Bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut:

 

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2008 Terbanding (Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Satu) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00007/206/06/091/08 Tahun Pajak 2006 yang menetapkan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp417.810.367.311,00 (Rp2.063.851.703.981,00 - Rp1.646.041.336.670,00) sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp49.154.543.430,00 (termasuk sanksi bunga) dengan perincian sebagai berikut :

 

Bahwa menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-700/PJ.07/2009 tanggal 3 September 2009 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 September 2009 yang memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

 

Pemohon Banding telah membayar seluruh Pajak yang terutang (termasuk sanksi bunga dan kenaikan) berdasarkan SKPKB PPh Badan sebesar Rp49.154.543.430,00 dengan perincian sebagai berikut:

 

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak; 

 

Bahwa dasar penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan adalah tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan Pemohon Banding. Selanjutnya, pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: 

 

Bahwa koreksi Peredaran Usaha atas penyerahan batubara kepada perusahaan affiliasi yaitu PT. Bayan Resource,Tbk ("PTBR") sebesar Rp417.810.367.311,00 dimana menurut Terbanding ada indikasi transfer pricing pada harga penyerahan batubara ke PTBR karena harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga ekspor kepada perusahaan non affiliasi yaitu Taiwan Power Company (“TPC”) sehingga Terbanding membuat koreksi Harga Penjualan ke PTBR menjadi sama dengan harga jual ekspor ke TPC; 

 

Bahwa koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp417.810.367.311,00 tidak seharusnya dilakukan karena seluruh penjualan batubara oleh Pemohon Banding baik kepada perusahaan affiliasi dan ke perusahaan non affiliasi telah menggunakan harga wajar. Sebagai tambahan Pemohon Banding juga berpendapat bahwa terdapat ketidaktepatan dalam pemahaman Terbanding menggunakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara ("PKP2B") sebagai referensi dalam melakukan koreksi;

 

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas;

 

Bahwa berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang mengakibatkan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan beserta alasan dan penjelasan Pemohon Banding atas pokok sengketa tersebut:

 

 

 

Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-085/WPJ.19/KP.0100/2008 tanggal 4 Juni 2008, dijelaskan bahwa koreksi atas Peredaran Usaha didasarkan atas analisis kewajaran harga jual kepada PTBR lebih rendah dibandingkan dengan harga jual kepada TPC. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2000, maka ketidakwajaran harga jual kepada perusahaan affiliasi tersebut disesuaikan dengan harga jual kepada perusahaan TPC. Nilai penyesuaian didasarkan pada harga per Metrik Ton ("MT") dan base kalori harga jual kepada PTBR dengan harga jual kepada TPC;

 

Bahwa selanjutnya dalam proses keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksinya di mana berdasarkan surat pemberitahuan untuk hadir yang diterbitkan oleh Direktorat Keberatan dan Banding Nomor S-6622/PJ.071/2009 tanggal 31 Juli 2009, dijelaskan beberapa alasan untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Banding sebagai berikut:

 

bahwa Pemohon Banding memiliki hubungan istimewa dengan PTBR melalui kepemilikan tidak langsung;

 

Bahwa pada Tahun 2006 penjualan lokal Pemohon Banding adalah 81% dari seluruh total penjualan dan dilakukan kepada PTBR;

 

Bahwa berdasarkan "coal sales and purchase contract" antara Pemohon

 

Banding dengan PTBR diketahui bahwa harga penjualan dengan Calorific Value ("CV") 7.200 Kcal/Kg selama Tahun 2006 adalah sebesar USD35/MT FOB Loading Port;

 

Bahwa berdasarkan kontrak penjualan kepada TPC untuk Tahun 2006 diketahui harga jual dengan CV 6.150 Kcal adalah sebesar USD45.67/MT FOB Loading Port;

 

Bahwa kontrak penjualan di atas dibuat pada Tahun 2006, sehingga Terbanding berpendapat bahwa seharusnya tidak terjadi perbedaan harga yang signifikan. Penjualan dengan harga jual yang lebih rendah dapat menyebabkan pembayaran royalti kepada Pemerintah menjadi lebih rendah;

 

Bahwa maka disimpulkan Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan dengan harga yang tidak wajar (lebih rendah) kepada PTBR;

 

Bahwa Terbanding telah melakukan penyesuaian-penyesuaian antara lain calorific value, biaya FOB dan biaya tambahan lain seperti cargo handling fee, freight fuel dan pajak ekspor;

 

Bahwa berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi yang dilakukan pada proses Pemeriksaan; 

 

 

Bahwa dalam pemeriksaan pajak, Terbanding telah melakukan penelitian atas kewajaran harga jual batubara Pemohon Banding kepada PTBR. Dari hasil penelitian, Terbanding berpendapat bahwa harga penjualan batubara Pemohon Banding tidak didasarkan pada harga yang wajar (arm's length price) sehingga Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi peredaran usaha atas transaksi penjualan batubara kami kepada PTBR dengan menggunakan dasar harga jual ekspor kepada TPC. Untuk itu, Terbanding melakukan penyesuaian kalori dari 7.200 ke 6.150 dan harga dasar dari USD35 ke USD45.67 berdasarkan rumusan sebagai berikut:

 

Harga Wajar = (CV/6.150) x USD45.67

 

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Terbanding di atas dengan membandingkan (menyamakan) harga jual domestik Pemohon Banding ke PTBR dengan harga jual ekspor Pemohon Banding ke TPC. Terdapat banyak faktor perbedaan kondisi yang mengakibatkan harga jual tersebut tidak dapat disamakan;

 

Bahwa dasar dan alasan Pemohon Banding bahwa penyerahan batubara kepada PTBR telah menggunakan harga yang wajar sehingga tidak terdapat masalah transfer pricing yang menyebabkan kerugian negara adalah sebagai berikut: 

 

 

Bahwa secara umum, ketentuan penetapan harga jual batubara yang Pemohon Banding gunakan dalam kontrak-kontrak penjualan batubara (termasuk dengan PTBR) adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding telah menandatangani kontrak penjualan batubara dengan PTBR Nomor C01A/GBP-BR/XII/05 pada tanggal 30 Desember 2005 untuk periode kontrak dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;

 

Bahwa di dalam kontrak penjualan batubara dengan PTBR, harga dasar batubara yang ditetapkan untuk Tahun 2006 adalah USD35.00 per MT FOB (barge) Loading Port Jetty GBP untuk kuantitas 4.000.000 MT, basis Gross Caloric Value (GAR) 7.200 kcal/kg, Total Moisture (GAR) 25.0% maximum, Ash (GAD) 20.0% maximum, dan Total Sulphur (GAD) 3.0% maximum;

 

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon Banding diketahui bahwa harga jual batubara dari beberapa produsen batubara lokal lainnya dalam periode yang sama dengan berdasarkan kalori yang telah disesuaikan adalah berkisar antara USD25-USD33.7;

 

Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding harga penjualan batubara kepada PTBR sudah mengacu pada harga pasar yang wajar karena Pemohon Banding menggunakan acuan harga jual yang independent;

 

 

Bahwa Pemohon Banding telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengusaha Penambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Republik Indonesia ("RI") pada tanggal 13 Oktober 1999. Untuk pelaksanaan PKP2B tersebut, Pemohon Banding antara lain mempunyai kewajiban untuk menyusun RKAB Operasi dan menyampaikannya kepada Pemerintah RI untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya Tahun Takwim atau waktu-waktu lain berdasarkan persetujuan Pemerintah RI. Selain itu, Pemohon Banding wajib membayar royalti dari batubara (Dana Hasil Produksi Batubara atau DHPB) kepada Pemerintah RI setiap triwulan;

 

Bahwa untuk meneliti kebenaran pembayaran royalti Pemohon Banding kepada Pemerintah RI Tahun 2006, Tim Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") telah melakukan Pemeriksaan dan perhitungan ulang terhadap penghasilan usaha (revenue) termasuk biaya-biaya penjualan sebagai pengurang penghasilan. Untuk Tahun 2006, Tim BPK telah mengeluarkan hasil temuannya di mana tidak ada pokok royalti yang kurang disetor oleh Pemohon Banding atas penjualan kepada PTBR, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan audit yang telah dilakukan atas harga jual batubara perusahaan kami adalah harga penjualan yang wajar;

 

Bahwa kewajiban-kewajiban Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk persetujuan RKAB oleh Pemerintah RI dan Pemeriksaan royalti rutin oleh Tim BPK atau tim Optimalisasi Penerimaan Negara ("OPN") yang merupakan tim gabungan lainnya mengindikasikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menentukan harga atas suatu transaksi berdasarkan kehendaknya sendiri karena Pemerintah RI sangat memiliki kepentingan di dalam Operasi Batubara yang dijalankan oleh Pemohon Banding. PKP2B secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah RI adalah pemegang manajemen Operasi Batubara sedangkan Pemohon Banding selaku kontraktor Pemerintah RI berwenang atas pengelolaan Operasi Batubara sehari-hari dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Pemerintah RI;

 

Bahwa dengan adanya hasil Pemeriksaan royalti oleh Tim BPK atau OPN sangatlah jelas menunjukkan bahwa audit bukan sekedar pengujian apakah seluruh royalty telah dibayarkan sesuai dengan ketentuannya tetapi termasuk pula harga jual batubara Pemohon Banding kepada PTBR sudah wajar dan tidak ada indikasi masalah transfer pricing; 

 

Faktor-faktor perbedaan harga jual untuk transaksi dengan TPC

 

