PUTUSAN
Nomor 771/B/PK/Pjk/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3046/PJ./2018, tanggal 4 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan
BUT. PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LLC, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav. 88, Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, yang diwakili oleh Arif Syamsul Hadi, jabatan Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-080557.16/2004/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 3 April 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
-
Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-576/WPJ.07/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00001/277/04/081/12 tanggal 28 Desember 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:
No
|
Uraian
|
Jumlah (Rp)
|
1
|
Dasar Pengenaan Pajak
|
4.113.346.960
|
2
|
Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang
|
411.334.696
|
3
|
Pajak Yang Tidak/Kurang Bayar
|
411.334.696
|
4
|
Sanksi Administrasi
|
-
|
5
|
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar
|
-
|
-
Meminta kepada Termohon Banding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp 2.440.414.633,00 dan memberikan imbalan bunga kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
-
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain terhadap SKPKB PPN Nomor 00001/277/04/081/12 tanggal 28 Desember 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 ini, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 September 2014;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-080557.16/2004/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 3 April 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-576/WPJ.07/2014 tanggal 21 Maret 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00001/277/04/081/12 tanggal 28 Desember 2012 atas nama: BUT. Pertamina Hulu Energi ONWJ Llc, NPWP: 01.000.396.0-081.000, alamat: Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:
No
|
Uraian
|
Jumlah (Rp)
|
1
|
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
|
4.113.346.960
|
2
|
PPN Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri
|
411.334.696
|
3
|
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan
|
411.334.696
|
4
|
PPN Yang Kurang Dibayar (2-3)
|
0
|
5
|
Sanksi Administrasi:
|
|
|
-
|
Bunga Pasal 13 (2) KUP
|
0
|
|
Jumlah Sanksi Administrasi
|
0
|
6
|
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (4+5)
|
0
|
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2018;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
-
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-080557.16/2004/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa a quo;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-080557.16/2004/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 3 April 2018 terkait sengketa a quo, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
-
Dengan mengadili sendiri:
3.1.
|
Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
|
3.2.
|
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-576/WPJ.07/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00001/277/04/081/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama BUT Pertamina Hulu Energi ONWJ LLC, NPWP 01.000.396.0-081.000, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav. 88, Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
|
3.3.
|
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;
|
Atau:
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-576/WPJ.07/2014 tanggal 21 Maret 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00001/277/04/081/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.396.0-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
-
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean atas Biaya Home Office Overhead Rp16.365.711.587,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang bersifat yuridis fiskal atas pengeterapan S-604 sebagai perlakuan secara khusus terhadap kekosongan hukum yang telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No S-604/MK.017/1998;
-
Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:
No
|
Uraian
|
Jumlah (Rp)
|
1
|
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
|
4.113.346.960
|
2
|
PPN Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri
|
411.334.696
|
3
|
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan
|
411.334.696
|
4
|
PPN Yang Kurang Dibayar (2-3)
|
0
|
5
|
Sanksi Administrasi:
|
|
|
-
|
Bunga Pasal 13 (2) KUP
|
0
|
|
Jumlah Sanksi Administrasi
|
0
|
6
|
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (4+5)
|
0
|
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
Ketua Majelis: Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Anggota Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
Panitera Pengganti: Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.