Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 27 November 2020
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
Bea & Cukai
3 September 2020 | View : 292
PUTUSAN
Nomor 1690/B/PK/PJK/2017
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK, tempat kedudukan di Kawasan Industri MM2100 Blok II Nomor 2-3 Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17250 dalam hal ini diwakili Hideto Watanabe selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarso, SH., S.E, CPA., BKP.
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;
 
melawan:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
  1. PENI HIRJANTO, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. FARCHAN ILYAS Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. ARI MURTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2090/PJ./2017, tanggal 16 Mei 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
 
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 68377/PP/M.XIB/15/2016, tanggal 17 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:
  1. Alasan Pengajuan Banding

    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang KUP, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 terhadap koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 dengan alasan dan penjelasan serta fakta-fakta sebagai berikut:

    Dasar Koreksi Terbanding:
    Bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 dengan alasan nilai pembelian bahan baku Pemohon Banding dianggap tidak wajar, berdasarkan analisis Transfer pricing dengan menggunakan metode TNMM (Transactional Net Margin Method) dan indikator tingkat laba (Profit Level Indicator) NCPM (Net Cost Plus Margin);

    Alasan Banding:
    Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif HPP (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:
     
    1. Bahwa seluruh pembelian bahan baku Pemohon Banding dilakukan kepada pihak independen (bukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang PPh). Dengan demikian, koreksi atas Pembelian Bahan Baku yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang PPh adalah tidak tepat;

      Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi, yakni Shibaura Shearing Co.Ltd. (SSJ) adalah transaksi pinjaman. Dalam hal ini, SSJ membayar terlebih dahulu (memberikan dana talangan) atas pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon Banding kepada supplier independen (pihak ketiga). Atas transaksi pinjaman tersebut, Pemohon Banding membayar bunga pinjaman kepada SSJ. Meskipun demikian, berdasarkan analisis kewajaran dan kelaziman usaha atas biaya bunga tersebut (sebagaimana tersaji dalam Dokumentasi Transfer pricing), dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP), biaya bunga pinjaman yang dibayarkan Pemohon Banding kepada SSJ telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle).

      Pengujian kewajaran atas biaya bunga pinjaman ini pun telah diterima atau disetujui oleh Terbanding;

      Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koreksi atas pembelian bahan baku sebesar US$4,928,830.52 yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang PPh, karena transaksi pembelian bahan baku tersebut dilakukan dengan pihak yang independen atau tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;
       
    2. Bahwa terkait dengan kenaikan biaya pembelian bahan baku impor pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 yang pernah dipertanyakan oleh Terbanding, dapat Pemohon Banding sampaikan kembali bahwa kenaikan biaya tersebut disebabkan adanya kenaikan tarif Iayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/1/14/PI.II-11 tentang Tarif Layanan Jasa Barang di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok dalam Bab III Jasa Penumpukan Pasal 4. Oleh karena itu, anggapan Terbanding bahwa kenaikan harga pokok penjualan Pemohon Banding terkait dengan ketidakwajaran transaksi Pemohon Banding dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah tidak tepat;
       
    3. Bahwa dalam pengujian kewajaran laba bersih Pemohon Banding yang dilakukan Terbanding dengan menggunakan metode TNMM dalam proses pencarian perusahaan pembanding melalui database ORIANA, Terbanding telah memasukkan kriteria kode klasifikasi industri US SIC (United States Standard Industrial Classification): 3531 (Construction Machinery and Equipment) dan 3532 (Mining Machinery and Equipment, Except Oil and Gas Field Machinery and Equipment). Menurut Pemohon Banding US SIC 3531 dan 3532 adalah tidak tepat dimasukkan dalam pencarian data pembanding pada database karena US SIC tersebut digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bisnis manufaktur dan perakitan eskavator, sedangkan kegiatan usaha Pemohon Banding adalah pemotongan baja (shearing). Dalam hal ini Pemohon Banding hanya memasok bahan baku untuk manufaktur ataupun perakitan dari eskavator tersebut dan sama sekali tidak melakukan kegiatan produksi dan perakitan eskavator tersebut.

      Bahwa perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi berdasarkan US SIC 3531 dan 3532 tersebut memiliki perbedaan kondisi FAR dengan Pemohon Banding, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai data pembanding;
       
    4. Bahwa terkait dengan analisis kewajaran tingkat laba bersih yang dilakukan oleh Terbanding dengan menggunakan metode TNMM, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding hanya memilih perusahaan pembanding yang memiliki laba bersih lebih tinggi dari laba bersih Pemohon Banding (cherrypicking), sehingga tidak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011. Berdasarkan ketentuan tersebut pemilihan data pembanding harus memperhatikan fungsi-fungsi utama yang dijalankan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, Terbanding telah mengeliminasi beberapa perusahaan pembanding yang terdapat dalam Dokumentasi Transfer pricing Pemohon Banding tanpa mengemukakan kriteria, alasan ataupun parameter secara detail dan jelas. Adapun Perusahaan-perusahaan pembanding yang telah dieliminasi oleh Terbanding dari Dokumentasi Transfer pricing Pemohon Banding tersebut adalah:
      1. Mitsubishi Heavy Industries Ltd.;
      2. Amada Co. Ltd.;
      3. Koike Sanso Kogyo Co. Ltd.;
      4. Takamatsu Machinery Co. Ltd.;
      5. Asahi-Seiki Manufacturing Co.Ltd.;
      6. Hantech Ltd.;
      7. Tokki Ltd.;
Bahwa akibat dihilangkannya beberapa perusahaan pembanding yang Pemohon Banding sajikan dalam Dokumentasi Transfer pricing, perusahaan pembanding yang dijadikan data pembanding oleh Terbanding hanya terdiri dari 2 (dua) perusahaan saja. Secara statistik, data pembanding yang hanya terdiri dari 2 (dua) perusahaan tersebut telah mengakibatkan tingginya standar deviasi dalam analisis statistik interkuartil, sehingga berakibat pada tidak andalnya hasil analisis (pengujian);
 
Bahwa dalam buku Metodologi Penelitian Untuk Bisnis tahun 2006 yang ditulis oleh Uma Sekaran dan diterbitkan oleh penerbit Salemba Empat dinyatakan “bahwa semakin sedikit atau minimal jumlah sampel dalam pengujian statistik maka semakin besar tingkat kesalahan dan tingkat ketelitian dalam hasil penelitian statistik”;
  1. Bahwa penentuan perusahaan pembanding menurut Terbanding dengan memilih perusahaan pembanding yaitu Kotobuki Engineering & Manufacturing Co.Ltd. adalah tidak tepat karena perusahaan tersebut tidak melakukan fungsi dan kegiatan usaha yang sama dengan Pemohon Banding, dimana fungsi dan kegiatan usaha perusahaan pembanding tersebut adalah perusahaan yang memproduksi Plant Facilities V7 Dry Type Sand MakingSystem, Vertical Shaft Impactor, Granulator/Sand Production Machine, Slag Treatment, Recycled Aggregate Manufacturing, Dry Screen/Classifier Victory Separator, Centrifugal Dehydrator, Primary Crushing Machinery (Tk Jaw Crusher And Auto Jaw Crusher), Secondary Crushing Machinery, Electric Schaeff Loader, dan Earthquake-Proof Plinth;
     
  2. Bahwa dalam hal Terbanding melakukan eliminasi terhadap perusahaan pembanding dengan kriteria eliminasi tentang ada tidaknya fungsi riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan, maka kriteria ada tidaknya fungsi R&D dari perusahaan pembanding harus melipuli kriteria-kriteria sebagai berikut:
    1. Ada tidaknya Biaya Riset dan Pengembangan yang dibebankan, atau
    2. Ada tidaknya (kepemilikan) intangible assets yang tercatat dalam neracaperusahaan dalam hal intangible asset yang dihasilkan dari kegiatan riset danpengembangan tersebut dilakukan kapitalisasi sebagai intangible assets; atau
    3. Ada tidaknya intangible assets yang dimiliki oleh perusahaan, namun tidak dicatat sebagai intangible assets (yang kemungkinan besar sebagai akibat dibiayakannya seluruh biaya riset dan pengembangan sehingga tidak ada kapitalisasi biaya riset dan pengembangan dalam intangible asset);
Bahwa oleh karena itu apabila kriteria penolakan sebagai perusahaan pembanding akibat adanya fungsi riset dan pengembangan diterapkan secara konsisten terhadap seluruh perusahaan pembanding yang ada dalam Dokumentasi Transfer pricing Pemohon Banding, maka hasilnya adalah seluruh perusahaan pembanding yang ada akan ditolak. Perusahaan pembanding yang ditolak adalah termasuk Tokki Ltd. dan Kotobuki Engineering &Manufacturing Co.Ltd., dikarenakan memiliki intangible asset seperti yang terdapat dalam neraca perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel di bawah:
 
NO.
PERUSAHAAN PEMBANDING
ALASAN PENOLAKAN
BIAYA R&D
(th US$)
ASET TIDAK BERWUJUD
(th US$)
1
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
Memiliki fungsi R&D
595,910
308,131
2
AMADA CO LTD
Memiliki fungsi R&D
85,478
77,809
3
KOIKE SANSO KOGYO CO LTD
Memiliki fungsi R&D
2,155
6,233
4
TAKAMATSU MACHINERY CO LTD
Memiliki fungsi R&D
1,607
828
5
ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO., LTD.
Memiliki fungsi R&D
1,189
856
6
TOKKI LTD.
-
n.a.
11
7
KOTOBUKI ENGINEERING & MANUFACTURING CO., LTD.
-
n.a.
772
  1. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, membuktikan kembali bahwa Pemeriksa telah melakukan cherry-picking dalam proses pemilihan perusahaan pembanding karena tetap memasukkan Tokki Ltd. dan Kotobuki Engineering &Manufacturing Co.Ltd., yang sebenarnya memiliki fungsi R&D;
     
  2. Bahwa untuk Tahun Pajak 2012, SPT Lebih Bayar PPh Badan Pemohon Banding telah dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP PMA Dua. Atas pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor 421/WPJ.07/KP.0305/RIKSIS/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan Risalah Pembahasan Akhir Nomor PRIN-00778/WPJ.07/KP.0305/RIK.SIS/2013;

    Bahwa di dalam SPHP tersebut, Terbanding melakukan analisis transfer pricing rata-rata tertimbang 3 tahun dengan Full Cost Mark Up/FCMU (dikenal juga sebagai Net Cost Plus/NCP) sebagai indikator tingkat laba. Dalam perhitungan rata-rata tertimbang 3 (tiga) tahun (3 year's weighted average) FCMU (NCP) Pemohon Banding tahun 2010 hingga 2012 mengacu pada NCP/FCMU Pemohon Banding tahun 2011 sebesar 2.75% dengan operating profit Pemohon Banding tahun 2011 sebesar US$2,284,005. FCMU Pemohon Banding tahun 2011 sebesar 2.75% tersebut sesuai dengan FCMU Pemohon Banding 2011 dalam Dokumentasi Transfer pricing Pemohon Banding tahun 2011. Operating profit Pemohon Banding tahun 2011 sebesar US$2,284,005 tersebut sesuai dengan Laporan Keuangan Auditan Pemohon Banding tahun 2011, Dokumentasi Transfer pricing Pemohon Banding 2011 dan SPT PPh Badan Pemohon Banding tahun 2011. Dengan demikian, Terbanding telah mengakui bahwa FCMU/NCP Pemohon Banding untuk tahun pajak 2011 adalah benar atau sudah memenuhi prinsip kewajaran;
     
     
    WEIGHTED AVERAGE3 YEARS IN %
    2011 IN %
    2010 IN %
    2009 IN %
    Number of observation (companies)
    8
    8
    8
    8
    Maximum
    11.14%
    9.95%
    8.79%
    21.53%
    Upper quartile
    3.95%
    6.25%
    4.82%
    6.91%
    Median
    2.47%
    2.53%
    2.99%
    2.09%
    Lower quartile
    1.10%
    1.24%
    -0.14%
    -1.59%
    Minimum
    -2.33%
    -3.01%
    -9.12%
    -28.05%
    PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA
    3.74%
    2.75%
    5.98%
    2.57%
    COMPARABLE COMPANIES
    1
    MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD.
    2.54%
    2.58%
    2.95%
    2.07%
    2
    AMADA CO. LTD.
    -2.33%
    2.49%
    -1.22%
    -11.98%
    3
    KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD.
    2.15%
    1.40%
    303%
    2.11%
    4
    TAKAMATSU MACHINERY CO. LTD.
    -2.05%
    6.62%
    0.22%
    -28.05%
    5
    ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO. LTD.
    2.40%
    0.77%
    4.51%
    1.88%
    6
    HANTECH LTD.
    2.83%
    -3.01%
    -9.12%
    21.53%
    7
    TOKKI LTD.
    11.14%
    6.13%
    5.78%
    20.91%
    8
    KOTOBUKI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.LTD. (Versi Pemeriksa)
    7.31%
    9.95%
    8.79%
    2.24%
     
