Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 20 Januari 2021
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPh Pasal 26
10 Desember 2015 | View : 78
PUTUSAN
Nomor 746/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. M.Ismiransyah M.Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
  3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-762/PJ./2010 tanggal 19 Agustus 2010;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
 
MELAWAN
 
PT. STARCH SOLUTION INTERNATIONAL, NPWP 01.071.839.3-433.001, tempat kedudukan Kawasan Industri Indotaisei Kav F-3 Sektor 1 A, Cikampek, Karawang 41373,
 
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
 
MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 23142/PP/M.V/13/2010, Tanggal 26 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:
 
Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding No. KEP-1230/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 19 Nopember 2008 tentang Penolakan Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Juli 2006 Nomor:00001/204/06/433/07 tanggal 11 Desember 2007, yang Pemohon Banding terima tanggal 26 Nopember 2008 yang lalu, dengan ini Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding atas keputusan tersebut;
 
Pokok Sengketa
 
Bahwa didalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Tahun 2006 Nomor:00001/204/06/433/07 tanggal 11 Desember 2007 disebutkan bahwa terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp64.670.043,- sebagaimana yang dapat Pemohon Banding gambarkan dibawah ini:
 
Keterangan
Periode
Jumlah Menurut
Selisih
Wajib Pajak
Fiskus
 
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak 
Aug-05
Jul-06
10.036.354.931
10.533.816.804
(497.461.873)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
Aug-05
Des-05
5.288.056.094
5.268.956.094
 
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
Jan-06
Jul-06
4.747.398.837
5.244.860.710
(497.461.873)
 
 
 
 
 
 
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pasal 26
Aug-05
Jul-06
1.003.635.493
1.053.381.681
(49.746.187)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pasal 26
Aug-05
Dec-05
528.895.609
528.895.609
 
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pasal 26
Jan-06
Jul-06
474.739.884
524.486.071
(49.746.187)
 
 
 
 
 
 
Setoran Masa
Jan-06
Jul-06
474.739.884
474.739.884
 
Jumlah Kekurangan Pembayaran Pajak
 
 
 
49.746.187
(49.746.187)
 
 
 
 
 
 
Bunga Pasal 13 (2)
 
 
 
14.923.856
(14.923.856)
 
 
 
 
 
 
Jumlah yang masih harus dibayar
 
 
 
64.670.043
(64.670.043)
 
 
 
 
 
 
 
Bahwa alasan Pemeriksa maupun Peneliti dalam menetapkan, menolak dan mempertahankan SKPKB di atas adalah sebagai berikut:
  1. sesuai Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 S.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan dengan nama pajak luar negeri terutang PPh Pasal 26;
  2. tidak ada dokumen kontrak/perjanjian antara Pemohon Banding dengan Avebe UA sebagai penerima ICT Charges sehingga tidk ada bukti yang dapat mendukung alasan keberatan Pemohon Banding bahwa atas pembayaran ICT Charges sebesar Rp497.461.873,00 ke Avebe UA bukan merupakan objek PPh Pasal 26;
Tanggapan Pemohon Banding
  1. Yang dimaksud dengan Jasa ICT Charger adalah reimbursment atas biaya penyimpanan data di salah satu perusahaan yang ada di Negara Kerajaan Belanda, dimana jasa/pekerjaan tersebut terjadi di Negara Kerajaan Belanda, bukan di Daerah Pabean Indonesia;
  2. Negara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Belanda mempunyai P3B (Tax Treaty) dan dilengkapi dengan Certificated of Domisili;
  3. Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) atas jasa ini sudah dibayar dan dilaporkan sebagaimana mestinya;
  4. Transaksi ini juga telah dilengkapi dengan surat yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan pelaksanaan transaksi ini;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 23142/PP/M.V/13/2010, Tanggal 26 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor:KEP-1230/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 19 Nopember 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/06/433/07 tanggal 11 Desember 2007 Masa Pajak Januari sampai dengan Juli 2006, atas nama:PT.Starch Solution International, NPWP:01.071.839.3-433.001, alamat:Kawasan Industri Indotaisei Kav. F-3 Sektor 1 A Cikampek, Karawang 41373, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Januari sampai dengan Juli 2006 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak
Rp
4.747.398.837,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang
Rp
474.739.884,00
Kredit Pajak
Rp
474.739.884,00)
PPh yang kurang/(lebih) dibayar
Rp
0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP
Rp
0,00
Pajak yang masih harus (lebih) dibayar
Rp
0,00
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 23142/PP/M.V/13/2010, Tanggal 26 April 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 25 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-762/PJ./2010 tanggal 19 Agustus 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 20 Agustus 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan s aksama pada Tanggal 6 September 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 13 Oktober 2010;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Januari sd. Juli 2006 sebesar Rp497.461.873,00
 
Menurut Terbanding
Rp
497.461.873,00
Menurut Pemohon Banding
Rp
0.00
Koreksi
Rp
497.461.873,00
  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

    Halaman 14 Alinea ke-3 dan 4:
    "bahwa karena Terbanding tidak dapat menentukan pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Pemohon Banding termasuk jenis penghasilan apa sesuai isi P3B Indonesia dan Belanda, menurut pendapat Majelis pembayaran imbalan jasa/pekerjaan itu termasuk sebagai Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 P3B Indonesia dan Belanda yang berbunyi "Jenis-jenis penghasilan penduduk salah satu Negara, dari mana pun asalnya, yang tidak diatur dalam Pasal — Pasal sebelumnya dari Persetujuan ini, selain penghasilan dalam bentuk lotere dan hadiah, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut".

    "bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, karena imbalan jasa/pekerjaan itu termasuk Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 1 P3B Indonesia dan Belanda, maka pengenaan pajaknya dilakukan di Negara Belanda, dan dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp497.461.873,00 tidak dapat dipertahankan ".
     
  2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 23142/PP/M.V/13/2010 tanggal 26 April 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error fact° dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
     
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyebutkan sebagai berikut:

    "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya"
     
  4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh), menyebutkan sebagai berikut:

    Pasal 26 ayat (1) huruf d:
    "Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
    d) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan"

    Pasal 32 A:
    "Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. "
     
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda, yang menyatakan:Ayat (2):

    "Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana royalti tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila penerima royalti itu adalah pemilik manfaat dari royalti tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti."

    Ayat (3):
    "Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan hak cipta kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah - termasuk film sinematografi dan film atau pita untuk siaran radio atau televisi - paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus atau proses yang dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak menggunakan, perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan. Namun demikian, istilah tersebut tidak mencakup pembayaran untuk pemberian jasa teknis."
     
  6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

    Pasal 78
    "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim"
    Penjelasan Pasal 78
    "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".
     
  7. Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan sengketanya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu atas Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp497.461.973,00 maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tanggapan terhadap permohonan banding melalui Surat Uraian Banding Nomor:SUB-47/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 23142/PP/M.V/13/2010 tanggal 26 April 2010 halaman 6, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
     
    1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ke akun 465005 (IT-Group Expense), bukti pembayaran/pelunasan invoice dari Avebe UA Belanda, A/P Voucher, dan Electronic Funds Transfer diketahui bahwa setiap 3 bulan Termohon Peniniauan Kembali (semula Pemohon Banding) membavarkan ke Avebe UA yang berkedudukan di Belanda apa yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebut ICT Charges sebesar USD 13.000 (dengan jumlah kumulatif sebesar Rp497.461.873,00) bersamaan dengan pembavaran rovalti ke perusahaan tersebut. Pemeriksa mengklasifikasikan pembayaran ICT Charges sebagai obyek PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa/pekerjaan dengan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10%.
       
    2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diminta untuk menuniukkan dokumen kontrak/perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Avebe UA yang mengatur secara khusus tentang ICT Charges. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa tidak terdapat kontrak/perjanjian dimaksud.
       
    3. Bahwa tidak adanva kontrak/perjanjian yang mengatur secara khusus pembayaran ICT Charges menyebabkan tidak jelas apa yang dimaksud dengan ICT Charges, bagaimana bentuk jasa yang dilakukan oleh Avebe UA, dimana jasa tersebut dilakukan, sehingga tidak terdapat bukti yang mendukung alasan Termohon Peniniauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa pembavaran ICT Charges tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 26.
       
    4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dalam hal ini Tim Peneliti Keberatan sependapat dengan Pemeriksa bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU PPh, atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang subyek pajak dalam negeri kepada wajib Pajak luar negeri terutang PPh Pasal 26. Apalagi pembayaran ICT Charges bersamaan dengan pembayaran royalti PB kepada Avebe UA yang merupakan obyek PPh Pasal 26. Adapun tarif 10% mengikuti tarif P3B antara Indonesia-Belanda.
       
  8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 23142/PP/M.V/13/2010 tanggal 26 April 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
     
    1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 berdasarkan ekualisasi antara SPT Masa PPh Pasal 26 dan obyek/biaya pada laporan keuangan, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terutang PPh Pasal 26, sehingga sengketa adalah menyangkut pembuktian dan penerapan aturan.
       
    2. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap akun 465005 (IT-Group Expense) dan bukti pembayaran/pelunasan invoice, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayarkan ICT Charges kepada Avebe UA di Belanda.
       
    3. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Head Office (Avebe UA) dilakukan pada tiap-tiap periode (3 bulan sekali) dimana pembayaran tersebut adalah pembayatan atas perolehan hak bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menggunakan server milik Head Office-nya di Belanda.
       
    4. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak/perjanjian yang mengatur secara khusus pembayaran ICT Charges menyebabkan tidak jelas apa yang dimaksud dengan ICT Charges, bagaimana bentuk jasa yang dilakukan oleh Avebe UA, dimana jasa tersebut dilakukan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeyakinan bahwa pembayaran ICT Charges oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Avebe UA di Belanda merupakan obyek PPh Pasal 26 dan dikenakan tarif 10% sesuai Pasal 12 P3B Indonesia-Belanda.
       
    5. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat sebagai berikut:
       
      1. Bahwa pembayaran ICT Charges adalah reimbursement atas biaya penyimpanan data di sebuah perusahaan di Belanda yang bernama Getronic, dimana jasa/pekerjaan tersebut terjadi di negara Belanda dan bukan di daerah pabean Indonesia sehingga tidak terutang PPh Pasal 26.
         
      2. Bahwa pelaksanaan jasa/pekerjaan tersebut tidak didasari suatu kontrak atau perjanjian karena transaksi atau kebijaksanaan tersebut telah ditetapkan oleh kantor pusatnya di Belanda dan dilaksanakan oleh seluruh cabang Avebe di dunia.
         
    6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam poin 8.5 di atas dan menyatakan bahwa memang jasa seluruhnya dilakukan di luar negeri, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PPh, penekanan mengenai pengenaan pajak bukan atas pelaksanaan jasa, namun lebih pada pelaksanaan pembayaran atas jasa dari Subyek Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Luar Negeri, maka pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 26.
       
    7. Selain itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa bukti yang ada adalah bahwa terdapat pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Head Office-nya di Belanda dan tidak terdapat keterangan mengenai pihak ketiga yang memiliki server tersebut, bukan Head Office.
       
    8. Bahwa dalam persidangan, Majelis telah memutus perkara banding ini yaitu mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menentukan pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk jenis penghasilan apa sesuai isi P3B Indonesia dan Belanda, yang menurut pendapat Majelis pembayaran imbalan jasa/pekerjaan itu termasuk sebagai Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) P3B Indonesia dan Belanda, yang dikenakan pajak di negara penerima penghasilan (Belanda).
       
    9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas telah menyatakan bahwa pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersamaan dengan pembayaran royalty ke perusahaan tersebut adalah dapat dikiasifikasikan sesuai dengan Pasal 12 P3B Indonesia-Belanda.
       
  9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui dan diambil suatu kesimpulan atas alasan pengajuan Memori Peninjauan Kembali sebagai berikut:
     
    1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa alasan yang dipergunakan untuk melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp497.461.873,00 adalah telah sesuai dengan data-data yang ada dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, yaitu bahwa pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh dan juga telah mempertimbangkan P3B Indonesia - Belanda terutama Pasal 12 tentang Royalti.
       
    2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 23142/PP/M.V/13/2010 tanggal 26 April 2010 halaman 14 Alinea ke-3 yang menyatakan:

      "bahwa karena Terbanding tidak dapat menentukan pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Pemohon Banding termasuk jenis penghasilan apa sesuai isi P38 Indonesia dan Belanda, menurut pendapat Majelis pembayaran imbalan jasa.pekerjaan itu termasuk sebagai Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 P3B Indonesia dan Belanda....................................”
      Adalah tidak menggunakan kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 beserta penjelasan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
       
    3. Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim berpendapat seperti tersebut di atas hanya karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menentukan pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk jenis penghasilan apa sesuai isi P3B Indonesia dan Belanda. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan menyatakan bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak menyatakan secara jelas dasar dan pembuktian atas pendapatnya tersebut di atas, sehingga Putusan Majelis Hakim yang tidak didasarkan pada pembuktian yang cukup tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
       
    4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.
       
    5. Bahwa berdasarkan Pasal 32A UU PPh dan P3B Indonesia-Belanda, maka pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dikategorikan sebagai royalti sesuai Pasal 12 P3B Indonesia-Belanda yang menyebutkan bahwa:

      Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas oenqaunaan, atau hak untuk menggunakan hak cipta kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah - termasuk film sinematografi dan film atau pita untuk siaran radio atau televisi - paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus atau proses yang dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak menggunakan, perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan. Namun demikian, istilah tersebut tidak mencakup pembayaran untuk pemberian jasa teknis."
       
    6. Bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta dalam persidangan sebagai berikut:
       
      1. Bahwa dalam Surat Bantahan Nomor:0415/SSI/F&A/AW tanggal 14 Agustus 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan anak perusahaan dari Avebe UA (Belanda).
         
      2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa tidak ada kontrak/perjanjian atas transaksi pembayaran imbalan jasa/pekerjaan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Avebe UA.
         
      3. Berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding terhadap bukti/dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran imbalan jasa/pekerjaan (ICT Charges) secara periodik (3 bulan sekali) kepada Avebe UA.
         
      4. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan telah menyatakan bahwa imbalan tersebut adalah sehubungan dengan pemberian hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk masuk ke dalam sistem dan menyimpan data dalam server milik Head Office di Belanda.
         
    7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Avebe UA termasuk sebagai royalti dan dikenakan PPh dengan tarif 10% sesuai Pasal 12 angka 2 P3B Indonesia-Belanda yang menyebutkan bahwa:

      "Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana royalti tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila penerima royalti itu adalah pemilik manfaat dari royalti tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti."
       
    8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menentukan pembayaran imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk jenis penghasilan apa sesuai isi P3B Indonesia - Belanda, adalah tidak mempunyai dasar dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan dan kekuatan pembuktian sebagaimana diwajibkan dalam UU Pengadilan Pajak.

      Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, Pasal 12 P3B Indonesia - Belanda dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan (Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan adalah Pasal 12 ayat (3) UU KUP, Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 32A Undang-Undang PPh).
       
  10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 23142/PP/M.V/13/2010 tanggal 26 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 23142/PP/M.V/13/2010 tanggal 26 April 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1230/WPF.22/BD.06/2008 tanggal 19 November 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Juli 2006 Nomor 00001/204/06/433/07 tanggal 11 Desember 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.071.839.3-433.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Juli 2006 sebesar Rp497.461.873,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas jasa kepada Avebe UA di Belanda atas jasa ICT Charges sebesar Rp497.461.873,00 dapat dibenarkan karena merupakan hak pemajakan Kerajaan Belanda dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (1) P3B Indonesia-Belanda;
     
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:DIREKTUR JENDERAL PAJAK,, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. MS., dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jug a oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.
 
Anggota Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. MS., Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.
 
Panitera Pengganti: Sumartanto, SH. MH.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File