DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, 

 

 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2083/PJ./2013 tanggal 30 September 2013;

 

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali; 

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 

 

MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

 

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-45844/PP/M.XVI/13/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Pemohon Banding jelaskan sehubungan dengan Surat Terbanding Nomor: S-456/WPJ.07/2010 tanggal 30 April 2010 menolak keberatan Surat Pemohon Banding Nomor: 01/ABB-P/IX/09 tanggal 16 September 2009 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00010/204/07/057/09 tanggal 29 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan penjelasan, bahwa menurut Terbanding telah terjadi Saldo Tambahan Modal pada Tahun 2004 sebagai akibat pengalihan utang Pemegang Saham dan Bunga Pinjaman yang dikonversi dan belum dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan perhitungan sebagai berikut:

 

Bahwa Terbanding telah keliru dalam Tambahan Modal yang telah dikonversi menjadi modal tersebut dengan penjelasan:

 

Bahwa sehubungan Pemeriksaan Tahun 2007 tersebut dan sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2007 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono, tidak terdapat Konversi atau penambahan Modal seperti yang telah dikoreksi oleh Terbanding;

 

Bahwa Penambahan Modal yang dimaksud Terbanding telah terjadi pada tahun 2004 dan telah diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat dan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: 135/WPJ.07/KP.0505/2006 tanggal 9 Maret 2006;

 

Bahwa Penambahan Modal dari pinjaman Pemegang Saham terjadi pada Tahun 2004 sesuai dengan Circular Resolution Of Shareholders Of PT Associated British Budi dengan perincian sebagai berikut:

 

Bahwa jumlah Pinjaman Pemegang Saham tersebut dipindahkan sebagai penambahan modal seperti yang tertulis dalam Audit Report Tahun 2004 Pemohon Banding yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Johan Malonda Astika & Rekan pada halaman 12;

 

Bahwa menurut Terbanding dalam memeriksa SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 dalam Audit Report Tahun 2007 Pemohon Banding yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono pada halaman 24 terdapat Penambahan Modal dengan perincian seperti dalam butir 3 di atas, dan terdapat bunga sebesar Rp2.490.520.598,00 pada British Sugar Oversea Indonesia Pte.Ltd (Pemegang Saham Luar Negeri) yang menurut Terbanding terdapat utang Bunga Luar Negeri yang menjadi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 pada tahun 2004 yang belum dibayarkan (terutang pajak);

 

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa utang luar negeri dari pemegang saham (British Sugar Overseas Indonesia Pte.ltd) benar terdapat utang pokok dan bunga, di mana untuk utang Bunga sebesar Rp2.490.520.598,00 tersebut yang menurut Terbanding merupakan koreksi Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Bunga Luar Negeri yang terutang pajak, Terbanding tidak memperhatikan hal lain yang tercantum dalam Audit Report Pemohon Banding Tahun 2007 yang sama dalam halaman 24, jelas tercantum Pinjaman Perusahaan dari ABBI dan BAJ di Tahun 1998, di mana pinjaman tersebut tidak kena bunga (Non Interest Bearing Loan) sejak 1 Januari 2000 dan hal yang sama tercantum pula dalam Audit Report Tahun 2004 halaman 11 dengan demikian tidak terdapat beban atau pencadangan bunga atas pinjaman pemegang saham (ABBA dan BAJ) terhitung sejak 1 Januari 2000 dan utang bunga kepada Pemegang Saham yang tertulis dalam Audit Report Tahun 2004 dan 2007 dan seperti yang dimaksud Terbanding telah terjadi sebelum Tahun 2000, sehingga untuk Tahun 2004 tidak terdapat objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan 23 atas bunga kepada Pemegang Saham (ABBA dan BAJ) yang harus dikoreksi oleh Terbanding;

 

Bahwa menurut Pemohon Banding seperti yang tertulis dalam Audit Report Tahun 2007 dan 2004 tersebut Terbanding tidak memperhatikan Klausul Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri yang salah satu syaratnya adalah bahwa Pinjaman dari Pemegang Saham tidak dikenakan bunga sebagaimana mestinya (The Non-Interest Bearing Loans From ABBI and BAJ);

 

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Terbanding telah keliru melakukan koreksi atas utang bunga yang telah dikonversi menjadi penambahan modal pada Tahun 2004 dan atas utang bunga tersebut sebagai objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang pada Tahun 2004, untuk itu Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00010/204/07/057/09 Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp338.710.802,00 tanggal 29 Juni 2009 tersebut dan agar dapat ditinjau kembali menjadi NIHIL;

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-45844/PP/M.XVI/13/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-456/WPJ.07/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari - Desember 2007 Nomor: 00010/204/07/057/09 tanggal 29 Juni 2009 atas nama PT Associated British Budi NPWP: 01.071.537.3.057-000, beralamat di Wisma Budi Lantai 8 - 9, Jalan HR Rasuna Said Kav. C - 6, Karet, Jakarta Selatan, 12920 dengan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

 

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.45844/PP/M.XVI/13/2013 tanggal 25 Juni 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.45844/PP/M.XVI/13/2013 tanggal 25 Juni 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Positif atas Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.490.520.598,00;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.45844/PP/M.XVI/13/2013 tanggal 25 Juni 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi a quo adalah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahan-perubahannya menyebutkan bahwa:

Pasal 26 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan menyebutkan bahwa:

Pasal 8 ayat (4)

 

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan menyebutkan bahwa:

 

Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan seperti (gaji dan deviden), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti royalty, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya) atau saat tertentu lainnya.Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan.Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir pembayaran;

P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) antara Indonesia Singapura (Tax Treaty between Indonesia-Singapore), yaitu:

Pasal 11

Paragraf 13 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas yang menyatakan bahwa Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 76

 

Pasal 78

 

Bahwa atas dasar tersebut di atas, bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 45844/PP/M.XVI/13/2013 tanggal 25 Juni 2013, sebagai berikut:

 

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.490.520.598,00 sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada:

 

 

 

 

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp2.490.520.598, yang berasal dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2007 di mana terdapat pengalihan utang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal yang disetujui dalam rapat pemegang saham pada tanggal 14 Januari 2004 sebesar USD2.538.744,36. Atas utang tersebut termasuk pula bunga pinjaman ke pemegang saham yang belum dikenakan Objek PPh Pasal 26 dengan perhitungan sebagai berikut:

 

Bahwa selama proses keberatan, terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah diminta untuk melengkapi dokumen dan keterangan untuk memperkuat sanggahannya dengan Surat Permintaan Penjelasan dan Pembuktian Tertulis (permintaan pertama) Nomor: S-3685/WPJ.07/BD.0504/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

 

Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memenuhi permintaan data dan dokumen, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kembali melakukan permintaan data/dokumen kedua melalui Surat Nomor S-4202/WPJ.07/BD.0501/2009 tanggal 13 November 2009. Namun sampai dengan waktu yang ditetapkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga belum memberikan respon. Atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membuat Berita Acara Tidak Memberikan Data/Dokumen melalui Surat Nomor BA-2274/WPJ.07/BD.0501/2009 tanggal 11 Desember 2009.

 

Kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah dikirimkan Permintaan Keterangan melalui Surat Nomor S-4499/WPJ.07/BD.0501/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan ditanggapi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 10 Desember 2009 dengan hadir memenuhi undangan dan memberikan data. Data-data yang diperlihatkan dan dipinjamkan untuk memproses permohonan keberatan meliputi:

 

Latar belakang dan peruntukan pinjaman menjadi penambahan modal yang terjadi di Tahun 2004 adalah sesuai dengan Circular Resolution of Shareholder of PT. Associated British Budi dengan perincian sebagai berikut:

 

Dalam keterangannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa benar terdapat utang pokok dan bunga dari pemegang saham (British Sugar Overseas Indonesia Pte., Ltd), di mana untuk utang Bunga sebesar Rp2.490.520.598 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan koreksi objek pajak PPh Pasal 26 atas Bunga ke Luar Negeri;

 

utang bunga tersebut berasal dari Pinjaman Perusahaan dari ABB dan PT Budi Acid Jaya (BAJ) di Tahun 1998, di mana pinjaman tersebut tidak kena bunga (Non interest bearing loan) sejak 1 Januari 2000 dan hal yang sama tercantum pula dalam Audit Report Tahun 2004 hal 11 (fotocopy terlampir). Dengan demikian tidak terdapat beban atau pencadangan bunga atas Pinjaman Pemegang Saham (ABB dan PT BAJ) terhitung sejak 1 Januari 2000 dan utang bunga kepada Pemegang Saham yang tertulis dalam Audit Report Tahun 2004 dan 2007 dan seperti yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terjadi sebelum Tahun 2000, sehingga untuk Tahun 2004 tidak terdapat objek pajak PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 23 atas bunga kepada pemegang saham yang harus dikoreksi oleh pemeriksa.

