Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-3012/PJ./2013 tanggal 30 Desember 2013;

 

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

 

Mahkamah Agung tersebut;

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

 

Bahwa Surat Dirjen S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Permohonan Penegasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007 angka 3 huruf b butir 2 menegaskan bahwa:

 

Bahwa sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007 Jasa Internet, Jasa Freight Forwarding, Tour Travel Agency, agen Pelayaran dan Agen Advertensi tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23, oleh karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta;

 

Bahwa Surat Dirjen S-59/PJ.43/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Permohonan Penegasan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding angka 4 dan 5 menegaskan bahwa “Berdasarkan Kep. Dirjen Pajak No. KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto diatur bahwa:

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mengharapkan agar Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat dapat memberikan keputusan yang adil atas permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sebagai lembaga peradilan murni di bidang perpajakan, Pemohon Banding selaku Wajib Pajak menggantungkan harapan yang besar kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi Pemohon Banding selaku Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

 

Halaman 38 Alinea ke-4 dan 5:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan serta hasil Uji Bukti, Majelis berpendapat Koreksi Terbanding atas Biaya Trucking Exim Dan Biaya Handling Charge, Agency, THC, FCR sebagai Obyek PPh Pasal 23 atas pembayaran Jasa Perantara yang tidak dapat dipertahankan adalah berjumlah Rp.155.856.141,- (Rp505.770.080 - Rp331.643.370 + Rp18.270.569));”

 

“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan serta hasil Uji Bukti, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Mei 2008 berupa koreksi Biaya Trucking Exim Dan Biaya Handling Charge, Agency, THC, FCR, dengan jumlah total sebesar Rp505.770.080,- yang tidak dapat dipertahankan sejumlah Rp155.856.141,- sedangkan sisanya sejumlah Rp349.913.939,- (Rp331.643.370 + Rp18.270.569) tetap dipertahankan”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

 

Pasal 76

”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

 

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

 

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan..”.

Penjelasan Pasal 23 ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan: Pasal 1 ayat (1) “Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subyek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar;”

 

Pasal 1 ayat (2)

“Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”

 

Pasal 5 ayat (1)

“Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 atau lampiran II kolom (3) PER-70/PJ/2007 dikalikan dengan nilai sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);”

 

Lampiran I

Perkiraan Penghasilan Neto atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 70/PJ/2007, dalam pelaksanaannya telah terjadi multitafsir sebagai berikut:

Definisi “Jasa Perantara”

Karena tidak ada definisi jasa perantara yang jelas, maka banyak jenis jasa yang ditafsirkan sebagai jasa perantara, antara lain: jasa Freight Forwarding, tour and travel agency, agen pelayaran dan agen advertensi;b.

Agar terdapat kepastian hukum dan pemungutan pajak yang sesuai dengan situasi usaha, agar diberikan penegasan sebagai berikut:

Definisi “Jasa Perantara”

Jasa Perantara adalah jasa yang diberikan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan mendapat imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau atas nama orang-orang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Bahwa jenis kegiatan usaha yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak adalah jasa penjahitan (jasa maklon).

Bahwa berdasarkan data/dokumen rekap biaya Freight Forwarding bulan Mei 2008 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah:

 

Bahwa atas hasil uji bukti Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Uji Bukti terhadap dokumen asli dari Perusahaan Jasa Freight Forwarding sesuai dengan rekap dan GL yang diserahkan, diketahui bahwa Jumlah biaya berdasarkan hasil uji bukti untuk Masa Mei 2008 adalah:

Biaya Handling, Agency Fee, THC, FCR sesuai cfm Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Rp108.385.810,00 tetapi Biaya Handling, Agency Fee, THC, FCR sesuai dengan uji bukti

rekap & dokumen adalah Rp98.570.141,00.

DO Fee & Adm Fee sebesar Rp12.444.965,00 tidak diberikan keterangan pengertian oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), melihat jasa yang diberikan tidak termasuk dalam daftar (positif list) PER-70/PJ/2007 sehingga tidak terutang PPh Pasal 23.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PUT.47654/PP/M.II/12/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 yang menyatakan:

 

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2442/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 28 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2008 Nomor: 00058/203/08/444/10 tanggal 20 Agustus 2010, atas nama PT. Ing International, NPWP 02.192.997.1-444.000, beralamat di Jalan Raya Rancaekek, Majalaya Nomor 389, Bandung, Jawa Barat 40382, alamat korespondensi Gedung Global Nokia, Wisma Perkasa, Jalan Buncit Raya Nomor 38-B, Jakarta dan pajak yang masih harus dibayar dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar sama sekali dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;