  3. Bahwa berdasarkan Dokumentasi Transfer pricing yang telah Pemohon Banding buat berdasarkan ketentuan yang berlaku (Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 sebagaimana diubah dengan Per-32/PJ/2011) dan ditambahkan perusahaan pembanding versi Terbanding (Kotobuki Engineering & Manufacturing Co.Ltd.), bahwa pengujian kewajaran laba bersih transaksi afiliasi dengan menggunakan metode TNMM dan dengan Profit Level Indicator NCPM diperoleh hasil sebagai berikut:

    Bahwa hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa rentang interkuartil rata-rata tertimbang NCPM untuk periode tiga tahun (2009-2011) dari perusahaan pembanding berkisar antara 1,10% dan 3,95% dengan median 2,47%. Sementara itu, nilai NCPM Pemohon Banding (rata-rata tertimbang untuk periode tiga tahun [2009-2011]) adalah 3,74%. Dengan demikian, NCPM Pemohon Banding berada diantara rentang interkuartil perusahaan pembanding. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian kewajaran dan kelaziman usaha dengan metode TNMM yang Pemohon Banding lakukan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
  1. Kesimpulan dan Usul

    Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, maka diusulkan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan seluruh koreksi fiskal Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh Tahun Pajak 2011 Nomor 00147/406/11/055/13 tanggal 8 Juli 2013;

    Bahwa selanjutnya, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2011 Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:
     
    URAIAN
    MENURUT TERBANDING (US$)
    DITAMBAH/(DIKURANGI) (US$)
    MENURUT PEMOHON BANDING
    (US$)
    Penghasilan Neto
    6,839,990.52
    (4,928,830.52)
    1,911,160.00
    Kompensasi Kerugian
    -
    -
    -
    Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal)
    6,839,990.52
    (4,928,830.52)
    1,911,160.00
    PPh Terutang
    1,709,997.63
    (1,232,207.63)
    477,790.00
    Kredit Pajak
    (1,961,993.42)
    -
    (1,961,993.42)
    PPh Kurang/Lebih Dibayar
    (251,995.79)
    (1,232,207.63)
    (1,484,203.42)
    Sanksi Administrasi
    -
    -
    -
    Jumlah PPh yang masih harus/Iebih dibayar
    (251,995.79)
    (1,232,207.63)
    (1,484,203.42)
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68377/PP/M.XIB/15/2016, tanggal 17 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00147/406/11/055/13 tanggal 8 Juli 2013, atas nama: PT. Shibaura Shearing Indonesia, NPWP 01.869.679.9-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok II Nomor 2-3 Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17250
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 68377/PP/M.XIB/15/2016, tanggal 17 Februari 2016 , diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1788/PAN.wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2016;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Mei 2017;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
 
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
 
DASAR HUKUM DAN ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
  1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2016 dan dikirim pada tanggal 24 Februari 2016 (Bukti PPK-01) yang Pemohon Peninjauan Kembali mohonkan peninjauan kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI
Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00147/406/11/055/13 tanggal 8 Juli 2013, atas nama: PT. Shibaura Shearing Indonesia, NPWP: 01.869.679.9-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok II Nomor 2-3, Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17250.”
  1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan ”Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara itu, Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan “Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian.”
     
  2. Bahwa Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: “Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.” Sementara itu Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa ”tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi”.
     
  3. Bahwa Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”
     
  4. Bahwa Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:
    ”Alat bukti dapat berupa:
    1. surat atau tulisan;
    2. keterangan ahli;
    3. keterangan para saksi;
    4. pengakuan para pihak; dan/atau
    5. pengetahuan Hakim.”
Sementara itu Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”
  1. Bahwa Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.”
     
  2. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”. Sementara itu Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.”
     
  3. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim.”
     
  4. Bahwa Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: “Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
    1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
    2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
    3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
    4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
    5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
       
  5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga telah menghasilkan putusan yang tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali serta merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. Oleh karenanya, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.68377/PP/M.XIB/15/2016 yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak.

    Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak:
    "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
    1. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"
PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
  1. Bahwa Pasal 91 huruf e. Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:
    ”Permohonan Peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ...
    1. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
       
  2. Bahwa Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan: “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”
     
  3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.68377/PP/M.XIB/15/2016 yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2016 yang Pemohon Peninjauan Kembali mohonkan peninjauan kembali dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2016.
     
