2.1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

 

Pasal 76:

 

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

 

Pasal 78:

 

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, antara lain menyebutkan:

 

Pasal 26A Ayat (4):

 

Pasal 28 Ayat (5), (7) dan (11):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Pasal 28 ayat (5):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

 

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perUndang-Undang perpajakan menentukan lain;

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, antara lain menyebutkan:

 

Pasal 4 ayat (1):

 

Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

 

Pasal 4 ayat (2) huruf d:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan pajak penghasilan dalam Tahun Berjalan, antara lain menyebutkan:

 

Pasal 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Huruf b dan huruf c:

 

 

 

 

 

 

2.5.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, antara lain menyebutkan:

 

Pasal 6 ayat (1):

 

 

 

 

 

 

2.6.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 1994, antara lain menyatakan:

 

Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan - PSAK;

 

Paragraf 22:

 

PSAK 1 - Penyajian Laporan Keuangan;

Dasar Akrual;

 

Paragraf 24:

 

Paragraf 25:

 

PSAK 23 - Pendapatan:

Penjualan Barang;

 

Paragraf 13 Penjualan Barang:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjualan Jasa;

 

Paragraf 19:

 

 

 

 

 

 

3.1.

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp8.265.479.845,00, jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp116.602.757.351, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp108.337.277.506,00;

 

 

 

 

 

3.2.

Bahwa Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp8.265.479.845,00 adalah objek PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali berkaitan dengan Koreksi Peredaran Usaha-Penghasilan Final di PPh Badan Tahun Pajak sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa atas koreksi sebesar USD869.867,38 tersebut di atas kemudian dikurskan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan Kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp9.502,00 per USD1.00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1397/KM.1/2009 tanggal 28 Desember 2009. Sehingga Koreksi objek PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar Rp8.265.479.845,00 (Rp9.502,00/USD 1.00 x USD869,867.38);

 

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melaporkan penghasilan yang bersifat final sebesar USD10,298,929.62 dengan asumsi bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya melaporkan obyek PPh Pasal 4 Ayat (2) berdasarkan bukti potong yang diterbitkan ketika terjadi pembayaran meskipun penghasilan yang bersifat final berdasarkan catatan dalam buku besar adalah sebesar USD11,168,797.00. Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa hal ini telah sesuai dengan prinsip perpajakan untuk PPh Final untuk Jasa Konstruksi yang menganut sistem "Cash Basis";

 

 

 

 

 

 

3.3.

Bahwa Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) Rp8.265.479.845,00 berkaitan dengan koreksi Peredaran Usaha-Penghasilan Final di PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar USD869,867.00 yang juga telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Maka dengan demikian, penyelesaian sengketa pada perkara a quo mengikuti penyelesaian pada perkara dengan koreksi Peredaran Usaha-Penghasilan Final di PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar USD869,867.00 yang telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

 

 

 

 

 

3.4.

Bahwa jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali adalah Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil (KLU-45200) yang mengakui penghasilan final sebesar USD11,168,797.00, namun jumlah yang dilaporkan hanya sebesar USD10,298,929.62. Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa nilai USD11,168,797.00 merupakan nilai yang Termohon Peninjauan Kembali catat sebelum mendapatkan konfirmasi dan perhitungan dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Termohon Peninjauan Kembali mencatat penghasilan final secara Cash Basis yaitu sebesar USD10,298,929.62;

 

 

 

 

 

3.5.

Bahwa dari data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali berupa Trial Balance dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 serta Laporan Keuangan (sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009), diketahui bahwa peredaran usaha yang bersifat final secara komersial adalah sebesar USD11,168,797.00, sedangkan yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 adalah sebesar USD10,298,929.62. Dengan demikian, terdapat peredaran usaha yang bersifat final yang belum dilaporkan sebesar USD869.867.00;

 

 

 

 

 

3.6.

Bahwa berdasarkan perjanjian "Joint Operation Agreement" tanggal 20 Februari 2006, PT Petrosea Tbk. dan PT Barclay Mowlem Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (sekarang bernama PT. Laing Orourke Indonesia) mengikat perjanjian untuk Joint Operation atau Kerja Sama Operasi pada PL JO Petrosea Barclay Mowlem. Pembagian prosentase keuntungan yang menjadi hak masing-masing anggota JO ada pada Pasal 2 Angka 2.1 yaitu sebesar 50%;

 

 

 

 

 

3.7.

Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa dalam Kontrak JO tidak terdapat nilai kontrak yang disepakati, namun hanya terdapat proporsi, jenis proyek dan lokasinya. Dokumen utama yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai kontrak adalah laporan keuangan PL JO Petrosea Barclay Mowlem yang telah diaudit;

 

 

 

 

 

3.8.

Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon Peninjauan Kembali di persidangan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-61411/PP/M.XIA/16/2015 halaman 74 paragraf 3, penghasilan final tersebut merupakan pendapatan Termohon Peninjauan Kembali yang diperoleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem dimana pemberi kerja atau pemilik proyek adalah PT. Indominco Mandiri. Sesuai dengan perjanjian, Termohon Peninjauan Kembali akan mendapatkan proporsi sebesar 50%. Nilai penghasilan yang akan diterima Termohon Peninjauan Kembali secara akurat diperoleh dari bukti potong pemberi kerja dan perhitungan yang sesuai dengan Laporan Keuangan PL JO Petrosea Barclay Mowlem yang telah di audit;

 

 

 

 

 

3.9.

Bahwa untuk penghasilan Termohon Peninjauan Kembali yang diperoleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem dari Tahun 2007-2009, telah dipotong Pajak Penghasilan. Berikut ini daftar bukti potong yang Termohon Peninjauan Kembali terima dari PT Indominco Mandiri:

 

 

 

 

 

 

 

Akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali belum atau tidak seluruhnya memperhitungkan penghasilan yang Termohon Peninjauan Kembali peroleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem, karena berdasarkan Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 diketahui Termohon Peninjauan Kembali memperoleh penghasilan dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem yang telah dipotong/dipungut Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah daftar bukti potong yang Termohon Peninjauan Kembali terima dari PT Indominco Mandiri yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 oleh Termohon Peninjauan Kembali:

 

Daftar Bukti Potong Yang Pemohon Banding Terima Dari PT Indominco Mandiri Tahun 2006 Yang Dilaporkan Pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006

 

 

 

 

 

3.10.

Berdasarkan bukti potong/pungut yang diterima dari PT Indominco Mandiri dan telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006-2009, dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh penghasilan dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem dari Tahun 2006-2009. Sedangkan bukti dan keterangan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem hanya dari Tahun 2007-2009. Dengan demikian tidak ada niat baik Termohon Peninjauan Kembali untuk mengungkapkan bukti dan keterangan sebenarnya atas penghasilan yang diperoleh PL JO Petrosea Barclay Mowlem dalam persidangan;

 

 

 

 

 

3.11.

Bahwa berdasarkan bukti potong/pungut yang Termohon Peninjauan Kembali terima dan laporkan pada Laporan SPT Tahunan Badan Tahun 2006-2009 dari PT Indominco Mandiri sehubungan dengan penghasilan yang Termohon Peninjauan Kembali peroleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem dari Tahun 2006-2009, terdapat data sebagai berikut:

 

 

*)

Dasar Pengenaan Pajak untuk Tahun 2006 sebesar USD1,573,082,00 dan Pajak Penghasilan yang dipotong sebesar Rp434.242.768,00 bersumber dan laporan SPT Tahunan Badan Tahun 2006 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding.

**)

Terbanding tidak punya akses untuk memperoleh dan belum memiliki laporan keuangan PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia yang telah diaudit untuk Tahun 2006, sehingga tidak diketahui jumlah besar Dasar Pengenaan Pajak.

3.12.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak punya akses untuk memperoleh laporan keuangan PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia yang telah diaudit untuk Tahun 2006. Maka berdasarkan bukti potong/pungut yang Termohon Peninjauan Kembali terima dan laporkan pada Laporan SPT Tahunan Badan Tahun 2006-2009 dari PT Indominco Mandiri dan laporan keuangan PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia yang telah diaudit untuk Tahun 2007-2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

Dasar Pengenaan Pajak untuk Tahun 2006 sebesar USD1,573,082.00 dan Pajak Penghasilan yang dipotong sebesar Rp434.242.768,00 bersumber dari laporan SPT Tahunan Badan Tahun 2006 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding.

Terbanding tidak punya akses untuk memperoleh dan belum memiliki laporan keuangan PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia yang telah diaudit untuk Tahun 2006, sehingga tidak diketahui jumlah besar Dasar Pengenaan Pajak.

 

 

 

 

 

3.13.

