Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4454 Putusan
Terakhir diperbarui 7 Oktober 2022
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPh Pasal 23
15 November 2018 | View : 70
PUTUSAN
Nomor
1798/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
PT GARDA  TUJUH  BUANA,  TBK, beralamat  Jalan Pangkalan RT. 002 Tanah Merah, Tana Lia, Tana Tidung/Sei Tapa Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (alamat korespondensi  kantor  Jakarta  Gedung  Menara Hijau  lantai  5 R.501 A, Jalan MT Haryono Kavling 33, Jakarta Selatan 12770), dalam hal ini diwakili oleh Octavianus Wenas jabatan Direktur PT Garda Tujuh Buana, Tbk;
 
Pemohon Peninjauan Kembali; 
 
MELAWAN
 
DIREKTUR  JENDERAL  PAJAK,   tempat  kedudukan  di  Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Dayat Pratikno, jabatan Kepala Sub  Direktorat  Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. Farchan Ilyas,  jabatan  Kepala  Seksi  Peninjauan  Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. Ari Murti, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal   Gatot  Subroto Nomor   40   -   42,   Jakarta,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3182/PJ/2016, tanggal 05 September 2016;
Termohon Peninjauan Kembali; 
 
MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang,  bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan  peninjauan  kembali  terhadap  Putusan  Pengadilan Pajak Nomor Put-61456/PP/M.XIIIB/99/2015,  tanggal  21  Mei  2015,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:
 
Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-727.NK/WPJ.14/2014 tanggal 29 September 2014 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf  b karena Permohonan Wajib  Pajak  tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan  Desember  2009  Nomor  00017/203/09/727/12  tanggal  6  November 2012;
 
Latar Belakang
Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b sebanyak dua kali, dan keduanya telah ditolak oleh Tergugat sebagai berikut:
1.  Permohonan   Penggugat   yang   pertama   Nomor   126/GTB-JKT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tergugat telah menjawab dengan Surat Keputusan Nomor KEP-298.NK/WPJ.14/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang isinya menolak permohonan Penggugat;
2.  Permohonan Penggugat yang kedua Nomor 097/GTB-JKT/X11/2014 tanggal 15 Juli, 2014 Tergugat telah menjawab dengan Surat Keputusan Nomor KEP-727.NK/WPJ.14/2014 tertanggal 29 September 2014, yang diterima Penggugat   tanggal   6   November   2014,   yang   isinya   juga   menolak permohonan Penggugat;
 
Bahwa   berdasarkan   Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   2002   Tentang Pengadilan  Pajak  Pasal  40   dan  41,  Penggugat  mempunyai  hak  untuk mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Pajak  atas  keputusan  Tergugat  yang menolak kedua permohonan pembatalan SKPKB yang diajukan Penggugat; Bahwa  selain  itu,  berdasarkan  Undang-Undang  yang  sama  Pasal  43  (2), Penggugat  juga  berhak  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Pajak agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak;
 
Bahwa kronologi penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar atas PPh Pasal 23 oleh Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan; Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran melakukan pemeriksaan pertama  atas  PPh  Pasal  23  Tahun  Pajak  2009  dan  mengeluarkan  Surat Ketetapan  Pajak  Nihil  Nomor  00001/503/09/061/11  tanggal  13  Juni  2011 dengan jumlah sebagai berikut:
 
Penghasilan Kena Pajak 23                                        Rp14.325.958.068,00
PPh Terutang                                                              Rp     286.519.615,00
Kredit Pajak Setoran Masa                                         Rp     286.519.615,00
PPh Yang Masih Harus Dibayar                                                         NIHIL
 
Bahwa Penggugat menyetujui Surat Ketetapan Pajak Nihil ini;
Bahwa   kemudian,   Kantor   Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb mengeluarkanSurat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-067/WPJ.14/KP.0705/2011 tanggal 23 September 2011 untuk melakukan pemeriksaan kedua untuk jenis pajak yang sama dan tahun pajak yang sama, yaitu PPh Pasal 23 Tahun 2009;
 
Bahwa selanjutnya, Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb menerbitkan Surat Pemintaan    Peminjaman    Buku,    Catatan    dan    Dokumen    Nomor    S-267/WPJ.14/KP.0705/2011 tanggal15 Nopember 2011 untuk meminta data dan dokumen;
 
Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb tidak mengemukakan data baru yang belum terungkap sebelumnya dipemeriksaan yang pertama (Novum); Bahwa oleh karena itu, Penggugat memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb pada tanggal 15 Desember 2011 bahwa, Penggugat telah diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pancoran untuk jenis pajak dan tahun pajak yang sama, yaitu PPh Pasal 23 Tahun 2009 dan menolak pemeriksaan pajak  yang  kedua,  karena  tidak  sesuai  dengan  perundang-undangan  dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku;
 
Bahwa   hingga  sekarang  Kantor   Pelayanan   Pajak  Tanjung  Redeb  tidak menjawab surat penolakan Penggugat;
 
Bahwa walaupun Penggugat menolak pemeriksaan kedua tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb tetap meneruskan pemeriksaan dan menerbitkan produk hukum yang sejenis dengan pemeriksaan yang pertama, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Pajak Penghasilan Pasal Pasal 23 Tahun Pajak 2009 Nomor 00017/203/09/727/12 tanggal 06 November 2012;
 
Penghasilan Kena Pajak 23  Rp 8.638.669.552,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Terhutang
Rp
345.546.782,00
Kurang Bayar
Rp
345.546.782,00
Sanksi administrasi
Rp
165.862.455,00
Jumlah PPh Yang Masih harus Dibayar
Rp
511.409.237,00
 
Bahwa Surat Ketetapan Kurang Bayar ini merupakan duplikasi dan/atau bertentangan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil yang diterbitkan sebelumnya atas PPh Pasal 23 Nomor 00001/503/09/061/11 tanggal 13 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pancoran pada pemeriksaan pertama, sebagaimana dikemukakan di atas;
 
Bahwa hingga saat ini, Penggugat tidak memahami dasar perhitungan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb di atas;
 
Alasan Penggugat  mengajukan gugatan atas keputusan Tergugat
 
Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak yang kedua, Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
 
Bahwa oleh karena itu, keseluruhan proses pemeriksaan yang kedua, mulai dari penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-067/WPJ.14/KP0705/2011 tanggal 23  September 2011  sampai  dengan  diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00017/203/09/727/12 tertanggal 6 Nopember 2012 menurut Penggugat adalah cacat hukum dan oleh karenanya seharusnya batal demi hukum;
 
Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya disebut "Undang-Undang KUP", menetapkan bahwa:
 
"Pasal 31
(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang Pemeriksaan Ulang.........”;
Bahwa selain itu, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 15 (5) juga menetapkan bahwa :
 
Pasal 15:
(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan....... diaturdenganatauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."
Bahwa   atas   dasar   Undang-Undang   Ketentuan   Umum   dan   Tata   Cara Perpajakan di atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 juncto Nomor 82/PMK.03/2011, selanjutnya disebut "Permenkeu", menegaskan sebagai berikut:
 
Pemeriksaan Ulang
Pasal 29
(1) Pemeriksaan  Ulang  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  instruksi  atau persetujuanDirektur Jenderal Pajak;
(2) Instruksi  atau  persetujuan  Direktur  Jenderal  Pajak  untuk  melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan:
a   apabila   terdapat   data   baru   termasuk   data   yang   semula   belum terungkap;atau
b. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
(3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan";
 
Bahwa menurut pendapat Penggugat Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb dalam melakukan pemeriksaan pajak yang kedua atas PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2009 bukan sebagai pemeriksaan ulang, tetapi sebagai duplikasi pemeriksaan pajak atas pemeriksaan yang pertama dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pancoran;
 
Bahwa pemeriksaan pajak yang kedua ini tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan  Permenkeu  sebagaimana  disebut  di  atas  dengan  fakta-fakta  sebagai berikut:
 
Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb tidak menunjukkan adanya instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagai prasyarat melakukan Pemeriksaan Ulang seperti yang diwajibkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Permenkeu tersebut di atas;
 
Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan tidak menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb adalah pemeriksaan ulang. Oleh karena itu, pemeriksaan ini pada hakikatnya adalah bukan pemeriksaan ulang, tetapi adalah pemeriksaan kedua (duplikasi pemeriksaan) terhadap pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh KPP Pancoran untuk jenis pajak dan tahun pajak yang sama, yaitu PPh Pasal 23 Tahun 2009 dan menerbitkan produk hukum yang sejenis, yaitu Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan bukan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Tambahan sebagaimana seharusnya produk hukum pada Pemeriksaan Ulang;
 
