Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 7 Maret 2021
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPh Pasal 25
4 Maret 2019 | View : 45
PUTUSAN
Nomor
1882/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42  Jakarta,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2696/PJ/2016 tanggal 05 Agustus 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali; 
 
MELAWAN
 
PT FIRMAN KETAUN PERKASA, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30 unit C, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, diwakili oleh Jenny Quantero selaku Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali; 
 
MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70594/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:
 
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan Nomor: 259/FKP-PP/GUG.STP25/ IX/2015 tanggal 9 September 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
I. Latar Belakang
  1. Pada tanggal 29 Desember 2014, Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu) menerbitkan STP PPh Pasal 25 Nomor: 00151/106/14/091/14 Masa Pajak September 2014 yang menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) yang masih harus dibayar sebesar USD 6,627.85 dengan perincian sebagai berikut:
Keterangan
Jumlah (US$)
Pajak Yang Harus Dibayar
37,705.73
Pajak Yang Telah Dibayar
31,453.04
Pajak Yang Kurang Dibayar
6,252.69
Sanksi Administrasi :
Bunga Pasal 14 (3) KUP
 
375.16
Jumlah yang masih harus dibayar
6,627.85
  1. Selanjutnya Pemohon Gugatan mengajukan Surat Permohonan Pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2014 Nomor 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Desember 2014 yang tidak benar pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1c) UndangUndang KUP dengan surat Nomor: 007/FKP-KPP/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Januari 2015 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM:000278\091\jan\2015 yang pada intinya menyampaikan Pembatalan STP PPh Pasal 25 Pemohon Gugatan: atas koreksi pajak yang kurang dibayar sebesar US$ 6,252.69 ditambah sanksi administrasi berupa bunga Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP sebesar US$375.16 menjadi sebesar US$ 6,627.85 tersebut seharusnya dibatalkan;
  2. Menjawab surat Permohonan Pembatalan STP PPh Pasal 25 yang tidak benar Pemohon Gugatan yang pertama Nomor: 007/FKP-KPP/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 Tergugat menerbitkan SK Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor: KEP-549/WP.19/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang Pemohon Gugatan terima pada tanggal 25 Maret 2015 yang memutuskan:
a. Menolak permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pemohon Gugatan dalam suratnya Nomor: 007/FKP-KPP/STP.25/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan
b. Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00151/106/ 14/091/14 tanggal 29 Desember 2014 Masa Pajak September 2014 atas nama Pemohon Gugatan;
  1. Selanjutnya, Pemohon Gugatan mengajukan surat permohonan Pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Desember 2014 yang tidak benar kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1c) UndangUndang KUP dengan surat Nomor: 189/FKP-KPP/STP.25/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Juni 2015 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM: 002659\091\jun\2015 yang pada intinya menyampaikan Pembatalan STP PPh Pasal 25 Pemohon Gugatan: atas koreksi pajak yang kurang dibayar sebesar US$ 6,252.69 ditambah sanksi administrasi berupa bunga Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP sebesar US$375.16 menjadi sebesar US$6,627.85 tersebut seharusnya dibatalkan;
  2. Menjawab surat permohonan Pembatalan STP PPh Pasal 25 yang tidak benar kedua Pemohon Gugatan Nomor: 189/FKP-KPP/STP.25/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, Tergugat menerbitkan SK Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor: KEP-1464/WPJ.19.2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang Pemohon Gugatan terima pada tanggal 11 Agustus 2015 yang memutuskan:
a. Menolak permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pemohon Gugatan dalam suratnya Nomor: 189/FKPKPP/STP.25/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, dan
b. Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00151/106/ 14/091/14 tanggal 29 Desember 2014 Masa Pajak September 2014 atas nama Pemohon Gugatan;
 
II. Dasar Pengajuan Sengketa oleh Pemohon Gugatan dan Ketentuan Formal Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  1. Ketentuan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa:
“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar”;
  1. Ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, menyatakan bahwa: “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat:
b. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar;
  1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, menyatakan bahwa: “Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
(1) a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
(3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;
  1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa: “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;
  2. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang masing-masing menyatakan bahwa:
(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
(3) Jangka waktu unuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat; Bahwa Pemohon Gugatan telah menerima KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan tanda terima PT Indopos Hasyim Ashari pada tanggal 25 Agustus 2015;
  1. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: “Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat;
Dengan demikian, Pemohon Gugatan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang KUP dan ketentuan Pasal 40 serta Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 
III. Pokok Sengketa
Dasar penolakan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Kedua Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 yang tidak benar sebagaimana diputuskan dalam SK Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor KEP1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 pada dasarnya sama dengan dasar penolakan permohonan Pengurangan atau Pembatalan yang Pertama, yaitu bahwa yang menjadi sengketa antara Tergugat dan Pemohon Gugatan adalah penafsiran Pasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengenai tarif Pajak Penghasilan;
 
Selanjutnya, pokok sengketa antara Tergugat dan Pemohon Gugatan adalah sebagai berikut:
 
Menurut Tergugat
Tergugat masih mempertahankan STP PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Desember 2014 sebesar US$ 6,627.85 dengan beranggapan bahwa berdasarkan Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Gugatan, tarif Pajak Penghasilan yang seharusnya digunakan adalah sebagai berikut:
(a) 10% (sepuluh persen untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
(b) 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
(c) 30% (tiga puluh persen) atau tarif lebih kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 
Menurut Pemohon Gugatan
Pemohon Gugatan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang mengacu pada ketentuan yang sama yang dirujuk oleh Tergugat, yaitu berdasarkan Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Gugatan. Ketentuan Perpajakan yang diatur dalam PKP2B antara Pemohon Gugatan dan Pemerintah Republik Indonesia tersebut tunduk pada Undang-Undang yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dimana berdasarkan penafsiran Pemohon Gugatan tarif Pajak Penghasilan yang digunakan sudah benar yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen), sehingga seharusnya tidak terdapat lagi pajak yang masih harus dibayar;
 
IV. Permohonan Gugatan
Berdasarkan pokok sengkea yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Gugatan mengajukan Gugatan;
 
Berikut ini adalah uraian dasar penolakan permohonan Pembatalan STP PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan terbitnya SK Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 beserta alasan dan penjelasan Pemohon Gugatan atas pokok sengketa tersebut:
 
Menurut Tergugat
bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Nomor S-1648/WPJ.19/2015 tanggal 20 April 2015 yang merupakan jawaban dari surat Pemohon Gugatan Nomor: 102/FKP-STP PPH 25/SEPTEMBER2014/IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permintaan Penjelasan Tertulis atas alasan ditolaknya Permohonan Pembatalan STP PPh Pasal 25 Yang Pertama dalam SK Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor KEP-549/WPJ.19/2015 tanggal 23 Maret 2015 dimana di dalam suratnya Tergugat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
  1. Bahwa yang menjadi sengketa antara Pemohon Gugatan dan Tergugat adalah penafsiran Pasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Wajib Pajak yang berbunyi:
“… Kontraktor harus membayar Pajak Penghasilan atas penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Kontraktor, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas kepada laba bruto atas usaha, deviden, bunga dan royalty dengan tarif yang akan dikenakan selama jangka waktu perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 
(a) 10% (sepuluh persen untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
(b) 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
(c) 30% (tiga puluh persen) atau tarif lebih kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 
Apabila lapisan penghasilan kena pajak diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan, maka tarif tersebut pada huruf (a), (b), dan (c) diterapkan terhadap lapisan kena pajak yang telah diubah tersebut;
  1. Bahwa sesuai dengan huruf E angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penegasan Perlakuan tarif Pajak Penghasilan Badan bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan berdasarkan PKP2B atau Kontrak Karya tarif pajak yang berlaku adalah:
(a) 10% (sepuluh persen untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
(b) 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
(c) 30% (tiga puluh persen) atau tarif lebih kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 
Sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan;
  1. Bahwa sampai saat ini Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif pajak untuk Wajib Pajak yang menjalankan PKP2B belum diterbitkan, sehingga tarif yang digunakan adalah tarif sesuai dengan PKP2B;
Menurut Pemohon Gugatan
  1.  Bahwa Pemohon Gugatan menghitung PPh terutang dengan mengacu pada ketentuan yang sama dengan yang dirujuk oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu, yaitu terutama berdasarkan Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B Pemohon Gugatan dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang menyebutkan:
“…
(c ) 30% (tiga puluh persen) atau tarif yang lebih kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 
Apabila lapisan penghasilan kena pajak diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan, maka tarif tersebut pada huruf (a), (b), dan (c) iterapkan terhadap lapisan kena pajak yang telah diubah tersebut;
 
Selanjutnya Pasal 14 angka 3 huruf (ii) PKP2B Pemohon Gugatan dengan Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur bahwa penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah mengacu pada UndangUndang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan pelaksanaannya kecuali ditetapkan lain dalam PKP2B;
 
Dengan demikian pada prinsipnya, ketentuan di dalam PKP2B yang mengatur mengenai tarif pajak, lapisan kena pajak maupun Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi Pemohon Gugatan adalah UndangUndang Pajak Penghasilan 1994, namun demikian secara spesifik disebutkan didalam PKP2B diatas, bahwa tarif yang lebih kecil atau lapisan penghasilan kena pajak yang berbeda dapat digunakan bilamana ada perubahan ketentuan dan peraturan. Menurut pemahaman Pemohon Gugatan, maksud dari penyebutan ketentuan diatas didalam PKP2B Pemohon Gugatan adalah untuk memberikan perusahaan kontraktor PKP2B suatu pilihan atau fasilitas menggunakan tarif pajak yang lebih kecil bilamana ada perubahan peraturan di kemudian hari. Hal ini juga konsisten dengan isi dari Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 yang menyebutkan sebagai berikut:
 
(1) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diturunkan menjadi serendahrendahnya 25% (dua puluh lima persen);
(2) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 
Dalam kaitannya dengan penerapan tarif pajak, Pemohon Gugatan menerapkan ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (2) sebagaimana disebutkan diatas dimana Pemohon Gugatan diberikan fasilitas untuk menggunakan tarif pajak serendah-rendahnya 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  1. Bahwa untuk tujuan penghitungan PPh terutang untuk tahun pajak 2013 Pemohon Gugatan menggunakan tarif pajak sebagaimana diatur didalam Pasal 17 ayat (2) dan (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan sebagai berikut:
(1) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010;
 
Berdasarkan pemahaman Pemohon Gugatan terhadap ketentuan baik yang diatur di dalam PKP2B maupun Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pemohon Gugatan diperkenankan untuk menggunakan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak menjadi tarif tunggal yaitu sebesar 25% yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010;
  1. Bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 dan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2014 sudah benar sehingga tidak ada lagi kekurangan penyetoran PPh Pasal 25 di tahun 2014;
V. Kesimpulan Pemohon Gugatan
Merujuk pada seluruh uraian penjelasan di atas, Pemohon Gugatan mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menerima Permohonan Gugatan dan membatalkan SK Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor KEP-1464/ WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang menolak permohonan Pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Desember 2014 sehingga perhitungan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku untuk Pemohon Gugatan, yakni Nihil;
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.70594/ PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Desember 2014, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30 unit C, SCBD Lot 28, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah Nihil;
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70594/PP/ M.XVIA/99/2016 tanggal 03 Mei 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2696/PJ/2016 tanggal 05 Agustus 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Agustus 2016;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Mei 2017;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
 
I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
 
Tentang Dikabulkannya Permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 
II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70594/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 
A. Sengketa Formal
  1. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), menyatakan sebagai berikut;
"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar;
  1. Bahwa selanjutnya Undang-Undang KUP mengatur pula sebagai berikut;
Pasal 23 ayat (2) huruf c
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;
 
Pasal 48
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
  1. Bahwa diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagai berikut:
Pasal 37
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undangundang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:
a. .....
b. ......
c. ......
d. .......
e. .....
f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
h. .........
  1. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tersebut di atas, jelas diatur bahwa keputusan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP adalah keputusan selain surat keputusan pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak;
  2. Bahwa ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 adalah meliputi Surat Tagihan Pajak;
  3. Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  4. Bahwa dengan demikian kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah kewenangan absolut yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak, khususnya dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP, dilakukan melalui proses penelitian dan menggunakan Standart Operating Prosedure yang telah diatur tata caranya, dimana pelaksanaan teknis tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sependapat dengan Majelis yang berpendapat sebagai berikut: (halaman 26, Put.70594/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016);
“Bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak”;
 
“......., Majelis menyimpulkan bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan keputusan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, karenanya keputusan a quo memenuhi unsur keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga merupakan objek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak juncto Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 
bahwa karenanya Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, sehingga Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak dapat diperiksa lebih lanjut pokok sengketa dan memutus sengketanya”;
  1. Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas juga sama dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang lain sebagai berikut:
9.1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28158/PP/M.IX/ 99/2010 tanggal 21 Desember 2010;
 
Dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28158/PP/M.IX/ 99/2010 tanggal 21 Desember 2010 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT. Nittsu Lemo Indonesia Logistik yang menyatakan sebagai berikut:
 
“bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan Surat Tagihan Pajak a quo. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP wewenang untuk pembatalan yang dimaksud berada pada Direktur Jenderal Pajak”;
 
9.2. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37034/PP/M.XVI/ 99/2012 tanggal 6 Maret 2012;
 
Dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37034/PP/M.XVI/ 99/2012 tanggal 6 Maret 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan BUT Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd. yang menyatakan sebagai berikut:
 
“Bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak”;
 
9.3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37035/PP/M.XVI/ 99/2012 tanggal 6 Maret 2012;
 
Dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37035/PP/M.XVI/ 99/2012 tanggal 6 Maret 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan BUT Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd. yang menyatakan sebagai berikut:
 
“bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak”;
 
9.4. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/ 99/2012 tanggal 30 Mei 2012;
 
Dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-2 dan 3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/ 99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:
 
“bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diketahui bahwa wewenang untuk memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak;
 
bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diketahui bahwa Pasal 36 ini merupakan ranah kebaikan hati (asas clemency) dari Tergugat yang harus dilaksanakan dengan berlandaskan unsur keadilan”;
 
Dalam amar pertimbangan pada halaman 20 alinea ke-1 dan 2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/ 99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:
 
“bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sepenuhnya merupakan wewenang Tergugat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain;
 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa wewenang untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar merupakan wewenang Tergugat sehingga pemeriksaan gugatan yang disampaikan Penggugat hanya sebatas pemenuhan ketentuan formal”;
  1. Bahwa selanjutnya terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 73 P/HUM/2013 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan Presiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yang disampaikan oleh KADIN;
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-74/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji Materiil Terhadap PasalPasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban, diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materi antara lain berkaitan dengan materi “Beberapa Keputusan atau Ketetapan yang Tidak Dapat Diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak”, dimana diputuskan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan dalam Angka 6 SE-74/PJ/2015 sebagai berikut:
 
Angka 6
Beberapa Keputusan atau Ketetapan yang Tidak Dapat Diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak
 
a. Pasal 37 PP 74 Tahun 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:
1) surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
2) Surat Keputusan Pembetulan;
3) Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
4) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
5) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
6) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
7) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
8) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, telah diajukan uji materiil dan dinyatakan tidak sah serta tidak berlaku umum dalam Putusan MA;
 
b. Dengan telah dibatalkannya Pasal 37 PP 74 Tahun 2011, keputusan atau ketetapan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak;
 
Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung atas Hak Uji Materiil tersebut, dengan ini di sampaikan tanggapan sebagai berikut:
 
Bahwa Angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE74/PJ/2015 mengatur:
Poin E.2
Saat Berlakunya Putusan Mahkamah Agung
a. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 
b. Berdasarkan laman (website) resmi Mahkamah Agung, diperoleh informasi bahwa sengketa uji materiil yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) atas pasal-pasal dalam PP 74 Tahun 2011 dengan nomor perkara 73 P/HUM/2013 telah diputuskan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2014 dan dikirimkan kepada para pihak pada tanggal 1 Juli 2015;
 
Dalam ketentuan Undang-Undang Peratun dikenal asas vermoeden van rechmatigheid yang berarti bahwa “keputusan organ pemerintahan yang digugat hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum”. Bahwa istilah dibatalkan atau vernietigbar, berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang berwenang. Badan pemerintah lain yang berwenang di sini dapat dikatakan adalah Presiden selaku yang berwenang dalam penetapan Peraturan Pemerintah tersebut;
 
Dalam vernietigbaar, salah satu unsurnya adalah ex nunc, yang secara harfiah diterjemahkan “sejak saat sekarang”. Dalam konteks ini, ex nunc berarti perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya;
 
Sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwa sebelum ada terbit putusan yang memperbarui atau membatalkan peraturan yang lama, maka peraturan tersebut, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, masih tetap berlaku dan dipakai sebagai pedoman sampai dengan dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut;
 
Sesuai dengan asas vermoeden van rechmatigheid, Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi Nomor 70 P/HUM/2014 tersebut dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa pada tanggal 1 Juli 2015 dan berlaku 90 (Sembilan puluh hari) setelahnya;
 
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan pada tanggal 9 September 2015, maka sesuai dengan kaidah ex nunc perlakuan atas kasus-kasus yang terjadi sebelum berlakunya putusan Uji Materi ini masih tetap menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat itu sebelum putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 atau ketentuanketentuan sebelumnya;
 
Dengan demikian, Putusan perkara Permohonan Hak Uji Materi mulai berlaku ke depan yaitu 90 (Sembilan puluh hari) hari sejak tanggal 1 Juli 2015. Bahwa mulai 90 (Sembilan puluh hari) hari sejak tanggal 1 Juli 2015, keputusan atau ketetapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak;
 
Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap sengketa a quo antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena dalam kurun waktu tersebut, Peraturan Pemerintah tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan;
  1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah melampaui kewenangannya, karena telah membatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-1464/ WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak, sehingga putusan Majelis telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP, Peraturan Pemerintah Nomor 74 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013;
B. Sengketa Material
  1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak a quo, antara lain berbunyi sebagai berikut:
1.1. Menimbang, setelah mendengar keterangan pihak-pihak yaitu dari pendapat Tergugat dan pendapat Penggugat, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sengketa pada pokoknya adalah perbedaan penafsiran atas norma Pasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Pemohon) yang berbunyi sebagai berikut:
 
"... Kontraktor harus membayar Pajak atas Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Kontraktor, baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Laba Bruto atas usaha, deviden, dan royalty dengan tarif yang akan dikenakan selama jangka waktu perjanjian ini adalah sebagai berikut:
(a) 10%) (sepuluh persen) untuk Penghasilan Kena Pajak s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
(b) 15%) (lima belas persen) untuk Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
(c) 30% (tiga puluh persen) atau tarif yang lebih kecil yang ditetapkan Peraturan Pemerintah untuk Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah)";
 
Apabila lapisan Penghasilan Kena Pajak diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan, maka tarif tersebut pada huruf (a), (b), dan (c) diterapkan terhadap lapisan kena pajak yang telah diubah tersebut";
 
1.2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengacu pada ketentuan huruf E angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penegasan Perlakuan Tarif Pajak Penghasilan Badan bagi WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan berdasarkan PKP2B atau Kontrak Karya, tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:
(a) 10% (sepuluh persen) untuk Penghasilan Kena Pajak s/d Rp25.000.000,00;
(b) 15% (lima belas persen) untuk penghasilan lebih dari Rp25.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00;
(c) 30% (tiga puluh persen) atau tarif lebih kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 
Bahwa Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat menafsirkan berbeda pada frasa Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B yang menyebutkan: “Apabila Lapisan Penghasilan Kena Pajak diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan maka tarif pajak tersebut pada huruf (a), (b), dan (c) diterapkan terhadap lapisan kena pajak yang telah diubah tersebut”;
 
1.3. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa karena sampai saat ini Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (i) dan ketentuan huruf E angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2014 tersebut di atas, maka tarif yang digunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yaitu 10%, 15%, dan 30%;
 
1.4. Bahwa disamping itu, dalil yang mendukung Tergugat yang dimaksud Peraturan Pemerintah menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:
 
... (b) Romawi II huruf b angka 4: Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan umum untuk melaksanakan UndangUndang;
 
bahwa berkaitan dengan PKP2B a quo, yang dimaksud Peraturan Pemerintah dalam PKP2B antara Pemohon dengan Pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Pemerintah yang memuat aturan umum untuk melaksanakan Undang-Undang Perpajakan mengenai lapisan Penghasilan Kena Pajak;
 
bahwa Majelis berpendapat bahwa Tergugat menginterpretasikan ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (i) tanpa menghubungkan ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (ii) yang mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya, kecuali ditetapkan lain dalam PKP2B. Sedangkan antara Pasal 14 angka 3 huruf (i) dan huruf (ii) terdapat hubungan langsung yang pada prinsipnya segala ketentuan yang diatur dalam PKP2B baik mengenai tarif pajak, lapisan kena pajak, maupun penghasilan kena pajak yang berlaku adalah ketentuan dasarnya yaitu ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994;
 
Bahwa apabila kemudian hari ketentuan dasar ini UndangUndang Pajak Penghasilan Tahun 1994 berubah maka segala peraturan umum untuk melaksanakan ketentuan dasar tersebut yaitu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 juga akan mengikutinya;
 
1.5. Bahwa menurut fakta persidangan ketentuan dasar mengenai lapisan Penghasilan Kena Pajak yang semula diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 telah berubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka menurut penalaran logis hukum Peraturan Pemerintah yang memuat aturan umum untuk pelaksanaan Undang-Undang dari Undang-Undang ini seharusnya mengikuti perubahan ketentuan dasarnya;
 
bahwa apabila mengacu kepada perubahan Undang-Undang PPh Nomor 10 Tahun 1994 menjadi berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka Peraturan Pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 
1.6. Bahwa hal ini berarti mengenai lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak a quo yaitu Lapisan Tarif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B tanpa menunggu adanya Peraturan Pemerintah yang baru semestinya tunduk kepada ketentuan dasar Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;
 
1.7. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diatur langsung mengenai tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan ayat (2a) sebagai berikut:
 
(1) Huruf b: tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen);
(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010;
 
bahwa hal ini berarti kewajiban Pajak Penghasilan bagi Pemohon (selaku Kontraktor dalam PKP2B a quo) mengenai tarif yang berlaku tanpa menunggu Peraturan Pemerintah/ Keputusan Menteri Keuangan seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak tahun 2010;
 
1.8. Bahwa berkaitan dengan kewajiban tersebut di atas dan tahun sengketa Surat Tagihan Pajak Nomor 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014 Masa Pajak Maret 2014, ketentuan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan ayat (2a) adalah berlaku atas Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon untuk kewajibannya pada Masa Pajak Maret 2014;
 
1.9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Tergugat secara yuridis salah dalam menetapkan STP Masa Pajak September 2014 sehingga harus dibatalkan dan permohonan Penggugat dikabulkan dan dinyatakan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah Nihil;
  1. Bahwa terhadap pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan tidak sependapat dan sangat keberatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
2.1. Bahwa terkait dengan objek gugatan, dapat disampaikan data dan fakta sebagai berikut:
a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan SPT Tahun PPh Badan Tahun Pajak 2013 Pembetulan ke-1 dengan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2014 sebesar US$ 31,453.04;
 
b. Bahwa dalam menghitung angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan ke-1 Tahun Pajak 2013, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menggunakan tarif sebesar 25% sesuai dengan penafsiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Pasal 14 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
 
c. Bahwa KPP Wajib Pajak Besar Satu menerbitkan surat himbauan pembetulan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2014 dikarenakan tarif yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak tepat. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) seharusnya menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 huruf (i) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Wajib Pajak;
 
d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan tanggapan atas surat himbauan tersebut melalui surat nomor 169/FKPKPP/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan menyatakan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 dan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2014 sudah benar;
 
e. Bahwa sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam surat himbauan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak melakukan pembetulan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014;
 
f. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Tagihan Pajak a quo dengan Surat Nomor: 007/FKP-KPP/XI/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan dengan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-549/WPJ.19/2015 tanggal 23 Maret 2015 permohonan tersebut ditolak;
 
g. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang kedua dengan Surat Nomor 189/FKP-KPP/STP.25/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), atas keputusan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan Nomor 259/FKP-PP/GUG.STP25/IX/2015 tanggal 9 September 2015 kepada Pengadilan Pajak; 2
 
.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah perusahaan yang terikat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Republik Indonesia;
 
2.3. Bahwa dalam Pasal 14 angka 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Firman Ketaun Perkasa (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) tertulis bahwa:
 
(i) Kontraktor harus membayar Pajak Penghasilan atas Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Kontraktor, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidk terbatas kepada laba bruto atas usaha, devden, bunga dan royalty dengan tarif pajak yang akan dikenakan selama jangka waktu perjanjian ini adalah sebagai berikut:
a) 10% (sepuluh persen untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
b) 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c) 30% (tiga puluh persen) atau tarif lebih kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 
Apabila lapisan penghasilan kena pajak diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan maka tarif tersebut pada huruf (a), (b), dan (c) diterapkan terhadap lapisan kena pajak yang telah diubah tersebut;
(ii) Untuk menghitung penghasilan kena pajak berlaku tata cara perhitungan Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran “F" yang merupakan bagian dari Perjanjian ini. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, berlaku ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
(iii) Kontraktor harus membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UndangUndang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
 
2.4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berkaitan mengenai pajak atas penghasilan sebagaimana pada Pasal 14 angka 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) yang di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) tersebut diatur secara jelas mengenai tarif pajak, lapisan pajak, dan penghasilan kena pajak serta dengan ketentuan dasarnya yang digunakan yaitu Undang- Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 (UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994);
 
2.5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), maka tarif pajak sesuai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) dengan ketentuan dasar Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 (UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994) yaitu sebesar 10%, 15%, dan 30%;
 
2.6. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Majelis Hakim berkaitan mengenai pajak atas penghasilan sebagaimana pada Pasal 14 angka 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) yang di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) tersebut diatur secara jelas mengenai tarif pajak, lapisan pajak, dan penghasilan kena pajak serta dengan ketentuan dasarnya yang digunakan yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008);
 
2.7. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang baik yang sebagaimana ketentuan yang diatur pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) dan ketentuan dasar yang digunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk menggunakan tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak menjadi tarif tunggal yaitu sebesar 25% yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010;
 
2.8. Bahwa menurut Majelis untuk menghitung kewajiban pajak penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 diatur langsung mengenai tarif pajak, maka tarif pajak yang berlaku tanpa menunggu Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri Keuangan seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang berlaku sejak tahun 2010 yaitu sebesar 25%;
 
2.9. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menginterpretasikan ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa menghubungkan ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (ii) PKP2B yang mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya, kecuali ditetapkan lain dalam PKP2B. Sedangkan antara Pasal 14 angka 3 huruf (i) dan huruf (ii) PKP2B terdapat hubungan langsung yang pada prinsipnya segala ketentuan yang diatur dalam PKP2B baik mengenai tarif pajak, lapisan kena pajak, maupun penghasilan kena pajak yang berlaku adalah ketentuan dasarnya yaitu ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994. Apabila kemudian hari ketentuan dasar ini Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 berubah maka segala peraturan umum untuk melaksanakan ketentuan dasar tersebut yaitu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 juga akan mengikutinya, dengan demikian berkaitan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) Majelis Hakim berpendapat ketentuan dasar perpajakan yang digunakan di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008;
 
2.10.Bahwa uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1464/ WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2014 Nomor 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014 yang berkaitan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), Apakah menggunakan ketentuan dasar yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 dengan tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 dengan tarif pajak sebesar 10%, 15%, dan 30% atau Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 dengan tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 sebesar 25%?;
 
2.11.Bahwa berdasarkan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang PPh dan Pasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat) diatas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menghitung PPh Terutang Tahun Pajak 2013 dengan menggunakan tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak sesuai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 
2.12.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah Lex Specialis dalam hal penghitungan Pajak Penghasilan Badan, hal ini juga tercermin antara lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan maupun UndangUndang perubahannya;
 
2.13.Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa:
 
Pasal 33A ayat (1)
Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1995 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang ini;
 
Pasal 33A ayat (2)
Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan dan telah mendapat keputusan tentang saat mulai berproduksi sebelum tanggal 1 Januari 1995, maka fasilitas perpajakan dimaksud dapat dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
 
Pasal 33A ayat (3)
Fasilitas perpajakan yang telah diberikan, berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kecuali fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2);
 
Pasal 33A ayat (4)
Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud;
 
Penjelasan Pasal 33A ayat (4)
Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan tersebut. Walaupun UndangUndang ini sudah mulai berlaku, namun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud;
 
Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang ini baru diberlakukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan pertambangan umum lainnya yang dilakukan dalam bentuk kontrak karya, kontrak bagi hasil, atau setelah berlakunya Undang-Undang ini;
 
Bahwa dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), ditegaskan bahwa:
 
Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau Perjanjian Kerjasama dimaksud;
 
Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 33A tersebut di atas tidak mengalami perubahan, baik dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 
2.14.Bahwa ketentuan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan di atas melegitimasi ketentuan yang ada dalam kontrak/perjanjian;
 
2.15.Bahwa Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan di atas mengatur bahwa pajaknya dan kewajiban pajak kontraktor dalam Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tersebut;
 
2.16.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa kata pajaknya dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang a quo adalah pajak yang menjadi beban Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yaitu Pajak Penghasilan Badan;
 
2.17.Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia mengatur antara lain:
a. Romawi II huruf A angka 1, Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut:
  • Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  • Ketetapan MPR;
  • Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Keputusan Presiden;
  • Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Lainnya, seperti:
- Peraturan Menteri;
- Instruksi Menteri;
- Dan lain-lainnya;
 
b. Romawi II huruf B angka 4, Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-Undang;
 
2.18.Bahwa frasa Peraturan Pemerintah (dalam bahasa Indonesia) atau Government Regulation (dalam Bahasa Inggris) yang dimaksud dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (dalam hal ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali/semua Penggugat) adalah Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17 huruf b;
 
2.19.Bahwa tarif Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Firman Ketaun Perkasa (dalam hal ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali/semua Penggugat) untuk lapisan tarif tertinggi sebesar 30% dapat ditetapkan menjadi tarif yang lebih kecil dengan Peraturan Pemerintah;
 
2.20.Bahwa lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Firman Ketaun Perkasa (dalam hal ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali/semua Penggugat) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 
2.21.Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 angka 3 huruf (i) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tersebut, maka tarif Pajak Penghasilan Badan dan lapisan Penghasilan Kena Pajak yang berlaku adalah:
a. 10% (sepuluh persen untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
b. 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. 30% (tiga puluh persen) atau tarif lebih kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2.19) dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.20);
 
2.22.Bahwa dengan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lapisan Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untuk Wajib Pajak yang menjalankan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yang digunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 
2.23.Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan sebuah "Conjunctive title" (hak yang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai dari eksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen dan pemasaran, sehingga oleh karena sifatnya yang khusus maka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus dijunjung tinggi sebagai bentuk aturan setingkat undang-undang yang sifatnya mengikat pihak-pihak yang menandatangani perjanjian dimaksud (Penggugat dengan Pemerintah) dan kedua belah pihak tetap berkomitmen dengan kesepakatan yang dibuat pada saat itu;
 
2.24.Bahwa dalam kontrak/perjanjian terdapat bahasa hukum yang dikenal dengan istilah "Prevailing" dan "Naildown";
 
Istilah "Prevailing" mengandung arti ketentuan kontrak/ perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu, sedangkan "Naildown" adalah sebaliknya dimana kontrak/ perjanjian tidak mengikuti ketentuan yang berlaku tetapi tetap terikat sesuai dengan kontrak/perjanjian yang sudah disepakati (ditetapkan);
 
Sekalipun sifat “naildown” ini dalam beberapa kondisi justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara (misalnya jika tarif pajak di masa yang akan datang mengalami kenaikan), tetapi pada garis besarnya justru memberikan tingkat keyakinan dan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi investor;
 
Penggunaan konteks istilah "Prevailing" atau "Naildown" dalam suatu kontrak/perjanjian didasari oleh isi dari kontrak/ perjanjian itu sendiri;
 
Dalam kasus ini, pengenaan tarif PPh terutang bagi Penggugat telah diatur secara jelas dalam kontrak/perjanjian PKP2B sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka 3 huruf (i) yang dipertegas oleh Pasal 14 angka 3 huruf (ii) PKP2B dimaksud sehingga Penggugat terikat (naileddown) dengan isi kontrak/perjanjian sampai dengan berakhirnya kontrak/ perjanjian;
 
Ketentuan dalam PKP2B yang bersifat “naildown” atau mengunci" tidak dapat dihapuskan, dibatalkan atau diubah dengan peraturan perundang-undangan sesudahnya kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak;
 
2.25.Dalam Pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (pacta sunt servanda);
 
Selain itu sesuai dengan Pasal 1342 KUH Perdata juga dinyatakan bahwa jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran;
 
2.26.Bahwa dalam hal ini Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Penggugat masih berlaku sehingga harus ditaati dengan itikad baik sesuai asas hukum pacta sunt servanda;
 
2.27.Bahwa ketentuan mengenai tarif pajak, lapisan pajak, dan penghasilan kena pajak sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 angka 3 sehingga dalam hal ini Penggugat tidak seharusnya membuat penafsiran sendiri bahwa bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak menjadi tarif tunggal yaitu sebesar 25% yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010;
 
2.28.Bahwa sebagai konsekuensi dari perlakuan ketentuanketentuan yang diatur dalam PKP2B, terhadap Penggugat dikenakan tarif PPh Badan dengan menggunakan tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak sesuai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dimaksud walaupun dalam ketentuan perundang-undangan (UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) besarnya tarif pajak PPh Badan untuk tahun 2010 adalah sebesar 25%;
 
2.29.Bahwa dengan demikian jelas bahwa pengenaan tarif pajak sebesar 25% berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat) hanya berlaku bagi kontrak karya, kontrak bagi hasil atau kerjasama pengusahaan pertambangan yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008;
 
Sedangkan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang ditandatangani sebelum Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 berlaku, tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud;
 
2.30.Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut:
 
Bahwa Majelis berpendapat bahwa Tergugat menginterpretasikan ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (i) tanpa menghubungkan ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (ii) yang mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya, kecuali ditetapkan lain dalam PKP2B. Sedangkan antara Pasal 14 angka 3 huruf (i) dan huruf (ii) terdapat hubungan langsung yang pada prinsipnya segala ketentuan yang diatur dalam PKP2B baik mengenai tarif pajak, lapisan kena pajak, maupun penghasilan kena pajak yang berlaku adalah ketentuan dasarnya yaitu ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994;
 
Bahwa apabila kemudian hari ketentuan dasar ini UndangUndang Pajak Penghasilan Tahun 1994 berubah maka segala peraturan umum untuk melaksanakan ketentuan dasar tersebut yaitu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 juga akan mengikutinya;
 
Bahwa menurut fakta persidangan ketentuan dasar mengenai lapisan Penghasilan Kena Pajak yang semula diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 telah berubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka menurut penalaran logis hukum Peraturan Pemerintah yang memuat aturan umum untuk pelaksanaan Undang-Undang dari Undang-Undang ini seharusnya mengikuti perubahan ketentuan dasarnya;
 
bahwa hal ini berarti mengenai lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak a quo yaitu Lapisan Tarif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B tanpa menunggu adanya Peraturan Pemerintah yang baru semestinya tunduk kepada ketentuan dasar Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;
 
bahwa hal ini berarti kewajiban Pajak Penghasilan bagi Pemohon (selaku Kontraktor dalam PKP2B a quo) mengenai tarif yang berlaku tanpa menunggu Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri Keuangan seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak tahun 2010;
 
2.31.Bahwa dari pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa “tarif yang berlaku seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008” sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis berpendapat untuk mengadopsi istilah “prevailing” terhadap kontrak/perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Pemerintah;
 
2.32.Bahwa dalam hal ini Majelis telah mengabaikan sifat “lex spesialist” yang disandang oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang PPh dimana dengan adanya sifat “lex spesialist” tersebut maka atas PKP2B berlaku istilah “naildown atau mengunci” sampai berakhirnya masa kontrak/perjanjian dimaksud sebagaimana telah diuraikan di atas;
 
2.33.Bahwa dengan demikian maka pendapat Majelis tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
2.34.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya, penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak yang isinya menolak permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014 adalah tepat mengingat tidak terdapat kesalahan dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014;
 
2.35.Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan: “terbukti Tergugat secara yuridis salah dalam menetapkan STP Masa Pajak September 2014 sehingga harus dibatalkan dan permohonan Penggugat dikabulkan dan dinyatakan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah Nihil”; sangat tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”; Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
 
C. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70594/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016, harus dibatalkan;
 
III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.70594/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang menyatakan:
 
Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014, atas nama: PT Firman Ketaun Perkasa, NPWP:01.856.455.9-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30 unit C, SCBD Lot 28, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah Nihil,
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Desember 2014, atas nama Penggugat, NPWP: 01.856.455.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu dikabulkannya Permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-1464/WPJ.19/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2014 Nomor: 00151/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo gugatan Penggugat cukup berdasar yang telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Pasal 33A Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi NIHIL;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI:
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak
 
Ketua Majelis : Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 
 
Anggota Majelis : Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
 
Penitera Pengganti : Muhammad Aly Rusmin, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File