Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4454 Putusan
Terakhir diperbarui 7 Oktober 2022
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPN & PPnBM
31 Maret 2020 | View : 89
PUTUSAN
Nomor 765/B/PK/Pjk/2019
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
 
PT. PELAYARAN INDX LINES, beralamat di Gedung The Landmark Center I Lt. 16, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Harun bin Halim Rasip, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Para Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Hukum LHP Law Corporation, beralamat di Jakarta,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Lawan
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3917/PJ/2018 tanggal 7 September 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116829.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
 
Bahwa penghitungan PPN Masa Pajak Juni Tahun 2014 menurut perhitungan Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
 
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 
196.229.040,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN
12.418.401.910,00
Jumlah Seluruh Penyerahan
12.614.630.950,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
19.622.904,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 
7.346.056.632,00
PPN kurang (lebih) bayar 
(7.326.433.728,00)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya
7.326.433.728,00
PPN kurang (lebih) bayar 
0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP
0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
0,00

Bahwa Terbanding dalam koreksi PPN terutang dengan dasar bahwa lawan transaksi Pemohon Banding, yaitu PT. VMP, SIUPALnya tidak valid. Tetapi dengan penjelasan di atas bukti pendukungnya dapat dibuktikan bahwasanya SIUPAL yang menjadi pokok masalah adalah valid dan resmi dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai peruntukannya. Hal ini Pemohon Banding sangat mengerti dan paham atas undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia dan Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia;
 
Bahwa demikianlah permohonan banding Pemohon Banding. Atas perhatian, pertimbangan dan kebijaksanaan Bapak, Pemohon Banding ucapkan terima kasih;
 
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 17 November 2017; 
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116829.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00247/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00019/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT. Pelayaran Indx Lines, NPWP: 02.991.973.5-018.000, beralamat di Gedung The Landmark Center I Lt. 16, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima.
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Juli 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli 2018;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum yang ditemukan pada tanggal 10 Mei 2018 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Novum Nomor BAS.N-024/PAN.051/2018, tanggal 30 Juli 2018;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 
Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: 
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK untuk seluruhnya; 
  2. Mencabut dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-116829.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018 tertanggal 19 Maret 2018 beserta seluruh akibat hukumnya;
  3. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon PK dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
  4. Mengoreksi perhitungan pajak Pemohon PK dahulu Pemohon Banding (PT. Pelayaran Indx Lines), NPWP 02.991.973.5-018.000 untuk masa pajak Juni 2014 yang ditetapkan oleh Termohon PK dahulu Terbanding menjadi sebagai berikut:
Uraian
Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
 
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 
196.229.040,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN
12.418.401.910,00
Jumlah Seluruh Penyerahan
12.614.630.950,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
19.622.904,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 
7.346.056.632,00
PPN kurang (lebih) bayar 
(7.326.433.728,00)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya
7.326.433.728,00
PPN kurang (lebih) bayar 
0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP
0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
0,00
  1. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 
Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00247/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00019/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.991.973.5-018.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan: 
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor: KEP-00247/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00019/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Juni 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa 2 (dua) Keputusan produk hukum atas Nomor: KEP-00247/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00019/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Juni 2014 dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan banding secara bersamaan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi formal prosedural, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan atas substansi karena terdapat cacat formal dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 36 yata (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
     
  2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.483.680.382,00; dengan perincian sebagai berikut: 
Uraian
Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
 
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 
12.614.630.950,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN
0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan
12.614.630.950,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
1.261.463.095,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 
7.346.056.632,00
PPN kurang (lebih) bayar 
(6.084.593.537,00)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya
7.326.433.728,00
PPN kurang (lebih) bayar 
1.241.840.191,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP
1.241.840.191,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
2.483.680.382,00
 
Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. PELAYARAN INDX LINES;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah); 
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
 
Anggota Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
 
Panitera Pengganti: Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File