PUTUSAN
Nomor 866/B/PK/Pjk/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3431/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018; Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Agustus 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan
PT. KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H. Bramantya Putra, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Radityo Harryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2888/POA/KTD/FIN/9 2018, tanggal 15 September 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112994.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Terbanding tidak memiliki dasar hukum dalam menetapkan PPN JLN berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan mengenai PPN JLN;
Bahwa untuk itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat membatalkan SKPKB PPN JLN tersebut di atas dan membatalkan KEP-00217/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, sehingga perhitungan PPN JLN yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak September 2013 adalah Nihil; Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 17 Juli 2017;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112994.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00217/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2013 Nomor 00037/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT. Kitadin, NPWP 01.060.213.4-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak: |
|
|
- |
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean |
Rp |
0,00 |
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri |
Rp |
0,00 |
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan |
Rp |
0,00 |
PPN yang kurang dibayar |
Rp |
0,00 |
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112994.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112994.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Dengan mengadili sendiri:
3.1. |
Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali; |
3.2. |
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00217/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2013 Nomor 00037/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kay. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum; |
3.3. |
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; |
Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00217/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2013 Nomor 00037/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.060.213.4-091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2013 sebesar Rp52.138.732,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih sekarang pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa Demurrage sebagai causa prima Perjanjian Jual Beli Batubara Thermal antara Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan New Zealand Steel Limited dari Negara Selandia Baru yang pada dasarnya adalah merupakan denda atau penalti kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) akibat wanprestasi dari suatu perjanjian, sehingga Demurrage adalah bukan obyek PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak: |
|
|
- |
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean |
Rp |
0,00 |
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri |
Rp |
0,00 |
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan |
Rp |
0,00 |
PPN yang kurang dibayar |
Rp |
0,00 |
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
Ketua Majelis: Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Anggota Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti: M. Usahawan, S.H.