Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 24 September 2021
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPN & PPnBM
6 Desember 2015 | View : 59
PUTUSAN
Nomor 718/B/PK/PJK/2014
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, diwakili oleh A. Fuad Rahmany, Jabatan Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
  1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
  3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. Siti Aisiyah, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-949/PJ./2012 tanggal 28 Juni 2012,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
 
MELAWAN
 
PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk, NPWP: 01.375.584.8-054.000, beralamat di Gedung Jaya lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat 10340,
 
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
 
MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT
 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37313/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 20 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:
  1. Koreksi atas DPP PPN atas penyerahan kepada franchise sebesar Rp9.274.243.965,00 pada pokoknya:

    Alasan Banding:

    bahwa penyerahan Pemohon Banding kepada franchise dengan berdasarkan atas PP No.7 tahun 2007, maka penyerahan adalah penyerahan komoditi peternakan, perikanan, dan pertanian yang bebas dari pengenaan PPN terutama daging dan tulang ayam, beras, ikan fillet, garam, dll;

    bahwa penyerahan daging dan tulang ayam, beras, ikan fillet, garam Pemohon Banding kepada franchice bukanlah barang olahan pabrikasi seperti yang dipersepsikan oleh pemeriksa (bahan ayam). Melainkan sesuai dengan kriteria lampiran PP No.7 tahun 2007 yang tertera pada penjelasan komoditi, proses dan jenis barang. Yang mana komoditi tersebut Pemohon Banding beli apa adanya dan Pemohon Banding jual apa adanya tanpa Pemohon Banding olah pabrikasi lebih lanjut sehingga tidak ada nilai tambah (Added Value). Contoh barang akan Pemohon Banding buktikan pada saat persidangan;

    bahwa sehingga menurut Pemohon Banding, pemeriksa telah keliru dan tidak melihat komoditi tersebut pada saat menetapkan komoditi tersebut sebagai komoditi yang dikenakan PPN;

    Kesimpulan:

    bahwa berdasarkan PP No.7 Tahun 2007, maka penyerahan Pemohon Banding adalah komoditi yang termasuk dibebaskan dari PPN, sehingga tidak ada koreksi atas DPP PPN Rp9.274.243.965,00;
     
  2. Koreksi DPP PPN atas Lain Lain Rp516.221.514,00

    Alasan Banding:

    bahwa Pemohon Banding telah menerapkan rekonsiliasi ini secara konsisten, sehingga dengan adanya konsistensi ini, maka sudah tidak ada selisih lagi;

    bahwa Pemeriksa juga tidak mengakui peredaran 2007 yang PPN nya ada sebagian yang terlapor di Tahun 2008. Sehinggamembuktikan bahwa konsistensi Pemohon Banding telah dipatahkan oleh pemeriksa;

    bahwa jika pemeriksa dengan SKP tahun 2006 ada sebagian PPN yang terlapor di 2007 maka begitu juga dengan Tahun 2007 yang terlapor di 2008;

    bahwa pembuktian konsistensi pelaporan PPN Tahun 2007 yang terlapor di 2008 akan Pemohon Banding lakukan saat di persidangan;
Kesimpulan:
bahwa berdasarkan asas konsistensi yang telah Pemohon Banding lakukan tidaklah menyalahi aturan perpajakan, sehingga menurut Pemohon Banding koreksi DPP PPN atas Lain Lain ini seharusnya tidak ada;
 
bahwa atas alasan-alasan yang telah Pemohon Banding utarakan di atas, untuk itu Pemohon Banding mohon Majelis Hakim dapat memberikan keadilan kepada Pemohon Banding, sehingga menurut Pemohon Banding jumlah pajak yang masih harus dibayar di SKPKB PPN seharusnya nihil;
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37313/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 20 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-631/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00096/207/07/054/09 tanggal 20 Agustus 2009, atas nama: PT Pioneerindo Gourmet International Tbk, NPWP: 01.375.584.8-054.000, beralamat di Gedung Jaya It 6, JI. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat 10340, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: 
 
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
- Ekspor 
Rp
0,00
 
- Penyerahan yang PPN harus dipungut 
Rp
8.408.298.365,00
 
- Penyerahan yg PPN dipungut oieh Pemungut
Rp
0,00
 
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
Rp
0,00
 
- Penyerahan yang PPN harus dipungut
Rp
0,00
 
- Dikurangi Retur Penjualan
Rp
0 00
 
Jumlah seluruh penyerahan
 
 
Rp
8:408.298.365,00
Penghitungan PPN kurang bayar
 
 
 