Bahwa dalam buku yang berjudul "Century 21 Accounting: First- Year Course" edisi keenam dengan penulis: Ross, K.E., Hanson, R.D., Gilbertson, C.B., Lehman, M.W., & Swanson, R.M., (1995) dijelaskan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dalam akuntansi, bukti transaksi merupakan dokumen sumber dan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi. Kegunaan utama dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Jika suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis yang sah dan kuat, maka kebenaran atas transaksi tersebut diragukan;

 

Bahwa dalam proses akuntansi untuk membuat laporan keuangan yang menjadi dokumen sumber atau bukti dasar transaksi secara umum antara lain surat perjanjian, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya. Sumber dokumen atau bukti dasar transaksi berupa surat perjanjian atau memorandum, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus menjelaskan transaksi yang terjadi dan transaksi tersebut bisa diverifikasi ke dokumen sumber untuk kebenarannya sehingga tidak terdapat perbedaan antara dokumen sumber tersebut yaitu tidak terdapat perbedaan antara surat perjanjian dengan kuitansi atau dengan faktur atau dengan cek atau dengan bukti transaksi lainnya;

 

 

 

 

 

 

3.14.

Bahwa pada mulanya Termohon Peninjauan Kembali melakukan pencatatan berdasarkan perkiraan yaitu sebesar USD11,168,797.00, kemudian Termohon Peninjauan Kembali melakukan perhitungan ulang Dasar Pengenaan Pajak atau nilai kontraknya setelah menerima bukti potong. Dalam akuntansi untuk melakukan pencatatan transaksi harus ada dokumen sumber yang menjadi syarat mutlak, antara lain surat perjanjian, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat menjelaskan transaksi yang terjadi dan transaksi tersebut bisa diverifikasi ke dokumen sumber untuk kebenarannya. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara dokumen sumber. Termohon Peninjauan Kembali melakukan pencatatan transaksi pendapatan yaitu Revenue Effect Bontang sebesar USD11,168,797.00, sudah tentu ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan baik itu surat perjanjian, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya. Selaras dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK 23 - Pendapatan Penjualan Jasa Paragraf 19 bahwa pencatatan transaksi pendapatan yaitu Revenue Effect Bontang sebesar USD11,168,797.00 harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andai bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

 

a.

jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

 

b.

besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;

 

c.

tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan

 

d.

biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

 

 

 

 

 

3.15.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali atas pembukuan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam halaman 4 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-00223/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan penjelasan lisan Termohon Peninjauan Kembali di persidangan pada Putusan Pengadilan Pajak a quo halaman 69 paragraf 1, diketahui bahwa pembukuan Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada secara metode Accrual Basis atau Stelsel Akrual. Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, Stelsel Akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya dibayar secara tunai;

 

Bahwa pembukuan Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pada metode Accrual Basis atau Stelsel Akrual, dimana berdasarkan PSAK, dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Prinsip akrual yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) serta penjelasannya UU KUP sama dengan yang dimaksud dalam PSAK 23 Paragraf 13 dan Paragraf 19 maupun Paragraph 22 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan-PSAK;

 

Bahwa ketika transaksi atas pemberian jasa telah dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai Revenue Effect Bontang sebesar USD11,168,797.00 dalam pembukuan secara komersial, maka secara nyata-nyata pula diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, sehingga telah terutang pula PPh. Oleh karena itu, peredaran usaha yang seharusnya dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 adalah sama dengan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (General Ledger dan Trial Balance) maupun dengan yang yang telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Komersial yaitu sebesar USD11,168,797.00;

 

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan jurnal balik dan membukukan penghasilan sebesar bukti potong yang sebelumnya transaksi Revenue Effect Bontang sebesar USD11,168,797.00 kemudian menjadi sebesar USD10,298,929.62 sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa secara akuntansi Termohon Peninjauan Kembali menggunakan metode Accrual Basis namun pada saat pengisian SPT, Termohon Peninjauan Kembali mengikuti bukti potong PPh final. Termohon Peninjauan Kembali melakukan jurnal balik untuk mencatat transaksi Revenue Effect Bontang hanya berdasarkan dokumen sumber berupa bukti potong/pungut PPh final yang benar-benar telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk Tahun 2009 bukan berdasarkan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca sesuai pada PSAK 1 - Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 19 sehingga tidak menggambarkan keadaan sebenarnya penghasilan yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali pada Tahun 2009 sesuai metode Accrual Basis atau Stelsel Akrual;

 

 

 

 

 

3.16.

Bahwa berdasarkan bukti, fakta dan keterangan di persidangan diketahui terdapat beda waktu pengakuan dan pelaporan atas penghasilan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Pengadilan Pajak PUT-61411/PP/M.XIA/16/2015 pada halaman 66 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Termohon Peninjauan Kembali melaporkan penghasilan yang diperoleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia untuk Tahun 2007 pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 sebesar USD2,299,879.00 sedangkan berdasarkan bukti potong/pungut yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali selama Tahun 2007 sebesar USD7,758,601.05, untuk Tahun 2008 pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 sebesar USD24,730,684.89 sedangkan berdasarkan bukti potong/pungut yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali selama Tahun 2008 sebesar USD19,044,012.26 sehingga terdapat beda waktu pengakuan dan pelaporan atas penghasilan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;

 

 

 

 

 

3.17.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan secara konsisten untuk melaporkan penghasilan berdasarkan bukti potong/pungut yang diterima dari penghasilan yang diperoleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia akan tetapi dalil atau pernyataan Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan kebenaran karena berdasarkan SPT Tahunan Badan Tahun 2007-2008, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-39691/PP/M.XVI/15/2012, data dan keterangan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan dapat diketahui:

 

 

 

 

 

 

3.18.

Termohon Peninjauan Kembali mengakui dan menyetujui penghasilan untuk Tahun 2007 sebesar USD2,298,889.00 sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-39691/PP/M.XVI/15/2012, akan tetapi seharusnya penghasilan yang diterima dan dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti potong/pungut sebesar USD7,758,601.05. Untuk Tahun 2008 Termohon Peninjauan Kembali melaporkan penghasilan sebesar USD24,730,684.99, akan tetapi penghasilan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti potong/pungut sebesar USD19,044,012,26, sehingga dari data dan fakta tersebut jelas tidak benar secara konsisten Termohon Peninjauan Kembali melaporkan penghasilan berdasarkan bukti potong/pungut;

 

Bahwa selain tidak konsisten dalam melaporkan penghasilan yang diperoleh, Termohon Peninjauan Kembali juga tidak ada niat baik dan patuh untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini terlihat jelas bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-39691/PP/M.XVI/15/2012 Termohon Peninjauan Kembali mengakui dan menyetujui penghasilan untuk Tahun 2007 sebesar USD2,298,889.00 sedangkan bukti dan fakta sebenarnya penghasilan yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali seharusnya sebesar USD7,758,601.05. Tentunya tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak melaporkan penghasilan untuk Tahun 2007 yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara;

 

 

 

 

 

 

3.19.

Bahwa dapat diketahui berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai berikut:

 

Pembukuan Termohon Peninjauan Kembali dengan metode Accrual Basis atau Stelsel Akrual;

 

Terdapat beda waktu pengakuan dan pelaporan atas penghasilan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;

 

Ketidak konsistenan Termohon Peninjauan Kembali melaporkan penghasilan berdasarkan bukti potong/pungut;

 

Jurnal balik untuk mencatat transaksi Revenue Effect Bontang hanya berdasarkan dokumen sumber berupa bukti potong/pungut PPh final yang benar-benar telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk Tahun 2009 bukan berdasarkan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca;

 

Tidak ada niat baik dan patuh Termohon Peninjauan Kembali untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya;

 

 

 

 

 

3.20.

Dengan pembukuan metode Accrual Basis atau Stelsel Akrual, terdapat beda waktu pengakuan dan pelaporan atas penghasilan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali. Terdapat ketidak konsistenan Termohon Peninjauan Kembali dalam melaporkan penghasilan berdasarkan bukti potong/pungut. Dokumen sumber hanya berupa bukti potong/pungut PPh final yang benar-benar telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk Tahun 2009. Untuk melakukan transaksi jurnal balik bukan berdasarkan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca, maka jurnal balik yang dilakukan tersebut tidak dapat diandalkan dan diakui karena tidak sesuai dengan teori dalam akuntansi, perlakuan akuntansi yang berlaku secara umum dan tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan;

 

 

 

 

 

3.21.

Bahwa transaksi pencatatan pendapatan (revenue) oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai Revenue Effect Bontang pada Tahun 2009 sebesar USD11,168,797.00 dalam pembukuan secara komersial, maka secara nyata-nyata pula diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh penghasilan pada tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, sehingga telah terutang pula PPh. Oleh karena itu, peredaran usaha yang seharusnya dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 adalah sama dengan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (General Ledger dan Trial Balance) maupun dengan yang yang telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Komersial yaitu sebesar USD11,168,797.00 bukan sebesar USD10,298,929.62.

 

berdasarkan bukti potong/pungut PPh final yang benar-benar telah diterima oleh Pemohon Banding untuk Tahun 2009 karena terdapat beda waktu pengakuan dan pelaporan atas penghasilan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali membukukan penghasilan sesuai bukti potong, tidak konsisten Termohon Peninjauan Kembali melaporkan penghasilan berdasarkan bukti potong/pungut, dan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali dengan metode Accrual Basis atau Stelsel Akrual;

 

 

 

 

 

 

3.22.

Bahwa peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 adalah sebesar USD10,298,929.62 yang merupakan penghasilan yang telah dipotong PPh Final (telah mendapat bukti potong) oleh pengguna jasa, dimana pemotongan PPh Final 4 ayat (2) tersebut didasarkan pada metode "Cash Basis". Hal itu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) serta penjelasannya UU KUP, PSAK 23 paragraf 13 dan paragraf 19 maupun paragraph 22 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan-PSAK serta Pasal 4 ayat (1) UU PPh;

 

 

 

 

 

3.23.

Bahwa menurut Majelis Hakim pada halaman 74 Putusan Pengadilan Pajak PUT-61411/PP/M.XIA/16/2015 yang menyebutkan: penghasilan yang seharusnya diterima Pemohon Banding adalah 50% x USD74,206,551.00 yaitu sebesar USD37,103,275.50, Pemohon Peninjauan kembali menanggapi sebagai berikut:

 

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh penghasilan dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem dari Tahun 2006-2009 bukan atau tidak seperti bukti dan keterangan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan yang menyatakan penghasilan yang diperoleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem hanya dari Tahun 2007-2009;

 

bahwa penghasilan yang seharusnya diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali belum atau tidak dapat diketahui pasti besarnya, akan tetapi penghasilan yang diterima Termohon Peninjauan Kembali lebih besar USD37,103,275.50. Pemohon Peninjauan kembali belum atau tidak dapat mengetahui dan menghitung penghasilan yang seharusnya diterima Termohon Peninjauan Kembali karena tidak punya akses untuk memperoleh laporan keuangan PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia yang telah diaudit untuk Tahun 2006. Dapat dijelaskan penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding sebagai berikut:

 

 

 

**)

3.24.

Bahwa penghasilan PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia atau Kerja Sama Operasi tersebut di atas adalah berasal dari Project Bontang Coal Terminal Upgrade berupa jasa konstruksi yang untuk Tahun 2006-2008 dengan pajak tidak atau non final (Pajak Penghasilan Pasal 23) dan untuk Tahun 2009 dengan pajak final (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2);

 

 

 

 

 

3.25.

Bahwa atas pendapat Majelis Hakim pada halaman 33 Putusan Pengadilan Pajak PUT-61412/PP/M.XIA/16/2015 yang menyebutkan: bahwa Majelis berpendapat dengan membandingkan bukti pungut tersebut dengan penghasilan yang diterima Pemohon Banding pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terdapat selisih kurang sebesar USD1,732.58 (USD37,103,275.50 dikurangi USD37,101,542.92) atau dalam rupiah sebesar Rp16.462.975,16, Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

 

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh penghasilan dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem dari Tahun 2006-2009 bukan atau tidak seperti bukti dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding pada persidangan yang menyatakan penghasilan yang diperoleh dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem hanya dari Tahun 2007-2009;

 

Bahwa tidak ada niat baik Termohon Peninjauan Kembali untuk mengungkapkan bukti dan keterangan sebenarnya atas penghasilan yang diperoleh PL JO Petrosea Barclay Mowlem dalam persidangan;

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim karena penghasilan yang seharusnya diterima Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti potong/pungut yang diterima dan dilaporkan Pemohon Banding pada Tahun 2006 sampai dengan 2009 adalah sebesar USD38,674,624.00;

 

Bahwa penghasilan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dari PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit belum atau tidak dapat diketahui dengan pasti karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengetahui dan menghitung penghasilan yang seharusnya diterima Termohon Peninjauan Kembali, karena Pemohon peninjauan Kembali tidak punya akses untuk memperoleh laporan keuangan PL JO Petrosea Barclay Mowlem Indonesia yang telah diaudit untuk Tahun 2006. Akan tetapi dapat diketahui bahwa penghasilan yang diterima Termohon Peninjauan Kembali lebih besar USD37,103,275.50;

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang berpendapat terdapat selisih sebesar USD1,732.58 (USD37,103,275.50 dikurangi USD37,101,542.92) karena data-data dan bukti-bukti yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim belum lengkap atau tidak benar;

 

 

 

 

 

3.26.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-61411/PP/M.XIA/16/2015 yang atas Koreksi Positif atas Peredaran Usaha yang bersifat final sebesar USD869,867.38 yang sebesar USD868,134.80 tidak dipertahankan sedangkan sisanya sebesar USD1,732.58 dipertahankan, atas koreksi yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sebesar USD868,134.80 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian penyelesaian sengketa pada perkara a quo mengikuti penyelesaian pada perkara dengan Koreksi Positif atas Peredaran Usaha yang telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;