DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta;

 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2398/PJ./2013 tanggal 23 Oktober 2013;

 

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

 

Mahkamah Agung tersebut;

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

 

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46377/PP/M.II/12/2013, tanggal 23 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 411/Band-PPh23-Apr08/V/11/FB/MS tanggal 26 Mei 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

 

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding atas Keputusan Terbanding tersebut di atas. Di bawah ini adalah latar belakang, alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai dasar penyampaian permohonan Pemohon Banding;

 

Umum:

 

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2008 Nomor: 00063/203/08/091/10 yang di dalamnya menyatakan sebagai berikut:

 

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di atas, Pemohon Banding kemudian mengajukan Keberatan melalui surat No. 352/KPP.WPBS-PPH23-Keb-Apr08/V/10/CB/MS tanggal 24 Juni 2010 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 25 Juni 2010;

 

Bahwa menjawab Surat Keberatan Pemohon Banding tersebut, pada tanggal 28 Februari 2011 Terbanding - Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menerbitkan Surat Keputusan Terbanding No. KEP-146/WPJ.19/BD.05/2011 yang menolak keberatan Pemohon Banding, serta mempertahankan penghitungan semula dengan perincian sebagai berikut:

 

Alasan dan Dasar Koreksi menurut Pihak Terbanding:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 berupa pembayaran jasa konsultasi kepada Inco Technical Services Limited (ITSL), sebuah perusahaan di Kanada sebesar Rp14.864.955.910;

 

Bahwa sesuai dengan P3B Indonesia-Kanada bahwa istilah “tempat usaha tetap” meliputi pemberian jasa, termasuk jasa-jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui seorang pegawainya atau orang lain (lain daripada suatu perwakilan yang berdiri sendiri sesuai dengan pengertian ayat (6) jika kegiatan-kegiatan itu berlangsung dalam salah satu Negara yang mengadakan kemufakatan untuk masa yang melebihi 120 hari dalam setiap jangka waktu dua belas bulan;

 

Bahwa selain M. O’Sullivan, terdapat pula nama lain yang tercantum pada invoice sebagai ITSL Contact Name, antara lain: P. Calder, J. Donald, A Vahed, I Mihaylov, Greg Gavin, B Tsang.

 

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui kegiatan usaha yang dilakukan ITSL di Indonesia di tahun 2008 melebihi 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dengan demikian kegiatan usaha tersebut memenuhi persyaratan sebagai Bentuk Usaha Tetap;

 

Bahwa berdasarkan alat keterangan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu tentang Penetapan Secara Jabatan sebagai BUT atas nama Inco Technical Service Ltd., KPP Badan dan Orang Asing Dua menyimpulkan bahwa ITSL telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai Bentuk Usaha Tetap, dan ITSL telah ditetapkan secara jabatan sebagai Wajib Pajak BUT oleh KPP Badan dan Orang Asing Dua dengan NPWP 02.410.278.2-081.000 tanggal 27 April 2010, dan sampai dengan saat ini tidak ada pencabutan NPWP atas nama BUT tersebut;

 

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP, bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

 

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (4a) KUP, bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP;

 

Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh, atas penghasilan jasa konsultan yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak badan dalam negeri kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan;

 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penelaah Keberatan (Terbanding) berpendapat bahwa pembayaran jasa konsultasi kepada ITSL di tahun 2008 tersebut pada dasarnya merupakan pembayaran kepada bentuk usaha yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak BUT di Indonesia. Dengan demikian Penelaah sependapat dengan Pemeriksa bahwa pembayaran tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

 

Alasan dan Dasar Permohonan Banding Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding di atas, berikut ini adalah alasan dan penjelasan Pemohon Banding;

 

Bahwa Pemohon Banding mengerti bahwa Terbanding telah menetapkan ITSL sebagai BUT di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP yang menyebutkan bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun. Pihak Terbanding melalui Kantor Pelayanan Pajak BADORA DUA menerbitkan NPWP untuk ITSL secara jabatan pada tanggal 27 April 2010. Sedangkan SKPKB PPh Pasal 23 tahun 2008 tersebut di atas diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2010. Sehingga dalam hal ini, pada saat SKPKB PPh Pasal 23 diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu, yaitu pada tanggal 26 Maret 2010, ITSL belum ditetapkan memiliki BUT di Indonesia. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 tersebut tidak tepat dan Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada tahun 2008 tersebut;

 

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan adanya BUT dari ITSL di Indonesia karena menurut Pemohon Banding, persyaratan subjektif wajib pajak tidak terpenuhi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Pihak Terbanding melakukan koreksinya hanya berdasarkan informasi berupa “ITSL Contact Name” yang terdapat dalam invoice tagihan dari ITSL kepada Pemohon Banding. Berdasarkan dokumen tersebut, Pihak Terbanding menyimpulkan bahwa orang-orang yang disebutkan di dalam “ITSL Contact Name” adalah pegawai ITSL yang berada/bekerja di Soroako. Kesimpulan sepihak dari pihak Terbanding ini tidaklah benar. Meskipun di dalam tagihan tersebut tertulis “ITSL Contact Name”, namun ada beberapa orang yang namanya tertulis sebagai Contact Name tersebut sesungguhnya bukan pegawai ITSL, melainkan pegawai Pemohon Banding;

 

Bahwa oleh karena ITSL adalah Wajib Pajak Kanada, maka analisa perpajakan ini harus berdasarkan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia - Kanada. Berdasarkan Pasal 5 Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan, dinyatakan bahwa:

 

Pasal 5 sub ayat 2 (h) dan Sub ayat 2 (i) mengatur bahwa Bentuk Usaha tetap terutama meliputi:

Sedangkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas menyatakan:

“Laba suatu perusahaan dari salah satu Negara yang mengadakan kemufakatan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya yang mengadakan kemufakatan melalui suatu tempat usaha tetap terletak di sana. Jika perusahaan itu menjalankan atau telah menjalankan usaha sebagai dimaksud di atas, maka perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu, tetapi hanya sepanjang mengenai bagian laba yang dapat dianggap berasal dari tempat usaha tetap tersebut atau sepanjang telah diperoleh di negara lainnya itu, dari penjualan barang-barang atau barang dagangan yang sama jenisnya dengan yang dijual atau dari transaksi-transaksi dagang yang jenisnya seperti yang dilakukan melalui tempat usaha tetap tersebut”;

 

Bahwa di sini nampak bahwa penentuan adanya BUT dari ITSL dalam hal pemberian jasa ditentukan oleh keberadaan karyawan ITSL atau pihak lain yang statusnya tidak independen di Indonesia di dalam memberikan jasa tersebut;

 

Bahwa perlu diketahui bahwa Peter Calder, M. O’Sullivan, dan J. Donald adalah karyawan Pemohon Banding (mereka memiliki NPWP dan terdapat bukti potong Form 1721 Al) sehingga jangka waktu keberadaannya di Indonesia tidak dapat digunakan dalam menentukan adanya BUT dari ITSL di Indonesia. Pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding telah melampirkan bukti bahwa karyawan Pemohon Banding seperti Michael O’Sullivan, yang sering muncul dalam tagihan sebagai “ITSL Contact Name”, adalah benar-benar pegawai Pemohon Banding. Bukti yang Pemohon Banding lampirkan terdiri dari:

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan kedua dokumen tersebut di atas, jelas membuktikan bahwa Michael O’Sullivan, Peter Calder dan J. Donald adalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawai ITSL, sehingga keberadaannya di Indonesia tidak menciptakan status BUT bagi ITSL;

 

Bahwa selain Michael O’Sullivan, Peter Calder dan J. Donald, nama-nama tenaga kerja asing lain yang tercantum dalam tagihan dari ITSL adalah A. Vahed, I. Mihaylov, B Tsang, dan Greg Gavin. Setelah Pemohon Banding teliti, ternyata dari keempat orang tersebut hanya Greg Gavin yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 2008 dengan masa kunjungan selama 15 hari. Sedangkan A. Vahed, B Tsang, dan I. Mihaylov, tidak pernah datang ke Indonesia;

 

Bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanada sebagaimana dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Domisili (fotokopi bukti pendukung terlampir) dan ITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapkan mempunyai BUT di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas pembayaran oleh Pemohon Banding kepada ITSL tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23;

 

Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, ITSL telah memberikan keterangan kepada KPP BADORA DUA bahwa penetapan adanya BUT dari ITSL tersebut adalah tidak tepat. Mengingat penjelasan dari pihak KPP BADORA DUA tidak berdasarkan fakta yang ada, maka ITSL telah menyampaikan Gugatan ke Pengadilan Pajak atas masalah ini;

 

Perhitungan Pajak Terutang menurut Pemohon Banding

Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding susun untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar timbulnya sengketa pajak antara pihak Terbanding dan Pemohon Banding. Pemohon Banding percaya bahwa ketetapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa April 2008 seharusnya menyatakan kurang bayar pajak sebesar Sepuluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, dengan perincian angka-angka sebagai berikut:

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46377/PP/M.II/12/2013, Tanggal 23 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-146/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 28 Februari 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2008 Nomor: 00063/203/08/091/10 tanggal 26 Maret 2010, atas nama: PT International Nickel Indonesia Tbk., NPWP: 01.000.541.1-091.000 alamat: Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55, Plaza Bapindo Citibank Tower Lantai 22, Jakarta, 12190, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46377/PP/M.II/12/2013, tanggal 23 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2398/PJ./2013, tanggal 23 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013;

 

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Januari 2014, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor: TKM-550/PAN.Wk/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

 

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2008 sebesar Rp14.864.955.910,00;

 

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

 

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.46377/PP/M.II/12/2013 tanggal 23 Juli 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

 

Pasal 76:

 

 

 

Pasal 78:

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan:

 

Pasal 2 ayat (5) huruf j:

 

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) huruf j:

 

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan:

 

Pasal 2 ayat (1):

 

Pasal 2 ayat (4):

 

Pasal 2 ayat (4a):

 

Penjelasan Pasal 2 ayat (4a):

Bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Kanada, antara lain diatur:

 

Pasal 5 ayat (1):

 

(Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah "tempat usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tertentu di mana seluruh atau sebagian perusahaan dijalankan);

 

Pasal 5 ayat (2) huruf i:

 

(Istilah "tempat usaha tetap" terutama meliputi: pemberian jasa, termasuk jasa-jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui seorang pegawainya atau orang lain (lain daripada suatu perwakilan yang berdiri sendiri sesuai dengan pengertian ayat 6) jika kegiatan-kegiatan itu berlangsung dalam salah satu Negara yang mengadakan kemufakatan untuk masa yang melebihi 120 hari dalam setiap jangka waktu dua belas bulan);

Bahwa dengan demikian, kegiatan usaha yang dilakukan Inco Technical Services Limited (ITSL) di Indonesia di tahun 2008 melebihi 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i P3B Indonesia-Kanada yang menyatakan bahwa istilah “tempat usaha tetap” meliputi pemberian jasa, termasuk jasa-jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui seorang pegawainya atau orang lain (lain daripada suatu perwakilan yang berdiri sendiri sesuai dengan pengertian ayat (6) jika kegiatan-kegiatan itu berlangsung dalam salah satu Negara yang mengadakan kemufakatan untuk masa yang melebihi 120 hari dalam setiap jangka waktu dua belas bulan”, maka kegiatan usaha yang dilakukan ITSL di Indonesia memenuhi persyaratan sebagai Bentuk Usaha Tetap;

Bahwa terdapat fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan pembayaran jasa konsultasi kepada Inco Technical Services Limited (ITSL) sebesar Rp82.892.305.790,00 sebagai DPP PPN Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 dengan perincian sebagai berikut:
 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak ditentukan oleh saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan, dan bukan dihitung sejak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan, sehingga meskipun Inco Technical Services Limited (ITSL) baru ditetapkan sebagai BUT di Indonesia secara jabatan pada tanggal 27 April 2010, namun kewajiban perpajakannya terhitung sejak Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PUT.46377/PP/M.II/12/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang:

 

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-146/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 28 Februari 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2008 Nomor: 00063/203/08/091/10 tanggal 26 Maret 2010, atas nama PT. International Nickel Indonesia Tbk., NPWP 01.000.541.1-091.000 dan pajak yang masih harus dibayar dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

 

adalah tidak benar sama sekali dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

 

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-146/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 28 Februari 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2008 Nomor: 00063/203/08/091/10 tanggal 26 Maret 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.541.1-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp10.028.667,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang f Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait.