Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta

PT. TIGA OMBAK, tempat kedudukan Jalan Sarawati Nomor 14, Cipete Utara, Jakarta Selatan;

 

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

 

MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

 

Bahwa dari perhitungan di atas diketahui telah terjadi perbedaan pokok Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang;

 

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut, karena koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 tidak terdapat baik dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pem-082/WPJ.04/KP.1100/3.1/2008 tanggal 19 Juni 2008 maupun dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 2 Juli 2008;

 

Bahwa dengan Surat Nomor: PTOFS-08090-Tax tanggal 29 Juli 2008 Pemohon Banding telah meminta penjelasan atas dilakukannya koreksi tersebut, namun sampai dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding ajukan, Terbanding belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa setelah Pemohon Banding teliti ternyata berdasarkan penjelasan secara lisan dari Terbanding, koreksi tersebut dilakukan karena Pemohon Banding belum dapat memberikan Certificate of Residence yang terbaru dari Principal atas nama Sunshine Offshore (Thailand) dan Deep South Chemicals (USA), sehingga tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 atas kedua Principal tersebut dikoreksi menjadi 20%;

Bahwa dengan surat Nomor: PTOFS-08090-Tax tanggal 29 Juli 2008 Pemohon Banding mengajukan keberatan baik terhadap formal (prosedur) penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 maupun atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang;

Bahwa dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-087/WPJ.04/2009 tanggal 2 Februari 2009 keberatan tersebut telah dijawab dan dalam Keputusan dimaksud telah diputuskan bahwa keberatan Pemohon Banding ditolak, dengan rincian sebagai berikut:

 

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima atas koreksi dan penerapan tarif yang dilakukan Terbanding. Disamping penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Keberatan, Pemohon Banding sampaikan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "hasil pemeriksaan lapangan harus dituangkan dalam konsep Laporan Pemeriksaan Pajak yang telah disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak";

Bahwa dari peraturan-peraturan di atas telah jelas bahwa untuk menerbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak, Terbanding harus melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan terkait mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak;

 

Bahwa Pemohon Banding melihat dalam menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00028/204/06/062/08, tanggal 7 Juli 2008, Terbanding tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-772/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan pajak;

 

Bahwa oleh karena itu penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00028/204/06/062/08, tanggal 7 Juli 2008 melanggar aturan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak atau dengan kata lain melanggar hukum dan SKPKB tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan penerbitan SKPKB;

Bahwa sesuai keadaan sebenarnya Pemohon Banding telah memberikan Certificate of Residence dari kedua Principal atas nama Sunshine Offshore (Thailand) dan Deep South Chemicals (USA), bukan berarti Pemohon Banding tidak memberikan CoR kedua Principal tersebut, hanya saja Terbanding meminta Pemohon Banding memberikan CoR terbaru dari kedua Principal tersebut;

Bahwa untuk memberikan CoR yang terbaru dari kedua Principal tersebut Pemohon Banding mengalami kendala, dikarenakan kedua Principal tersebut menyampaikan secara tertulis kepada Pemohon Banding melalui email bahwa CoR kedua Principal tersebut hanya sekali diterbitkan sampai dengan kedua Principal tersebut tidak lagi beroperasi;

Bahwa hal ini telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan maupun pada saat proses keberatan, namun Terbanding tetap tidak menerima penjelasan Pemohon Banding dan berpendapat bahwa selama Pemohon Banding tidak dapat memberikan CoR terbaru dari kedua Principal tersebut maka kedua Principal tersebut dianggap tidak berada di negara sebagaimana yang telah Pemohon Banding laporkan;

Bahwa setelah melakukan pembicaraan yang cukup intens barulah Principal dimaksud dapat diyakinkan bahwa sesuai ketentuan dalam perpajakan internasional yang bersangkutan dapat meminta CoR untuk setiap tahun, berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di negara dimaksud selama ini;

Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon Banding juga ingin menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bahwa dalam surat Nomor: PTOFS-09005-Tax tanggal 22 Januari 2009 Pemohon Banding telah mengajukan permohonan penundaan pembahasan hasil penelitian keberatan guna menunggu CoR dikirim oleh Principal Pemohon Banding yang berada di luar negeri tetapi permohonan Pemohon Banding ditolak oleh Terbanding;

Bahwa sebenarnya CoR tersebut telah Pemohon Banding terima sebelum Terbanding menerbitkan Surat Keputusannya;

Bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang menurut Pemohon Banding besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang adalah Nihil, dengan rincian sebagai berikut:

 

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan, bahwa jumlah pajak terutang sebesar Rp1.362.652.763,00 sebagaimana tercantum dalam KEP-87/WPJ.04/2009 telah Pemohon Banding bayarkan melalui setoran masa Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.111.077.352,00 sehingga telah melebihi dari 50% pajak terutang;

 

Bahwa sebenarnya CoR tersebut telah Pemohon Banding terima sebelum Terbanding menerbitkan Surat Keputusannya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 23858/PP/M.I/13/2010, Tanggal 31 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/WPJ.04/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nornor: 00028/204/06/062/08 tanggal 7 Juli 2008, atas nama: PT Tiga Ombak, NPWP: 02.185.053.2-062.000, alamat: Saraswati Nomor 14 Cipete Utara, Jakarta Selatan-12150, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 dihitung kembali sebagai berikut:

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 23858/PP/M.I/13/2010, Tanggal 31 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 16 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-788/PJ./2010 tanggal 25 Agustus 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 3 September 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 3 September 2010;

 

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada Tanggal 24 September 2010, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana dimaksud dengan perundang-undangan yang berlaku;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

Sengketa atas Koreksi penerapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari - Desember 2006 atas penghasilan berupa Royalti sebesar Rp7.448.212.867,00;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1):
"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 Ayat (3):
"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 Ayat (11):
"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):
"Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak."

Pasal 29 ayat (3):
"Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

Dividen;

"Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

Butir 2:
"Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan P38 dilaksanakan sebagai berikut:

"Surat Keterangan Domisili

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

 

Pasal 69 ayat (1)
"Alat bukti dapat berupa:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

 

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

 

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Bahwa Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam article 13 P3B Indonesia - Amerika Serikat diketahui atas pembayaran royalty kepada perusahaan penerima pembayaran yang berkedudukan di Amerika Serikat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dan berdasarkan ketentuan dalam article 12 P3B Indonesia - Thailand diketahui atas pembayaran royalty kepada perusahaan penerima pembayaran yang berkedudukan di Thailand dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen),

 

Bahwa untuk menerapkan ketentuan P3B tersebut, perusahaan penerima pembayaran royalti, yakni Deep South Chemicals (USA) dan Sunshine Offshore (Thailand) wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Competent Authority di negara yang bersangkutan (USA dan Thailand) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menyerahkan fotokopinya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar. Bahwa dalam hal Deep South Cemicals dan Sunshine Offshore tidak dapat menyerahkan asli SKD yang masih berlaku, pembayaran royalti yang diterimanya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

 

Bahwa Judex Facti putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, alasan peninjauan kembali kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;