DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani By Pass, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.

IWAN HERMAWAN, S.H., LLM, Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

2.

BENNY WISMO, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum III pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

3.

TATAK SURYAPUTRA, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

4.

AL IFTIHAR R. S., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5.

RIKSI AMAREIZA S., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

6.

JEFFREY LAWRENCE, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

7.

RIA NOVIKA SARI, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

8.

ARTIRA PUTRINA, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

9.

BONITA CININTYA P, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

10.

MARTIN SETIAWAN T, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

11.

ROMINA PURNAMA M, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jalan Jenderal A. Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-224/BC/2016, tanggal 21 Juni 2016;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, beralamat di Wisma Indocement Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan;

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-68881/PP/M.VIIA/19/2016, tanggal 01 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 004/PD/ITP/2015 tanggal 14 Januari 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.06/2014 tanggal 24 November 2014 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 27 November 2014;

A.

Latar Belakang:

 

1.

Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang diberikan fasilitas penjaluran Jalur Mitra Utama (MITA) Non-Prioritas oleh Terbanding. Terbanding melakukan audit di bidang Kepabeanan terhadap Pemohon Banding dengan hasil sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-267/BC.62/IV/2014 tanggal 17 November 2014. Berdasarkan LHA-267, Terbanding menerbitkan SPKTNP-481 sebagaimana direvisi dengan Surat Nomor S-2384/BC.6/2014 tentang Revisi LHA dan SPKTNP a.n. Pemohon Banding yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlah Rp7.466.670.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa berdasarkan LHA-267 Kegiatan Audit tentang Perhitungan Kekurangan Pembayaran BM dan PDRI atas pembebanan tarif yang disetujui, Terbanding menetapkan kembali pembebanan tarif atas 12 PIB di SPKTNP-481 yang terdiri dari:

 

 

a.

1 PIB yang tanggal PIB yang sudah melebihi jangka waktu 2 tahun;

 

 

b.

12 PIB melampirkan dokumen Certificate of Origin Form D yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena tidak memenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Operational Certification Procedure (OCP) masing-masing rumusan perjanjian bilateral antar Negara yaitu tidak memberi tanda (√) “Contreng” pada kolom Third Party Invoicing pada Certificate of Origin;

 

 

c.

5 PIB melampirkan dokumen Certificate of Origin Form E yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena tidak memenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Operational Certification Procedure (OCP) masing-masing rumusan perjanjian bilateral antar Negara yaitu tidak memberi tanda (√) “Contreng” pada kolom Third Party Invoicing pada Certificate of Origin;

 

 

d.

1 PIB tidak sesuai pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarifnya berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Alasan Pengajuan Banding:

 

1.

Bahwa SPKTNP-481 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlah Rp7.466.670.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak dapat Pemohon Banding setujui;

 

2.

Bahwa berdasarkan Kertas Kerja Audit yang menjadi bagian dari LHA-267 untuk kegiatan audit tentang Perhitungan Kekurangan Pembayaran BM dan PDRI atas pembebanan tarif berikut Pemohon Banding sampaikan rincian PIB yang menjadi obyek sengketa:

 

 

a.

Daftar PIB yang melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Berikut adalah PIB yang sudah melebihi jangka waktu 2 tahun:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Nomor 17 Tahun 2006) Pasal 17 yang menyatakan: “Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.” Oleh karena itu, ketiga PIB tersebut dalam dalam tabel diatas tidak dapat dilakukan penetapan kembali;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Bahwa daftar PIB yang melampirkan dokumen Certificate of Origin Form D yang tidak dapat dipergunakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan:

 

 

 

i.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

 

 

 

ii.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

 

 

 

iii.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen PIB dalam Rangka Skema Free Trade Agreement;

 

 

 

iv.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);

 

 

 

v.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);

 

 

 

vi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding tidak setuju dengan pengguguran Form D sebagaimana disebutkan dalam LHA-267 adalah sebagai berikut:

 

 

 

1)

Nomor referensi SKA Form D dan kode fasilitas dalam rangka ATIGA sudah Pemohon Banding cantumkan dengan benar pada PIB;

 

 

 

2)

Lembar asli Form D telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding pada pelabuhan pemasukan;

 

 

 

3)

Lembar asli Form D yang Pemohon Banding sampaikan sebagaimana dimaksud di atas adalah Form D yang valid dan sah yang diterbitkan oleh instansi penerbit (issuing authority) yang berwenang menerbitkan Form D dari negara asal;

 

 

 

4)

Terbanding (receiving authority) telah menerima Form D yang Pemohon Banding ajukan dan tidak menggugurkan Form D tersebut;

 

 

 

 

Sesuai dengan Rule 13 “Presentation of the Certificate of Origin” pada OCP ATIGA disebutkan bahwa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepanjang Rule 13 angka 2 tersebut di atas tidak dilakukan oleh receiving authority maka Tarif Preferensi berdasarkan skema ATIGA dapat diberikan karena pihak receiving authority tidak menggugurkan ataupun menolak lembar asli Form D yang Pemohon Banding serahkan;

 

 

 

5)

Tidak dilakukan retroactive check atas Form D yang diragukan oleh Terbanding. Berdasarkan Rule 18 OCP ATIGA sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Alasan yang menjadi dasar pengguguran Form D oleh Terbanding sebagaimana disebutkan pada LHA-267 adalah karena tidak memenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Operational Certification Procedure (OCP) masing-masing rumusan perjanjian bilateral antar Negara yaitu tidak memberi tanda contreng pada kolom third party invoicing pada certificate of origin;
Berdasarkan penelitian Pemohon Banding dengan merujuk pada OCP ATIGA dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa OCP ATIGA tidak mengatur adanya klausul Third Party Invoicing baik secara definisi maupun klausul yang mengatur perlakuan Third Party Invoicing tersebut sehingga secara hukum, pengguguran Form D oleh Terbanding menjadi batal dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menagih kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor;

 

 

 

 

 

 

 

7)

Lebih lanjut berdasarkan penelitian Pemohon Banding terhadap format standar Form D dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa tidak terdapat kolom Third Party Invoicing dalam Form D sehingga kewajiban memberi tanda contreng pada kolom Third Party. Invoicing sebagaimana dimaksud Terbanding pada LHA-267 tidak dapat dilakukan;

 

 

 

8)

Bahwa dalam SE 05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 pada bagian contoh kasus, secara jelas disebutkan bahwa: “impor barang yang menggunakan skema Third Country Invoicing tetap diberikan tarif preferensi sesuai masing-masing FTA, sepanjang dapat ditemukan bukti-bukti saling keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi”;

Bahwa meskipun Form D ATIGA yang Pemohon Banding sampaikan tidak terdapat tanda contreng (√) pada kolom 13 mengenai Third Country Invoicing dan tidak ada nama serta  alamat perusahaan penerbit invoice pada kolom (box) 7, tetapi nomor dan tanggal invoice disebutkan pada kolom (box) 10 dan Pemohon Banding dapat membuktikan keterkaitan antara eksportir yang tercantum dalam kolom (box) 1 Form D dengan nama pemasok yang menerbitkan invoice;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila nomor dan tanggal invoice. disebutkan pada kolom (box) 10, maka hal tersebut tidak menggugurkan Form D dan atas importasi yang menggunakan Form D tersebut dapat diberikan tarif preferensi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Bahwa daftar PIB yang melampirkan dokumen Certificate of Origin Form E yang tidak dapat dipergunakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan:

 

 

 

i.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

 

 

 

ii.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Second Protocol to Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);

 

 

 

iii.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen PIB dalam Rangka Skema Free Trade Agreement;

 

 

 

iv.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/Pmk.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA);

 

 

 

v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding tidak setuju dengan pengguguran Form D sebagaimana disebutkan dalam LHA-267 adalah sebagai berikut:

 

 

 

1)

Nomor referensi SKA Form E dan kode fasilitas dalam rangka ATIGA sudah Pemohon Banding cantumkan dengan benar pada PIB;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Lembar asli Form E telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding pada pelabuhan pemasukan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Lembar asli Form E yang Pemohon Banding sampaikan sebagaimana dimaksud di atas adalah Form E yang valid dan sah yang diterbitkan oleh instansi penerbit (issuing authority) yang berwenang menerbitkan Form D dari negara asal;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Terbanding (receiving authority) telah menerima Form E yang Pemohon Banding ajukan dan tidak menggugurkan Form E tersebut;

Sesuai dengan Rule 8 huruf (e) pada revised OCP ACFTA disebutkan bahwa:
In cases when a Certificate of Origin (Form E) is rejected by the Customs Authority of the importing Party, the subject Certificate of Origin (Form E) shall be marked accordingly in Box 4";
Sepanjang Rule 8 huruf e tersebut diatas tidak dilakukan oleh receiving authority maka Tarif Preferensi berdasarkan skema ACFTA dapat diberikan karena pihak receiving authority tidak menggugurkan ataupun menolak lembar asli yang Pemohon Banding serahkan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Tidak dilakukan retroactive check atas Form D yang diragukan oleh Terbanding. Berdasarkan Rule 18 huruf (a) pada revised OCP ACFTA sebagai berikut:

Retroactive checks sebagaimana disebutkan di atas dilakukan terbatas pada keraguan receiving authority atas keaslian dari Form E atau keakuratan dari origin criteria yang tercantum dalam Form E. Dari frase: “when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof―maka semua informasi yang terdapat dalam Form E dapat dimintakan Retroactive Checks kepada issuing authority;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Alasan yang menjadi dasar pengguguran Form E oleh DJBC sebagaimana disebutkan pada LHA-267 adalah karena tidak memenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Operational Certification Procedure (OCP) masing-masing rumusan perjanjian bilateral antar Negara yaitu tidak memberi tanda contreng pada kolom third party invoicing pada certificate of origin;

Berdasarkan Appendix 1, Annex 5, Rule of Origin for The Asean — China Free Trade Area, Rule 1 Definition: For the Purpose of This Annex, menyatakan: "a Party" means the individual parties the agreement i.e. Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao DPR'), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of Philipines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China ("China")."

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010, pada Angka 1 huruf j menyebutkan:
"Third Country Invoicing adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggota FTA atau negara bukan anggota FTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA";

Berdasarkan Rule 23 pada revised OCP ACFTA disebutkan bahwa: "The Customs Authority of the importing Party shall accept a Certificate of Origin (Form E) in cases where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by an ACFTA exporter for the account of the said company, provided that the product meets the requirements of the Rules of Origin for the ACFTA. The third party invoice number should be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), the exporter and consignee must be located in the Parties and the copy of the third party invoice shall be attached to the Certificate of Origin (Form E) when presenting to the Customs Authority of the importing Party";

Bahwa dalam SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 pada bagian contoh kasus, secara jelas disebutkan bahwa: "impor barang yang menggunakan skema Third Country Invoicing tetap diberikan tarif preferensi sesuai masing-masing FTA, sepanjang dapat ditemukan bukti-bukti saling keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi";

Bahwa meskipun Form E yang kami sampaikan tidak terdapat tanda contreng ('I) pada kolom 13 mengenai Third Party Invoicing dan tidak ada nama serta alamat perusahaan penerbit invoice pada kolom (box) 7, tetapi nomor dan tanggal invoice disebutkan pada kolom (box) 10 dan kami dapat membuktikan keterkaitan antara eksportir yang tercantum dalam kolom (box) 1 Form E dengan nama pemasok yang menerbitkan invoice;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila nomor dan tanggal invoice disebutkan pada kolom (box) 10, maka hal tersebut tidak menggugurkan Form E dan atas importasi yang menggunakan Form E tersebut dapat diberikan tarif preferensi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Kesalahan Klasifikasi Barang (HS Code);

 

 

 

Daftar PIB yang ditetapkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun terkait penetapan DJBC mengenai klasifikasi dan pembebanan bea masuk berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia dapat kami setujui dan dilaksanakan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Kesimpulan:

 

Dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding untuk membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.06/2014, tanggal 24 November 2014, sehingga hasil penetapan Bea dan Cukai sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar lebih dapat memberikan penjelasan/keterangan yang rinci dan bukti-bukti pendukung lainnya, sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan Pemohon Banding untuk hadir pada sidang-sidang Pengadilan Pajak yang akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan banding Pemohon Banding ini. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan banding ini berpendapat lain, ITP selaku Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (ex aequo et bono);

Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-68881/PP/M.VIIA/19/2016, tanggal 1 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Membatalkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, atas nama: PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk., NPWP: 01.062.119.1.092-000, Alamat: Wisma Indocement Lt. 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-68881/PP/M.VIIA/19/2016, tanggal 1 Maret 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-224/BC./2016, tanggal 21 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.

Objek Peninjauan Kembali;

 

Bahwa yang menjadi objek Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Objek Sengketa;

 

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa (Pajak) dalam perkara a quo adalah Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 (selanjutnya disebut SPKTNP-481) yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit yang berisi tagihan Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 sebesar Rp7.466.670.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pokok Permasalahan;

 

1.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-267/BC.62/IU/2014 tanggal 17 November 2014, kedapatan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang tidak memenuhi ketentuan preferensi tarif bea masuk dengan skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), sehingga atas importasi barang yang diberitahukan di dalam PIB-PIB tersebut dikenakan tarif Bea Masuk umum (tanpa preferensi tarif/tarif yang berbeda) dan auditee (dhi. Termohon PK) wajib membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang kurang dibayar;

 

2.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit, diketemukan hal-hal yang menguatkan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon PK, antara lain:

 

 

a.

Kedapatan dokumen pemberitahuan pabean yang menggunakan skema ATIGA tidak memenuhi ketentuan Operational Certification Procedure For The Rules Of Origin under Chapter 3, pada Rule 23 yang mengatur tentang―Third Country Invoicing" yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Bahwa berdasarkan Overleaf Note Number 10 Annex 7, Operational Certification Procedure For The Rules Of Origin menyatakan sebagai berikut: ―THIRD COUNTRY INVOICING: ln cases where invoices are issued by a third country, "the Third Country Invoicing" box should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7";

 

3.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa kewajiban memberi tanda ticked (√) pada kolom “Third Country Invoicing" harus dilakukan dan informasi nama perusahaan yang mengeluarkan invoice harus dinyatakan dalam kolom 7, agar Surat Keterangan Asal (SKA) berupa Form D dapat diterima sebagai dasar pemberian tarif preferensi;

 

4.

Berdasarkan hasil pemeriksaan audit diketahui bahwa pada SKA Form D atas item barang yang diberitahukan dengan preferensial tarif tidak dilakukan kewajiban memberi tanda ticked (√) pada kolom Third Country Invoicing dan tidak ada informasi nama perusahaan yang mengeluarkan invoice yang harus dinyatakan dalam kolom 7 SKA Form D terkait, sehingga SKA Form D tidak dapat diterima sebagai dasar pemberian tarif preferensi;

 

5.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit tersebut, atas kesalahan dengan tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi, diterbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 yang mewajibkan Termohon PK untuk membayar kekurangan Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp7.466.670.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Bukti baru yang belum disampaikan dalam Persidangan Pengadilan Pajak (Novum);

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum) berupa 4 (empat) Surat Bukti Tertulis yakni:

 

1.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;

 

2.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor CI.26-30/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh);

 

3.

Surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-18/SJ.2/2016 tanggal 15 Januari 2016 Hal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas;

 

4.

Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-131/SJ.5/2016 tanggal 1 Maret 2016 Hal Penjelasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Pasca Berlakunya PMK 117/PMK.01/2009;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa atas bukti-bukti baru tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah mengajukan dalam persidangan di Pengadilan Pajak dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo tidak pernah membahas dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjelaskan terkait dengan penandatanganan dan penerbitan SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 di muka persidangan sehingga tidak ada kesempatan bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk menjelaskan kebenaran maupun membuktikan keabsahan penandatanganan dan penerbitan SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 tersebut;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Analisis Hukum;

 

1.

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memohon hal-hal yang telah diuraikan di dalam Surat Uraian Banding dan hal-hal yang telah disampaikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam persidangan Pengadilan Pajak mohon untuk dapat dianggap telah diuraikan kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini;

 

2.

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dalam PUT.68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana dinyatakan dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan untuk selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara lebih terperinci beserta penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini:

 

 

a.

KEBERATAN PERTAMA;

 

 

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah melampaui kewenangannya dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melampaui kewenangannya yaitu secara nyata dan sengaja masuk ke dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Bahwa hal tersebut dibuktikan melalui PERTIMBANGAN HUKUM putusan pada halaman 14 s/d 18 yang menyatakan:
Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 diterbitkan oleh Direktorat Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ditandatangani a.n. Direktur Jenderal oleh Plt. Direktur Audit, Sdr. Nirwala Dwi Heryanto;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 angka 4 menyatakan:
“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 menyatakan:
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyatakan:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 a quo merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 5 menyatakan:
“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 15 ayat (1) menyatakan: “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa Penjelasan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Ayat (1):
Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Ayat (2):
Yang dimaksud dengan "dapat dibatalkan" adalah pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan, pada diktum Memutuskan: Menetapkan: tercantum “Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan", dan Pasal 1 angka 2 menyatakan:
“Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt, adalah Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural”. Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Bahwa menurut Terbanding, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Audit memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat definitif dalam melaksanakan Undang-Undang Kepabeanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada diktum Memutuskan: Menetapkan: tercantum “Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan", dan Pasal 1 angka 2 menyatakan: “Pejabat Pengganti adalah Pegawai/pejabat yang dengan Surat Perintah ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, guna menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara";

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kewenangan Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014  tanggal 09 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan, menyatakan:

Pasal 26:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 27:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Diundangkan di Jakarta;
Pada tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tanggal 09 Juni 2014 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang berbeda, dan kedua Peraturan Menteri Keuangan a quo diberlakukan sampai dinyatakan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang diundangkan tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 mengatur secara khusus (lex specialis) kewenangan Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan demikian dalam menguji kewenangan Plt. Direktur Audit untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, Majelis mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan, menyatakan:

“Pasal 10:
Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Plt. Direktur Audit tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding nihil;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Bahwa nyata-nyata dalam PERTIMBANGAN HUKUM tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah berkesimpulan bahwa SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Bahwa hal tersebut justru membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak di tingkat banding telah memaksakan dirinya dengan cara melampaui kewenangannya untuk memeriksa kewenangan seorang Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Surat Keputusan (in casu SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa kewenangan seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (in casu SPKTNP-481/BC.6/2014) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”) sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Pasal 17:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Pasal 18 ayat (1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Pasal 19 ayat (1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Pasal 1 angka 18:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Pajak;

 

 

 

 

(6)

Bahwa dengan demikian justru Pengadilan Pajak telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa substansi permasalahan tersebut sehingga telah mengakibatkan Putusan menjadi cacat hukum, oleh karenanya sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUT-68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

KEBERATAN KEDUA;

 

 

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum mengenai Putusan yang Didasarkan Pada Dasar Hukum Yang Keliru dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, di dalam PERTIMBANGAN HUKUM putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat kesimpulannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Plt. Direktur Audit tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

2)

Bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pajak dalam menyatakan SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 tidak sah sehingga batal demi hukum adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012;

 

 

 

3)

Bahwa dapat kami sampaikan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 terdiri dari 17 Pasal dan tidak satupun ketentuan yang mengatur akibat hukum dari penandatangan suatu Surat Keputusan oleh Plt.;

 

 

 

4)

Bahwa demikian juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, dimana Bab V huruf E ternyata hanya mengatur mengenai kewenangan pejabat untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah bukan terkait kewenangan untuk menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara;

 

 

 

5)

Bahwa selain itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 sama sekali tidak mengatur akibat hukum dari penandatangan suatu surat dinas antar/keluar instansi pemerintah apalagi Surat Keputusan yang dilakukan oleh Plt;

 

 

 

6)

Bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur keabsahan/kewenangan pejabat tata usaha negara dalam menandatangani Surat Keputusan adalah Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan;

 

 

 

7)

Bahwa pada faktanya, Majelis Hakim tidak pernah mendasarkan kesimpulan PERTIMBANGAN HUKUM yang menyatakan Keputusan Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 tidak sah sehingga batal demi hukum pada UU Administrasi Pemerintahan, namun hanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012;

 

 

 

8)

Bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan suatu kekeliruan yang sangat substansial dengan menggunakan dasar hukum yang tidak relevan;

 

 

 

9)

Bahwa dengan demikian sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUT.68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

KEBERATAN KETIGA;

 

 

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pajak yang Keliru Dalam Memahami Maksud Peraturan Perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Bahwa dalam PERTIMBANGAN HUKUM, Majelis Hakim mengutip satu Pasal Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:
Bahwa Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Kewenangannya ditetapkan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan;

Pasal 10:
Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga mengutip satu Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pada Lampiran, Bab V huruf E. Kewenangan Penandatanganan, butir 1 dan 2, menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah;

 

 

 

 

2.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Bahwa atas dasar pasal tersebut Majelis Hakim membuat kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Plt. Direktur Audit tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Bahwa tidak jelas bentuk penafsiran apa yang telah digunakan oleh Majelis Hakim hingga dapat membuat suatu kesimpulan bahwa: SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah,...dst..., dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal berbagai macam cara penafsiran hukum. Salah satunya adalah prinsip Contextualism, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian McLeod dalam bukunya yang berjudul “Legal Method” (Macmillan, London: 1996), pada halaman 279, 280, dan 282 sebagai berikut:
The noscitur a sociis principle;
Turning to some legal illustrations of the principles of language generally, but without yet entering the realm of specifically legal principles, the Latin phrase noscitur a sociis–a literal translation of which might be a thing is known by its associates’–embodies the single fundamental principle that the context of a word governs its meaning;

The ejusdem generis principle;
Ejusdem generis may be literally translated as meaning of the same class and the principle may be stated thus: where general words follow particular words. The general words are to be restricted to things of the same class as those which are specified.

The expressio unius eclusio alterius principle;
This principle, which also comes in the form inclusio unius, exclusio alterus, may be translated as the expression (or the inclusion) of one thing implies the exclusion of another;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Bahwa pada intinya, Ian McLeod mengemukakan tiga asas dalam Contextualism yaitu:

 

 

 

 

(1)

Asas noscitur a sociis;;

 

 

 

 

 

Suatu hal diketahui dari associated-nya. Artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya;

 

 

 

 

(2)

Asas ejusdem generis;

 

 

 

 

 

Artinya sesuai genusnya, yaitu suatu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya;

 

 

 

 

(3)

Asas expressio unius eclusio alterius;

 

 

 

 

 

Artinya, apabila suatu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

Bahwa untuk mengetahui konteks atau substansi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009, dapat diuraikan sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Bahwa dalam konsiderans “Memperhatikan” Peraturan Menteri Keuangan, disebutkan:

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Bahwa di dalam batang tubuh, khususnya Angka 2 huruf g, surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, dinyatakan: Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Bahwa redaksi tersebut sama persis dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam membuat putusan dalam perkara a quo;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Bahwa Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan pernah menanyakan maksud dari redaksi tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan melalui surat nomor CI.26-30/V.101-1/06, tanggal 3 Juni 2014, Perihal: Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh), Kepala Badan Kepegawaian Negara menyatakan (pada angka 2):

 

 

 

 

 

a.

PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas maupun Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;

 

 

 

 

 

b.

Bahwa penyebutan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah khusus di bidang kepegawaian;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Bahwa dengan merujuk pada Contextualism sebagaimana yang dikemukakan oleh McLeod, maka makna Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 dapat disampaikan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

a.

Asas noscitur a sociis;
Bahwa keseluruhan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 berisi tentang kewenangan di bidang kepegawaian, seperti pembuatan DP-3, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;

Bahkan mana redaksi “dan sebagainya” adalah khusus di bidang kepegawaian;

Bahwa dengan dengan demikian, berdasarkan associated-nya, Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 berisi norma tentang rangkaian kewenangan Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan khusus dalam ranah kepegawaian;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Asas ejusdem generis;
Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 secara khusus mengatur kewenangan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalam bidang kepegawaian;

Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi norma dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya yaitu di bidang kepegawaian;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Asas expressio unius eclusio alterius;
Bahwa oleh karena keseluruhan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 berisi konsep tentang kewenangan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di bidang kepegawaian, maka berdasarkan asas expressio unius eclusio alterius Pasal 10 tersebut tidak berlaku untuk hal lain;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Bahwa dengan demikian, makna penetapan surat keputusan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah penetapan surat keputusan di bidang Kepegawaian;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan sehingga berakibat pada putusan yang keliru;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

Bahwa demikian juga Majelis Hakim nyata-nyata telah keliru dalam memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)

Bahwa konteks atau substansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dapat diuraikan sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tersebut nyata-nyata mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, bukan kewenangan Plt.;

 

 

 

 

(2)

Bahwa hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

a.

Judul Peraturan:

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

 

 

 

 

 

b.

Judul Lampiran:

 

 

 

 

 

 

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

 

 

 

 

 

c.

Judul Bab:

 

 

 

 

 

 

Bab V Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas;

 

 

 

 

(3)

Bahwa berdasarkan struktur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, sangat jelas Peraturan tersebut hanya mengatur persoalan Tata Naskah Dinas;

 

 

 

 

(4)

Bahwa selain itu, apabila dikaji redaksi Bab V yang dikutip oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum putusan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

a.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah;

 

 

 

 

 

b.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maka nyata-nyata yang diatur hanyalah kewenangan pejabat dalam menandatangani surat dinas, bukan surat keputusan tata usaha negara;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)

Bahwa selain itu, apabila dilakukan penafsiran lebih mendalam dengan menggunakan metode Contextualism sebagaimana yang dikemukakan oleh McLeod, dapat disampaikan sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Asas noscitur a sociis;

 

 

 

 

 

Bahwa keseluruhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 berisi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan associated-nya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 berisi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Asas ejusdem generis;

 

 

 

 

 

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 khusus mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi norma dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya yaitu terkait Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Asas expressio unius eclusio alterius;

 

 

 

 

 

Bahwa oleh karena keseluruhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 berisi konsep tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka berdasarkan asas expressio unius eclusio alterius Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, termasuk lampirannya tersebut tidak berlaku untuk hal lain;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Maka dengan demikian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, baik dari aspek associated, genus, dan limitasinya, hanya mengatur mengenai tata naskah dinas atau surat dinas, bukan mengatur mengenai keputusan tata usaha negara;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti Majelis Hakim nyata-nyata telah keliru dalam memahami dan telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, baik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan, maupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)

Bahwa kedua peraturan tersebut tidak tepat untuk dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Plt. Direktur Audit tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

KEBERATAN KEEMPAT;

 

 

 

Bahwa Majelis Hakim Pajak Keliru Dalam Memahami Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Menerbitkan Surat Keputusan, dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan a quo, sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Bahwa Majelis Hakim hanya mengutip sebagian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pada halaman 15 Putusan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman 17 Putusan:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan, menyatakan:

 

Pasal 10:
Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pada Lampiran, Bab V huruf E. Kewenangan Penandatanganan, butir 1 dan 2, menyatakan:

 

 

 

 

1.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah;

 

 

 

 

2.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Plt. Direktur Audit tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pajak juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

UU Administrasi Pemerintahan; 

 

 

 

 

 

Pasal 14:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Pasal 14 ayat (7):
Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah;

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi;

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 angka 2:
Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt, adalah Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan wajib dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Bahwa dengan demikian, makna frase “penetapan surat keputusan” dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 yang menyatakan “Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harus dimaknai sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

Bahwa atas kekeliruan Majelis Hakim Pajak tersebut, perlu kiranya Pemohon Peninjauan Kembali luruskan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

 

 

 

 

a.

Bahwa oleh karena terjadi kekosongan jabatan Direktur Audit maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah mengangkat Sdr. Nirwala Heryanto untuk menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Audit sebagaimana diatur dalam Diktum KEEMPAT angka 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dalam hal terdapat kekosongan jabatan karena berhalangan tetap;

 

 

 

 

b.

Bahwa berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani Surat Keberatan;

 

 

 

 

c.

Bahwa kewenangan tersebut telah dilimpahkan secara mandat kepada Sdr. Nirwala Dwi Heriyanto selaku Pelaksana Tugas Direktur Audit berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-92/BC/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Saudara Nirwala Dwi Heriyanto NIP 196701051991031002 Pelaksana Tugas Direktur Audit Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean Dan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar;

 

 

 

 

d.

Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat membuat dan menandatangani SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014;

 

 

 

 

e.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 adalah sah dan berdasar hukum karena:

 

 

 

 

 

i.

Pelaksana Tugas Direktur Audit memperoleh kewenangan untuk menerbitkan membuat dan menandatangani Keputusan Keberatan tersebut secara sah;

 

 

 

 

 

ii.

Keputusan SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 bukan merupakan Surat Penetapan yang dikecualikan untuk dapat diterbitkan oleh Pejabat Pengganti, karena tidak termasuk dalam Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan jo pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUT.68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

KEBERATAN KELIMA;

 

 

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak logis dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Dalam ilmu hukum dikenal adanya Teori Analitis (Analytical Theory). Penjelasan terkait teori ini dapat ditelusuri dalam buku yang disusun oleh M. Natsir Asnawi dengan judul “Hermeneutika Putusan Hakim” (Yogyakarta: UII Press, 2014), halaman 52 yang menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Bahwa dalam membuat putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUT-68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016, Majelis Hakim nyata-nyata menggunakan Teori Analitis (Analytical Theory);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Bahwa hal tersebut tampak dari susunan PERTIMBANGAN HUKUM putusan sebagai berikut:

 

 

 

 

a.

Premis Mayor

 

 

 

 

 

Bahwa Majelis Hakim memformulasikan norma hukum yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

Pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Pasal 15 angka 1 UU Administrasi Pemerintahan: “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi.

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:
“Ayat (1):
Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Ayat (2):
Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan”;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memformulasikan norma hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagai (selanjutnya disebut “PMK 117”) sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii.

Pasal 10:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa Majelis Hakim juga memformulasikan norma hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut “PM PAN&RB 80”) sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii.

Bab V huruf E, Kewenangan Penandatangan, butir 1 dan 2 menyatakan:

 

 

 

 

 

 

1.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah;

 

 

 

 

 

 

2.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Premis Minor:

 

 

 

 

 

Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 diterbitkan oleh Direktorat Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ditandatangani a.n. Direktur Jenderal oleh Plt. Direktur Audit, Sdr. Nirwala Dwi Heryanto;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Konklusi:

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Plt. Direktur Audit tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Bahwa putusan menjadi tidak logis ketika di dalam Premis Mayor Majelis secara terperinci memformulasikan norma-norma hukum yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, namun di dalam konklusi/kesimpulan Majelis Hakim sama sekali tidak mencamtukan pasal-pasal UU Administrasi Pemerintahan tersebut. Pada faktanya Majelis Hakim hanya mencantumkan norma-norma hukum yang diatur dalam PMK 117 maupun PM PAN&RB 80;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Bahwa menjadi hal yang tidak logis karena justru kesimpulan majelis hakim yang pada intinya menyatakan “SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Plt. Direktur Audit tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum”, bertumpu pada norma-norma pasal yang terkandung dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Bahwa sebaliknya, tidak satupun norma-norma pasal yang terkandung di dalam PMK 117 maupun PM PAN&RB 80 yang mengatur bahwa apabila suatu surat keputusan ditandatangani pejabat yang tidak berwenang maka surat keputusan tersebut tidak sah sehingga batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

Bahwa dengan demikian, hal tersebut telah menjadikan putusan menjadi tidak logis, karena tidak ada kesesuaian antara premis mayor, premis minor, dan konklusi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

KEBERATAN KEENAM;

 

 

 

Bahwa Pemohon Peninjauan menolak dengan tegas Amar Putusan Tidak SINKRON Dengan PERTIMBANGAN HUKUM Putusan dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Bahwa di dalam PERTIMBANGAN HUKUM, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat kesimpulan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heriyanto selaku Plt. Direktur Audit tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Bahwa selanjutnya di dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding nihil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Bahwa telah terjadi inkonsistensi antara PERTIMBANGAN HUKUM yang menyatakan “batal demi hukum” dengan amar putusan yang menyatakan “membatalkan”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Bahwa terkait hal tersebut, dapat dipahami pendapat Prof. Philipus M. Hadjon di dalam bukunya yang berjudul “HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA” (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:2011) pada halaman 355-356 sebagai berikut:
“Dalam pertimbangan putusan dimuat alasan-alasan hakim secara tepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secara yuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan hal-hal yang terjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa. Ikhwal tersebut merupakan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan tugas dan pula tanggung jawabnya kepada masyarakat. Karena itu putusan harus obyektif”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Bahwa PERTIMBANGAN HUKUM merupakan dasar yang sangat esensial dari suatu putusan, oleh karenanya alasan dan argumentasi yang terkandung dalam setiap PERTIMBANGAN HUKUM harus tepat dan logis;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

Bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian antara PERTIBANGAN HUKUM dengan amar putusan maka putusan tersebut menjadi rancu karena putusan tidak didasarkan pada logika hukum yang tepat;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

Bahwa pada faktanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-68881/PP/M.VIIA/19/2016, tanggal 1 Maret 2016 telah mengandung kerancuan tersebut;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

Bahwa di dalam PERTIMBANGAN HUKUM, Majelis Hakim berpendapat Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 dinyatakan batal demi hukum, namun dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)

Bahwa terminologi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang “batal demi hukum” sangat berbeda dengan terminologi “membatalkan” suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)

Bahwa konsep “batal demi hukum” berhubungan erat dengan akibat hukum yaitu Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan konsep “membatalkan” berkaitan erat dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang “dapat dibatalkan” yang mempunyai akibat hukum yaitu dianggap ada sampai ada pembatalannya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)

Bahwa perbedaan kedua konsep tersebut secara jelas dapat dibedakan sebagaimana pendapat Prof. Philipus M. Hadjon di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Administrasi Dan Good Governance” (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010)” pada halaman 30 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016 yang bersumber pada PERTIMBANGAN HUKUM yang nyata-nyata telah mencampuradukkan antara konsep batal demi hukum (van rechtwege nietig) dengan dapat dibatalkan (vernietigbaar) telah mengakibatkan putusan tersebut keliru, tidak logis, rancu, dan cacat hukum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)

Bahwa oleh karena telah terbukti putusan Pengadilan Pajak mengandung suatu kekeliruan yang sangat substansial maka sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.68881/PP/M.VIIA/19/2016 tanggal 1 Maret 2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

KEBERATAN KETUJUH;

 

 

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Telah Memutus Hal-Hal Yang Tidak Diperiksa Di Dalam Persidangan dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan: