Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 13 Juni 2021
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPh Pasal 23
27 September 2018 | View : 282
PUTUSAN
Nomor 714/B/PK/PJK/2017 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 
  1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak; 
  2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding; 
  3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding; 
  4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding; 
Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta;
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2386/PJ./2015 tanggal 2 Juli 2015; 
 
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding; 
MELAWAN
 
PT PADANG PALMA PERMAI, beralamat di Jalan Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Aceh Tamiang, alamat korespondensi Jalan MH. Thamrin Kav. 28-30, The Plaza Office Tower Lt.36 Jakarta 10350; 
 
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding; 
 
MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015, tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut: 
 
Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 019/TAXPPP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
  1. Latar Belakang;

    Ketentuan Formal; 
     
    1. Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan Pajak Tahun 2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00004/203/08/105/10 tanggal 3 Agustus 2010 untuk Tahun Pajak 2008 ("SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2008") yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp484.672.156,00, dengan perincian sebagai berikut: 
       
      Uraian
      Jumlah
      Penghasilan/Dasar Pengenaan Pajak 
      31.792.363.158
      Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Terutang
      2.147.480.617
      Kredit Pajak 
      1.756.615.975
      Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar
      390.864.642
      Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 
      93.807.514
      Jumlah yang Masih Harus Dibayar
      484.672.156
       
    2. Bahwa jumlah yang kurang dibayar sebesar Rp484.672.156,00 tersebut telah dibayarkan sebesar 50% atau sebesar Rp191.966.989,00 melalui Surat Setoran Pajak tanggal 24 November 2011 yang telah dilaporkan kepada KPP Pratama Langsa pada tanggal 25 November 2011; 
       
    3. Bahwa Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2008 dengan Surat Nomor 011/TAX-PPP/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima oleh KPP Pratama Langsa; 
       
    4. Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan memutuskan menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut: 
       
      Uraian
      Semula
      (Rp)
      Ditambah/(Dikurangi)
      (Rp)
      Menjadi
      (Rp)
      Dasar Pengenaan Pajak 
      31.792.363.158
      (1.951.306.320)
      33.848.639.849
      PPh Terutang 
      2.147.480.617
       
      1.281.918.450
      Kredit Pajak
      1.756.615.975
      81.169.126
      1.837.785.101
      Pajak Kurang/(Lebih) Bayar 
      390.864.642
      (81.169.126)
      309.695.516 
      Sanksi Administrasi 
       
       
       
      Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 
      93.807.514
      (19.569.053)
      74.238.461
      Pajak ymh/(lebih) dibayar 
      484.672.156
      (100.738.179)
      383.933.977
       
    5. Bahwa dasar penetapan SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2008 Nomor 00004/203/08/105/10 tanggal 3 Agustus 2010 adalah setelah Pemeriksa Pajak melakukan koreksi atas objek Pasal 23 berupa jasa dan sewa yang belum dipotong PPh Pasal 23 berdasarkan Faktur Pajak Masukan masa Juli 2008 sampai dengan Juni 2009; 
       
    6. Bahwa dasar penetapan Keputusan Keberatan Nomor KEP-379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011 karena tidak terdapat cukup alasan untuk menerima sebagian permohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2008.
       
  2. Proses Banding; 
     
    B.I.
    Ketentuan Formal; 
     
    Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal atas permohonan banding sesuai dengan Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak, yaitu: 
     
    a.
    Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
     
    b.
    Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-379/WPJ.25/2011;
     
    c.
    Surat Banding ini disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan);
     
    d.
    Pemohon Banding telah membayar jumlah 50% dari seluruh pajak yang terutang; 
     
    B.II.
    Ketentuan Materiil;

    Sengketa Pajak; 
    Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding KEP-379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2008 Nomor 00004/203/08/105/10 tanggal 03 Agustus 2010;
     
    Bahwa perincian koreksi yang menjadi sengketa pajak adalah sebagai berikut:
     
    Koreksi Objek PPh Pasal 23 menurut Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut: 
    Objek PPh Pasal 23 menurut SPT Pemohon Banding 
    Rp
    29.195.067.485 
    Objek PPh Pasal 23 menurut Pemeriksa
    Rp
    31.792.363.158
    Jumlah Koreksi
    Rp
    2.597.295.673
     
    Koreksi Objek PPh Pasal 23 menurut Penelaah Keberatan Pajak adalah sebagai berikut:
    Objek PPh Pasal 23 menurut SPT Pemohon Banding
    Rp
    29.195.067.485
    Objek PPh Pasal 23 menurut Penelaah 
    Rp
    29.841.056.838
    Jumlah Koreksi 
    Rp
    645.989.353
     
  3. Pendapat dan Alasan Banding; 

    Koreksi atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp645.989.353,00;

    Dasar dan Alasan Koreksi; 
    Bahwa berdasarkan Faktur Pajak Masukan Juli 2008 sampai dengan Juni 2009 terdapat objek PPh Pasal 23 berupa jasa dan sewa yang belum dipotong PPh Pasal 23;

    Pendapat dan Alasan Pemohon Banding; 
    Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pemeriksa dan Penelaah Keberatan atas koreksi objek PPh Pasal 23 dengan alasan sebagai berikut: 
     
    1. Pemeriksa maupun Penelaah Keberatan belum menunjukan perincian Faktur Pajak Masukan yang digunakan sebagai dasar dilakukan koreksi, sehingga Pemohon Banding tidak dapat memberikan sanggahan atau tanggapan atas koreksi tersebut;
       
    2. Hasil keputusan keberatan memutuskan mengurangkan jumlah koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp1.951.306.320,00, namun dalam keputusan tersebut perhitungan PPh terutangnya tidak dikurangkan sehingga Pemohon Banding sangat keberatan dan mengajukan banding;
       
  4. Kesimpulan dan Usul; 

    Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding memohon Pengadilan Pajak agar membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan perhitungan jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:
     
Dasar Pengenaan Pajak
Rp
29.195.067.485
PPh Pasal 23 Terutang
Rp
1.756.615.975
PPh Pasal 23 yang telah dibayar
Rp
1.756.615.975
PPh Terutang 
Rp
0
Sanksi Administrasi
Rp
0
PPh yang (Lebih)/Kurang Dibayar 
Rp
0
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015, tanggal 25 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Tahun Pajak 2008 Nomor 00004/203/08/105/10 tanggal 3 Agustus 2010, atas nama: PT Padang Palma Permai, NPWP 01.115.962.1-105.000, beralamat di Jl. Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Aceh Tamiang, alamat korespondensi Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30, The Plaza Office Tower Lt.36 Jakarta 10350, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2008 dihitung kembali sebagai berikut: 
 
Dasar Pengenaan Pajak
Rp
29.195.067.485
PPh Pasal 23 Terutang
Rp
1.756.615.975
PPh Pasal 23 yang telah dibayar
Rp
1.756.615.975
PPh Terutang 
Rp
0
Sanksi Administrasi
Rp
0
PPh yang (Lebih)/Kurang Dibayar 
Rp
0
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015, tanggal 25 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2386/PJ./2015 tanggal 2 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli 2015;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2015; 
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
 
  1. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali; 

    Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Positif DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp645.989.353,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; 
     
  2. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali; 

    Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: 
     
    1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa a quo berbunyi sebagai berikut: 

      bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:

      Bahwa sengketa ini adalah sengketa yuridis, dimana Terbanding merubah tarif jasa manajemen yang telah dipungut Pemohon Banding menjadi tarif atas deviden sebesar 15%;

      Bahwa terbukti PT Anugrah Sumber Makmur bukan pemegang saham Pemohon Banding, oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar yang kuat, oleh karenanya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan; 
       
    2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000;
Pasal 4 ayat (1) huruf g
Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 
  1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g
Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;

Termasuk dalam pengertian dividen adalah: 
  1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun; 
  2. ... dst ...;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak; 
 
Pasal 69 ayat (1);
Alat bukti dapat berupa: 
  1. Surat atau tulisan;
  2. Keterangan ahli;
  3. Keterangan para saksi;
  4. Pengakuan para pihak; dan/atau
  5. Pengetahuan Hakim; 
Pasal 76
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
 
Pasal 78
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
 
Penjelasan Pasal 78
Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan; 
 
  1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 25 Maret 2015 serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
     
    3.1.
    Bahwa faktanya, koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp645.989.353,00 dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dasar data Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana dari data Faktur Pajak Masukan tersebut diketahui adanya pembayaran jasa dan sewa yang belum dipotong PPh Pasal 23;
     
    3.2.
    Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), apabila Majelis Hakim bermaksud membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, maka Majelis Hakim seharusnya melakukan pembuktian bahwa data yang tersebut dalam Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
     
    3.3.
    Dan faktanya, dalam memutus sengketa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp645.989.353,00;
     
    Majelis Hakim tidak pernah melakukan pembuktian bahwa data yang tersebut dalam Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); 
     
    3.4.
    Artinya, kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp645.989.353,00 tidak didasarkan pada sebuah pembuktian; 
     
    3.5.
    Kesimpulan dan putusan yang demikian bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak; 
     
    3.6.
    Untuk itu terhadap kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp645.989.353,00 diusulkan untuk diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung; 
     
    3.7.
    Selanjutnya, selain melakukan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp645.989.353,00;
     
    Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga melakukan reklasifikasi transaksi pembayaran management fee kepada PT Anugerah Sumber Makmur sebagai pembayaran dividen terselubung; 

    Adanya reklasifikasi tersebut mengakibatkan pergeseran tarif PPh Pasal 23, dari semula 4,5% di Tahun 2008 dan sebesar 2% di Tahun 2009 menjadi sebesar 15%;
     
    3.8.
    Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sengketa ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui transaksi pembayaran management fee kepada PT Anugerah Sumber Makmur sebagai Obyek PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen; sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui transaksi pembayaran management fee kepada PT Anugerah Sumber Makmur sebagai Obyek PPh Pasal 23 atas Dividen;
     
    3.9.
    Dalam persidangan terbukti bahwa:
     
     
    a.
    Pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah PT Perkasa Subur Sakti sebesar 75,47% dan Ibrahim Risjad sebesar 24,53%;
     
    b.
    Sedangkan saham dari PT Perkasa Subur Sakti sendiri dimiliki oleh PT Anugerah Sumber Makmur sebesar 50%; 
     
    3.10.
    Dan karena terbukti bahwa PT Anugrah Sumber Makmur bukan pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempunyai dasar yang kuat, dan karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dipertahankan; 
     
    3.11
    Menanggapi pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa: 
     
     
    a.
    Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), ditegaskan bahwa:

    Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi; 

    Termasuk dalam pengertian dividen adalah:
     
     
    1.
    Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
     
     
    2.
    .. dst ...; 
     
     
    b.
    Dari memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh tersebut di atas, perlu digarisbawahi bahwa pembagian laba dimungkinkan dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
     
     
    c.
    Dan dengan melihat komposisi pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Perkasa Subur Sakti terlihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimiliki oleh PT Perkasa Subur Sakti (sebesar 75,47%); sedangkan saham PT Perkasa Subur Sakti, 50%-nya dikuasai oleh PT Anugrah Sumber Makmur;
     
     
    d.
    Artinya, nyata-nyata terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Anugrah Sumber Makmur, dan fakta tersebut tidak disanggah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
     
     
    e.
    Dengan mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham sebagaimana disebutkan pada huruf c serta adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Anugrah Sumber Makmur, maka dimungkinkan akan terjadi transaksi pembagian laba secara tidak langsung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Anugrah Sumber Makmur;
     
     
    f.
    Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui adanya transaksi pembayaran management fee kepada PT Anugerah Sumber Makmur; 
     
     
    g.
    Namun demikian, terkait transaksi pembayaran management fee tersebut, dalam proses uji bukti di persidangan; Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pelaksanaan jasa manajemen dari PT Anugerah Sumber Makmur, seperti rincian biaya yang ditagihkan, pekerjaan atau jasa apa yang dilakukan dan kapan dilaksanakannya pekerjaan atau jasa tersebut; Hal ini diungkapkan secara jelas dalam halaman 58 paragraf 2 Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 60465/PP/M.XIB/15/2015 (Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa banding PPh Badan);
     
     
    h.
    Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan tidak dapat ditunjukkan bukti-bukti pelaksanaan jasa manajemen dari PT Anugerah Sumber Makmur, maka artinya kebenaran adanya transaksi pembayaran management fee kepada PT Anugerah Sumber Makmur tidak dapat dibuktikan;
     
     
    i.
    Dan hal inilah yang mendasari dilakukannya reklasifikasi transaksi pembayaran management fee kepada PT Anugerah Sumber Makmur sebagai pembayaran dividen terselubung atau tidak langsung;
     
     
    j.
    Sehingga dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait reklasifikasi transaksi pembayaran management fee kepada PT Anugerah Sumber Makmur sebagai pembayaran dividen terselubung telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses uji bukti di persidangan dan juga telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, berikut memori penjelasannya;
     
     
    k.
    Sebaliknya pendapat Majelis Hakim bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempunyai dasar yang kuat adalah pendapat yang tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, berikut memori penjelasannya. Dimana Majelis Hakim hanya menafsirkan pengertian dividen dalam arti yang sempit;
     
  1. Bahwa dengan demikian, dengan mendasarkan pada uraian penjelasan butir 3.11, maka terhadap kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait reklasifikasi transaksi pembayaran management fee kepada PT Anugerah Sumber Makmur sebagai pembayaran dividen terselubung yang nyata-nyata diputus tidak sesuai Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, maka karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

    Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 25 Maret 2015 harus dibatalkan; 
     
  1. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.60467/PP/M.XIB/12/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang menyatakan: 

    Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Tahun Pajak 2008 Nomor 00004/203/08/105/10 tanggal 3 Agustus 2010, atas nama: PT. Padang Palma Permai, NPWP 01.115.962.1-105.000, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

    adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2008 Nomor 00004/203/08/105/10 tanggal 3 Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.115.962.1-105.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan: 
 
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp645.989.353,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo telah terbukti PT Anugrah Sumber Makmur bukan pemegang saham Pemohon Banding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak dan amar putusannya sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 
     
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait; 
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah); 
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak; 
 
Ketua Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
 
Anggota Majelis: Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Is Sudaryono, S.H., M.H.
 
Penitera Pengganti: Michael Renaldy Zein, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File