DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.

Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2.

Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3.

Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;

4.

Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1292/PJ./2012 tanggal 7 Agustus 2012;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN PELANGGAN, beralamat di Jl. Pemuda Nomor 93, Brumbungan, Semarang;

 

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

 

Mahkamah Agung tersebut;

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

 

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-37878/PP/M.XV/25/2012, tanggal 30 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-96/WPJ.10/2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang memutuskan menolak Surat Keberatan Nomor: 056/547/APJSMG/2010 tanggal 20 Januari 2010, mempertahankan Jenis Surat: Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00009/240/04/511/09 tanggal 23 Oktober 2009, Jenis Pajak: PPh Pasal 4 ayat (2) Final, Masa/Tahun Pajak: Januari-Desember 2004, dengan perincian sebagai berikut: Alasan banding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa alasan banding dan jumlah menurut Pemohon Banding adalah selisih sebesar Rp5.826.318.284,00 merupakan pembebanan nota pembukuan dari unit lain, dan kewajiban perpajakannya sudah dilaksanakan di unit yang bersangkutan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa alasan banding dan jumlah menurut Pemohon Banding adalah Pemohon Banding melakukan pembayaran dengan bukti SSP Pasal 4 ayat (2) final tahun 2004 sebesar Rp106.680.177 nilai tersebut dengan didukung bukti konfirmasi dengan Kantor Pos dengan Surat Nomor: 336/SMFRS/GSI/I/012010 tanggal 21 Januari 2010;

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-37878/PP/M.XV/25/2012, tanggal 30 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-96/WPJ.10/2011 tanggal 19 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari-Desember 2004 Nomor: 00009/240/04/511/09 tanggal 23 Oktober 2009, atas nama: PT PLN (Persero) APJ Semarang, NPWP 01.001.629.3-511.001, beralamat di Jl. Pemuda No. 93, Brumbungan, Semarang, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-37878/PP/M.XV/25/2012, tanggal 30 April 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1292/PJ./2012 tanggal 7 Agustus 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012;

 

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 Oktober 2012;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak menyatakan:

 

 

 

3.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37878/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 April 2012, yang amarnya menyatakan Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-96/WPJ.10/2011 tanggal 19 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari-Desember 2004 Nomor: 00009/240/04/511/09 tanggal 23 Oktober 2009, atas nama: PT. PLN (Persero) APJ Semarang, NPWP 01.001.629.3-511.001, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga Majelis Hakim menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37878/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 April 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37878/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 April 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

 

 

 

1.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Halaman 16 Alinea ke-3 s.d. 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37878/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 April 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan/atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 4 ayat (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP Tahun 2007) yang menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP Nomor: 80 Tahun 2007) yang menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-49/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut PER-49/PJ./2009) yang menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37878/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

 

 

 

8.1.

Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah koreksi positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp5.826.318.284,00;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp5.826.318.284,00 karena berdasarkan ekualisasi obyek PPh Pasal 4 ayat (2) antara SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang melaporkan objek PPh final berupa jasa konstruksi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.

bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2004 sebesar Rp5.826.318.284,00 merupakan pembebanan nota pembukuan dari unit lain, sehingga bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp5.826.318.284,00 dengan alasan sebagai berikut:

8.4.1.	bahwa dokumen berupa nota pembukuan dari unit lain tidak diserahkan pada saat pemeriksaan pajak;
8.4.2.	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009 maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat dokumen tersebut tidak dapat dipertimbangkan;
8.4.3.	bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat dokumen yang dipinjamkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat Pemeriksaan dan juga diserahkan pada proses keberatan, tidak dapat ditelusuri dengan data Laporan Keuangan tahun 2004;
8.4.4.	bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksinya karena tidak ada data pendukung yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan bahwa koreksi jasa sebesar Rp5.826.318.284,00 merupakan pembebanan dari nota pembukuan unit lain dan sudah dilaporkan kewajiban perpajakannya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa a quo atas koreksi positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp5.826.318.284,00 ini adalah sengketa yuridis dan pembuktian, yaitu apakah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp5.826.318.284,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau bukan dan apakah dokumen yang terkait yang tidak diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan, namun baru diberikan pada saat proses keberatan dapat dipertimbangkan atau tidak;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.

bahwa di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti/dokumen pendukung sebagai berikut:

-	P-7	Laporan Keuangan Tahun 2004;
-	P-8	Buku Besar;
-	P-9	Daftar Nota Pembukuan;
-	P-10	Nota Pembukuan Nomor: 912144201/912144217/12/N-001/2004;
-	P-11	Nota Pembukuan Nomor: 912144201/912144217/12/N-002P/2004;
-	P-12	Nota Pembukuan Nomor: 912144201/912144217/Des/033A/2004-R;
-	P-13	Nota Pembukuan Nomor: 912144201/912144217/Des/033B/2004-R;
-	P-14	Faktur Pajak, SSP, Bukti Bank Keluar, Invoice dan Kwitansi;
-	P-15	SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari-Desember 2004;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.

Bahwa terhadap bukti/dokumen pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

8.7.1	Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan koreksi berasal dari data Laporan Keuangan Tahun 2004 Termohon Peninjauan Kembali yang didalamnya terdapat akun “PDP Konstruksi” sebesar Rp41.475.620.350,00 dan di dalam akun “PDP Konstruksi” terdapat akun “Jasa Konstruksi” sebesar Rp11.160.327.134,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp5.334.008.850,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.826.318.284,00 (Rp11.160.327.134,00-Rp5.334.008.850,00);
8.7.2	Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa nilai sebesar Rp5.826.318.284,00 adalah merupakan Nota Pembukuan yang merupakan pemindahan saldo buku besar dari unit lain sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang menjadi kewajibannya, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen berupa nota pembukuan dari unit lain sebesar Rp5.826.318.284,00 pada saat pemeriksaan pajak;
8.7.3	Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung lainnya berupa nota pembukuan dari unit lain sebesar Rp5.826.318.284,00 dalam proses pemeriksaan pajak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009 juncto Pasal 26A UU KUP Tahun 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan dokumen tersebut (yang diserahkan pada proses keberatan) tidak dapat dipertimbangkan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan atas selisih sebesar Rp5.826.318.284,00 merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.

Bahwa atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak keberatan atas sengketa a quo terhadap koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp5.826.318.284,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena tidak menyampaikan data pendukung koreksi pada saat pemeriksaan pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

8.8.1.	Bahwa dasar hukum terkait adalah sebagai berikut:
	Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009: “Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan”;   Pasal 26A UU KUP Tahun 2007: “Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”;
8.8.2.	Berdasarkan dasar hukum di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa oleh karena pada proses pemeriksaan pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen berupa nota pembukuan dari unit lain sebesar Rp5.826.318.284,00, maka bukti yang diberikan pada saat proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
8.8.3.	Bahwa dari data yang ada, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan pada tanggal 20 Januari 2010 melalui Surat Nomor: 056/547/APJSMG/2010 tanggal 20 Januari 2010;
8.8.4.	Bahwa terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan sesudah tanggal 31 Desember 2007, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor: 80 Tahun 2007, maka penyelesaiannya adalah menggunakan ketentuan Undang-Undang KUP 2007. Dengan demikian penerapan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah telah benar dan tepat berdasarkan amanah perundang-undangan perpajakan yang berlaku
8.8.5.	Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007 juncto Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 juncto Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2007, maka terhadap data yang tidak diberikan pada proses pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka pada proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga keputusan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tepat;

 

 

 

 

 

 

9.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Halaman 16 Alinea ke-3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37878/PP/M.XV/25/2012 yang menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui bahwa pada proses pemeriksaan pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen berupa Buku Besar dan bukti pendukungnya sebagaimana yang diminta oleh Pemeriksa Pajak, dan baru menyerahkan dokumen berupa Buku Besar dan Nota Pembukuan pada saat Keberatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan pada poin 7.8 di atas, data-data tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan. Dengan demikian, pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim yang tetap mempertimbangkan data-data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak diberikan pada saat Pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa, nyata-nyata tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Bahwa dengan dipertimbangkannya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada saat persidangan akan menjadi preseden buruk bagi penerapan peraturan perpajakan yang yang berlaku dan bagi keadilan untuk negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Wajib Pajak lain yang telah memenuhi prosedur pemeriksaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

12.1.	Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa “men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden”, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang menjadi tafsiran yang tepat;   Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (formele recht) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (formele recht, adjective law) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (materiele recht, substantive law);
12.2.	Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (formele recht, adjective law) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) UU KUP Tahun 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan asas material;
12.3.	Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sebesar Rp5.826.318.284,00 jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007 juncto Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor: 80 Tahun 2007 juncto Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009 karena telah sangat jelas alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa mengenai koreksi positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp5.826.318.284,00 adalah tidak tepat karena amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37878/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 April 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut dan juga melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37878/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 April 2012 tersebut harus dibatalkan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

 

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-96/WPJ.10/2011 tanggal 19 Januari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Januari-Desember 2004 Nomor: 00009/240/04/511/09 tanggal 23 Oktober 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.629.3-511.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum:

a.

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari-Desember 2004 sebesar Rp5.826.318.284,00 atas Jasa Konstruksi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menyerahkan bukti yang memadai (bukti P-8 sd P-14) yaitu Nota Pembukuan yang merupakan pemindahbukuan PDP selesai dan Pengadaan Barang dan dapat membuktikan atas pembayaran atas objek Jasa Konstruksi tersebut telah dilakukan ke Bank Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai Perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinia Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000;

b.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;