Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 25 November 2020
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPN & PPnBM
26 November 2018 | View : 41
PUTUSAN
Nomor
1696/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. Catur   Rini  Widosari,   Direktur   Keberatan   dan   Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. Farchan Ilyas Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. Kusumo   Pratiwiningrum , Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-98/PJ./2014, tanggal 08 Januari 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali; 
 
MELAWAN
 
PT. BAMBINO  EKA  PRATAMA,  beralamat di Jalan Kutilang Nomor 14-16, Tanjungmas, Semarang;
Termohon Peninjauan Kembali; 
 
MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang,   bahwa   dari   surat-surat   yang   bersangkutan   ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47254/PP/M.IV/16/2013, tanggal 19 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:
 
Menimbang,  bahwa  Pemohon  Banding  dalam  Surat  Banding  tanpa nomor tanggal 24 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:
 
Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat   Keputusan   Terbanding   Nomor   KEP-356/WPJ.10/2012   tanggal   29 Februari 2012 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  yang  telah  diubah  terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007;
 
Bahwa   berdasarkan   Surat   Keputusan   Terbanding   Nomor   KEP- 356/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang mana Pemohon Banding member jawaban sebagai berikut:
Uraian
SPT - Pemohon
Menurut
SKPKB
Menurut Keputusan Keberatan
Masa Desember 2007
NIHIL
12.325.731
11.696.428
Sanksi Admin
NIHIL
12.325.731
11.696.428
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
NIHIL
24.651.462
23.392.856
 
Bahwa atas  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar PPN Nomor KEP- 356/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012 Masa Desember 2007, Pemohon Banding  tidak  setuju  atas  koreksi  yang  dilakukan  oleh  Terbanding  dengan alasan sebagai berikut:
  1. Menurut Terbanding:
Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena dianggap sebagai penyerahan dalam negeri;
  1. Menurut Pemohon Banding:
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa  penjualan  Pemohon  Banding  semuanya  untuk  penjualan  ekspor beserta bukti-bukti dokumen ekspor semuanya lengkap;
 
Kesimpulan:
Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut  pendapat  Pemohon  Banding  perhitungan  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang Bayar PPN Nomor KEP-356/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012
Masa Pajak Desember 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak
NIHIL
PPN yang terutang
NIHIL
Sanksi Administrasi/Kenaikan
NIHIL
  PPN yang masih harus dibayar   NIHIL
                 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47254/PP/M.IV/16/2013, tanggal 19 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
MENGADILI
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-356/WPJ.10/2012 tanggal  29  Februari  2012,  tentang  keberatan  atas  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  Masa  Pajak Desember  2007  Nomor  00098/207/07/504/11  tanggal  04  Maret  2011,  atas nama  PT.  Bambino  Eka  Pratama,  NPWP:  01.287.897.1-504.000,  alamat  di Jalan Kutilang Nomor 14-16, Tanjungmas, Semarang, sehingga Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  Masa  Pajak  Desember  2007  dihitung kembali sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
- Ekspor
Rp
0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
Rp
0,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:
 
 
a.    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
Rp
0,00
b     Dikurangi:
 
 
d.    Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
Rp
187.346.543,00
e.    Jumlah perhitungan PPN lebih Bayar (a - d)
Rp
187.346.543,00
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
Rp
187.346.543,00
PPN yang kurang dibayar
Rp
0,00
Sanksi Administrasi
Rp
0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Rp
0,00
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  yaitu  Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47254/PP/M.IV/16/ 2013, tanggal 19 September 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan   kuasanya,   berdasarkan   Surat   Kuasa   Khusus   Nomor   SKU- 98/PJ./2014,  tanggal  08  Januari  2014,  diajukan  permohonan  peninjauan kembali  secara  tertulis  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Pajak  pada  tanggal  30 Januari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Januari 2014;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 02 Mei 2014,  kemudian  terhadapnya  oleh  pihak  lawannya  diajukan  Jawaban  yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 November 2014;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  maka  permohonan  peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
I.    Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan  Kembali Bahwa  yang  menjadi  pokok  sengketa  dalam  permohonan  Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
Tentang  Sengketa  koreksi  Dasar  Pengenaan  Pajak  Pajak  Pertambahan Nilai (DPP PPN) berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp116.964.279,00;
 
II.   Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan  Kembali
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47254/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidak- tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error   juris   dalam   membuat   pertimbangan-pertimbangan   hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan  penerapan dasar hukum yang telah digunakan  menjadi  tidak  tepat  serta  menghasilkan  putusan  yang nyata- nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra  legem),  khususnya  peraturan  perundang-undangan  perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
Tentang  Sengketa  koreksi  Dasar  Pengenaan  Pajak  Pajak  Pertambahan Nilai (DPP PPN) berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp116.964.279,00;
  1.  Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 19 Alinea ke -5 sampai dengan alinea ke-7
 
bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat, tetapi hanya  didasarkan pada asumsi subjektif  dengan  mengabaikan asas objektivitas;
bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut untuk Masa Desember 2007 sebesar Rp116.964.279,00 Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan terkait serta berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan   Nomor   199/PMK.03/2007   tanggal   28   Desember   2007 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak;
bahwa   berdasarkan   pertimbangan   tersebut,   Majelis   berpendapat koreksi  Terbanding  atas penyerahan  yang  PPN  nya  harus  dipungut untuk Masa  Desember 2007  sebesar  Rp116.964.279,00  tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan;
  1. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”
Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”;
  1. Bahwa  Pasal  78  Undang-Undang  Pengadilan  Pajak  menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,    dan    berdasarkan    peraturan    perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”; Kemudian  dalam  memori  penjelasan  Pasal  78  menyebutkan  bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;
  2. Bahwa  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan:
Pasal 1 angka 11
“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”
Pasal 3 ayat (1)
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan; Pasal 28 ayat (1):
“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”
Pasal 28 ayat (3):
“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”
Pasal 29 ayat (1):
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
Pasal 29 ayat (3):
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a.   memperlihatkan   dan   atau   meminjamkan   buku   atau   catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
Pasal 13 ayat (1)
“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut:
a.   apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
Penjelasan Pasal 13 ayat (1), antara lain menyatakan:
“… Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak.Sebagai contoh diberikan antara lain:
1.   pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;
2.   dokumen-dokumen  pembukuan  tidak  lengkap  sehingga  angka- angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;
3.   dari  rangkaian  pemeriksaan  dan/atau  fakta-fakta  yang  diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b;
  1. 5.   Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:
Pasal 4
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a.   penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  dalam Daerah  Pabean  yang dilakukan oleh Pengusaha;
b.   impor Barang Kena Pajak;
c.   penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang dilakukan oleh Pengusaha;
d.   pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e.   pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
f.    ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
  1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan  Pajak Nomor Put.47254/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu
6.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas DPP PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp116.964.279,00 oleh karena pada saat pemeriksaan diketahui terdapat arus uang masuk di luar ekspor senilai Rp116.964.279,00 yang merupakan penjualan lokal yang belum dipungut PPN-nya, yang berdasarkan pengujian arus uang bahwa di dalam Masa Pajak Desember 2007 terdapat penerimaan  uang masuk sebesar  Rp116.964.279,00  yang oleh Pemohon Banding tidak dapat disampaikan penjelasan dan pembuktian bahwa penerimaan tersebut merupakan pinjaman dari Direksi  sebagaimana  alasan Pemohon  Banding saat  keberatan maupun pada saat bandingnya.
6.2. Bahwa  Termohon  Peninjauan  Kembali  (semula  Pemohon Banding)  tidak  setuju  dengan  koreksi  tersebut  dengan menyatakan  bahwa  uang masuk  tersebut  merupakan  pinjaman dari direksi (Saudara Budi Hartono), yang selain sebagai direksi, juga sebagai pemegang saham PT Bambino Ekapratama/Termohon  Peninjauan  Kembali  (semula  Pemohon Banding). Namun alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon  Banding) yang menyatakan  bahwa  penerimaan uang tersebut  merupakan  pinjaman  dari  direksi  tidak  terbukti  oleh karena:
- Tidak terdapat perjanjian hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Saudara Budi Hartono selaku direksi dan pemegang saham;
-   Bahwa Saudara Budi Hartono adalah merupakan Pemegang Saham dengan kepemilikan saham sebear 50% dan juga merupakan Direktur dari Pemohon Banding.
Dengan demikian hubungan antara Pemohon Banding dengan Saudara Budi Hartono merupakan hubungan antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat (2) huruf  a UU PPN.
-   Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui dalam laporan SPT PPh Orang Pribadi atas nama Saudara Budi Hartono, tidak ditemukan adanya pelaporan piutang Saudara Budi Hartono kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan di dalam Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2007 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak ditemukan adanya pelaporan perincian hutang kepada Saudara Budi Hartono selaku direksi atau pemegang saham;
-   Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  diketahui  pula  fakta  bahwa hasil produksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual juga di outlet penjualan baju anak “Toko Bambino” yang beralamat di Jalan Haryono Nomor 363 Semarang, yang ternyata outlet penjualan baju anak “Toko Bambino” merupakan milik salah satu direksi PT Bambino   Ekapratama/Termohon   Peninjauan   Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Saudara Budi Hartono;
Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa nilai penerimaan uang sebesar Rp116.964.279,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pinjaman dari direksi, sebagai nilai peredaran usaha lokal yang belum dipungut PPN-nya.
  1. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:
Halaman 19 Alinea ke-5 sampai dengan alinea ke-6
bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat, tetapi hanya didasarkan pada asumsi subjektip dengan mengabaikan asas objektivitas;
bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut untuk Masa Desember 2007 sebesar Rp116.964.279,00 Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan terkait serta berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Jo Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak;
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta pembuktian yang telah terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, oleh karena:
a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas DPP PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp116.964.279,00 oleh karena berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat arus uang masuk di luar ekspor senilai Rp116.964.279,00 yang merupakan penjualan lokal yang belum dipungut PPN-nya;
b.   Bahwa  dalam  proses  pemeriksaan,  keberatan,  sampai  dengan proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beralasan bahwa uang masuk tersebut merupakan pinjaman dari direksi sekaligus pemegang saham PT. Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Saudara Budi Hartono.
c.   Namun  faktanya,  dari  proses  pemeriksaan,  keberatan,  sampai dengan  persidangan  dicukupkan,  Termohon  Peninjauan  Kembali
(semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya bahwa uang masuk tersebut merupakan pinjaman dari direksi (Saudara Budi Hartono), dengan adanya fakta persidangan sebagai berikut:
-   Tidak terdapat  perjanjian  hutang  piutang  antara  Termohon Peninjauan   Kembali   (semula   Pemohon   Banding)   dengan Saudara Budi Hartono selaku direksi dan pemegang saham; Bahwa  dalam  prinsip  berbisnis  yang lazim,  setiap  hal  yang memengaruhi   aktivitas   perusahaan   terutama   berhubungan dengan  uang  harus  disertai  dengan  adanya  surat  perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
-   Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  diketahui  dalam  laporan  SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 atas nama Saudara Budi Hartono,  tidak  ditemukan  adanya  pelaporan  piutang  Saudara Budi Hartono kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan di dalam Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)  juga  tidak  ditemukan  adanya  pelaporan  perincian hutang kepada Saudara Budi Hartono selaku direksi atau pemegang saham;
-   Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pula fakta bahwa hasil produksi  PT  Bambino  Ekapratama/Termohon  Peninjauan Kembali   (semula   Pemohon   Banding)   dijual   juga   di   outlet penjualan baju anak “Toko Bambino” yang beralamat di Jalan Haryono Nomor 363 Semarang, yang ternyata outlet penjualan baju anak “Toko Bambino” merupakan milik salah satu direksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Saudara Budi Hartono;
d.   Bahwa fakta Saudara Budi Hartono selaku direktur PT Bambino Ekapratama telah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2007, namun di dalam SPT Tahunan tersebut tidak terdapat  pelaporan  adanya  piutang  kepada  PT  Bambino Ekapratama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan fakta di dalam  Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak ditemukan adanya pelaporan perincian hutang kepada Saudara Budi Hartono selaku direksi atau pemegang saham, nyata- nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP berikut Penjelasannya yang menyatakan:
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP
“Surat  Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan;
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP
“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal  Pajak  tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan;
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP:
“…  Bagi Pengusaha Kena Pajak,  fungsi  Surat  Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan  penghitungan  jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a.  pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan: “Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;
Hal tersebut berarti bahwa apabila benar terjadi transaksi hutang piutang, maka sudah seharusnya dicatat dan dilaporkan dalam laporan Keuangan serta SPT Tahunan dengan didukung bukti (supporting document);
e.   Bahwa  terkait  dengan  hasil  pemeriksaan  yang  diketahui  fakta bahwa    hasil    produksi    PT    Bambino    Ekapratama/Termohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual juga di outlet penjualan baju anak “Toko Bambino” yang beralamat di Jalan Haryono Nomor 363 Semarang, yang ternyata outlet penjualan baju anak “Toko Bambino” merupakan milik salah satu direksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Saudara Budi Hartono, dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013, atas pertanyaan Majelis Hakim tentang keberadaan toko Bambino, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa benar adanya jika Toko Bambino (milik Saudara Budi Hartono), menjual baju-baju produksi PT Bambino Ekapratama, namun hanya berupa sample dan bukan produksi massal. Hal   tersebut   berarti   Termohon   Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa Toko Bambino menjual produk-produk dari PT Bambino Ekapratama;
f.   Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013, atas pertanyaan Majelis Hakim tentang perlakuan produk-produk yang dijual di Toko Bambino, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas sebagian produk yang dijual di Toko Bambino akan dicatat sebagai penjualan;
g.   Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Saudara Budi Hartono selaku pemegang saham dan direktur PT Bambino Ekapratama, memiliki toko perlengkapan bayi (Toko Bambino) yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 363 Semarang, dan toko tersebut menjual baju-baju anak/bayi produksi PT Bambino Ekapratama, kepada konsumen lokal. Dengan demikian maka penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN;
Bahwa dengan demikian, maka amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata telah terungkap  di  persidangan,  sehingga  bertentangan  dengan  Pasal  78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN dan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP;
  1. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:
Halaman 19 Alinea ke-4
“bahwa atas koreksi Terbanding tersebut Majelis berpendapat, bahwa Terbanding hanya memperlakukan penerimaan pinjaman dari Direksi sebesar  Rp765.639.279,00  sebagai  penjualan  lokal,  tetapi mengabaikan  adanya pembayaran  kembali oleh perusahaan kepada Direksi sebesar Rp515.639.279,00;”
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta pembuktian yang telah terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, oleh karena:
a.   Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan adanya mutasi uang keluar yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pelunasan hutang kepada direksi (Saudara Budi Hartono);
b.   Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa Rekening Koran,  namun,  bukti  Rekening Koran  tersebut  tidak  serta  merta menjelaskan  bahwa terjadi pelunasan hutang kepada direksi, karena  Mutasi  Debet  Rekening  Koran  hanya  berisi  keterangan “Tarik  Tunai”,  tanpa  dapat  diketahui  apakah  penarikan  uang tersebut   benar-benar   dibayarkan   kepada  direktur atau tidak. Jikapun benar terdapat pembayaran kepada Direktur (Saudara Budi Hartono), tidak dapat diketahui pula untuk apakah setoran/pembayaran tersebut dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan lebih lanjut bahwa mutasi debet Rekening Koran (berupa tarik Tunai) tersebut merupakan pembayaran hutang kepada direksi dengan bukti-bukti pendukungnya, tidak hanya berupa dokumen Rekening Koran. Namun faktanya, tidak ada bukti pendukung yang dapat membuktikan dan menjelaskan mutasi debet rekening Koran (Tarik Tunai) tersebut terkait dengan transaksi apa, sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan adanya mutasi uang keluar berupa pelunasan hutang kepada direksi (Saudara Budi Hartono) tidak dapat dibuktikan;
c.  Berdasarkan hal tersebut, maka dengan tidak terdapatnya bukti pendukung yang dapat menjelaskan mutasi debet rekening Koran (Tarik Tunai) merupakan pembayaran hutang kepada direksi, maka amar pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa mutasi debet tersebut merupakan pembayaran hutang kepada direksi yang tidak dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah bertentangan dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata telah terungkap di persidangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN dan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP;
  1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata- nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47254/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013 harus dibatalkan;
III.  Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.47254/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding  terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 356/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00098/207/07/504/11 tanggal 04 Maret 2011,  atas  nama  PT.  Bambino  Eka  Pratama,  NPWP:  01.287.897.1- 504.000, alamat di Jalan Kutilang Nomor 14-16, Tanjungmas, Semarang, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 dihitung kembali sebagaimana perhitungan di atas: adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  peninjauan  kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding  Nomor:  KEP-356/WPJ.10/2012,  tanggal  29  Februari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa,  Masa  Pajak  Desember  2007, Nomor:  00098/207/07/504/11,  tanggal 04 Maret 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.287.897.1-504.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa penyerahan yang PPN-nya  harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp116.964.279,00, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil- dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo koreksi atas penerimaan pinjaman yang dianggap sebagai penyerahan adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP;
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  91  huruf  e  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI:
Menolak  permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah   diputuskan   dalam   rapat   permusyawaratan  Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang  terbuka untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis : Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
 
Anggota Majelis : Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H.
 
Penitera Pengganti : Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.
DOKUMEN TERBARU
PERATURAN PAJAK
24 November 2020
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
3 September 2020
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File