Bahwa   berdasarkan   Surat   Permintaan   Peminjaman   Buku,   Catatan   dan Dokumen Nomor S267/WPJ.14/KP.0705/2011 tertanggal 15 November 2011 yang   diterbitkan   oleh   Kantor   Pelayanan   Pajak   Tanjung   Redeb,   tidak dikemukakan  adanya  temuan  bukti  baru  (novum)  yang  belum  terungkap
 
sebelumnya sebagaimana prasyarat Pemeriksaan Ulang, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Permenkeu tersebut di atas;
 
Bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb  adalah  sejenis  dengan  pemeriksaan  pertama  yang  diterbitkan  oleh Kantor Pelayanan Pajak Pancoran, yaitu Surat Ketetapan Pajak Nihil/Kurang Bayar. Kalau seandainya ini adalah Pemeriksaan Ulang, maka produk hukum yang seharusnya diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Permenkeu di atas;
 
Bahwa menurut pendapat Penggugat,  oleh karena  pemeriksaan pajak yang kedua   tidak   memenuhi   prosedur   sebagai   Pemeriksaan   Ulang,   maka pemeriksaan tersebut merupakan duplikasi pemeriksaan terhadap pemeriksaan yang pertama yang menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Nihil yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor 00001/503/09/061/11 tanggal 13 Juni 2011;
 
Bahwa oleh karena itu, pajak terhutang atas pasal 23 Tahun Pajak 2009 pada pemeriksaan kedua ini seharusnya adalah Nihil;
 
Bahwa  berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Penggugat  mengajukan  gugatan kepada Pengadilan Pajak untuk memohon agar:
-    Pengadilan    Pajak    mengeluarkan    putusan    sela    agar    tindak    lanjut pelaksanaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00017/203/09/727/12 tanggal 06 November 2012 ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan ini Penggugat ajukan mengingat menurut pendapat Penggugat, Penggugat tidak terhutang pajak tersebut dan Penggugat saat ini mengalami problem cash flow oleh karena kerugian finansial pada tahun 2014;
-    Pengadilan      Pajak      membatalkan      Keputusan      Tergugat      Nomor 727.NK/WPJ.14/2014 tanggal 29 September 2014 oleh karena pemeriksaan kedua yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Permenkeu untuk Pemeriksaan Ulang. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00017/203/09/727/12 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Redeb, sehingga pajak terhutang PPh 23 tahun 2009 seharusnya nihil;
 
Bahwa Penggugat berharap agar Pengadilan Pajak dapat mengabulkan permohonan Penggugat ini;
 
Menimbang,   bahwa   amar   Putusan   Pengadilan   PajakNomor   Put- 61456/PP/M.XIIIB/99/2015, tanggal 21 Mei 2015,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
MENGADILI
Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak  Nomor KEP-727.NK/WPJ.14/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Garda Tujuh Buana, NPWP: 01.667.888.0-727.001, beralamat Jalan Pangkalan  RT.  002  Tanah  Merah,  Tana  Lia,  Tana  Tidung/Sei  Tapa  Pulau Bunyu Kab Bulungan, Kalimantan Utara (alamat korespondensi kantor Jakarta Gedung Menara Hijau lantai 5 R.501 A Jalan MT Haryono Kavling 33 Jakarta Selatan 12770), tidak dapat diterima;
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum      tetap      yaitu      Putusan      Pengadilan      Pajak      Nomor      Put- 61456/PP/M.XIIIB/99/2015, tanggal 21 Mei 2015, diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Nomor  PKA-2884/5.1/PAN.Wk/2015 yang  dibuat  oleh Wakil Panitera  Pengadilan  Pajak,  dengan  disertai  alasan- alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 September 2015;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah  diberitahukan  kepada  pihak  lawan  dengan  saksama  pada  tanggal  22 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Pajak  tersebut  pada  tanggal  20 September 2016;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009, JunctoUndang-Undang Nomor 14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  maka  permohonan  peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang,  bahwa  Pemohon  Peninjauan  Kembali  telah  mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
 
TENTANG DUDUK PERKARA
 
Bahwa Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
a)   Bahwa Majelis telah memutuskan bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang  Pengadilan  Pajak  sehingga  Majelis  tidak  dapat melanjutkan  pemeriksaan  terhadap  materi  gugatan.  Dengan  demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
b)   Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis telah mengabaikan asas keadilan dan ketentuan perundang-undangan yang tepat dalam memutuskan perkara ini, karena menggunakan Pasal 40 ayat (3), yang menggunakan Tanggal Stempel Pos pada waktu pengiriman Surat Keputusan  sebagai  dasar  untuk  menghitung  jangka  waktu kedaluarwasanya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Pajak;
c)   Penggunaan Tanggal Stempel Pos dalam kasus ini tidak tepat,   karena kesalahan yang mengakibatkan terlambat diterimanya Surat Keputusan dari Kanwil DJP bukanlah kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali.  Penjelasan dari Kantor Pos Tarakan Nomor 825/Tar/SP/Kolant/9/0415 (Lampiran 1, halaman 33 sampai dengan halaman 34) yang diajukan KanwilDJP malah dengan jelas menegaskan:
  1. Bahwa Kantor Pos   Tidung menahan kiriman surat kepada Pemohon Peninjauan Kembali selama 1 bulan;
  2. Bahwa proses pengiriman ke alamat Pemohon Peninjauan Kembali di wilayah Tana Liat dikumpulkan terlebih dahulu dan dikirimkan dalam waktu  yang  tidak  dapat  ditentukan,  bisa  memakan  waktu  berbulan- bulan;
  3. Bahwa petugas Kecamatan tidak meneruskan Surat Keputusan tersebut ke   alamat  Pemohon  Peninjauan  Kembali, tetapi malah mengembalikannya ke Kantor Pos Tarakan. Padahal alamat Pemohon Peninjauan Kembali jelas ada, seperti Surat Pernyataan RT setempat(Lampiran   2).   Surat   Pernyataan   ini   adalah   Novum   yang   belum dipertimbangkan oleh Majelis;
  4. Kantor Pos baru menyampaikan Surat Putusan tersebut pada tanggal 31 April 2015, update status kiriman tanggal 01 April 2015;
 
d) Majelis berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti kepada siapa dan tanggal berapa Penggugat meminta “ duplikat/fotocopy”  Surat  Keputusan  KEP-727.NK/WPJ.14/2014  tertanggal 29 September 2014. Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis pada waktu sidang bahwa Penggugat telah meminta bukti dimaksud kepada KPP Tanjung Redeb, tetapi tanpa alasan yang jelas petugas tidak bersedia memenuhinya. Majelis tidak memanggil petugas tersebut untuk dihadirkan ke sidang   Pengadilan Pajak sebagai saksi. Sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat;
e)  Pemohon  Peninjauan  Kembali  meminta  “duplikat/fotocopy”  tersebut  dari KPP Tanjung Redeb dengan iktikad baik, karena terlalu lama menunggu surat aslinya.  Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan “duplikat/fotocopy” tersebut dengan niat baik agar sengketa ini dapat segera diputuskan. Kalau sendainya Pemohon Peninjauan Kembalitidak menggunakan “duplikat/fotocopy” ini, tetapi menggunakan Surat  Keputusan  aslinya,  maka  harusnya  tanggal  terima surat pada 31 Maret 2015 yang harus dipakai sebagai dasar perhitungan. Artinya Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak terlambat dalam mengajukan Surat Gugatan. Majelis, seharusnya juga mempertimbangkan niat baik dari Pemohon Peninjauan Kembali;
f)   Korespondensi surat-menyurat antara KPP Tanjung Redeb dan Pemohon Peninjauan   Kembali   selama   ini   telah   berjalan   dengan   baik.   Selain pengiriman Surat Keputusan ini, KPP Tanjung Redeb selalu  menggunakan Alamat Korespondensi Pemohon Peninjauan Kembali di PT. Garda Tujuh Buana Tbk, Gedung Menara Hijau Lantai 5, R 501, Jl. MT Haryono Kav 33, Jakarta Selatan 12770. Namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui kenapa untuk kasus sengketa ini KPP Tanjung Redeb tidak menggunakan alamat surat yang biasa digunakan tersebut. (Lampiran 1, halaman  22 sampai dengan hal 26). Padahal jawaban Kanwil DJP via KPP Tanjung Redeb atas surat Permohonan Pemohon atas PPh Pasal 36 (ayat (1)  huruf  b  yang  pertama  nomor  126/GTB-JKT/XII/2013  dikirimkan  ke alamat korespondensi Pemohon. Jadi dalam hal ini telah terjadi ke tidak konsistenan dalam penerapan ketentuan yang berlaku;
g)  Secara  formal  Surat  Keputusan  diserahkan  oleh  Kantor  Pos  kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2015. Oleh karena itu, penurut Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tanggal itulah yang dipakai untuk menentukan kadaluarsa atau tidak proses sengketa ini. Dengan   demikian  maka  tidak  dapat  dikatakan  Pemohon  Peninjauan Kembali  terlambat dalam  menyampaikan  Gugatan  ke  Pengadilan  Pajak. Malah sebaliknya, pihak Kanwil DJP lah yang terlambat dalam memberikan jawaban kepada Pemohon;
 
Surat  Pemohon  kepada  Kanwil  DJP  via  KPP  Tanjung Redeb Nomor 097/GTB-JKT/XII/2014  adalah  15  Juli  2014  (Lampiran  1,  halaman  2)  ,  dan secara formal surat tersebut diterima Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 31 Maret 2015. Artinya KPP DJP memberikan Surat Keputusan lebih dari 6 bulan dari yang seharusnya. Oleh karena itu, Majelis harusnya menerapkan Pasal 36 (1c)   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , bukan Pasal 40 ayat (3), sebagai berikut:
 
Pasal 36
(1)    Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
a.  mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda,   dan   kenaikan   yang   terutang   sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b.  mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
c.  mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
d.  membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
  1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
  2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
(1a)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;
(1b)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali;
(1c)  Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan;
 
KESIMPULAN DAN PERMOHONAN
  1. Bahwa    keterlambatan    diterimanya    Surat    Keputusan    Nomor    KEP- 727.NK.WPJ.14/2014 oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah karena kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali seperti yang ditegaskan oleh surat dari Kantor Pos Tarakan;
  2. Bahwa Majelis telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melanjutkan pemeriksaan atas materi pemeriksaan terhadap materi  gugatan;
  3. Bahwa ketentuan yang seharusnya dipergunakan Majelis dalam sengketa ini adalah Pasal 36 ayat (1C) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.   Sehingga seharusnya Majelis memutuskan Kanwil DJP telah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu memberikan keputusan melebihi waktu 6 bulan sejak permohonan Pemohon diajukan;
  4. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar membatalkan Surat Keputusan Pengadilan Pajak Nomor Put 61456/PP/M.XIIIB/99/2015 dan menyatakan bahwa Gugatan  Pemohon  Peninjauan  Kembali     kepada  Kanwil  DJP  Nomor 097/GTB –JKT/XII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dikabulkan;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak diterima permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-727.NK/WPJ.14/2014, tanggal 29 September 2014, mengenai Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.667.888.0-727.001, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo  yaitu  tidak  diterimanya  permohonan  gugatan  Pemohon  Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap  Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-727.NK/WPJ.14/2014, tanggal 29 September 2014,   mengenai Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo pengajuan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak memenuhi ketentuan formal, dimana Keputusan a quo telah dikirim melalui Pos pada tanggal  29  September 2014 dengan bukti kirim nomor barcode 40230721330, dan sejalan asas reprosical dan asas pengiriman Tergugat telah memenuhi prosedural dan substansi telah benar, dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo  tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36 ayat (1c ) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:PT GARDA TUJUH BUANA, TBK,  tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 
MENGADILI
Menolak permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan Kembali: PT GARDA TUJUH BUANA, TBK tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah   diputuskan   dalam   rapat   permusyawaratan   Mahkamah Agung pada hari Rabu,tanggal 21 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim-Hakim  Agung  sebagai  Anggota  Majelis,  dan  diucapkan  dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota  Majelis  tersebutdan  dibantu  oleh  Heni  Hendrarta  Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis :  H. Yulius, S.H., M.H.
 
Anggota Majelis :  Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
 
Penitera Pengganti : Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File