Perhitungan Pajak Terutang

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-093053.18/2009/PP/M.XIVB Tahun 2018 tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; 
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-093053. 18/2009/PP/M.XIVB Tahun 2018 tanggal 18 April 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 
3. Dengan mengadili sendiri : 
   3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-301/WPJ.03/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/273/09/313/14 tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-005/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 13 Januari 2015, atas nama PT Musi Hutan Persada, NPWP 01.547.273.1-313.001, beralamat di Jalan Raya PT TEL, Tebat Agung, Muara Enim, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2009 atas Areal Produktif Tanah yang belum menghasilkan Umur 2 dan 5 Tahun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2005 dan 2008 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu lebih mengedepankan asas kebenaran material dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum dimana dapat ditelusuri dari dokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 dan Majelis Hakim telah melakukan Mapping pembagian luas pengelolaan hutan tanaman industri serta mengklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) antara Bumi melalui Areal Produktif berdasarkan klasifikasi umur tanaman dan Bangunan termasuk emplasemen sesuai dengan asas kemanfaatan, penggunaan serta peruntukannya dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan juncto Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.343.067.634,00; dengan perincian sebagai berikut: 

Perhitungan Pajak Terutang