Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 3 Maret 2021
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPh Pasal 26
6 Mei 2020 | View : 364
PUTUSAN
Nomor 86/B/PK/PJK/2015
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
 
PT. HYATT INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Grand Hyatt Jakarta, Lantai 4, Jalan M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh: HARRY BASUKI THAHAJA PURNAMA, Direktur PT. Hyatt Indonesia;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: R. DARU HANANTO, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. HALEF JAROT DHARMESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1791/PJ./2014 tanggal 8 Juli2014;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47845/PP/M.VI/13/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;
Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (selanjutnya disebut “UU KUP”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
 
Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut:
”Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;
 
Bahwa surat banding dalam bahasa Indonesia yang Pemohon Banding ajukan terhadap Surat Keputusan Keberatan dan ditujukan kepada Pengadilan pajak, dengan demikian surat banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:
”Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut”;
 
Kemudian, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
”Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;
 
Bahwa pada dasarnya Keputusan Keberatan diterima pada tanggal 22 September 2011, Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannnya dilampirkan dalam Surat Banding ini, dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 
Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;
 
Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas seluruh jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayar sesuai SKPKB PPh pasal 26 melalui pembayaran langsung dengan Surat Setoran Pajak, dengan demikian, Surat Banding kami telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 
Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Pihak Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak;
 
Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan;
Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan (Surat Keputusan DJP Nomor KEP-965/WPJ.06/2011 tertanggal 19 September 2011) adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Ditambah /(Dikurangi)
Menjadi
(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak
1.545.340.407
0
1.545.340.407
PPh Terutang
154.534.041
0
154.534.041
Kredit Pajak
81.777.874
0
81.777.874
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya
0
0
0
PPh Kurang (Lebih) Bayar
72.756.167
0
72.756.167
Sanksi Administrasi
34.922.959
0
34.922.959
Jumlah PPh y.m.h (lebih) dibayar
107.679.126
0
107.679.126
 
Rincian Koreksi Keputusan Keberatan;
Bahwa Koreksi obyek PPh Pasal 26 yang dipertahankan Terbanding berdasarkan Surat Keputusan keberatan adalah sebagai berikut:
 
Bahwa Koreksi Positif atas jasa teknik yang ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 26 atas Deviden sebesar Rp724.351.000,00;
 
Bahwa Koreksi Positif atas biaya Bunga yang ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 26 atas Deviden sebesar Rp294.975.807,00;
 
Pokok Sengketa;
Bahwa Pokok Sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan di atas adalah seluruh koreksi yang dipertahankan Terbanding;
 
Alasan Banding;
Koreksi Positif atas Konverensi Jasa Teknik Menjadi Dividen sebesar Rp724.351.000,00;
 
Menurut Terbanding;
Bahwa menurut Terbanding, jasa teknik yang diberikan oleh Hyatt International Corporation (HIC) bukan merupakan pemberian jasa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha karena jasa teknik tersebut merupakan duplikasi dari jasa teknik dan konsultasi yang dilakukan oleh Hotel Project System Pte Ltd (HPS) yang berkedudukan di Singapura yang juga merupakan afiliasi Pemohon Banding;
 
Bahwa sedangkan jasa mengembangkan image dan control yaitu membuat strategi keseluruhan untuk brand dan positioning, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt brand book, Teknologi dan Legal bukan merupakan pemberian jasa karena termasuk stewardship activity yang jasa ini dilakukan untuk kepentingan HIC sendiri sebagai induk perusahaan yang juga dilakukan kepada seluruh afiliasi atau dan perusahaan Hyatt di seluruh dunia;
 
Bahwa berdasarkan panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines) paragraph 7.6, paragraph 7.9 dan paragraph 7.11, jika pemberian jasa merupakan duplikasi dan stewardship activity maka dianggap tidak ada jasa yang dilakukan, sehingga tidak dapat dibiayakan;
 
Menurut Pemohon Banding;
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapan pembayaran jasa teknik sebagai objek PPh Pasal 26 atas dividen sebesar Rp724.351.000,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 
Bahwa tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh HIC dan jasa yang diserahkan oleh HPS, kesamaan nama maupun deskripsi jasa yang diberikan tidak berarti bahwa jasa yang diberikan merupakan duplikasi karena pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam tingkatan pemberian jasa dari masing-masing pihak;
 
Bahwa jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi PT. Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya dari pemegang saham/stewardship activity;
 
Bahwa PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);
 
Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat;
 
Bahwa Putusan Pengadilan pajak pada tahun-tahun sebelumnya telah mengakui adanya pemberian jasa dari HIC kepada PTHI;
 
Bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas argumen-argumen Pemohon Banding di atas:
 
Tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh HIC dan jasa yang diserahkan oleh HPS;
 
Bahwa penetapan jasa teknik yang diserahkan oleh HIC sebagai dividen terselubung didasari oleh dugaan Terbanding bahwa terdapat duplikasi antara jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS, Dugaan tersebut muncul semata-mata karena kesamaan deskripsi nama jasa yang diberikan adalah sangat tidak tepat;
 
Bahwa meskipun meliputi bidang-bidang yang serupa, namun jenis dan cakupan jasa yang diberikan oleh masing-masing pihak sangat berbeda, Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup assistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa PT. Hyatt Indonesia dan hotel-hotel yang berada dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang “Hyatt” dalam pemberian pelayanan kepada konsumen;
 
Bahwa jasa yang diberikan kepada PTHI mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global, Jasa yang diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh, Hal ini seperti membuat kebijakan atas global Brand, Image and Control, membuat dan mengembangkan global procedural atas Food & Beverage, Spa, dan Teknologi serta membuat New Business Development;
 
Bahwa sedangkan HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC, Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global, Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS, Misalkan, HPS mengevaluasi keuangan hotel, membantu perencanaan renovasi hotel dan mengadakan regional training untuk aplikasi Hyatt Brand Standard;
 
Bahwa selain itu, HPS dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik dengan para hotel owner, Hal ini menjadi penting karena faktor jarak yang lebih dekat dengan Indonesia sehingga bisa lebih responsif dalam menjawab permasalahan operasional hotel, Namun untuk permasalahan yang bersifat strategis seperti arah kebijakan bisnis atau pengembangan/update standar prosedural, maka disinilah peran HIC diperlukan, untuk lebih membuktikan hal ini;
 
Bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan perincian jasa-jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS sebagai berikut:
 
HIC
Jasa yang bersifat stategis diberikan ke Hotel Owner sehubungan dengan hal-hal berikut:
 
-
Mengembangkan Brand, Image dan Kontrol, yaitu membuat strategi keseluruhan untuk brand dan positioning, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt brand book, brand book ini direview dan diupdate dua kali dalam setahun;
 
-
Membuat Kebijakan dan Prosedur sesuai dengan standar Hyatt global, seperti (1) pedoman kontrak purchasing dan supply, (2) kebijakan dan prosedur human resources, (3) pedoman training dan program motivasi, (4) kebijakan keuangan dan pembukuan dan (5) kebijakan pemasaran dan periklanan;
 
-
Food and Beverage (F & B), yaitu (1) konsultasi jumlah optimal dan jenis outlet F & B, (2) menerbitkan dan mengembangkan panduan operasi F & B, (3) menerbitkan dan mengembangkan panduan kebijakan F & B, (4) menerbitkan dan mengembangkan panduan operasi Club at the Hyatt®, (5) memberikan akses ke F & B Brands Standards Grid;
 
-
Spa, yaitu memberikan konsultasi perencanaan dan operasi fasilitas spa sesuai standard Hyatt, termasuk rancangan dan konsep spa, panduan atas peralatan, pengaturan staff, sumberdaya manusia dan supervisi analisa keuangan dan kinerja spa;
 
-
Training, yaitu mengembangkan dan menyediakan modul training, untuk semua area dan aspek;
 
-
Teknologi, yaitu mengembangkan strategi global dan memberikan persetujuan atas proses pengembangan dan pemilihan sistem dan software, mengatur dan mengkoordinasi rancangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran website www.hyatt.com dan sistem reservasi internasional (Reserve TM), dan melakukan negosiasi izin global untuk software tertentu (contoh: Antivirus McAfee);
 
-
Legal, yaitu memberikan bantuan dalam proses eksekusi kontrak baru untuk hotel Hyatt lokal;
 
-
New Business Development, yaitu (1) membantu mengidentifikasi, menganalisa, dan melakukan negosiasi kontrak baru, (2) membantu dalam menganalisa dari sudut pandang keekonomisan dari setiap kesempatan renovasi atau relokasi yang diajukan atau perubahan lain-lain dari hotel Hyatt yang ada di Indonesia, (3) konsultasi atas modifikasi kontrak yang mempunyai dampak ekonomis terhadap PTHI, (4) menyediakan panduan dalam meningkatkan pendapatan hotel Hyatt seperti klub kesehatan, pengembangan area parkir, dan lain-lain, (5) menyediakan bantuan dalam menganalisa potensi pengembangan hotel Hyatt di Indonesia;
 
-
Asuransi, yaitu mengkoordinasikan dan membantu PTHI dalam mengatur pemeliharaan dan cakupan kewajiban bisnis dan jenis lain dari asuransi operasi, jenis kebijakan asuransi meliputi:
 
 
1)
Asuransi kewajiban publik, lift, pencurian dan kerusakan harta tamu hotel;
 
 
2)
Kompensasi pekerja, kewajiban perusahaan atau asuransi lain yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau yang dianjurkan;
 
-
Human Resources and Employee Benefit Service, yaitu:
 
 
1)
Menyediakan panduan operasi departemen Sumber Daya Manusia hotel Hyatt, termasuk:
 
 
 
a.
Strategi perusahaan dan tindak lanjut hotel;
 
 
 
b.
Panduan operasi;
 
 
 
c.
Panduan kebijakan;
 
 
 
d.
Best Practice;
 
 
2)
Menyediakan panduan global kepada Hotel Hyatt untuk tunjangan yang teradministrasi, layak, dan kompetitif untuk semua karyawan;
 
 
3)
Menyediakan panduan perekrutan seluruh karyawan termasuk melakukan seleksi dan penunjukan personil senior management;
 
 
4)
Memfasilitasi dan memonitor transfer karyawan antar Hotel Hyatt;
 
 
5)
Menentukan kompensasi dan strategi bisnis setiap Hotel Hyatt lokal yang relevan ke pasar lokal dan kompetitif dengan organisasi sejenis;
 
Menyediakan panduan untuk memaksimalkan produktifitas karyawan dan memberikan bantuan dalam menyeimbangkan keuntungan dengan gaji yang diharapkan karyawan;
 
Bahwa sedangkan jasa yang diberikan oleh HPS adalah jasa teknis sehubungan dengan hal berikut:
 
HPS
HPS memberikan jasa kepada masing-masing Hotel Owner yang bersifat regional sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 
-
Financial Advice seperti business plan, penetapan budget untuk masing-masing hotel, regional director meeting untuk mengevaluasi laporan keuangan;
 
-
Business Development Plan seperti perencanaan untuk renovasi hotel, cara meng-handle customer complaint;
 
-
Training Advice: pemberian modul berupa operation manual, Hyatt
 
-
Brand Standard, Hyatt’s people Philosophy dan Corporate Culture
 
Jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi PT. Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya dari pemegang saham/stewardship activity;
 
Bahwa jasa yang diberikan oleh HIC kepada PT. Hyatt Indonesia adalah jasa yang memang dibutuhkan oleh PTHI untuk menjalankan pengelolaan manajemen hotel-hotel dalam jaringan “Hyatt“ di Indonesia, Tanpa jasa yang diberikan oleh HIC, Hotel Hyatt tidak akan beroperasi dengan baik dan benar sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan pesaing lainnya, Sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan pada poin 1 di atas, HIC memberikan jasa-jasa yang berhubungan dengan strategi bisnis jaringan hotel “Hyatt“ diantaranya standar pelayanan bagi pelanggan hotel dan restoran, pemanfaatan jaringan teknologi informasi, dan pembentukan brand image atau peningkatan pengenalan publik atas merek dagang “Hyatt“, Pada akhirnya, pihak yang paling merasakan manfaat dari jasa yang diberikan oleh HIC adalah para Hotel owner karena jasa dan know how yang disediakan oleh HIC akan membantu PTHI untuk mengatur hotel-hotel dengan lebih efisien sehingga pendapatan para hotel owner menjadi lebih maksimal;
 
Bahwa Terbanding menggunakan dasar panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines) paragraph 7.6, 7.9 dan 7.11;
 
Bahwa berikut adalah kutipan dari paragraph 7.9 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations:
“7.9.
A more complex analysis is necessary where an associated enterprise undertakes activities that relate to more than one member of the group or to the group as a whole. In a narrow range of such cases, an intra-group activity may be performed relating to group members even though those group members do not need the activity (and would not be willing to pay for it were they independent enterprises). Such an activity would be one that a group member (usually the parent company or a regional holding company) performs solely because of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in its capacity as shareholder. This type of activity would not justify a charge to the recipient companies. It may be referred to as a “shareholder activity”, distinguishable from the broader term “stewardship activity” used in the 1979 Report. Stewardship activities covered a range of activities by a shareholder that may include the provision of services to other group members, for example services that would be provided by a coordinating center. These latter types of non-shareholder activities could include detailed planning services for particular operation, emergency management or technical advice (trouble shooting), or in some cases assistance in day-to-day management”;
 
Bahwa dalam paragraph 7.9 tersebut jelas disebutkan bahwa stewardship activity atau shareholders activity adalah aktivitas oleh perusahaan induk atau regional holding company yang semata-mata dilakukan hanya untuk kepentingan pemilik (perusahaan induk atau regional holding company), Hal ini berbeda dengan jasa yang diberikan HIC, Jasa HIC dibutuhkan bertujuan untuk menjaga keunggulan hotel Hyatt di Indonesia sehingga jaringan Hotel Hyatt bisa berkompetisi terhadap persaingan bisnis, Dapat dilihat dari contoh jasa yang diberikan bahwasannya jasa tersebut benar-benar ada atas dasar kebutuhan dalam pengembangan bisnis perhotelan. Hotel-hotel dapat langsung berkonsultasi dengan HIC mengenai strategi bisnis dan mendapatkan akses ke sumber pengetahuan melalui Hyatt Connect atau mendapatkan update standar prosedural yang sesuai dengan perkembangan industri perhotelan. Dengan kata lain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHI bukan untuk kepentingan pemegang saham PTHI;
 
Bahwa dalam paragraph 7.9 tersebut jelas disebutkan bahwa stewardship activity atau shareholders activity adalah aktivitas oleh perusahaan induk atau regional holding company yang semata-mata dilakukan hanya untuk kepentingan pemilik (perusahaan induk atau regional holding company), Hal ini berbeda dengan jasa yang diberikan HIC, Jasa HIC dibutuhkan bertujuan untuk menjaga keunggulan hotel Hyatt di Indonesia sehingga jaringan hotel Hyatt bisa berkompetisi terhadap persaingan bisnis, Dapat dilihat dari contoh jasa yang diberikan bahwasannya jasa tersebut benar-benar ada atas dasar kebutuhan dalam pengembangan bisnis perhotelan, Hotel-hotel dapat langsung berkonsultasi dengan HIC mengenai strategi bisnis dan mendapatkan akses ke sumber pengetahuan melalui Hyatt Connect atau mendapatkan update standar prosedural yang sesuai dengan perkembangan industri perhotelan, Dengan kata lain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHI bukan untuk kepentingan pemegang saham PTHI;
 
Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam paragraph 7.10 OECD diberikan contoh jenis-jenis jasa yang tergolong sebagai stewardship activity:
“7.10
The following examples (which were described in the 1984 Report) will constitute shareholder activities, under the standard set forth in paragraph 7.6: 
 
a.
Costs of activities relating to the juridical structure of the parent company itself, such as meetings of shareholders of the parent, issuing of shares in the parent company and costs of the supervisory board;
 
b.
Costs relating to reporting requirements of the parent company including the consolidation of reports;
 
c.
Costs of raising funds for the acquisition of its participations”;
 
 
yaitu antara lain:
 
 
-
Biaya atas aktivitas sehubungan dengan struktur yurisdiksi perusahaan induk antara lain rapat umum pemegang saham, penerbitan saham oleh perusahaan induk dan biaya sehubungan dengan supervisory board;
 
 
-
Biaya atas aktivitas sehubungan dengan pelaporan yang diharuskan oleh perusahaan induk termasuk laporan konsolidasi;
 
 
-
Biaya atas pengumpulan dana untuk mengakuisisi anak perusahaannya;
 
Bahwa jasa-jasa yang diberikan oleh HIC tidak termasuk dalam contoh dan pengertian diatas bahkan sangat berbeda, Jasa yang disediakan HIC memiliki manfaat yang besar bagi PTHI dalam mengelola jaringan hotel dan memperoleh penghasilan dari hotel Hyatt di seluruh Indonesia sehingga bukanlah stewardship activity, perlu diketahui bahwa HIC memang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai stewardhip activity untuk mengatur afiliasinya, termasuk PTHI, seperti biaya auditor dan biaya treasury dari Hyatt, akan tetapi, atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan stewardhip activity tersebut tidak pernah ditagih oleh HIC kepada afiliasinya, termasuk PTHI dan biaya tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporan keuangannnya saja;
 
Bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwa transaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran; PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);
 
Bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkin membagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memiliki saldo laba di tahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif,” Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;
 
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat;
 
Bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat menyebutkan:
“Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If such resident carries on business as aforesaids, tax may be imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on so much of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sources within such other Contracting State from sales of goods or merchandise of the same kind as those sold, or from other business transactions of the same kinds as those effected, through the permanent establishment”;
 
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa seharusnya jasa yang dilakukan oleh HIC tidak terutang PPh Pasal 26 karena jasa tersebut dilakukan sepenuhnya di Amerika Serikat, dan nyata-nyata merupakan jasa dan bukan merupakan dividen, Sesuai dengan pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat, pembayaran atas jasa-jasa tersebut termasuk dalam laba usaha yang apabila HIC tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka hak untuk mengenakan pajak ada pada negara di mana HIC berdomisili (Amerika Serikat) sehingga Indonesia tidak berhak mengenakan PPh Pasal 26;
 
Putusan Pengadilan Pajak tahun-tahun sebelumnya telah mengakui adanya pemberian jasa dari HIC kepada PTHI;
 
Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pemberian jasa dari HIC kepada PTHI telah diakui pembebanannya dalam Putusan-Putusan banding tahun sebelumnya, sebagai berikut:
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-01944/PP/M.III/13/2003 tanggal 24 Desember 2003;
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-13655/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 7 April 2008;
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28187/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 20 Februari 2011; 
Bahwa Putusan Pengadilan tersebut di atas memutuskan bahwa pembayaran kepada HIC merupakan pembayaran jasa teknik yang bukan merupakan objek PPh Pasal 26;
 
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran ke HIC bukanlah dividen terselubung karena merupakan transaksi yang nyata, wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha di mana Pemohon Banding telah melakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, maka pendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhip activity menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;
 
Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapan pembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh pasal 26 atas dividen sebesar Rp724.351.000,00 dapat dibatalkan;
 
Koreksi Positif atas Konversi Biaya Bunga Menjadi Dividen sebesar Rp294.975.807,00
 
Menurut Terbanding;
Bahwa menurut Terbanding, transaksi pembelian 8 Management Agreement hotel-Hotel Hyatt sebesar USD22.780.000 tidak memiliki manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding dan tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha, sehingga atas transaksi tersebut tidak diakui sebagai transaksi pembelian;
 
Bahwa karena transaksi pembelian tersebut tidak diakui maka pinjaman yang diberikan oleh induk perusahaan (Hyatt International Corporation) dalam rangka pembelian tersebut tidak diakui, sehingga atas biaya bunga pinjaman tersebut juga tidak diakui;
 
Bahwa karena seluruh transaksi pembelian tersebut tidak wajar dan tidak memiliki manfaat ekonomis maka transaksi pembayaran bunga yang terkait dengan pembelian tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax dikategorikan sebagai dividen terselubung (disguised dividend);
 
Menurut Pemohon Banding;
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas biaya bunga menjadi dividen sebesar Rp294.975.807,00 dengan alasan sebagai berikut: 
 
Bahwa biaya bunga sebesar Rp294.975.807,00 merupakan biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan kegiatan usaha PT. Hyatt Indonesia;
 
Bahwa pembelian hak pengelolaan jaringan Hotel Hyatt di Indonesia memiliki substansi transaksi yang jelas dan kewajaran nilai transaksi tersebut telah diakui oleh independent appraiser;
 
Bahwa transaksi penjualan Management Agreement telah ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL;
 
Bahwa PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);
 
Bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas argument-argumen Pemohon Banding di atas:
 
Biaya bunga sebesar Rp294.975.807,00 merupakan biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan kegiatan usaha PT. Hyatt Indonesia;
 
Bahwa penetapan biaya bunga yang kami bayarkan kepada HIC sebagai objek PPh Pasal 26 atas dividen terselubung didasari oleh dugaan Terbanding bahwa pinjaman yang menjadi dasar pembayaran bunga tidak memiliki substansi usaha;
 
Bahwa koreksi atas penghasilan dari luar usaha merupakan biaya bunga yang terkait dengan pinjaman yang Pemohon Banding dapat dari HIC sebesar USD16.500.000,00 untuk keperluan pembelian 8 Management Agreement atas pengelolaan jaringan Hotel Hyatt di Indonesia dari Hyatt International Asia Pacific Ltd. (HIAPL) sebesar USD22.780.000,00, Atas utang tersebut, PTHI dikenakan biaya bunga sesuai harga pasar, yaitu sebesar Applicable Federal Rate sesuai dengan Section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code, Untuk membuktikan hal tersebut berikut Pemohon Banding lampirkan Perjanjian Hutang antara HIC dan PTHI dan rekening koran mengenai penerimaan dana utang dari HIC ke PTHI;
 
Bahwa dengan pembelian 8 Management Agreement ini, PTHI menjadi entitas yang berhak mengelola jaringan Hotel Hyatt di Indonesia sehingga mendapatkan penghasilan sebagai hotel operator, Dengan kata lain, transaksi pembelian Management Agreement memiliki manfaat ekonomis yang krusial karena tanpa Management Agreement tersebut PTHI tidak dapat menjalankan usahanya di Indonesia;
 
Pembelian hak pengelolaan jaringan Hotel Hyatt di Indonesia memiliki substansi transaksi yang jelas dan kewajaran transaksi tersebut telah dinilai oleh independent appraiser;
 
Bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan transaksi pembelian Management Agreement tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha, Terlebih lagi, pendapat tersebut tidak mendasar karena tidak didukung dengan analisa seberapa besar kewajaran dan kelaziman transaksi yang dimaksud;
 
Bahwa untuk lebih memperjelas masalah ini, berikut Pemohon Banding uraikan latar belakang pengalihan hak pengelolaan 8 Hotel Hyatt di Indonesia dan penentuan harga wajar atas transaksi pengalihan hal tersebut;
 
Bahwa pada awalnya, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan Hotel Hyatt di Indonesia, sebelum PTHI berdiri (sebelum tahun 1997), dilakukan oleh BUT HIAPL. HIAPL merupakan pihak yang mempunyai Management Agreement dengan pemilik hotel-hotel Hyatt di Indonesia;
 
Bahwa pada tahun 1997, PTHI berdiri dan menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia, PTHI sebagaimana HIAPL merupakan afiliasi dari HIC, Management Hyatt group menyadari sepenuhnya bahwa transaksi antar perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut harus dilakukan dengan prinsip harga pasar wajar (Arm’s Length principle), Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen Hyatt group menunjuk independent appraisal, yaitu Arthur Andersen LLP untuk memberikan penilaian atas harga pasar wajar dari transaksi tersebut, Bersama ini Pemohon Banding lampirkan laporan appraisal independent tersebut;
 
Bahwa berdasarkan penilaian dari independent appraisal, metode yang paling tepat untuk menentukan harga pasar wajar dari nilai kontrak pengelolaan manajemen 8 Hotel Hyatt di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan (income approach), yaitu dengan menghitung potensi penerimaan pemegang kontrak untuk sisa masa berlakunya kontrak tersebut;
 
Bahwa berdasarkan metode income approach yang digunakan oleh Arthur Andersen LLP (yang secara spesifik disebut sebagai discounted cash flow analysis) penerimaan yang diharapkan dari masing-masing kontrak dihitung dengan memperhitungkan penerimaan sesuai kontrak, biaya-biaya usaha, dan besarnya investasi awal yang diperlukan, Biaya usaha dihitung berdasarkan persentase tertentu dari revenue, yang ditetapkan berdasarkan rata-rata persentase biaya usaha HIAPL terhadap pendapatan untuk tahun 1989 sampai tahun 1994;
 
Bahwa berdasarkan laporan valuasi yang dibuat oleh Arthur Andersen LLP, telah diuraikan dengan rinci asumsi-asumsi yang digunakan dan rincian perhitungannya, sehingga pihak appraisal mendapatkan keyakinan bahwa nilai sebesar USD22.780.000,00 merupakan harga pasar wajar untuk pembelian 8 kontrak Management Agreement dalam hal penjualan dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;
 
Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement merupakan transaksi yang memiliki nilai ekonomis serta memenuhi kewajaran dan kelaziman dunia usaha, Oleh karena kepemilikan Management Agreement sebagai dasar bagi PTHI untuk memperoleh penghasilan berupa jasa pengelolaan manajemen hotel dari jaringan Hotel Hyatt di Indonesia, maka seharusnya biaya bunga sehubungan dengan pembelian tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
 
Transaksi penjualan Management Agreement telah ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL;
 
Bahwa Pemohon Banding mendapatkan informasi bahwa penjualan Management Agreement dari HIAPL ke PTHI telah diakui sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi BUT HIAPL dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan atas pendapatan dari penjualan 8 Management Agreement sehubungan dengan transfer hak manajemen jaringan Hotel Hyatt di Indonesia;
 
Bahwa oleh karena pendapatan yang diterima oleh penjual telah diakui sebagai Penghasilan Kena Pajak maka bagi pihak pembeli yaitu PTHI, transaksi tersebut seharusnya juga diakui sebagai pembelian dimana atas biaya-biaya yang timbul dari transaksi tersebut menjadi biaya yang dapat dibiayakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, Lebih lanjut, dengan diterbitkannya SKPKB atas BUT HIAPL menunjukkan bahwa DJP telah mengakui transaksi jual-beli Management Agreement antara HIAPL dengan PTHI sehingga biaya PTHI atas pembelian Management Agreement seharusnya juga diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
 
PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);
 
Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkin membagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memiliki saldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif,” Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;
 
Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran bunga ke HIC bukanlah dividen terselubung karena sehubungan dengan transaksi pembelian yang nyata, wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha sesuai dengan panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, maka koreksi Terbanding mengenai dividen terselubung menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;
 
Bahwa dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi atas konversi biaya bunga mejadi dividen sebesar Rp294.975.807,00 dapat dibatalkan;
 
Kesimpulan;
Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhan SKPKB PPh Pasal 26 untuk Masa Februari 2008 seharusnya menjadi Nihil dengan perincian sebagai berikut:
 
Keterangan
Jumlah (USD)
Penghasilan Neto/Laba (Rugi) Fiskal
817.778.743
Kompensasi Kerugian
81.777.874
Penghasilan Kena Pajak
81.777.874
Pajak Penghasilan yang terutang
NIHIL
Kredit Pajak: PPh Pasal 23
NIHIL
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar
NIHIL
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47845/PP/M.VI/13/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-965/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00023/204/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010, atas nama: PT. Hyatt Indonesia, NPWP 01.824.458.2-073.000, beralamat di Gedung Grand Hyatt Jakarta, Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta Pusat;
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47845/PP/M.VI/13/2013 tanggal 22 Oktober 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.306/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli 2014;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:
 
I.
LATAR BELAKANG PENINJAUAN KEMBALI;
 
 
I.A.
Kronologis Sengketa;
 
 
 
1.
Pemohon telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai “Termohon”) sehubungan Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008, dengan perincian sebagai berikut:
 
No
Pokok Sengketa
Putusan Pengadilan Pajak 47845
Tidak Dipertahankan
Dipertahankan
1
Koreksi atas Jasa Teknik
 
Rp. 724.351.000,00
2
Koreksi atas Biaya Bunga
 
Rp. 294.975.807,00
JUMLAH (Rp.)
-
Rp. 1.019.326.801,00
 
 
 
2.
Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mempertahankan seluruh koreksi Termohon di atas melalui Putusan Pengadilan Pajak 47845 sebesar Rp1.019.326.801,00;
 
 
 
3.
Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas seluruh koreksi yang telah dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 
 
I.B.
Latar Belakang Sengketa Pajak;
 
Sebagai pembuka permohonan Peninjauan Kembali ini, perkenankanlah kami menjelaskan latar belakang kegiatan usaha kami dan latar belakang sengketa pajak ini agar dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;
 
Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa awal berdirinya Pemohon adalah untuk menggantikan BUT Hyatt International Asia Pacific Ltd ("BUT HIAPL") sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP.06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap usaha jasa manajemen jaringan hotel internasional yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia dan dilakukan melalui Perseroan Terbatas (“PT”) sebagai badan hukum yang sah berdiri di Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 1997, Pemohon berdiri di Indonesia untuk menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia, dimana Pemohon akan menjadi perusahaan yang mengelola manajemen operasional Hotel Hyatt di Indonesia;
 
Pada dasarnya, BUT HIAPL merupakan perpanjangan tangan dari Hyatt International Asia Pacific Ltd ("HIAPL") yang berdomisili di Hong Kong dan mempunyai hak menerima penghasilan dari Hyatt Hotel di Indonesia berdasarkan Management Agreement yang ditandatangani antara pemilik hotel dengan HIAPL. Dikarenakan BUT HIAPL sudah tidak mendapat izin untuk melakukan jasa manajemen Hotel “Hyatt” di Indonesia dan izin tersebut telah diterbitkan/dialihkan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kepada Pemohon, maka untuk menunjang operasional Pemohon, BUT HIAPL dan Pemohon melakukan transaksi jual beli atas 8 (delapan) Management Agreement yang pada awalnya dimiliki oleh BUT HIAPL. Berdasarkan laporan valuasi yang dibuat oleh independent appraisal Arthur Andersen LLP, diketahui bahwa nilai pasar wajar untuk pengalihan 8 Management Agreement tersebut adalah sebesar US$22.780.000,00. Oleh sebab itu, BUT HIAPL dan Pemohon pada tahun 1997, bersepakat untuk melakukan transaksi penjualan-pembelian 8 Management Agreement dengan nilai US$22.780.000,00;
 
Bahwa Pemohon berpendapat terdapat perbedaan mendasar atas PT dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT");
 
 
 
1.
Perbedaan berdasarkan ketentuan perpajakan;
 
Berdasarkan Undang-Undang PPh, BUT tidak boleh membiayakan royalti atau imbalan jasa yang dibayarkan ke kantor pusat. Namun, bagi Pemohon sebagai pemakai sebuah merek (brand) tertentu dan penerima jasa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Dan sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu membayar biaya-biaya seperti biaya jasa teknis, biaya pembelian 8 Management Agreement atau biaya bunga yang mana jumlahnya sudah terbukti kewajarannya merupakan kewajaran dan kelaziman usaha yang harus dipatuhi;
 
 
 
2.
Perbedaan karena kepemilikan sumber daya manusia;
 
BUT HIAPL merupakan bagian dari HIAPL, dimana HIAPL sebagai pemilik asli Management Agreement telah memiliki sumber daya manusia profesional yang dapat digunakan oleh BUT HIAPL. Hal ini berbeda dengan Pemohon yang merupakan perusahaan terpisah dari HIAPL yang perlu mengupayakan sendiri sumber daya untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga Pemohon perlu mendapatkan bantuan jasa professional dari pihak-pihak lain untuk menerapkan standar kualitas yang telah ditentukan oleh Hyatt Group. Dalam hal ini Pemohon mendapatkan bantuan jasa teknis dari HPS dan HIC;
 
 
 
3.
Perbedaan karena kepemilikan Management Agreement;
 
HIAPL yang berdomisili di Hong Kong sebagai pemilik asli Management Agreement membentuk BUT HIAPL di Indonesia untuk mengoperasikan jaringan Hotel "Hyatt" di Indonesia. Dalam hal ini, bagi BUT tidak ada biaya amortisasi sehubungan dengan kepemilikan Management Agreement. Namun bagi Pemohon yang merupakan entitas terpisah dari HIAPL, Pemohon harus membeli Management Agreement dari HIAPL agar dapat menjalankan kegiatan usahanya yaitu mengoperasikan jaringan Hotel "Hyatt" di Indonesia dan membebankan biaya pembelian 8 Management Agreement melalui amortisasi;
 
 
 
4.
Perbedaan karena permodalan;
 
BUT HIAPL tidak mempunyai batasan permodalan dimana setiap kali membutuhkan dana maka Kantor Pusat dari BUT HIAPL akan memberikan dana tersebut. Dalam hal Pemohon yang merupakan entitas terpisah dan mempunyai modal yang telah dibatasi sesuai dengan akta pendiriannya, apabila Pemohon memerlukan dana tambahan, dana ini harus diperoleh dari pinjaman atau penambahan modal saham. Apabila pendanaan didapat melalui pinjaman, maka Pemohon harus membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Atas pendanaan tersebut Pemohon mendapat pinjaman dari HIC, dan sesuai Pasal 18 (3) Undang-Undang PPh di mana Pemohon dan HIC merupakan dua entitas yang mempunyai hubungan istimewa, maka pinjaman tersebut harus dikenakan biaya bunga sesuai dengan harga pasar bunga pada saat ini;
 
 
I.C.
Putusan Pengadilan Pajak dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 
Sehubungan dengan Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon terhadap koreksi tersebut di atas, pada tanggal 6 November 2012 Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mempertahankan seluruh koreksi dari Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:
 
 
 
1.
Koreksi atas Jasa Teknik sebesar Rp724.351.000,00;
 
"Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapat dokumen-dokumen yang berbeda antara transaksi yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dan jasa yang diberikan oleh Hotel Project System Pte Ltd;
 
Bahwa dari dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut terlihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation atas jasa yang telah disepakati di dalam perjanjian antara Pemohon Banding (PT. Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation;
 
Bahwa selain dari hal di atas, dari dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding juga diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dengan jasa yang diberikan Hotel Project System Pte Ltd merupakan jasa-jasa yang berbeda;
 
Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat bukti-bukti pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Corporation berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Hyatt International Corporation atas transaksi jasa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Banding (PT. Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation;
 
Bahwa mengenai jasa tersebut secara nyata diberikan oleh Hyatt International Corporation, dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya suatu penyerahan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation kepada Pemohon Banding, sehingga pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding untuk jasa teknik sebesar Rp724.351.000,00 bukan sebagai pembayaran atas jasa teknik kepada Hyatt International Corporation;
 
Bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, maka Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut merupakan pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;
 
Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa jasa teknik sebesar Rp724.351.000,00 tetap dipertahankan";
 
 
 
2.
Koreksi atas Biaya Bunga sebesar Rp294.975.807,00;
 
"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan serta penjelasan para pihak diketahui bahwa Hyatt International Corporation merupakan perusahaan yang menguasai 99% saham Pemohon Banding, dan HIC juga merupakan pemegang saham Hyatt International Asia Pacific Ltd dengan jumlah kepemilikan sebesar 100%, sehingga transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd serta transaksi dengan HIC merupakan transaksi yang mempunyai hubungan istimewa;
 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha;
 
Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd dalam hal pembelian 8 Management Agreement sebesar US$27.780.000,00 adalah transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena kepemilikan saham dominan kedua perusahaan yang bertransaksi tersebut adalah HIC yaitu memiliki 99% saham Pemohon Banding dan memiliki 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;
 
Bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US$27.780.000,00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99% saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;
 
Bahwa oleh karena atas utangnya yang diamortisasi tidak boleh dibiayakan karena hutang timbul berasal dari suatu transaksi yang tidak wajar maka atas bunga yang timbul karena utang tersebut juga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto; Bahwa oleh karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas bunga pinjaman yang berasal dari transaksi yang tidak wajar kepada Hyatt International Corporation yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, maka Majelis berpendapat pembayaran tersebut merupakan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;
 
Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan reklasifikasi yang dilakukan Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 berupa biaya bunga menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 berupa dividen dengan nilai Rp294.975.807,00, telah benar dan tetap dipertahankan";
 
II.
RINCIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;
 
Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak 47845 dengan alasan sebagai berikut:
 
 
1.
Koreksi atas Jasa Teknik sebesar Rp724.351.000,00;
 
Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47845 terkait dengan koreksi atas Jasa Teknik sebesar Rp724.351.000,00 merupakan suatu putusan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang PPh dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Putusan Pengadilan Pajak 47845 tidak didasarkan pada dasar hukum yang tepat serta telah mengabaikan bukti-bukti yang telah diserahkan Pemohon selama persidangan;
 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Pajak 47845, bahwa Termohon telah beranggapan bahwa jasa teknik yang diberikan oleh Hyatt International Corporation ("HIC") bukan merupakan pemberian jasa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha karena jasa teknik tersebut merupakan duplikasi dari jasa teknik dan konsultasi yang dilakukan oleh Hotel Project System Pte Ltd. ("HPS") yang berkedudukan di Singapura yang juga merupakan afiliasi Pemohon. Sedangkan jasa mengembangkan image dan control yaitu membuat strategi keseluruhan untuk brand dan positioning, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt brand book. Teknologi dan Legal bukan merupakan pemberian jasa karena termasuk stewardship activity yang jasa ini dilakukan untuk kepentingan HIC sendiri sebagai induk perusahaan yang juga dilakukan kepada seluruh afiliasi atau dan perusahaan Hyatt di seluruh dunia;
 
Sehubungan dengan asumsi tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa di dalam persidangan Pemohon telah memberikan bukti-bukti pendukung dan penjelasan yang menunjukkan kekeliruan seluruh anggapan dan asumsi Termohon tersebut. Namun demikian, di dalam pertimbangannya Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak akibat kelalaiannya dalam mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang penting sebagai dasar pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g);
 
Berikut adalah uraian alasan Pemohon:
 
 
 
i.
Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang PPh terkait dengan pengklasifikasian jasa dan dividen terselubung;
 
 
 
-
Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang PPh mengatur bahwa: "(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
  1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi";
 
 
 
-
Lebih lanjut, penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh memberikan penjelasan lebih lanjut, secara khusus atas dividen terselubung, sebagai berikut:
"Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan";
         
 
 
 
-
Dari ketentuan tersebut di atas, dapat secara eksplisit terlihat bahwa dividen terselubung didefinisikan sebagai adanya pembayaran yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham;
         
 
 
 
-
Dalam hal ini, Pemohon telah berulang kali menjelaskan dan mengkonfirmasikan kepada Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa transaksi pemberian jasa yang dilakukan oleh HIC dan HPS merupakan transaksi yang telah dilakukan secara wajar, sesuai dengan konfirmasi dari pihak ketiga yang independen dan ahli di bidangnya (KPMG) yang kurang lebih menyatakan bahwa pembayaran yang diterima oleh HIC merupakan pembayaran yang wajar. Konfirmasi dari KPMG ini Pemohon lampirkan kembali sebagai Bukti Pemohon -2;
         
 
 
 
-
Dengan demikian, tidak terdapat jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan oleh karenanya tidak terdapat pembayaran atas dividen terselubung sebagaimana diasumsikan oleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
         
 
 
 
-
Oleh karenanya pembayaran atas jasa kepada HIC ini harus tetap dianggap sebagai pembayaran jasa sebagaimana natur asli-nya, yang tidak terutang PPh Pasal 26 sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Indonesia dan Amerika;
 
 
 
ii.
Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak terkait dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada saat persidangan;
 
 
 
-
Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
 
 
 
 
-
Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan alat bukti diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan:
"(1)
Alat bukti dapat berupa:
 
a.
Surat atau tulisan;
 
b.
Keterangan ahli;
 
c.
Keterangan para saksi;
 
d.
Pengakuan para pihak; dan/atau
 
e.
Pengetahuan Hakim";
 
 
 
 
-
Pada halaman 57 - 58 Putusan Pengadilan Pajak 47845, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:
"Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapat dokumen-dokumen yang berbeda antara transaksi yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dan jasa yang diberikan oleh Hotel Project System Pte Ltd;
 
Bahwa dari dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut terlihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation atas jasa yang telah disepakati di dalam perjanjian antara Pemohon Banding (PT. Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation;
 
Bahwa selain dari hal di atas, dari dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding juga diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dengan jasa yang diberikan Hotel Project System Pte Ltd merupakan jasa-jasa yang berbeda;
 
Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat bukti-bukti pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Corporation berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Hyatt International Corporation atas transaksi jasa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Banding (PT. Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation;
 
Bahwa mengenai jasa tersebut secara nyata diberikan oleh Hyatt International Corporation, dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya suatu penyerahan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation kepada Pemohon Banding, sehingga pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding untuk jasa teknik sebesar Rp724.351.000,00 bukan sebagai pembayaran atas jasa teknik kepada Hyatt International Corporation;
 
Bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, maka Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut merupakan pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;
 
Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa jasa teknik sebesar Rp724.351.000,00 tetap dipertahankan;
 
 
 
 
-
Dalam kutipan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah menyebutkan dasar bukti maupun alasan yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sampai pada suatu kesimpulan adanya duplikasi jasa yang diberikan oleh HPS. Padahal sebagaimana tertuang pada halaman 51 - 56 Putusan Pengadilan Pajak 47845, Pemohon telah berulang kali memberi penjelasan secara komprehensif kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa pada kenyataannya tidak terdapat duplikasi jasa sebagaimana diasumsikan oleh Termohon;
 
 
 
 
-
Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung, Pemohon kembali akan memaparkan secara singkat sehubungan dengan bentuk jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS tersebut:
 
 
 
 
 
(i)
Bentuk jasa teknik yang diberikan oleh HIC;
Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup asistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa Pemohon dan hotel-hotel yang berada dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang "Hyatt" dalam pemberian pelayanan kepada konsumen;
 
Jasa yang diberikan kepada Pemohon mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global. Jasa yang diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh. Hal ini seperti membuat kebijakan atas global Brand, Image and Control, membuat dan mengembangkan global prosedural atas Food & Beverage, Spa, dan Teknologi serta membuat New Business Development;
 
 
 
 
 
(ii)
Bentuk jasa yang diberikan oleh HPS;
HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC. Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global, Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS;
 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat duplikasi atas jasa teknik yang diberikan oleh HIC dan oleh HPS karena masing-masing pihak memiliki fungsinya sendiri yang tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lain;
 
 
 
 
-
Bahkan Pemohon telah menyediakan bukti-bukti pendukung yang lengkap kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat duplikasi jasa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada halaman 56 - 57 Putusan Pengadilan Pajak 47845, di mana Pemohon telah tercatat menyampaikan 50 berkas dokumen pada saat persidangan, termasuk perjanjian-perjanjian dengan HIC dan HPS, tagihan-tagihan baik dari HIC dan HPS, dan juga contoh-contoh jasa dari HIC dan HPS. Seluruh dokumen di atas telah diberikan oleh Pemohon Banding guna menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi di dalam jasa yang diberikan oleh HIC dan yang diberikan oleh HPS sebagaimana yang diasumsikan oleh Termohon. Pemohon melampirkan kembali berkas-berkas bukti pendukung tersebut sebagai Bukti Pemohon - 3;
 
 
 
 
-
Dari sekian banyak berkas dokumen yang telah Pemohon berikan pada saat persidangan, Pemohon melihat bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menilai apakah memang terjadi duplikasi jasa. Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya menerima bulat-bulat argumentasi Termohon sehubungan dengan duplikasi jasa yang tidak terbukti kebenarannya;
 
 
 
 
-
Perlu Pemohon tegaskan pula, bahwa selain dari 50 berkas dokumen yang dicatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, adapula dokumen lainnya yang telah Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yakni salinan Surat Keterangan dari KPMG (telah terlampir sebagai Bukti Pemohon - 2), yang pada dasarnya menerangkan bahwa pembayaran atas jasa yang telah diterima oleh HIC adalah wajar. Bukti ini merupakan salah satu dari lampiran di dalam surat banding yang Pemohon ajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang di dalam halaman 12 Putusan Pengadilan Pajak 47845;
 
 
 
 
-
Pemohon berpendapat bahwa bukti ini sangat penting karena merupakan surat keterangan dari pihak ketiga yang independen dan kompeten (dalam hal ini KPMG) yang mengkonfirmasikan kewajaran nilai transaksi dengan hubungan istimewa yang telah dilakukan oleh Pemohon. Namun demikian, Pemohon melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bukti tersebut, dan bahkan melalui seluruh berkas-berkas bukti pendukung yang telah disampaikan Pemohon tersebut (baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak), Pemohon berpendapat bahwa terdapat beberapa alat bukti yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat meneliti bahwa tidak terdapat kesamaan jasa yang diberikan oleh HIC dengan yang diberikan oleh HPS serta manfaat ekonomis yang telah diterima oleh Pemohon, berupa bukti-bukti jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS (Bukti-bukti jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS tersebut telah kami lampirkan kembali sebagai Bukti Pemohon - 3), serta untuk menentukan bahwa transaksi tersebut memang telah dilakukan secara wajar (berdasarkan konfirmasi dari KPMG yang telah kami lampirkan sebagai Bukti Pemohon -2);
 
 
 
 
-
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung berupa bukti-bukti yang menunjukkan manfaat nyata yang diterima Pemohon, melainkan hanya berdasarkan asumsi atas tagihan yang diterbitkan HIC dan tagihan yang diterbitkan oleh HPS hanya untuk kepentingan HIC;
 
 
 
 
-
Berdasarkan penjelasan Pemohon di atas, dapat diketahui bahwa pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mendalam dan tidak bersifat menyeluruh sehingga telah menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki asumsi yang keliru dan kemudian telah menghasilkan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku;
 
 
 
iii.
Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembayaran jasa teknis dianggap sebagai suatu dividen terselubung adalah tidak tepat;
 
 
 
-
Sehubungan dengan pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas mengenai pembayaran atas jasa teknis yang diberikan oleh HIC merupakan dividen terselubung adalah tidak tepat dalam kasus ini;
 
 
 
-
Bahwa pembayaran atas jasa teknis tersebut benar-benar merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh HIC kepada Pemohon. Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup asistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa Pemohon dan hotel-hotel yang berada dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang "Hyatt" dalam pemberian pelayanan kepada konsumen;
 
 
 
-
Jasa yang diberikan kepada Pemohon mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global. Jasa yang diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh. Hal ini seperti membuat kebijakan atas global Brand, Image and Control, membuat dan mengembangkan global procedural atas Food & Beverage, Spa, dan Teknologi serta membuat New Business Development;
 
 
 
-
Sedangkan HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC. Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global, Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS. Contoh jasa yang diberikan oleh HPS dan HIC telah terlampir sebagai Bukti Pemohon - 3;
 
 
 
-
Bahwa dalam proses keberatan maupun banding, kami telah melampirkan juga surat keterangan dari KPMG LLP yang menyatakan bahwa pembayaran jasa teknik oleh Pemohon kepada HIC telah sesuai dengan prinsip kewajaran (Surat Keterangan dari KPMG terlampir sebagai Bukti Pemohon -2);
 
 
 
iv.
Bahwa Pemohon merupakan entitas yang terpisah dari HIAPL;
 
 
 
-
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa bentuk usaha Pemohon dan BUT HIAPL adalah bentuk usaha yang berbeda. Walaupun Pemohon dan BUT HIAPL sama-sama bergerak di bidang manajemen jaringan hotel "Hyatt", namun Pemohon tidak dapat diperlakukan sama dengan BUT HIAPL dalam hal penghasilan atau kinerja keuangannya. Sebagai entitas yang independen, Pemohon diharuskan mengeluarkan biaya-biaya (dalam kasus ini biaya jasa teknis kepada HIC) dalam rangka mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilannya. Hal ini berbeda dengan BUT HIAPL yang merupakan cabang dari Kantor Pusatnya (yaitu HIAPL) yang mana bantuan jasa teknis diberikan oleh Kantor Pusatnya tanpa adanya tagihan karena BUT HIAPL merupakan bagian dari HIAPL. Oleh karena itu, performa keuangan Pemohon tidak dapat dibandingkan dengan performa keuangan BUT HIAPL;
 
 
 
-
Di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47845, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan implikasi perpajakan Pemohon sebagai sebuah entitas yang independen sebagaimana kami jelaskan di atas. Bahwa pembayaran jasa teknis oleh Pemohon kepada HIC merupakan transaksi yang wajar (telah mengikuti perlakuan pasar). Hal ini sudah terbukti dengan surat keterangan yang telah diterbitkan oleh pihak independen yaitu KPMG yang menyatakan bahwa penghasilan jasa teknis yang diterima oleh HIC sudah wajar;
 
 
 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, Hakim Agung yang terhormat dapat lihat bahwa biaya jasa teknis tersebut dibayarkan oleh Pemohon sangat berkaitan langsung dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari Pemohon. Oleh karena itu, biaya jasa teknis tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai pembayaran dividen oleh Pemohon;
 
Dengan memperhatikan penjelasan di atas tersebut, Pemohon sungguh-sungguh memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk secara bijaksana memeriksa dan memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47845 tersebut;
 
 
 
v.
Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertolak belakang dengan putusan-putusan pengadilan pajak lainnya untuk sengketa-sengketa pajak yang serupa dan sejenis; 
 
 
 
 
-
Tanpa mengurangi bobot penjelasan Pemohon di atas, Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terdapat putusan-putusan banding tahun sebelumnya yang menyatakan bahwa jasa dari HIC kepada Pemohon telah diakui pembebanannya dalam putusan-putusan banding tahun sebelumnya, sebagai berikut:
 
 
 
 
1.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-01944/PP/M.III/13/2003 tanggal 24 Desember 2003 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 1999;
 
 
 
 
2.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-13655/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 7 April 2008 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2003; dan
 
 
 
 
3.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28187/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 20 Januari 2011 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006;
 
 
 
 
-
Putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas memutuskan bahwa pembayaran kepada HIC dan HPS merupakan pembayaran atas jasa teknis dan konsultasi terkait dengan penghasilan;
 
 
 
 
-
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikonfirmasikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena adanya keputusan yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya untuk sengketa yang serupa dan sejenis. Hal ini juga memperkuat pandangan Pemohon bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47845 ini telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni:
 
 
 
 
1)
Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim;
 
 
 
 
2)
Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh sehubungan dengan transaksi antara Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa; dan
 
 
 
 
3)
Tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertolak belakang dengan putusan-putusan pengadilan pajak lainnya untuk sengketa-sengketa pajak yang serupa dan sejenis;
 
 
 
 
-
Bahwa HIC merupakan penduduk Amerika Serikat. Oleh karena itu, pengenaan pajak atas pembayaran jasa teknis harus berdasarkan P3B Amerika. Berdasarkan P3B Amerika, hak atas pengenaan pajak pembayaran jasa teknis berada di Amerika Serikat, akibatnya Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi tidak terutang;
 
 
 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya menjadi jelas bahwa sebenar-benarnya bahwa jasa teknik yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang bermanfaat bagi Pemohon;
 
Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47845 tersebut karena Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku;
 
2.
Koreksi Biaya Bunga menjadi Dividen Rp294.975.807,00;
 
Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47845 terkait dengan biaya bunga yang diklasifikasikan oleh Termohon sebagai dividen terselubung sebesar Rp294.975.807,00 merupakan biaya bunga yang terkait dengan pinjaman yang Pemohon dapat dari HIC sebesar US$16.500.000,00 untuk keperluan pembelian 8 Management Agreement atas pengelolaan jaringan Hotel Hyatt di Indonesia HIAPL;
 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi Majelis Hakim Agung, perkenankanlah Pemohon memberikan latar belakang transaksi, sebagai berikut:
 
Pada awalnya, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia, sebelum Pemohon berdiri (sebelum tahun 1997), dilakukan oleh BUT HIAPL. BUT HIAPL merupakan pihak yang mempunyai Management Agreement dengan pemilik Hotel-hotel Hyatt di Indonesia. Pada tahun 1997, Pemohon berdiri dan menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia. Pemohon membeli 8 Management Agreement dari BUT HIAPL untuk dapat mengelola dan mengoperasikan manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia.
 
Untuk membeli 8 Management Agreement dari HIAPL, HIC memberikan pinjaman sebesar US$16.500.000,00 dengan bunga sebesar Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code kepada Pemohon;
 
Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menganggap pembayaran bunga tersebut sebagai dividen terselubung kepada HIC dengan alasan tidak adanya substansi maupun manfaat ekonomi dari peminjaman dana tersebut dan kemudian menyatakan adanya pemotongan PPh Pasal 26 yang kurang dibayar dari PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemohon terkait dengan pembayaran utang tersebut;
 
Pemohon berpendapat bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang penting sebagai dasar pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku;
 
Berikut adalah uraian alasan Pemohon:
 
i.
Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang PPh terkait dengan pengklasifikasian bunga dan dividen terselubung;
 
 
-
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh, dapat secara eksplisit terlihat bahwa dividen terselubung didefinisikan sebagai adanya pembayaran yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham;
 
 
-
Perlu Pemohon tegaskan bahwa pembelian 8 Management Agreement tersebut dilatarbelakangi adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel internasional di Indonesia harus melalui perseroan terbatas (PT);
 
 
-
Dalam hal ini, Pemohon telah berulang kali menjelaskan hal tersebut di atas kepada Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa tanpa adanya pembelian 8 Management Agreement ini dari BUT HIAPL, Pemohon sebagai bagian dari group Hyatt tidak akan dapat beroperasi di Indonesia, sementara berdasarkan peraturan yang berlaku tidak dimungkinkan bagi BUT HIAPL untuk terus melakukan kegiatan usaha jasa manajemennya di Indonesia;
 
 
-
Oleh karenanya, Pemohon berpendapat bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut oleh Pemohon memiliki substansi ekonomi yang sangat besar, dan oleh karenanya pinjaman yang telah diberikan oleh HIC sebagai pihak afiliasi Pemohon merupakan transaksi yang sangat diperlukan dalam menjaga kelangsungan operasi Pemohon dan group Hyatt di Indonesia. Atas transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut, Arthur Andersen LLP juga telah memberikan penilaian atas harga pasar wajar dari transaksi tersebut;
 
 
-
Lebih lanjut, besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Pemohon juga telah ditentukan berdasarkan nilai pasar yang wajar, yakni sesuai dengan Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code;
 
 
-
Dari penjelasan tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa seharusnya tidak lagi terdapat keraguan terhadap substansi ekonomi pinjaman, maupun besaran bunga yang dikenakan kepada Pemohon;
 
 
-
Dengan demikian, tidak terdapat jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan oleh karenanya tidak terdapat pembayaran atas dividen terselubung sebagaimana diasumsikan oleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 
 
-
Oleh karenanya pembayaran atas bunga kepada HIC ini harus tetap dianggap sebagai pembayaran bunga sebagaimana natur asli-nya, yang terutang PPh Pasal 26 dengan tarif sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Indonesia dan Amerika, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon;
 
 
ii.
Bahwa Pemohon merupakan entitas yang terpisah dari HIAPL;
 
 
-
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa bentuk usaha Pemohon dan BUT HIAPL adalah bentuk usaha yang berbeda. Walaupun Pemohon dan BUT HIAPL sama-sama bergerak di bidang manajemen jaringan Hotel "Hyatt", namun Pemohon tidak dapat diperlakukan sama dengan BUT HIAPL dalam hal penghasilan atau kinerja keuangannya. Sebagai entitas yang independen, Pemohon diharuskan mengeluarkan biaya-biaya (dalam kasus ini biaya pembelian 8 Management Agreement yang telah diamortisasi oleh Pemohon) dalam rangka mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilannya. Hal ini berbeda dengan BUT HIAPL yang merupakan cabang dari Kantor Pusatnya (yaitu HIAPL) yang mana 8 Management Agreement dimiliki oleh Kantor Pusat dari BUT HIAPL. Oleh karena itu, performa keuangan Pemohon tidak dapat dibandingkan dengan performa keuangan BUT HIAPL;
 
 
-
Di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47845, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan implikasi perpajakan Pemohon sebagai sebuah entitas yang independen sebagaimana kami jelaskan di atas. Bahwa pembelian 8 Management Agreement oleh Pemohon dari HIAPL merupakan transaksi yang wajar (telah mengikuti perlakuan pasar). Ini menunjukkan bahwa pengalihan 8 Management Agreement dari BUT HIAPL ke Pemohon tidak dilakukan dengan pemberian secara cuma-cuma yang mana bukan merupakan perlakuan pasar yang wajar. Berdasarkan penjelasan di atas maka, atas biaya bunga yang timbul karena pinjaman untuk membeli 8 Management Agreement tersebut seharusnya dapat dianggap wajar dan boleh dijadikan biaya oleh Pemohon;
 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, Hakim Agung yang terhormat dapat lihat bahwa biaya bunga atas pinjaman untuk membeli 8 Management Agreement tersebut dibayarkan oleh Pemohon sangat berkaitan langsung dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari Pemohon. Oleh karena itu, biaya bunga tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai pembayaran dividen oleh Pemohon;
 
 
iii.
Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang syarat suatu perjanjian serta kebebasan berkontrak;
 
 
-
Pasal 1338 KUH Perdata mengatur para pihak dalam kebebasan berkontrak di mana menyatakan bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";
 
 
 
-
Lebih lanjut, Pasal 1320 KUH Perdata juga mengatur bahwa: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 
 
 
1.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 
 
 
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 
 
 
3.
Suatu hal tertentu;
 
 
 
4.
Suatu sebab yang halal";
 
 
-
Dalam kasus ini, terdapat perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon dan HIAPL yang merupakan suatu perikatan yang sah secara hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:
 
 
 
-
Pembelian 8 Management Agreement oleh Pemohon sebesar US$22.780.000,00 yang telah dilakukan berdasarkan hasil negosiasi komersial yang bebas dan wajar serta sesuai dengan kelaziman bisnis;
 
 
 
-
Adanya pinjaman sebesar US$16.500.000,00 untuk kepentingan pembelian 8 Management Agreement di atas dengan tingkat bunga yang ditentukan berdasarkan harga pasar, yakni sesuai dengan Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code; Di mana tanpa adanya suatu atau alasan yang jelas (termasuk tidak adanya unsur paksaan atau penipuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka transaksi itu berlaku secara sah dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Termohon maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 
 
 
-
Putusan Pengadilan Pajak 47845 secara tidak langsung menyangkal eksistensi adanya transaksi pembelian 8 Management Agreement antara Pemohon dengan HIAPL. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, Pemohon berpendapat bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut harus dilihat sebagai suatu transaksi yang sah secara hukum;
 
 
 
-
Bahwa dalam halaman 63 Putusan Pengadilan Pajak 47845 menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US$27.780.000,00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99% saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd";
 
 
 
-
Bahwa Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") secara prinsip mengatur bahwa 2 perusahaan harus dianggap sebagai 2 subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, 2 perusahaan di mana salah satu perusahaan dimiliki 99% oleh perusahaan lainnya, tidak bisa dianggap sebagai 1 kesatuan berdasarkan Undang-Undang PT. Lebih lanjut, Undang-Undang PT juga mengatur bahwa direktur harus bertindak sesuai kepentingan perusahaan;
 
 
 
-
Dalam hal ini, Pemohon dan HIC harus dianggap sebagai 2 entitas terpisah dan 2 subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan antara Pemohon dan HIC harus dianggap sebagai transaksi yang sah secara hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tidak mengakui transaksi yang telah terjadi tersebut. Lebih lanjut, transaksi pembelian 8 Management Agreement juga sudah terbukti akan kewajarannya melalui laporan dari pihak ketiga dalam hal ini Arthur Andersen LLP. Apabila nilai dari transaksi tersebut terbukti kewajarannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memiliki wewenang untuk menggugurkan transaksi yang sudah diakui secara hukum tersebut;
 
 
 
-
Sebagai informasi tambahan bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, perpajakan Indonesia tidak mengenal konsolidasi grup. Konsekuensi atas hal tersebut adalah 2 perusahaan dalam 1 grup akan dianggap sebagai 2 subjek pajak yang berbeda dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, 2 perusahaan dalam 1 grup tersebut bisa melakukan transaksi selama transaksi tersebut wajar. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tidak mengakui transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut;
 
 
 
-
Lebih lanjut, Termohon telah mengkonfirmasi transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut melalui penerbitan SKPKB terhadap lawan transaksi Pemohon (BUT HIAPL) sehubungan dengan sengketa kewajaran nilai transaksi. Dalam hal ini, Termohon telah menetapkan bahwa secara fiskal, nilai transaksi tersebut harus diakui sebagai penghasilan kena pajak yang harus dihitung sesuai dengan nilai yang wajar. Dengan demikian, sangat wajar apabila penghasilan dari suatu transaksi yang sama yang diakui sebagai penghasilan kena pajak oleh suatu pihak (BUT HIAPL), diakui sebagai biaya secara fiskal oleh lawan transaksi-nya (Pemohon);
 
 
 
-
Dari seluruh fakta yang ada di atas, Pemohon berpendapat bahwa transaksi pembelian 8 Management Agreement merupakan suatu transaksi yang sah secara hukum dan juga seharusnya dapat dibiayakan secara fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyangkal eksistensi adanya transaksi pembelian 8 Management Agreement tersebut, maka secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga menyangkal adanya penghasilan kena pajak yang muncul dari transaksi tersebut pada lawan transaksi Pemohon (BUT HIAPL), sehingga tidak terdapat kepastian hukum bagi Pemohon maupun bagi BUT HIAPL. Oleh karena transaksi pembelian 8 Management Agreement adalah transaksi yang sah, maka pinjaman yang digunakan oleh Pemohon untuk membeli 8 Management Agreement juga seharusnya dianggap sebagai transaksi yang sah secara hukum. Dan maka dari itu, biaya bunga atas pinjaman tersebut seharusnya diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 
Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47845, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 
 
iv.
Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan daluwarsa pajak 10 tahun;
 
 
-
Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan diatur bahwa:
“Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan”;
 
 
-
Transaksi pinjaman yang diterima oleh Pemohon atas pembelian 8 Management Agreement terjadi pada tahun 1997. Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan oleh Termohon di tahun 2008, transaksi pinjaman atas pembelian tersebut telah melewati daluwarsa pajak 10 tahun sehingga transaksi pembelian tersebut sudah menjadi valid. Dalam masa 10 tahun sejak transaksi terjadi, pihak Termohon tidak pernah mempermasalahkan transaksi pinjaman atas pembelian 8 Management Agreement tersebut. Oleh karena itu, secara konsisten Termohon seharusnya mengakui transaksi pinjaman atas pembelian tersebut dan amortisasi yang dibiayakan oleh Pemohon;
 
 
Dari ketentuan di atas, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengabaikan fakta bahwa transaksi pinjaman telah melewati daluwarsa pajak 10 tahun sehingga putusan Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi atas penentuan nilai pasar wajar sangat sumir dan melanggar asas-asas hukum yang ada;
 
 
 
 
v.
Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak terkait dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada saat persidangan;
 
 
-
Sebagaimana tertera pada halaman 60, 62 dan 63 Putusan Pengadilan Pajak 47845, Pemohon telah menyampaikan keterangan dan dokumen-dokumen berikut pada saat persidangan:
 
 
 
1.
Dasar dilakukannya transaksi pembelian 8 Management Agreement, yakni Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 4) yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel di Indonesia harus melalui perseroan terbatas (PT);
 
 
 
2.
Adanya perjanjian Asset Transfer Agreement, sebagai perjanjian yang melandasi pembelian 8 Management Agreement dari BUT HIAPL sebesar US$22.780.000,00;
 
 
 
3.
Bahwa tingkat suku bunga pinjaman telah ditetapkan sesuai dengan harga pasar, yakni sesuai dengan Applicable Federal Rate sesuai dengan section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 5); dan
 
 
 
4.
Rekening koran Bank of America per September 1997 atas penerimaan pinjaman dan setoran dari HIC sebesar US$22.750.000,00 dan pembayaran Management Kontrak kepada HIAPL sebesar US$22.780.000,00;
 
 
 
5.
SKPKBT Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/306/97/053/01 tanggal 25 Januari 2001 untuk Tahun Pajak 1997 atas nama BUT HIAPL;
 
 
 
6.
SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/306/97/053/01 sebesar Rp45.856.139.800,00 atas nama BUT HIAPL;
 
 
 
7.
SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/97/053/01 tertanggal 25 Januari 2001 untuk Tahun Pajak 1997 atas nama BUT HIAPL;
 
 
 
8.
SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/97/053/01 sebesar Rp21.399.532.040,00 atas nama BUT HIAPL;
 
 
 
9.
SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/307/97/053/01 tanggal 25 Januari 2001 untuk Tahun Pajak 1997 atas nama BUT HIAPL; dan 
 
 
 
10.
SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/307/97/053/01 sebesar Rp13.825.182.000,00 atas nama BUT HIAPL;
 
 
 
-
Pada dasarnya Pemohon berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut di atas dapat membuktikan adanya sehubungan manfaat dan substansi ekonomis yang diterima oleh Pemohon serta bahwa pembayaran bunga atas pinjaman yang telah dilakukan berdasarkan harga pasar wajar, yakni berdasarkan Applicable Federal Rate sesuai dengan Section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code. Lebih lanjut, pinjaman kepada HIC tersebut telah dicatat sebagai hutang di dalam pembukuan Pemohon sejak tahun 1997;
 
 
 
-
Namun demikian, di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47845, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak memberikan penjelasan dan pertimbangan hukum terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, sehingga patutlah Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon pada saat persidangan, dan oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 
 
 
Dari ketentuan di atas, Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan mengabaikan bukti yang diberikan oleh Pemohon sehingga putusan Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi atas penentuan nilai pasar wajar sangat sumir dan melanggar asas-asas hukum yang ada; Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikonfirmasikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena adanya keputusan yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya untuk sengketa yang serupa dan sejenis. Hal ini juga memperkuat pandangan Pemohon bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47845 ini telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni:
 
 
1.
Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh sehubungan dengan transaksi antara Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa;
 
 
2.
Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang syarat suatu perjanjian serta kebebasan berkontrak; dan
 
 
3.
Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim;
 
 
Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47845 tersebut karena Putusan Pengadilan Pajak 47845 merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-965/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00023/204/08/073/10 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.824.458.2-073.000, secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan atas koreksi Jasa Teknik sebesar Rp727.561.664,00 dianggap sebagai deviden terselubung dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena pembayaran terikat dangan P3B Indonesia-Amerika dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara a quo terikat dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antar Pemerintah Indonesia dengan Belanda, dengan demikian koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat
  2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauandipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Amerika; Kembali sangat berdasar patut untuk dikabulkan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Hyatt Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47845/PP/M.VI/13/2013 tanggal 22 Oktober 2013, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;
 
Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali;
 
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
 
MENGADILI
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. HYATT INDONESIA tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47845/PP/M.VI/13/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
 
MENGADILI KEMBALI
Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
 
Anggota Majelis: Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
 
Panitera Pengganti: Maftuh Effendi, S.H., M.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File