Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4454 Putusan
Terakhir diperbarui 7 Oktober 2022
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPN & PPnBM
7 November 2019 | View : 73
PUTUSAN
Nomor 764/B/PK/Pjk/2019
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
 
PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru 28116, alamat korespondensi: APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Suite 1-5, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lie Sutjipto Budiharjo Wibowo, beralamat di Jakarta,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/MII/MPK/2018, tanggal 17 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Lawan
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3563/PJ/2018 tanggal 6 Agustus 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107523.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
 
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00268/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2013, atas nama Pemohon Banding, sehingga jumlah PPN Masa Pajak Juni 2013 yang lebih dibayar menjadi:
 
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 Ekspor  
2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 7.524.594.727,00
3 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 15.563.797.642,00
4 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 455.989.500,00
5 JUMLAH 23.544.381.869,00
6 PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 752.459.473,00
7 PM yang dapat diperhitungkan 2.630.997.770,00
8 Dibayar dengan NPWP sendiri  0,00
9 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.630.997.770,00
10 Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.878.538.297,00)
11 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 1.946.027.961,00
12 PPN yang kurang (lebih) dibayar 67.489.664,00
13 Sanksi bunga Pasal 13(2) KUP  
14 Kenaikan Pasal 13(3) KUP 67.489.664,00
15 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 134.979.328,00
 
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107523.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00268/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/13/218/15 tanggal 21 April 2015 Masa Pajak Juni 2013, atas nama PT. Muriniwood Indah Industry, NPWP: 01.496.242.7-218.000, beralamat di: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru 28116, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak  Rp25.076.329.555,00
Pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp808.023.433,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp2.616.132.070,00
PPN yang Lebih Dibayar Rp1.808.108.637,00
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juli 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;
 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 17 Juli 2018, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107523.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, telah dilakukan pada tanggal 16 April 2018, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;
 
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait; 
 
MENGADILI
Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY tidak diterima;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
 
Anggota Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
 
Panitera Pengganti: Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File