 

Dalam suratnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan atas kronologis pemberian pinjaman dari pemegang saham beserta mutasi atas pokok dan bunga pinjaman yang terjadi dari awal sampai dengan akhir tahun 2007 sampai dengan Konversi Pinjaman Pemegang saham menjadi penyertaan modal.

Dari penelitian Neraca Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tahun yang berakhir 2007 diketahui terdapat Paid in Capital dalam komponen ekuitas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perincian sebagai berikut:

 

Dari penelitian Neraca Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2004 diketahui terdapat kenaikan Paid in Capital dalam komponen ekuitas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Tahun 2004 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

 

Dari penelitian Neraca Laporan Keuangan di Tahun 2004 juga diketahui terdapat penurunan Subordinated Loan dalam komponen kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Tahun 2004 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

 

Dalam penjelasan point 11 Laporan Audit Tahun 2004 disebutkan bahwa per 31 Desember 2003 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki utang subordinasi kepada ABB Indonesia Pte. Ltd, Singapore (sebelumnya bernama British sugar Overseas Indonesia Pte. Ltd) senilai Rp30.180 juta atau setara dengan USD3,338,744 dan GBP 127,162. Disamping itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memiliki utang subordinasi senilai Rp7,831 juta atau setara dengan USD925,123. Posisi utang subordinasi tahun 2003 ditabelkan

 

Dalam point 12 dan 16 Audit Laporan Keuangan dijelaskan mengenai detail Pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan "Nature Transaction with Related Parties" disebutkan terdapat keterkaitan antara Pemohon Banding, ABB Indonesia Pte. Ltd Singapore (ABBI) dan PT Budi Acid Jaya Tbk (BAJ) sebagaimana tertulis:

 

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan 57 dari total 62 set kontrak perjanjian "Short Term Loan Agreement".

Jumlah uang yang diterima;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), berdasarkan Circular Resolution of Stockholders (RUPS) tertanggal 14 Januari 2004, pemegang saham sepakat untuk mereklasifikasi Subordinated Loan sejumlah USD3,463 juta dan BP 72 ribu setara dengan Rp29.965 Milyar ke Paid In Capital, namun resolusi Pemegang Saham tersebut belum diaktakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahan-perubahnnya menyebutkan atas penghasilan bunga, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Pemohon Banding luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

 

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan menyebutkan bahwa: Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

 

Dalam memori penjelasan dinyatakan bahwa batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan Pada saat terjadinya pembayaran. Walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran.

 

Bunga yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut;

Bukti pendukung lainnya berupa voucher journal pengakuan/pencatatan biaya bunga dalam buku besar biaya bunga dan Buku Besar utang Bunga serta Laporan Keuangan Tahun 1998 sampai dengan 2000 tidak tersedia saat keberatan. Ketiadaan dokumen pendukung ini menyebabkan tidak diketahui secara pasti kapan sebenarnya biaya bunga dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam pembukuannya sehingga tidak dapat diketahui saat terutangnya penghasilan itu sendiri.

 

Bahwa dengan demikian, pernyataan Pemohon Banding bahwa bahwa bunga terutang di Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2000 tidak dapat dibuktikan.

Bahwa atas pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa konversi utang menjadi Modal terjadi pada Tahun 2004, di mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diperiksa oleh KPP PMA Empat, yang sama dengan KPP yang memeriksa Tahun 2007, dan telah mengeluarkan produk hukum dengan tidak terdapat koreksi Pajak Penghasilan PPh Pasal 26 untuk periode Januari s.d. Desember 2004, adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.

 

Berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Tahun 2004 dan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pemeriksaan Tahun 2004 tidak pernah melakukan pemeriksaan atas objek PPh Pasal 26 dengan tidak adanya Surat Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 26 seperti SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) ataupun SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil). Hasil Pemeriksaan tahun 2004 dan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan adalah SKPLB PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 21, SKPN PPh Pasal 23, SKPKB PPN dan STPPPN.

Atas pendapat Majelis yang menyatakan:

 

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti berupa Laporan Keuangan Tahun 2007 yang diaudit Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Circular Resolution of Shareholder PT. Associate British Budi, Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri dan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Tahun 2004, dan Amendment of Loan Agreement (Perjanjian pinjaman dari ABBI dan BAJ Tahun 1998 Majelis menilai konversi dimaksud terjadi Tahun 2004;

 

Bahwa berdasarkan alat bukti yang merupakan audit report Tahun 2007 dan Perjanjian Kredit tanpa bunga dari Bank Mandiri, bahwa Majelis menilai memang benar berdasarkan penjelasan dalam audit report/financial statements for the years ended December 31, 2004 and 2003 and for the Period From April 23, 1996 (Inception Date) Through December 31, 2004 and Independent Auditor’s Report Kantor Akuntan Johan Malonda Astika & Rekan (a member of Nexia International) pada angka 11 Subordinated Loan ABB Indonesia (Formally British Sugar Overseas Indonesia Pte, Ltd), Singapore (ABBI) (USD3,338,744 dan F 127,162 in 2003 = Rp30.180 milyar), PT. Budi Acid Jaya Tbk (BAJ) (USD925,123 in 2003 = Rp7.831 milyar) jumlah seluruhnya Rp38.011 milyar;

 

Bahwa atas pendapat Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terjadinya konversi utang pemegang saham menjadi modal pada tanggal 14 Januari 2004 karena telah disetujui oleh RUPS. Bahwa sesuai PSAK, jumlah yang dikonversi menjadi modal adalah seluruh tagihan utang termasuk bunga yang seharusnya dibayar yang dikonversi ke modal tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka atas bunga tersebut seharusnya dipotong PPh Pasal 26 pada saat terutang.

 

Bahwa berdasarkan bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 dimaksud merupakan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),yang tetap dapat ditagih oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui koreksi pajak di Tahun 2007;

Atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa: Berdasarkan Loan Agreement Dated 1998 The Loan Have Become non-interest Bearing Loans Since January 1, 2000 membuktikan bahwa atas pinjaman dari pemegang saham sejak 1 Januari 2000 tidak dikenakan bunga;

 

Bahwa dengan demikian konversi utang ke modal Tahun 2004 tersebut adalah nilai dari pokok pinjamannya saja tanpa ditambah dengan beban bunga, oleh karena itu tidak ada objek PPh Pasal 26 pada tahun 2004 atas pinjaman dari pemegang saham. Oleh karena itu dugaan Terbanding ada objek PPh Pasal 26 sebesar Rp2.490.520.598,00 tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

 

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa menurut Pendapat Majelis, pinjaman menjadi tidak dikenakan bunga sejak 1 Januari 2000.

 

Bahwa melihat simpulan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa dalam kontrak pinjaman tersebut tidak diketahui tanggal kontrak ditandatangani, sehingga jangka waktu kontrak pun tidak dapat diketahui, maka sesuai dengan klaim Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa pinjaman dimulai tahun 1998, artinya Majelis juga mengakui terdapat bunga pinjaman yang terutang PPh Pasal 26 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena terjadi sebelum 1 Januari 2000.

 

Bahwa sesuai Paragraf 13 (c) PSAK Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas, Additional Paid In Capital dicatat berdasarkan besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi Modal.

 

Sehingga pernyataan Majelis yang menyatakan dengan demikian konversi utang ke modal Tahun 2004 tersebut adalah nilai dari pokok pinjamannya saja tanpa ditambah dengan beban bunga, adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK, karena dalam PSAK jelas-jelas tidak disebutkan bahwa pencatatan Additional Paid in Capital adalah hanya pokok pinjamannya saja.

 

Bahwa Additional Paid In Capital merupakan komponen Ekuitas/Modal dalam Neraca. Bahwa dalam Paragraf 49 PSAK tentang Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan antara lain menyatakan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

Dengan demikian komponen-komponen yang termasuk dalam Neraca, termasuk Additional Paid in Capital,merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang akan terus terbawa di masa depan. Sehingga pendapat Majelis yang menyatakan bahwa pinjaman menjadi tidak dikenakan bunga sejak 1 Januari 2000, artinya Majelis dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), juga mengakui bahwa terdapat bunga pinjaman yang terutang sebelum Tahun 2000.

 

Bunga pinjaman tersebut termasuk komponen Additional Paid in Capital yang akan terbawa dalam laporan Neraca sampai dengan tahun dilakukannya konversi.

 

Sehingga pernyataan Majelis yang menyatakan: konversi utang ke modal Tahun 2004 tersebut adalah nilai dari pokok pinjamannya saja tanpa ditambah dengan beban bunga, menjadi terbantahkan.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Nihil (Rp0,00); dengan perincian sebagai berikut: