Bahwa Pemohon Banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan juncto pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2121/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00036203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010, melawan Terbanding, dengan penjelasan sebagai berikut:

 

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2121/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang Pemohon Banding ajukan banding ini, pada inti pokok keputusannya menetapkan sebagai berikut:

 

MEMUTUSKAN

 

Bahwa menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding, untuk Meninjau Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00036/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010;

 

Bahwa berdasarkan hasil keputusan tersebut maka jumlah kurang bayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00036/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010 yang diperoleh Pemohon Banding menjadi bertambah jumlahnya yakni dari semula sejumlah Rp114.266.152,00 menjadi sejumlah Rp116.989.415,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah);

 

Bahwa permohonan banding ini dapat Pemohon Banding uraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

 

KETENTUAN FORMAL

 

Pengajuan Surat Keberatan

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00036/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010, telah diajukan keberatan oleh Pemohon Banding melalui surat Nomor: 01/IX/ISSU/2010 tanggal 01 September 2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu pada tanggal 07 September 2010 melalui Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM:006497\052\sep\2010, sehingga tanggal pengajuan permohonan keberatan dimaksud masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

 

Pengajuan Surat Banding

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2121/WPJ.07/2011 tentang Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00036/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010 atas nama Pemohon Banding diterbitkan tanggal 24 Agustus 2011;

 

Bahwa dengan demikian, maka tanggal pengajuan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2121/WPJ.07/2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00036/203/08/052/10 tanggal 15 Juni 2010 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Bahwa atas hasil koreksi keberatan sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2121/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 adalah sejumlah Rp116.989.415,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri dari jumlah yang telah disetujui pada Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sejumlah Rp477.360,00 dimana dalam hal ini Pemohon Banding telah melunasi jumlah tersebut sebelum pengajuan permohonan keberatan melalui Bukti Pemindahbukuan Nomor: PBK-00652/VI/WPJ.07/KP.0203/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan sisanya atas jumlah yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding namun Pemohon Banding dalam hal ini sudah melunasi seluruhnya yakni jumlah sejumlah Rp116.512.055,00 melalui Surat Setoran Pajak tanggal 23 September 2011;

 

Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding ini diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya Jhon Eddy, SE, SH, MH, BKP adalah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan oleh Pemohon Banding kepada Jhon Eddy, SE, SH, MH, BKP pada tanggal 02 November 2011, dan yang memberikan Kuasa Khusus ini adalah Direktur yang sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon Banding sesuai dengan Akta Pendirian PT. Indo Sukses Sentra Usaha Nomor 7 tanggal 6 Oktober 1997 oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 28 tanggal 19 Maret 2009 oleh Notaris Agnes Angelika, SH;

 

URAIAN POKOK BANDING

 

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2121/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang perbandingan perhitungan jumlah Kurang Bayar Pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding dapat Pemohon Banding sajikan sebagai berikut:

 

Koreksi atas Jasa Teknik dan Manajemen sejumlah Rp3.949.188.778,00 Bahwa Pemohon Banding “Tidak Setuju” dengan alasan/dasar koreksi Terbanding atas Jasa Teknik dan Manajemen sejumlah Rp3.949.188.778,00, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat Pemohon Banding uraikan dan jelaskan sebagai berikut:

 

Bahwa berdasarkan Surat Daftar Hasil Penelitian Keberatan (SDHPK) dan Surat Tanggapan atas permintaan Keterangan/Penjelasan Tertulis Pertama dan Kedua mengenai dasar perhitungan koreksi pajak dalam KEP-2121/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, total koreksi sejumlah Rp3.949.188.778,00 merupakan total koreksi atas jasa teknik dan manajemen (objek PPh lokasi di Jakarta), dengan rincian sebagai berikut:

 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tanggal 02 Agustus 2000 Tentang Pajak Penghasilan diatur:

Koreksi atas Jasa Keamanan dan Kebersihan sejumlah Rp214.342.000,00

 

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa keamanan dan kebersihan sejumlah Rp214.342.000,00 dimana di dalam akun jasa keamanan dan kebersihan tersebut terdiri dari rincian biaya sebagai berikut:

 

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajibannya melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tersebut, dengan ini Pemohon Banding melampirkan rekapitulasi jumlah koreksi Terbanding beserta Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 23 dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

 

Koreksi atas Uang Makan/catering sejumlah Rp17.656.109,00

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 46525/PP/M.XII/12/2013, Tanggal 26 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2478/PJ/2013 tanggal 29 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 November 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 November 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret 2015;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang

wajib membayarkan:

Pasal 3:

“Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.”

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana tertuang dalam halaman 46 dan halaman 47 putusan a quo sebagai berikut:

 

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di atas, Pemohon Banding dalam melakukan pencatatan Proyek dalam penyelesaian-Mesin memisahkan antara nilai jasa dan nilai pembelian materialnya demikian pula dalam Faktur Pajaknya, dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut, sebagai contoh pekerjaan pembelian material dan pemasangan instalasi sebesar Rp109.800.000,00 oleh PT Leewon Industrial Co pada Masa Pajak Januari dengan jumlah jasa sebesar Rp42.555.000,00 yang telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding dan jumlah material sebesar Rp67.245.000,00 yang juga dikenakan PPh 23 oleh Terbanding;

 

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di atas, Pemohon Banding juga dalam melakukan pencatatan Proyek dalam penyelesaian-Gedung memisahkan antara nilai jasa dan nilai pembelian material berupa elektrik yang bukan termasuk dalam pekerjaan konstruksi, demikian pula terdapat pemisahan antara nilai jasa dan nilai pembelian material dalam Faktur Pajaknya dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut atau hanya berupa pembelian materialnya saja yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sebagai contoh pembelian material kabel sebesar Rp892.449.168,00 kepada PT Pancamanunggal Wiradinamika pada Masa Pajak Maret 2008 dan pengadaan material elektrikal pada Masa Pajak Mei 2008 yang dikenakan PPh Pasal 23 jasa konstruksi oleh Terbanding;

 

Bahwa menurut Majelis, Proyek dalam penyelesaian-Mesin dan Proyek dalam penyelesaian-Gedung yang di dalamnya terdapat jasa pemasangan instalasi mesin dan elektrikal atau pembelian material adalah bukan merupakan bagian dari jasa konstruksi Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di atas, Pemohon Banding dalam melakukan pencatatan Proyek dalam penyelesaian-Gedung yang merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi, namun Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut sebagai jasa konstruksi dari nilai keseluruhan sebagaimana contoh pekerjaan pembangunan pabrik di Pasuruan sebesar Rp934.205.877,00 oleh PT Sapta Bangun Manunggal pada Masa Pajak Desember 2008;

 

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di atas, terdapat koreksi yang dilakukan Terbanding dikenakan PPh Pasal 23 sebagai jasa konstruksi terhadap cicilan pembayarannya, padahal Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi tersebut dari jumlah sesuai dengan Faktur Pajaknya, sebagai contoh pelaksanaan konstruksi terhadap PT Wasaka Tomo Engineering sebesar Rp1.075.669.465,00 pada Masa Pajak September 2008 yang dibayar pada bulan September 2008 sebesar Rp500.000.000,00 dan pada bulan Oktober 2008 sebesar Rp661.723.022,00;

 

Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku;

 

Bahwa Majelis berkesimpulan pengadaan atau pembelian material, jasa pemasangan instalasi mesin dan elektrikal yang dipisahkan dengan pembelian materialnya bukan merupakan bagian dari jasa konstruksi, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp3.949.188.778,00 tidak dapat dipertahankan;