Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 14 Juni 2021
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPN & PPnBM
12 Juni 2019 | View : 105
PUTUSAN
Nomor 734/B/PK/Pjk/2019
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3043/PJ/2018, tanggal 4 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Lawan
 
BUT PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LLC, beralamat di Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Arif Syamsul Hadi, jabatan Direktur;
 
Termohon Peninjauan Kembali;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-080560.13/2007/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 3 April 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-574/WPJ.07/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00006/204/07/081/12 tanggal 28 Desember 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:
No Uraian Jumlah (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak 59.283.500.706
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 6.740.169.991
3. Kredit Pajak 6.728.170.931
4. Pajak Yang Tidak/ Kurang Bayar 11.999.078
5. Sanksi Administrasi 5.759.557
6. Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar 17.758.635
  1. Meminta kepada Termohon Banding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp. 15.442.923.920 dan memberikan imbalan bunga kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; 
  2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain terhadap SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00006/204/07/081/12 tanggal 28 Desember 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 ini, Pemohon Banding memohon Putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 September 2014;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-080560.13/2007/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 3 April 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-574/WPJ.19/2014 tanggal 21 Maret 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00006/204/07/081/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama BUT Pertamina Hulu Energi ONWJ Llc, NPWP 01.000.396.0-081.000, alamat Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

 

No Uraian Jumlah (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak 59.283.500.706
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 6.740.169.991
3. Kredit Pajak 6.728.170.931
4. Pajak Yang Tidak/ Kurang Bayar 11.999.078
5. Sanksi Administrasi 5.759.557
6. Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar 17.758.635
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2018;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-080560.13/2007/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 3 April 2018  yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-080560.13/2007/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 3 April 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 
  3. Dengan mengadili sendiri: 
    3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
    3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-574/WPJ.19/2014 tanggal 21 Maret 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sd. Desember 2007 Nomor 00006/204/07/081/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama BUT Pertamina Hulu Energi ONWJ Llc, NPWP: 01.000.396.0-081.000, alamat Jalan TB. Simatupang Kav.88, Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
    3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-574/WPJ.19/2014 tanggal 21 Maret 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00006/204/07/081/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.396.0-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp17.758.635,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sd. Desember 2007 berupa Alokasi Biaya Kantor Pusat sebesar Rp52.172.040.271,00 yang terdiri dari: 
  • Koreksi Technical Service Assistance sebesar Rp6.362.232.031,00 dan
  • Koreksi Home Office Overhead sebesar Rp45.809.808.240,00; 
yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena telah didukung dengan bukti yang memadai (halaman 1 sampai dengan 16 vide halaman 59 sampai dengan halaman 60 dari 68 halaman Putusan Pengadilan Pajak) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 P3B Indonesia - United Kingdom jo. Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional jo. Article 26 Vienna Convention jo. Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998;
  1. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp17.758.635,00; dengan perincian sebagai berikut: 
No Uraian Jumlah (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak 59.283.500.706
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 6.740.169.991
3. Kredit Pajak 6.728.170.931
4. Pajak Yang Tidak/ Kurang Bayar 11.999.078
5. Sanksi Administrasi 5.759.557
6. Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar 17.758.635
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
 
Anggota Majelis: Dr. Yosran S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H.
 
Panitera Pengganti: Joko A. Sugianto, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File