Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4457 Putusan
Terakhir diperbarui 16 Mei 2022
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPN & PPnBM
12 Juni 2019 | View : 133
PUTUSAN
Nomor 735/B/PK/Pjk/2019
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2965/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Lawan
 
PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, beralamat di Surya Dumai Group Building, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru 28116 dan alamat korespondensi di APL Tower – Central Park, Lantai 28, Podomoro City, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan Direktur;
 
Termohon Peninjauan Kembali;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107520.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00262/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2013, atas nama Pemohon Banding, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru, Riau, sehingga jumlah PPN Masa Pajak Maret 2013 yang lebih dibayar menjadi:
No.
Uraian
Jumlah (Rp.)
1
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
4.880.740,00
2
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
16.336.403.179,00
3
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0,00
4
JUMLAH
16.341.283.919,00
5
PK yang harus dipungut/dibayar sendiri
488.074,00
6
PM yang dapat diperhitungkan
455.629.602,00
7
Dibayar dengan NPWP sendiri
0,00
8
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan
455.629.602,00
9
Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar
(455.141.528,00)
10
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan
0,00
11
PPN yang kurang (lebih) dibayar
(455.141.528,00)
12
Sanksi bunga Pasal 13(2) KUP
0,00
13
Kenaikan Pasal 13(3) KUP
0,00
14
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar
(455.141.528,00)
 
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016; Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107520.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00262/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/407/13/218/15 tanggal 21 April 2015 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Muriniwood Indah Industry, NPWP 01.496.242.7-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru 28116, dengan perhitungan sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak Rp17.883.483.995,00
Pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp488.074,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp455.629.602,00
PPN yang Lebih Dibayar Rp455.141.528,00
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juli 2018;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107520.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018  yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; 
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107520.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
  3. Dengan mengadili sendiri:
    3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa a quo;
    3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00262/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/407/13/218/15 tanggal 21 April 2015 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Muriniwood Indah Industry, NPWP 01.496.242.7-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru 28116 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
    3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; 
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00262/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor: 00014/407/13/218/15 tanggal 21 April 2015, atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.496.242.7-218.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp455.141.528,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp154.788.492,00; yaitu koreksi PM atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean berupa Sewa Pesawat sebesar Rp104.547.300,00 dan Jasa Teknis sebesar Rp50.241.192,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu lebih mengedepankan asas kebenaran material dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum dimana dapat ditelusuri dari PPN yang seharusnya tidak terutang oleh pihak terpungut tetap dapat dikreditkan oleh terpungut atau terhadap Pajak Masukan yang berasal dari SSP PPN atas Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp154.788.492,00; tetap dapat dikreditkan yang oleh Majelis Hakim telah diputus dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4, Pasal 9 ayat (8) dan  Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010; 
  2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp455.141.528,00; dengan perincian sebagai berikut: 
Dasar Pengenaan Pajak Rp17.883.483.995,00
Pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp488.074,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp455.629.602,00
PPN yang Lebih Dibayar Rp455.141.528,00
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait; 
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
 
Anggota Majelis: Dr. Yosran S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H.
 
Panitera Pengganti: Joko A. Sugianto, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File