 
- Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri
 
 
Rp
840.829.836,00
• Dikurangi: retur penjualan
 
 
Rp
0,00
• Dikurangi: PPN disetor dimuka
 
 
Rp
0,00
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri
 
 
Rp
840.829.836,00
Pajak yang dapat diperhitungkan
 
 
 
 
- PPN yang disetor dimuka dlm masa pajak yg sama
Rp
0,00
 
 
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
Rp
19.568.356,00
 
 
Dibayar dengan NPWP sendiri
Rp
748.020.497,00
 
 
- Lain-lain
Rp
0,00
 
 
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan
 
 
Rp
767.588.853,00
Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar
 
 
Rp
73.240.983,00
Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
 
 
Rp
0,00
PPN yang kurang dibayar
 
 
Rp
73.240.983,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP
 
 
Rp
33.623.992,00
Jumiah yang masih harus dibayar 
 
 
Rp
106.864.975,00
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put-37313/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 20 Maret 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 13 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-949/PJ./2012 tanggal 28 Juni 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 4 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasan nya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan s aksama pada Tanggal 23 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Agustus 2012;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Bahan Ayam, Bumbu, Saos, Pembungkus, dll (bahan baku) kepada Franchisee sebesar Rp9.274.243.965,00 (dipertahankan sebesar Rp696.312.412,00 dan tidak dipertahankan sebesar Rp8.577.931.553,00)

    Bahwa Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), menyatakan:

    Pasal 4 ayat (1)
    “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya;”

    Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3)

    (1) “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

    (3) “Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
     
    1. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
    2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
    3. memberikan keterangan yang diperlukan;”
Bahwa Pasal 1 angka 2, 3 dan 4, Pasal 1A ayat (1), Pasal 4, Pasal 4A ayat (1) dan (2) serta pasal 16B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:
 
Pasal 1 angka 2, 3, dan 4
“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
  1. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
  2. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  3. penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;”
Pasal 1A ayat (1)
“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
  1. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
  2. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
  3. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  4. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
  5. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
  6. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
  7. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi”
Pasal 4
“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
  1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. impor Barang Kena Pajak;
  3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  6. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”
Pasal 4A ayat (1) dan ayat (2)
  1. “Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
     
  2. “Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:
     
    1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
    2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
    3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
      uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.”
Pasal 16B ayat (1) huruf b
“Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
  1. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu”
Bahwa Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP Nomor: 144 Tahun 2000), menyatakan:
 
Pasal 1
“Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
  4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.”
Pasal 3
“Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah:
  1. beras;
  2. gabah;
  3. jagung;
  4. sagu;
  5. kedelai; dan
  6. garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;”
Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP Nomor 7 Tahun 2007), menyatakan:
 
Pasal 1
“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
     
    1. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
    2. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
    3. barang hasil pertanian;
    4. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
    5. dihapus;
    6. dihapus;
    7. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan
    8. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus)
       
  2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
     
    1. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
    2. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
    3. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.”
Pasal 2 ayat (2)
“Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
  1. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
  2. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
  3. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
  4. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
  5. dihapus;
  6. dihapus;
  7. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g; dan
  8. listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h, dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;”
Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 69 ayat (1)
”Alat bukti dapat berupa:
  1. Surat atau tulisan;
  2. keterangan ahli;
  3. keterangan para saksi
  4. pengakuan para pihak; dan/atau
  5. pengetahuan hakim”
Pasal 76
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”
 
Penjelasan Pasal 76
“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.”
 
Pasal 78
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”
 
Penjelasan Pasal 78
“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
 
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 alinea ke-2, 3 dan 4:

“bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat impor dan/atau penyerahan komoditi peternakan berupa Unggas (ayam, itik, puyuh dan Iain-lain) prosesnya: tanpa diolah, disembelih, dibersihkan, utuh/potongan, bentuk segar maupun beku, bentuk barang: unggas hidup, daging; segar/dingin/beku termasuk bulu, karkas dan non karkas; segar/dingin/beku, termasuk jeroan dan tulang, yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tidak terbatas pada penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha yang bergerak di bidang pertanian, dan kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran, serta perikanan, namun sepanjang komoditi, proses, dan jenis barangnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007;

bahwa atas jumlah koreksi sebesar Rp9.274.243.965,00 walaupun dari hasil estimasi Terbanding, tetapi karena bagian dari jumlah tersebut sebesar Rp696.312.412,00 yang merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sudah diakui oleh Pemohon Banding, maka secara tidak langsung nilai koreksi keseluruhan sebesar Rp9.274.243.965,00 sudah disetujui baik oleh Pemohon Banding maupun Terbanding;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan Bahan Ayam, Bumbu, Saos, Pembungkus, dll (bahan baku) kepada Franchisee sebesar Rp9.274.243.965,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp8.577.931.553,00 sedangkan Rp696.312.412,00 tetap dipertahankan;”

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tertuang dalam Put. 37313/PP/M.IV/16/2012, dapat diketahui data sebagai berikut:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan merk dagang “California Fried Chicken” (CFC), Sapo Oriental, dan California Donat (Cal Donat). Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terletak di Gedung Jaya Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin No 12 Jakarta Pusat. Pada tahun 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai 126 gerai/outlet yang dimiliki sendiri dan 30 gerai/outlet yang dimiliki franchisee (penerima waralaba).
Untuk semua gerai/outlet tersebut, bahan baku berupa Bahan Ayam, Bumbu, Saos, Pembungkus, dll seluruhnya disediakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Bahan Ayam, Bumbu, Saos, Pembungkus, dll (bahan baku) kepada Franchisee sebesar Rp9.274.243.965,00
 
Bahwa sengketa banding adalah terkait dengan penyediaan/penyerahan bahan baku dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak franchisee, yang belum dipungut PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 
Bahwa adanya penyediaan/penyerahan bahan baku dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak franchisee dapat dibuktikan dengan salah satu contoh/sampel perjanjian yang dipinjamkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu Perjanjian Waralaba (Franchise) antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) - pihak pertama dengan PT. Sentra Darmaga - pihak kedua Nomor: 028/FRC-Darmaga/IX/04, yang menyatakan:
  1. Dalam Pasal 4 ayat (3): “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tanggungan dan wajib dibayar pihak kedua dan dipungut oleh pihak pertama untuk disetorkan ke kas negara”.
  2. Dalam Pasal 8 ayat 3 huruf c: “selama menyelenggarakan restoran, maka pihak kedua berkewajiban hanya membeli bahan baku basah dan kering, bumbu-bumbu, minuman, pembungkus, dan perlengkapan lainnya dari pihak pertama, dengan cara pembayaran di muka. Kecuali untuk bahan-bahan tertentu yang telah ditetapkan secara tertulis oleh pihak pertama, pihak kedua diperkenankan untuk melakukan pembelian langsung dari rekanan resmi pihak pertama”.
  3. Dalam Pasal 8 ayat 4 huruf b: “agar pihak kedua dapat menyelenggarakan restoran dengan baik, pihak pertama berkewajiban memasok bahan baku, bumbu-bumbu dan alat-alat perlengkapan CFC lainnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari pihak kedua selama pihak kedua memenuhi persyaratan pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini;”
Bahwa dari contoh/sampel perjanjian tersebut sangat jelas disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memasok/menyediakan bahan baku, bumbu-bumbu, minuman, pembungkus dan perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan pihak franchisee;
 
Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha secara lengkap;
 
Bahwa dengan pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak secara lengkap meminjamkan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha, maka Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) menghitung penyerahan Bahan Ayam, Bumbu, Saos, Pembungkus dsb ke franchisee secara jabatan, dengan perhitungan sebagai berikut:
  • Jumlah outlet milik sendiri = 126 outlet
  • Jumlah franchisee = 30 outlet
  • Laba bersih Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) = 1,85%
  • Jumlah pemakaian bahan (Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp47.350.091.920,-
  • Jumlah bahan yang dikirim ke franchisee f= 30/156 x Rp47.350.091.920 x 101,85%
  • = Rp9.274.243.965,00
  • Jumlah Rp9.274.243.965,00 tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai koreksi DPP PPN;
Bahwa tidak dipinjamkannya buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha, secara lengkap, oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
  1. Melalui surat Nomor: S-132/WPJ.07/KP.0800/III.3/2009 tanggal 19 Mei 2009, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengirimkan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen. Surat dimaksud diterima Sdr. Februyualdi (Accounting Manager Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) pada tanggal 27 Mei 2009;
  2. Atas permintaan data tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan/meminjamkan sebagian buku, catatan, dan dokumen yang diminta Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding), sehingga pada tanggal 1 Juli 2009, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengirimkan Surat Peringatan I Nomor: S-138/WPJ.07/KP.0800/III.3/2009;
  3. Surat Peringatan I sebagaimana disebutkan pada butir b, ditindaklanjuti dengan pengiriman Surat Peringatan II Nomor: S-143/WPJ.07/KP.0800/III.3/2009 tanggal 21 Juli 2009;
Bahwa dari fakta yang ada, berdasarkan data dari Tanda Terima Penyerahan Dokumen tertanggal 26 Mei 2009, 30 Juni 2009, 6 Juli 2009, 21 Juli 2009, dan 13 Agustus 2009, dapat dibuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyerahkan/meminjamkan data/bukti berupa Surat Pengantar Barang (SPB).
 
Bahwa dokumen dimaksud sangat terkait dengan sengketa banding, karena dokumen tersebut menunjukkan jenis bahan baku yang dikirimkan/diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada franchisee;
 
Bahwa dengan tidak dipinjamkannya buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha, secara lengkap, dalam proses pemeriksaan, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang KUP;
 
Bahwa atas koreksi DPP PPN sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor: 003/VIII/09 tanggal 7 Agustus 2009 yang merupakan surat tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-174/WPJ.07/KP.0805/2009, menyatakan setuju atas koreksi sebesar Rp696.312.412,00 yang merupakan pembelian bumbu dan pembungkus berlogo dari perusahaan;
 
Bahwa dalam uji bukti yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2011, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa atas penyerahan sebesar Rp696.312.412,00 terutang PPN
 
Bahwa dengan adanya pernyataan/persetujuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik dalam surat tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ataupun dalam uji bukti, menunjukkan
bahwa sudah tidak terdapat sengketa atas koreksi penyerahan sebesar Rp696.312.412,00;
 
Bahwa berdasarkan data yang ada selama proses keberatan dan pengajuan banding, dapat disampaikan:
 
Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan atas sengketa sebesar Rp9.274.243.965,00 dengan alasan:
  1. Perusahaan bergerak di bidang restoran dimana outputnya adalah obyek Pajak Restoran bukan PPN, sehingga semua PPN Masukan dicatat sebagai penambahan harga pokok daripada barang dagangan.
  2. Barang dagangan yang diterima oleh Franchisee yang juga merupakan perusahaan restoran, PPN sudah termasuk di dalam cost barang dagangan sedang outputnya Pajak Restoran.
  3. Kewajiban PKP untuk perusahaan restoran, baru berlaku sejak Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, tetapi secara historis yuridis formal peruntukkan PKP berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 hanya dimaksudkan untuk penjualan barang modal bukan barang dagangan.
  4. Sehingga penyerahan barang dagangan oleh perusahaan kepada Franchisee yang PPN Masukannya tidak dikreditkan, tidak terutang PPN;
Bahwa dalam proses banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas sengketa sebesar Rp9.274.243.965,00 dengan alasan:
  1. Penyerahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada franchisee dengan berdasarkan atas PP Nomor 7 Tahun 2007, maka penyerahan adalah penyerahan komoditi peternakan, perikanan, dan pertanian yang bebas dari pengenaan PPN terutama daging dan tulang ayam, beras, ikan fillet, garam dll.
  2. Penyerahan daging dan tulang ayam, beras, ikan fillet, garam dari Pemohon Banding kepada Franchisee bukanlah barang olahan pabrikasi seperti yang dipersepsikan oleh Pemeriksa (Bahan Ayam). Melainkan sesuai dengan kriteria lampiran PP Nomor 7 Tahun 2007 yang tertera pada penjelasan komoditi, proses dan jenis barang. Yang mana komoditi tersebut dibeli Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apa adanya dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual apa adanya tanpa diolah pabrikasi lebih lanjut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak ada nilai tambah (added value). Contoh barang akan dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan.
  3. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemeriksa telah keliru dan tidak melihat komoditi tersebut pada saat menetapkan komoditi tersebut sebagai komoditi yang dikenakan PPN.
Bahwa dari alasan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik dalam proses keberatan ataupun dalam proses banding, terlihat bahwa alasan yang disampaikan berubah-ubah. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang dapat diartikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri tidak yakin dengan sanggahan yang disampaikan;
 
Bahwa ketidakjelasan alasan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertentangan dengan ketentuan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak: “banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.”
 
Bahwa dalam permohonan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendasarkan alasan/argumentasi pada PP Nomor 7 Tahun 2007. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bermaksud menyatakan bahwa penyerahan bahan baku kepada franchisee adalah penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Akan tetapi faktanya, dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk masa pajak Januari s.d Desember 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan adanya penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
 
Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui eksistensi transaksi tersebut sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan sengaja tidak melaporkan dalam SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2007;

Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP yang mewajibkan Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya;
 
Bahwa dari hasil uji bukti yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2011, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa penyerahan sebesar Rp696.312.412,00 terutang PPN;
 
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan invoice, rekening koran, dan dokumen lain terkait seluruh penyerahan yang dilakukan kepada franchisee. Dokumen yang diperlihatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak mencerminkan seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada seluruh franchisee, yang berjumlah 30 gerai/outlet;
 
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya penyerahan ayam yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor: 7 Tahun 2007;
 
Bahwa kemudian Majelis Hakim tidak mempertahankan seluruh koreksi Dasar Pengenaan Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. menurut pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor F11/1419/SS-DPSAT102 tanggal 6 April 2011, foto ayam yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Franchisee dalam karung, dan contoh ayam yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui pengiriman ayam dilakukan secara terpisah dengan bumbu-bumbu, minuman, pembungkus, saos, dll atau bukan dalam bentuk paket bahan baku;
     
  2. menurut pemeriksaan Majelis atas bukti Rekapitulasi Penjualan Barang ke Franchisee selama tahun 2007, diketahui penjualan barang berupa bumbu-bumbu, saos, pembungkus, dll ke Franchisee tahun 2007 adalah sebesar Rp696.312.412,00. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan mengakui bahwa penyerahan atas bumbu, saos, pembungkus dll tersebut tidak termasuk yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud PP Nomor 7 Tahun 2007;
     
  3. Majelis berpendapat penyerahan bumbu, saus, pembungkus, dll yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bagian dari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp9.274.243.965,00. Dan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 7 Tahun 2007, atas penyerahan bumbu, saus, pembungkus, dll tersebut tidak termasuk Barang Kena Pajak yang dibebaskan PPN, sehingga harus dikenakan PPN;
     
  4. Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan Bahan Ayam, Bumbu, Saos, Pembungkus, dll (bahan baku) kepada Franchisee sebesar Rp9.274.243.965,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp8.577.931.553,00 sedangkan Rp696.312.412,00 tetap dipertahankan;
Bahwa atas pertimbangan Majelis sebagaimana dinyatakan pada angka 14 diatas, Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) sampaikan:
  1. Terhadap Putusan Majelis yang tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp696.312.412,00 telah sesuai dengan fakta bahwa:
     
    1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor: 003/VIII/09 tanggal 7 Agustus 2009 (surat tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-174/WPJ.07/KP.0805/2009), menyatakan setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp696.312.412,00 yang merupakan pembelian bumbu dan pembungkus berlogo dari perusahaan;
       
    2. dalam uji bukti yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2011, Pemohon Banding mengakui bahwa penyerahan sebesar Rp696.312.412,00 terutang PPN;
       
  2. Terhadap Putusan Majelis tidak mempertahankan koreksi sebesar Rp8.577.931.553,00 tidak sesuai dengan hukum pembuktian, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:
     
    1. Dalam mengambil putusan, Majelis hanya mendasarkan pada bukti-bukti berupa:
    • Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor F11/1419/SS-DPSAT102 tanggal 6 April 2011,
    • Foto ayam yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam karung, dan
    • Contoh ayam yang diperlihatkan dalam persidangan;
Bahwa bukti berupa Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor F11/1419/SS-DPSAT102 tanggal 6 April 2011, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam memutus sengketa banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena bukti tersebut menunjukkan/menggambarkan transaksi di Tahun 2011, sedangkan sengketa banding terjadi di Tahun 2007;
 
Bahwa bukti berupa foto ayam ataupun contoh ayam yang diperlihatkan dalam persidangan juga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam memutus sengketa banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena bukti tersebut tidak dapat menunjukkan/menggambarkan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara utuh/komplit.

Majelis seharusnya menggunakan alat bukti berupa rekaman video, karena dalam rekaman video dapat dilihat urutan pelaksanaan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara utuh/komplit, yaitu dari bahan baku (ayam) datang dari pihak supplier, proses packing oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sampai dengan dikirimkannya bahan ayam tersebut ke pihak franchisee. Rekaman video juga dapat memberikan kepastian bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tempat kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), serta memberikan kepastian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pengolahan terhadap bahan ayam yang diserahkan kepada pihak franchisee;
 
Bahwa bukti berupa foto ayam ataupun contoh ayam yang diperlihatkan dalam persidangan tidak menunjuk/menyebutkan sebuah nilai/angka rupiah, sehingga bukti tersebut tidak serta merta dapat membuktikan bahwa transaksi penyerahan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada franchisee sebesar Rp8.577.931.553,00 seluruhnya merupakan penyerahan dalam bentuk ayam/bahan ayam;

Bahwa Majelis seharusnya melakukan pembuktian (terhadap transaksi penyerahan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada franchisee sebesar Rp8.577.931.553,00) dengan menggunakan alat bukti berupa permintaan order (purchase order) dari pihak franchisee, invoice yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Surat Pengantar Barang (SPB) untuk Tahun Pajak 2007, bukti penerimaan barang dari pihak franchisee, kuitansi pembayaran atau rekening koran, serta dokumen lain terkait transaksi penyerahan yang dilakukan kepada franchisee. Faktanya, dokumen-dokumen tersebut tidak diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti;
 
Bahwa pembuktian yang dilakukan terhadap alat bukti berupa permintaan order (purchase order) dari pihak franchisee, invoice yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Surat Pengantar Barang (SPB) untuk Tahun Pajak 2007, bukti penerimaan barang dari pihak franchisee, kuitansi pembayaran atau rekening koran, serta dokumen lain terkait transaksi penyerahan yang dilakukan kepada franchisee, harus dilakukan terhadap seluruh transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan seluruh franchisee yang berjumlah 30 gerai/outlet;
 
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya penyerahan ayam yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor: 7 Tahun 2007;
 
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Bahan Ayam, Bumbu, Saos, Pembungkus, dll (bahan baku) kepada Franchisee sebesar Rp8.577.931.553,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 huruf a juncto Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang PPN, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.33799/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 27 September 2011 tersebut harus dibatalkan.
  1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Lain-lain sebesar Rp516.221.514,00.

    Bahwa dasar hukum terkait sengketa pada angka Romawi V huruf B ini telah kami sampaikan pada angka Romawi V angka 1 sampai dengan 5 di atas;

    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

    Halaman 29 alinea ke-5,6,7 dan 8

    “bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap General Ledger 2006 dan 2007 serta SPT Masa PPN Masa Januari 2007 diketahui terdapat pendapatan royalti periode Desember 2006 sebesar Rp412.288.108,00 dan initial fee sebesar Rp359.357.175,00 yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2007;

    bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap General Ledger 2007 dan 2008 serta SPT Masa PPN Masa Januari 2008 diketahui terdapat pendapatan royalti periode Desember 2007 sebesar sebesar Rp533.485.732,00 dan initial fee sebesar Rp350.000.000,00 yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2008;

    bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, pendapatan royalti dan initial fee yang diperoleh tahun 2006 dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2007 serta yang diperoleh tahun 2007 dilaporkan tahun 2008 telah sesuai dengan pembukuan Pemohon Banding;

    bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi DPP PPN atas Lain-Lain sebesar Rp516.221.514,00 berdasarkan equalisasi/rekonsiliasi tidak dapat dipertahankan;”

    Bahwa pokok sengketa pada pemeriksaan banding adalah koreksi DPP PPN atas Lain-Lain sebesar Rp516.221.514,00 yang dilakukan berdasarkan hasil equalisasi/rekonsiliasi dengan nilai pendapatan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badan, dengan perhitungan sebagai berikut:
Pendapatan royalty
Rp
5.271.646.190,00
Pendapatan initial fee
Rp
1.100.000.000,00
Jumlah
Rp
6.371.646.190,00
Ditambah:
 
 
Marketing Fund
Rp
401.752.885,00
Paket franchise
Rp
1.037.500.000,00
Pendapatan yang ditangguhkan per 31-12-07
Rp
159.896.237,00
Peredaran Usaha 2006,
 
 
PPN lapor 2007
Rp
417.885.804,00
Jumlah 
Rp
2.017.034.926,00
Dikurangi:
 
 
Pendapatan ditangguhkan per 31-12-06
(Rp
 160.473.649,00)
Jumlah
(Rp
160.473.649,00)
Penyerahan Kena Pajak
 
 
cfm Pemeriksa
Rp
8.228.207.467,00
SPT PPN
Rp
7.711.985.953,00
Koreksi
Rp
516.221.514,00
 
Bahwa berdasarkan data yang ada selama proses keberatan dan pengajuan banding, dapat disampaikan:
  1. Pada proses pemeriksaan, dalam surat tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-174/WPJ.07/KP.0805/2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor: 003/VIII/09 tanggal 7 Agustus 2009 menyampaikan bahwa:
     
    1. Terdapat peredaran usaha tahun 2006, yang PPN-nya dilaporkan di tahun 2007 sebesar Rp417.885.804,00, dan
    2. Terdapat peredaran usaha tahun 2007, yang PPN-nya dilaporkan di tahun 2008 sebesar Rp1.332.614.229,00;
       
  2. Dalam permohonan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan/argumentasi bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi DPP PPN Lain-Lain disebabkan perbedaan sebagai berikut:
     
    1. Peredaran usaha 2006, PPN lapor 2007 Rp126.454.352,00,
    2. Peredaran usaha 2007, PPN lapor 2008 (Rp133.261.423,00),
    3. PPN yang dibayarkan di tahun 2007 Rp4.520.899,00,
    4. Pajak lebih bayar (Rp2.286.182,00),
      Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menjelaskan bahwa selisih pajak lebih bayar sebesar (Rp2.286.182,00) merupakan selisih antara royalty & initial fee yang dicatat dengan yang dibayarkan;
       
  3. Dalam permohonan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan/argumentasi sebagai berikut:
     
    1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerapkan rekonsiliasi secara konsisten, sehingga dengan adanya konsistensi ini, maka sudah tidak ada selisih lagi,
    2. Pemeriksa juga tidak mengakui peredaran usaha 2007 yang PPN-nya ada sebagian yang terlapor di tahun 2008. Sehingga ini membuktikan bahwa konsistensi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dipatahkan oleh Pemeriksa,
    3. Jika pemeriksa dengan SKP tahun 2006 ada sebagian PPN yang terlapor di 2007 maka begitu juga dengan tahun 2007 yang terlapor di 2008,
    4. Pembuktian konsistensi pelaporan PPN tahun 2007 yang terlapor di 2008 akan dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangan;
       
  4. Selanjutnya dalam uji bukti di persidangan yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2011, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan penjelasan bahwa perhitungan rekonsiliasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah keliru karena:
     
    1. Belum mengurangkan peredaran usaha Desember 2007 yang PPN-nya terlapor di Januari 2008 sebesar Rp883.485.732,00,
    2. Belum menambahkan peredaran usaha Desember 2006 yang PPN-nya terlapor di Januari 2007 sebesar Rp762.288.106,00;
Bahwa dalam uji bukti yang dilakukan di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen pendukung yang menjadi dasar pencatatan dalam General Ledger, terkait beda waktu pengakuan penghasilan;
 
Bahwa dari penjelasan/argumentasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dalam permohonan keberatan ataupun dalam uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa terdapat ketidakkonsistenan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menyampaikan penjelasan/argumentasi dalam perkara a quo, yaitu:
  1. Dalam surat tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan adanya peredaran usaha tahun 2006 yang PPN-nya dilaporkan di tahun 2007 sebesar Rp417.885.804,00, dalam permohonan keberatan dinyatakan sebesar Rp126.454.352,00, dan dalam uji bukti dinyatakan sebesar Rp762.288.106,00;
     
  2. Dalam surat tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan adanya peredaran usaha tahun 2007 yang PPN-nya dilaporkan di tahun 2008 sebesar Rp1.332.614.229,00, dalam permohonan keberatan dinyatakan sebesar Rp133.261.423,00 dan dalam uji bukti dinyatakan sebesar Rp883.485.732,00;
Bahwa ketidakkonsistenan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menyampaikan penjelasan/argumentasi tersebut menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri tidak yakin dengan sanggahan yang disampaikan;
 
Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa penghasilan 2006 yang PPN-nya dilaporkan di tahun 2007 adalah sebesar Rp762.288.106,00 dan penghasilan tahun 2007 yang PPN-nya dilaporkan di tahun 2008 adalah sebesar Rp883.485.732,00 sebagaimana dijelaskan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti, maka akan diperoleh DPP PPN tahun 2007 sebesar Rp7.689.124.037,00 dengan perhitungan:
 
Pendapatan royalty
Rp
5.271.646.190,00
Pendapatan initial fee 
Rp
1.100.000.000,00
Jumlah
Rp
6.371.646.190,00
Ditambah:
 
 
Marketing Fund 
Rp
401.752.885,00
Paket franchise 
Rp
1.037.500.000,00
Pendapatan yang ditangguhkan
Rp
159.896.237,00
Peredaran Usaha 2006,
 
 
PPN lapor 2007
Rp
762.288.106,00
Jumlah 
Rp
2.361.437.228,00
Dikurangi:
 
 
Peredaran usaha 2007,
 
 
PPN lapor 2008 
(Rp
883.485.732,00)
Pendapatan yang ditangguhkan
(Rp
160.473.649,00)
Jumlah
(Rp
1.043.959.381,00)
DPP PPN
Rp
7.689.124.037,00

Dan jika dibandingkan dengan SPT PPN yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp7.711.985.953,00, masih terdapat selisih sebesar Rp22.861.916,00 (Rp7.711.985.953,00 – Rp7.689.124.037,00). Hal ini menunjukkan alasan/argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan adanya beda waktu antara pengakuan penghasilan dengan pemungutan PPN adalah tidak terbukti benar;
 
Bahwa atas putusan Majelis tidak mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp516.221.514,00 yang dilakukan berdasarkan hasil equalisasi/rekonsiliasi dengan pendapatan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badan, putusan Majelis tersebut telah dibuat tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:
 
Bahwa dalam mengambil putusan, Majelis hanya mendasarkan pada General Ledger Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang merupakan bukti internal;
 
Bahwa bukti-bukti/dokumen ekternal yang menjadi dasar pencatatan dalam General Ledger Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), faktanya tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 
Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa sengketa banding terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka untuk menciptakan keadilan dalam putusan Majelis sudah seharusnya apabila alat bukti yang dipergunakan dalam mengambil putusan adalah alat bukti dari pihak ketiga yang tidak bersengketa (bukti eksternal);
 
Bahwa fakta yang ada , dalam mengambil putusan, Majelis mendasarkan pada alat bukti internal yang dibuat/dicatat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mengabaikan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan/memberikan bukti/dokumen eksternal yang menjadi dasar pencatatan dalam General Ledger Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 
Bahwa selain itu, hasil pemeriksaan Majelis yang menyatakan bahwa terdapat pendapatan royalty periode Desember 2006 sebesar Rp412.288.108,00 dan initial fee sebesar Rp359.357.175,00 yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2007, apabila dicermati seluruhnya berjumlah Rp771.645.283,00. Jumlah tersebut berbeda dengan pengakuan/alasan/argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti yang menyatakan bahwa peredaran usaha Desember 2006 yang PPN-nya terlapor di Januari 2007 adalah sebesar Rp762.288.106,00;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan/alasan/argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak terbukti;
 
Bahwa selain itu, apabila pengakuan/alasan/argumentasi/pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa penghasilan 2006 yang PPN-nya dilaporkan di Tahun 2007 adalah sebesar Rp762.288.106,00, dan penghasilan Tahun 2007 yang PPN-nya dilaporkan di tahun 2008 adalah sebesar Rp883.485.732,00 disetujui Majelis, maka akan diperoleh DPP PPN tahun 2007 sebesar Rp7.689.124.037,00 dengan perhitungan sebagaimana telah dinyatakan pada angka 7 di atas;
 
Bahwa besarnya DPP PPN sebagaimana disebutkan pada angka 8.6. di atas jika dibandingkan dengan SPT PPN yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu sebesar Rp7.711.985.953,00, maka masih terdapat selisih sebesar Rp22.861.916,00 (Rp7.711.985.953,00 – Rp7.689.124.037,00). Dan adanya selisih tersebut menunjukkan/membuktikan bahwa alasan/argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan adanya beda waktu antara pengakuan penghasilan dengan pemungutan PPN adalah tidak terbukti;
 
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Lain-lain sebesar Rp516.221.514,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu yaitu Pasal 4 huruf a juncto Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang PPN, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.33799/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 27 September 2011 tersebut harus dibatalkan.
 
Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.37313/PP/M.IV/16/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-631/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00096/207/07/054/09 tanggal 20 Agustus 2009, atas nama: PT Pioneerindo Gourmet International Tbk, NPWP: 01.375.584.8-054.000, beralamat di Gedung Jaya lt 6, Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat 10340, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-631/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juli 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00096/207/07/054/09 tanggal 20 Agustus 2009 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.375.584.8-054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp106.864.975,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali koreksi atas butir A tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas penyerahan Bahan Ayam, Bumbu, Saos, Pembungkus dan lain-lain yang merupakan bahan baku kepada frainchisee sebesar Rp8.577.931.553,00 dan butir B Koreksi DPP PPN atas lain-lain senilai sebesar Rp516.221.514,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena terhadap barang-barang yang sifatnya strategis dibebaskan dari pengenaan pajak (vide Pasal 1 angka I huruf c dan Pasal 2 PP Nomor 7 Tahun 2007) dan selebihnya merupakan rekonsiliasi/equalisasi yang telah diyakini kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak, maka secara keseluruhan Koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
 
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH. CN., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jug a oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.
 
Anggota Majelis: Dr. Irfan Fachruddin, SH. CN., Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. MS.
 
Panitera Pengganti: Sumartanto, SH. MH.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File