Bahwa transaksi penjualan batubara Pemohon Banding kepada TPC adalah atas penjualan ekspor berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2004 untuk periode pengiriman (delivery period) Tahun Kalendar 2005 sampai dengan 2010 dengan beberapa kali penambahan (addendum) yang berkaitan dengan kesepakatan harga dasar, di mana penambahan (addendum) terakhirnya tertanggal 3 Juli 2009. TPC tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding dan berdasarkan kontrak, harga batubara ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atas dasar negosiasi;

 

Bahwa untuk transaksi penjualan di Tahun 2006, Pemohon Banding mengacu pada dokumen addendum pertama tanggal 14 Oktober 2004. Harga dasar untuk penjualan batubara pada periode tersebut disepakati adalah USD45.67 per MT FOBT Loading Port (BCT) untuk kuantitas 600.000 MT pada pengiriman tahun pertama (Apr 2005 - Feb 2006) dan 400.000 MT pada pengiriman tahun kedua (Feb 2006-Okt 2006), dengan basis GAR 6.150 Kcal/kg, Ash (ADB) 10.0%, TM 13.0% dan Sulphur (ADB) 1.0%;

 

Bahwa transaksi penjualan batubara ke TPC yang Pemohon Banding lakukan selama periode Tahun 2006 telah mengikuti ketentuan harga dasar yang disepakati berdasarkan kontrak beserta addendum-nya, termasuk perhitungan faktor penyesuaian harga (price adjustment);

 

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penjualan Pemohon Banding untuk Tahun 2006, harga rata-rata penjualan batubara Pemohon Banding kepada PTBR dan TPC adalah sebagai berikut:

 

Volume penjualan

Bahwa pada umumnya penjualan untuk volume yang besar bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dari pada penjualan untuk volume yang lebih kecil.

 

Biaya agen pemasaran;

Bahwa pemasaran batubara kepada pembeli di luar negeri membutuhkan biaya-biaya pemasaran dan komisi agen penjualan;

 

Alasan dan pertimbangan lainnya

 

Bahwa Terbanding dalam pemeriksaannya telah mengutip ketentuan Pasal 13 Ayat (2) PKP2B sebagai salah satu dasar ketentuan atas koreksinya. Terbanding telah mengambil referensi yang tidak tepat karena ketentuan tersebut jelas mengatur untuk penjualan ke luar negeri kepada perusahaan afiliasi yang perlu mendapat persetujuan dari Pemerintah RI. Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah dengan perusahaan afiliasi yang berdomisili di Indonesia;

 

Bahwa Penelitian terhadap masalah transfer pricing lebih relevan dilakukan terhadap suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa namun wilayah negaranya berbeda sehingga dimungkinkan adanya penghematan pajak (tax saving) yang timbul dari transaksi tersebut;

 

Bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang berdomisili di Indonesia, di mana perlakuan atas perhitungan Pajak Penghasilan Badan PTGBP dan PTBR adalah sama. Apabila Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha di PTGBP maka seyogyanya Terbanding juga melakukan koreksi harga pokok pembelian batubara di PTBR sejumlah yang sama. Namun, hal ini tidak dilakukan Terbanding, di mana Terbanding hanya melakukan koreksi di Pemohon Banding sehingga bagi Pemohon Banding koreksi ini tidaklah adil;

 

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan antara PTGBP dan PTBR akan menimbulkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding. Secara logika, pengaturan harga yang menimbulkan masalah transfer pricing mungkin terjadi apabila perusahaan dalam kondisi laba. Berdasarkan laporan keuangan PTGBP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006, PTGBP masih memiliki kompensasi kerugian fiskal sebesar Rp95.785.878.710,00 , disamping itu tidak ada tarif pajak yang berbeda dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, baik untuk PTGBP maupun untuk PTBR;

 

Bahwa untuk mendukung kewajaran harga penjualan batubara kepada PTBR, Pemohon Banding telah menunjuk pihak independen untuk melakukan analisa harga yang lebih rinci (dokumen Transfer Pricing). Pemohon Banding akan menyampaikan dokumen Transfer Pricing ini pada saat persidangan;

 

 

Bahwa merujuk pada seluruh uraian penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-700/PJ.07/2009 yang menolak Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00007/206/06/091/08 PPh Badan Tahun Pajak 2006 sehingga perhitungan pajak dalam Surat Keputusan Keberatan/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar seharusnya menunjukkan adanya lebih bayar Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp408.784.060,00. Dengan demikian, karena Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak terutang, maka jumlah PPh Badan yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp49.563.337.490,00 (termasuk Lebih Bayar sebesar Rp408.784.060,00) dan kompensasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sebesar Rp95.785.878.710,00 dengan perincian sebagai berikut:

 

 

Bahwa demikianlah uraian banding ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan berharap bahwa uraian yang disampaikan PJK/2014 berdasarkan kenyataan yang ada ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

 

Bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi panggilan atau permintaan tambahan data/dokumen lainnya yang mungkin masih diperlukan dalam rangka memutus banding Pemohon Banding, atas perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, Pemohon Banding mengucapkan banyak terima kasih;

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 43022/PP/M.XII/15/2013, tanggal 30 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-700/PJ.07/2009 tanggal 03 September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006 Nomor: 00007/206/06/091/08 tanggal 26 Juni 2008, atas nama: PT. Gunung Bayan Pratamacoal, NPWP 01.467.051.7-091.000, alamat: Jl. Gd. Graha Irama Lt. 12 Jl. Rasuna Said Blok XI Kav. 1-2 Jakarta Selatan, sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2006 sebagai berikut:

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 43022/PP/M.XII/15/2013, tanggal 30 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-829/PJ./2013 tanggal 6 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 17 Mei 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei Mei 2013;

 

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Agustus 2013;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

Bahwa berdasarkan surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: 156/GBPC-KPP-WP1/V/2008 tanggal 22 Mei 2008, diketahui bahwa perbedaan harga jual kepada Taiwan Power yang lebih besar daripada kepada PT Bayan Resources Tbk. adalah karena ada biaya-biaya tambahan, yaitu:

 

Bahwa pedoman umum Beban Pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 KUH Perdata: 
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan:
“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”; 

Inti dari pokok pasal-pasal diatas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu. Atau secara teknis yustisial dapat dinyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

Dalam sengketa a quo, sebagaimana sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan pada angka 6 di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyatakan bahwa faktor perbedaan volume atau kuantitas mempengaruhi harga, kemudian Majelis Hakim telah meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan pernyataannya tersebut, namun sampai persidangan berakhir Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan pernyataannya, sehingga dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi tidak terbukti;

Dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendalilkan bahwa faktor perbedaan volume atau kuantitas mempengaruhi harga, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapat beban pembuktian untuk dapat menunjukkan bukti yang relevan terkait hal tersebut;

Bahwa dalam hukum, apabila suatu pihak tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atau kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal tersebut;

Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menjelaskan dan mengungkapkan dengan fakta pembuktian mengenai dasar dilakukannya koreksi atas penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi) sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi) sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dengan pembanding independen yaitu penjualan kepada Taiwan Power Company, dengan alasan bahwa Taiwan Power Company sebagai pembanding independen karena harga jual kepada Taiwan Power Company lebih mendekati harga rata-rata batubara Tahun 2006 dibandingkan harga jual kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd.;

Perbandingan harga jual batubara:

Kepada Taiwan Power Company (6.150 Kkal/Kg) = 45,67/MT
Kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd (6.455 Kkal/Kg) = 24/MT

Harga rata-rata batubara:

Versi Barlow Jongker indexs (6.000 Kkal/Kg) = 49,18/MT
Versi Indonesian Coal Indeks (6.500 Kkal/Kg) = 47,29/MT

bahwa dengan demikian, angka perbandingan harga jual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bayan Resources Tbk. dan Taiwan Power Company adalah sebagai berikut:

 

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga penjualan yang wajar kepada PT Bayan Resources, Tbk. adalah sebagai berikut

 

Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, pada proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki Transfer Pricing Documentation. Pada saat persidangan berlangsung, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru menyampaikan dokumen berupa Transfer Pricing Study yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah analisa kewajaran harga oleh pihak independen;

Bahwa dengan dipertimbangkannya dokumen yang tidak ada pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, namun dimunculkan pada proses persidangan, Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan yuridis formal dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP 2007), yang menyatakan:

Pasal 26A ayat (4)
“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-undang KUP, karena apabila Majelis mempertimbangkan data-data yang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan data-data tersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masa depan dimana Wajib Pajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saat pemeriksaan tetapi pada saat persidangan banding;

Bahwa sesuai fotokopi laporan lengkap Transfer Pricing Documentation yang dikeluarkan oleh pihak independen yang disampaikan pada saat sidang, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan analisa kewajaran harga berdasarkan harga rata-rata indeks dalam beberapa bulan sebelum ditandatanganinya kontrak penjualan besarta faktor-faktor penyesuaian terhadap spesifikasi batubara dan biaya-biaya. Analisa tersebut telah secara khusus diuji oleh pihak independen yang melakukan studi Transfer Pricing berdasarkan OECD Guidelines dan membuat analisa pembandingan harga dengan memperhitungkan harga indeks menurut pasar dan faktor-faktor pembeda harga. Sebagaimana tertuang di dalam Laporan Transfer Pricing yang telah dikeluarkan oleh pihak independen tersebut, harga jual ke BR ditetapkan telah wajar.

Analisa kewajaran harga tersebut sebagaimana ditunjukkan di dalam tabel sebagai berikut: