DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.

CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.

2.

BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

3.

FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

4.

DEDY DAMHADI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

 

 

 

 

 

 

 

 

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-454/PJ./2014, tanggal 26 Februari 2014;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. RIO TINTO INDONESIA, beralamat di Menara Anugerah Lantai 15, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6 – 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950;

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48651/PP/M.I/25/2013, tanggal 27 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: L.21/III-13/INDO 03-02 tanggal 25 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (UU KUP), mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1631/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 2 Januari 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final Nomor 00005/440/10/091/12 tanggal 11 Mei 2012 Masa Pajak Mei 2010 dengan jumlah PPh yang lebih bayar menurut Keputusan Direktur Jenderal sebesar Rp627.728,00;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Permohonan Banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

 

Bahwa KPP Wajib Pajak Besar Satu telah melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI) sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final Tahun 2010. Sebagai hasil pemeriksaan pajak, KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 11 Mei 2012 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final Nomor: 00005/440/10/091/12 Tanggal 11 Mei 2012 Masa Pajak Mei 2010 (SKPLB) - lampiran 1, dimana ditetapkan Bahwa Pemohon Banding memiliki pajak yang lebih dibayar sebesar Rp627.728,00 dengan rincian sebagai berikut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa atas SKPLB sebesar Rp627.728,00 telah dikembalikan oleh Terbanding seluruhnya melalui transfer dari KPKN dan telah diterima di rekening kami pada Bank of America pada tanggal 29 Mei 2012;

Bahwa atas SKPLB tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP WP Besar Satu dengan surat nomor L.27/VIII-12/INDO 03-02 tanggal 8 Agustus 2012 - (lampiran 2);

Bahwa atas Surat Keberatan tersebut diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1631/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 (lampiran 3) tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Pasal 4 ayat 2 Final Nomor 00005/440/10/091/12 tanggal 11 Mei 2012 Masa Pajak Mei 2010 (Keputusan Keberatan);

Bahwa dalam Keputusan Keberatan tersebut, Terbanding mempertahankan jumlah pajak yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPLB PPh pasal 4 ayat 2 final sebagai berikut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa oleh karenanya, Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1631/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Pasal 4 ayat 2 Final Nomor 00005/440/10/091/12 tanggal 11 Mei 2012 Masa Pajak Mei 2010;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berikut ini Pemohon Banding sampaikan alasan dan penjelasan permohonan Banding:

Koreksi Negatif Atas Penghasilan Kena Pajak/DPP sebesar Rp6.277.284,00

Menurut Terbanding
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33A ayat (4) UU PPh dan dengan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996 PT Rio Tinto Indonesia terikat dengan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Company dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani yaitu UU Nomor 7 tahun 1983 (UU PPh Tahun 1984);

 

Bahwa pendapat Pemohon Banding Bahwa Pemohon Banding tidak menanggung pajak yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga tidak dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 13 butir 5 huruf (a) Kontrak Karya Pemohon Banding berkewajiban memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasilan atas pembayaran royalti, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tidak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia dengan tarif 15 (lima belas) persen yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini;

Bahwa koreksi Pemeriksa dalam melakukan reklasifikasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 13 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Company (FI). Pendapat Pemohon Banding yang menyatakan Bahwa objek PPh Pasal 23 hanya terbatas pada jasa teknik dan jasa manajemen tidak dapat diterima karena dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 disebutkan Bahwa salah satu objek PPh Pasal 23 adalah sewa, royalti dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Bahwa koreksi Pemeriksa dalam melakukan reklasifikasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) sejalan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-37925/PP/M.I/25/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang pada intinya memutuskan Bahwa pembayaran atas jasa renovasi design interior kantor, sewa gedung termasuk service charge merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, maka Tim Peneliti berpendapat Bahwa koreksi Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Menurut Pemohon Banding
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan mereklas objek PPh Pasal 4 (2) Final menjadi objek PPh Pasal 23 atas dasar pemikiran sebagai berikut:

Bahwa mengutip kalimat pengantar dalam KK antara PTFI dan Pemerintah RI yang berlaku bagi RTI yang berbunyi "Persetujuan ini, disepakati dan dibuat di Jakarta, Republik Indonesia, pada tanggal 30 Desember 1991 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "Pemerintah"); dan PT Freeport Indonesia Company (suatu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris nomor 102 tanggal 26 Desember tahun 1991...", dapat disimpulkan Bahwa yang mengikat perjanjian disini adalah Pemerintah RI dengan Badan hukum yang dalam hal ini adalah PTFI. Oleh karenanya, secara legal ketentuan dalam KK seyogianya mengikat para pihak yang membuat kesepakatan, yang dalam hal ini adalah Pemerintah RI dan PTFI;

Bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) Final adalah pajak pihak ketiga. Oleh karenanya pihak ketiga secara hukum tidak terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan kesepakatan dalam KK. RTI adalah pihak yang ikut terikat dalam kesepakatan sesuai KK karena adanya surat Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia nomor 1826/05/M.SJ/1996 tanggal 29 April 1996. Terkait dengan penerapan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, sama sekali tidak ada ketentuan yang dilanggar mengingat pajak yang dikenakan terhadap Pemohon Banding masih tetap mempergunakan ketentuan perpajakan pada saat KK ditandatangani, yakni menggunakan tarif 35% untuk tarif tertinggi Pajak Penghasilan Badan;

Bahwa kewajiban RTI sebagai pihak yang membuat kesepakatan terkait PPh Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pengantar pasal 13 KK yang berbunyi "Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berpendapat Bahwa semangat (spirit) dari Pasal 13 KK yang berkaitan dengan kewajiban pajak pihak ketiga adalah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan atas pembayaran yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang pada saat ini objeknya berkembang tidak hanya berkaitan dengan penghasilan dari bunga tabungan atau deposito, tetapi juga dari penyewaan ruangan, service charge dan jasa konstruksi;

Bahwa mengingat PPh Pasal 4 (2) Final adalah pajak pendahuluan pihak ketiga yang tidak tunduk pada ketentuan dalam KK dan RTI mempunyai amanat untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 4 (2) sesuai amanat KK maka untuk menghindari permasalahan sistem administrasi perpajakan bagi pihak ketiga yang kewajiban perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu (prevailing) maka RTI mengenakan objek pemajakan dan tarif sesuai yang berlaku yakni atas objek sewa ruangan dan jasa konstruksi dengan tarif pajak final;

Bahwa Surat penegasan Direktur Peraturan Perpajakan II sebagaimana dinyatakan dalam surat No.S-1289/PJ.031/2010 tanggal 1 Oktober 2010 (lampiran 4) kepada FI yang menyebutkan Bahwa ketentuan KK FI hanya berlaku bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan karenanya tidak berlaku bagi pihak lain. Berikut kutipan dari surat penegasan tersebut;
"...Kontrak (Karya) berlaku bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.." (catatan: kata dalam kurung "(Karya)" merupakan tambahan dari Pemohon Banding untuk memperjelas maksud dari kata "Kontrak".

Bahwa sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka pajak yang terkait langsung dengan RTI tetap menggunakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam KK. Hal ini dapat ditunjukkan Bahwa tarif PPh Badan RTI mengikuti ketentuan UU PPh 1984;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut maka maksud kata "pajaknya" dalam ketentuan Pasal 33A ayat (4) UU PPh dimaksudkan sebagai pajak yang berkaitan langsung dengan pemegang Kontrak, yang dalam hal ini termasuk RTI. Oleh karenanya tidak tepat seandainya ketentuan pasal ini digunakan bagi PPh Pasal 4 (2) yang merupakan pajak pihak ketiga;

Bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan Bahwa kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, kontrak tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (lampiran 5);

Bahwa dengan menerapkan ketentuan perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam Kontrak Karya terhadap pajak pihak ketiga, maka hal ini menyalahi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan permohonan Banding di atas, maka Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa KK mengatur kewajiban perpajakan pihak yang terikat dalam kontrak;

 

Bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) Final adalah pajak pihak ketiga yang telah selesai perhitungannya saat dilakukan pemotongan pajaknya oleh pihak yang membayarkan, oleh karenanya pengenaan lex specialist KK tidak dapat diberlakukan terhadap pemotongan pajak yang bersifat final;

Bahwa dengan demikian PPh pasal 4 ayat (2) Final terutang untuk Masa Pajak Mei 2010 menjadi sebagai berikut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat masih memerlukan tambahan data dan keterangan serta penjelasan tentang hal-hal yang belum Pemohon Banding sebutkan dalam Surat Banding ini, Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikan secara tertulis atau dalam sidang Pengadilan Pajak, dan mohon agar Pemohon Banding dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang diperlukan;

Bahwa besar harapan Pemohon Banding Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.48651/PP/M.I/25/2013, tanggal 27 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1631/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00005/440/10/091/12 tanggal 11 Mei 2012 Masa Pajak Mei 2010 atas nama: PT Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, beralamat di Menara Anugerah Lantai 15, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6 – 8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan PPh Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Mei 2010 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.48651/PP/M.I/25/2013, tanggal 27 November 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-454/PJ./2014, tanggal 26 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, Bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 21 November 2014, namun terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sesuai dengan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor: TKM-87/PAN.Wk/2016, tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:
Tentang Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp6.277.284,- yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.48651/PP/M.I/25/2013 tanggal 27 November 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

 

1.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37 Alinea ke-7 dan ke-8
Bahwa Majelis berpendapat, untuk pembayaran penghasilan sehubungan dengan service charge sewa tanah dan atau bangunan sebesar Rp6.277.284,00, adalah merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2), sehingga pemotongan pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai pemotongan atas objek PPh Pasal 4 ayat (2) sudah tepat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) koreksi negatif oleh Terbanding sebesar Rp6.277.284,00 tidak dapat dipertahankan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan Bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.” Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan Bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyatakan:

Pasal 4 ayat (2)
Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23 ayat (1)
Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto, oleh pihak yang wajib membayarkan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 33A ayat (4)
“Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.48651/PP/M.I/25/2013 tanggal 27 November 2013, data dan fakta yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikan pada Butir V.1 dan Butir V.4.4.3 di atas, dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan juga, paparan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D sebagai nara sumber dalam Pelatihan Hukum Kontrak Internasional dalam Sistem Hukum Nasional di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 9 November 2011, menjelaskan antara lain:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Berdasarkan uraian tersebut, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melakukan reklasifikasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi objek PPh Pasal 23 dan diterapkan pemotongan pajak sebesar 15% dari jumlah bruto atas objek-objek dimaksud adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh Tahun 1984;

 

8.

Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi a quo telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 juncto Pasal 13 Kontrak Karya sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1631/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00005/440/10/091/12 tanggal 11 Mei 2012 Masa Pajak Mei 2010 atas nama: PT Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, beralamat di Menara Anugerah Lantai 15, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6 - 8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan PPh Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Mei 2010 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas: adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1631/WPJ.19/2012, tanggal 28 Desember 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, Masa Pajak Mei 2010, Nomor: 00005/440/10/091/12, tanggal 11 Mei 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.781.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

a.

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp6.277.284,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo pembayaran penghasilan sehubungan dengan sewa tanah dan atau bangunan adalah merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), sehingga pemotongan pajak yang dilakukan Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sudah tepat dan benar. Lagi pula, perkara a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum dengan Putusan Badan Peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor PUT-43262/PP/M.I/25/2013, yang amar putusannya mengabulkan banding Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjau Kembali), dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juncto Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;

b.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait.