Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4457 Putusan
Terakhir diperbarui 16 Mei 2022
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
Bea & Cukai
13 Juni 2019 | View : 234
PUTUSAN
Nomor 740/B/PK/Pjk/2019
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan - kawan,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-259/BC.06/2018, tanggal 15 Mei 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Lawan
 
PT GROBEST INDOMAKMUR, beralamat di The Suites Tower Lantai 11 Suite 05, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor 1, Kav. OFS, RT 004 RW 003, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Yen Wei Feng, jabatan Direktur;
 
Termohon Peninjauan Kembali;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-113511.19/2016/PP/M.VIIA Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-2651/KPU.01/2017;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 September 2017;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-113511.19/2016/PP/M.VIIA Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2651/KPU.01/2017 tanggal 20 April 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018002/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 29 Desember 2016, atas nama PT Grobest Indomakmur, NPWP 01.061.801.5-057.000, beralamat di The Suites Tower Lantai 11 Suite 05, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor 1, Kav. OFS, RT 004 RW 003, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470, dan menetapkan atas importasi Novibond (Calcium Lignin Sulfonate) (Bahan Baku Pakan Ikan dan Udang) yang diberitahukan dengan PIB Nomor 518179 tanggal 6 Desember 2016 tidak dikenakan pembebanan PPN (0%), sehingga tagihan PPN adalah Nihil; 
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Mei 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Mei 2018;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2018,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: 
  1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113511.19/2016/PP/M.VIIA Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018, dan mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan: 
    1) Menolak permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
    2) Menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2651/KPU.01/2017 tanggal 20 April 2017;
    3) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2651/KPU.01/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-018002/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 29 Desember 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.801.5-057.000, dan menetapkan atas importasi Novibond (Calcium Lignin Sulfonate) (Bahan Baku Pakan Ikan dan Udang) yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 518179 tanggal 6 Desember 2016 tidak dikenakan pembebanan PPN (0%), sehingga tagihan PPN adalah nihil, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan: 
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo penetapan tarif atas importasi berupa Novibond (Calcium Lignin Sulfonate) (bahan baku pakan ikan dan pakan udang), negara asal: China sesuai PIB Nomor: 518179 tanggal 06 Desember 2016 pada pos tarif 3804.00.90.00 dengan bea masuk sebesar 5%, PPN sebesar 10% (bebas) dan PPh sebesar 2,5% yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali PPN sebesar 10% (bayar) yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pendapat hukum yang berbeda dari Hakim Ketua: Sdr. Hadi Rudjito, S.H., (Dissenting Opinion) dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak a quo serta mengadili kembali dengan pertimbangan karena in casu berupa Novibond (Calcium Lignin Sulfonate) (bahan baku pakan ikan dan pakan udang), negara asal China, dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% adalah sudah benar, karena Novibond (Calcium Lignin Sulfonate) bukan barang yang dikecualikan dan merupakan barang yang dilakukan melalui proses pabrikasi yang terutang PPN serta tidak tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015; 
  2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp83.555.000,00;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;
Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-113511.19/2016/PP/M.VIIA Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;
Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali: Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait; 
 
MENGADILI
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-113511.19/2016/PP/M.VIIA Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018;
 
MENGADILI KEMBALI
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT GROBEST INDOMAKMUR;
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah); 
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
 
Anggota Majelis: Dr. Yosran S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H.
 
Panitera Pengganti: Joko A. Sugianto, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File