungan pajak yang terutang sebagaimana perhitungan tersebut diatas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-675/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 29 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00092/201/08/431/10 tanggal 05 Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.883.3-431.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
 
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp9.607.814.917,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo terkait dengan Tahun Buku yang dibuat oleh Pemohon Banding periode 01 April sampai dengan 31 Maret, yang telah dilakukan rekonsiliasi dan telah diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak adalah sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
     
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
 
Anggota Majelis: Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Is Sudaryono, S.H., M.H.
 
Panitera Pengganti: Muhammad Aly Rusmin, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File