  4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2016, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2016 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali.
     
  5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 91 huruf e dan Pasal 92 Ayat (3) juncto Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 yang diucapkan pada tanggal 17 Februari 2016 dan dikirim pada 24 Februari 2016 masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman atau pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan tanggal Permohonan Peninjauan Kembali ini dikirimkan belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK YANG MENOLAK PERMOHONAN BANDING DALAM PERKARA A QUO NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
  1. Dalam uraian-uraian di bawah ini, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Pajak dan memberikan uraian tentang alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 tanggal 17 Februari 2016 terbatas pada pokok sengketa yaitu koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52.
     
  2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dalam Surat Uraian Bandingnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini.
     
  3. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo terkait dengan pokok sengketa koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     
  4. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo berkenaan dengan koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 90-94 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PPK-01):
    “Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen dalam berkas banding dan Pendapat para pihak dalam persidangan, diuraikan fakta hukum sebagai berikut:

    Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar US$4,928,830.52 berdasarkan prinsip kewajaran transaksi terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena pembelian bahan baku sebagai unsur paling besar dari Harga Pokok Penjualan terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

    Bahwa Pemohon Banding menyatakan pembelian adalah dari pihak independent, tapi faktanya arus uang dan arus utang terkait pembelian bahan baku ini terjadi antara Pemohon Banding dengan pemegang saham, yaitu Shibaura Shearing Co., Ltd (Shibaura Shearing Co., Ltd menguasai 40% saham Pemohon Banding, sedangkan Group Shibaura secara keseluruhan menguasai 65% saham Pemohon Banding). Jadi pembelian bahan baku terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

    Bahwa penjualan hampir seluruhnya dilakukan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, sehingga Pemohon Banding merupakan perusahaan contract manufacturer yang tidak melakukan fungsi research and development, market risk yang rendah, risiko persediaan rata-rata/medium, dan risiko kredit yang rendah, seperti juga dijelaskan dalam TP Documentation dari Pemohon Banding tahun sebelumnya (Tahun 2010);

    Bahwa untuk Tahun Pajak 2011 dalam SPT Pemohon Banding dilampirkan Transfer Pricing Documentation (TP DOC) dengan menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM);

    Bahwa dari 8 perusahaan pembanding yang dipakai oleh Pemohon Banding dalam Transfer Pricing Documentation ternyata 7 diantaranya mempunyai fungsi yang berbeda karena terdapat unsur biaya research and development yang tidak sesuai dengan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding, yaitu merupakan perusahaan contract manufacturer yang tidak melakukan fungsi research and development;

    sehingga tidak dapat dipakai sebagai data pembanding dalam menentukan kewajaran harga dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

    Bahwa dari 7 perusahaan pembanding yang mempunyai fungsi yang berbeda tersebut sebagian terdapat perusahaan yang mengalami kerugian dimana atas perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut tidak dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut layak dijadikan sebagai perusahaan pembanding dalam menentukan kewajaran harga dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana disebutkan dalam paragraph 3.65 OECD TP Guidelines yaitu bahwa:
    a loss-making uncontrolled transaction should trigger further nvestigation in order to establish whether or not it can be a comparable;

    Bahwa dalam koreksinya Terbanding juga memakai Transactional Net Margin Method (TNMM) dan menambahkan US SIC 3531 dan 3532 (bisnis manufaktur dan perakitan ekskavator) di dalam pencarian data pembanding melalui ORIANA;

    Bahwa berdasarkan pencarian data pembanding melalui ORIANA dan hasil manual review, Terbanding mendapatkan 2 (dua) perusahaan pembanding-yang layak dijadikan sebagai perusahaan pembanding dalam menentukan kewajaran harga dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Tokki Ltd. dan Kotobuki Engineering & Manufacturing Co., Ltd;

    Bahwa berdasarkan data persidangan Tokki Ltd. dan Kotobuki Engineering & Manufacturing Co., Ltd. tidak mempunyai unsur biaya research and development dan sesuai dengan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding, sehingga dapat dipakai sebagai data pembanding dalam menentukan kewajaran harga dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

    Bahwa dengan menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM) perhitungan koreksi atas harga pokok penjualan (cost of good sold) terkait transaksi hubungan istimewa adalah:
     
    1. Bahwa rentang harga wajar dari pembanding tersebut adalah sebagai berikut:
       
      No
      Company name
      Operating P/L th USD 2009
      Operating P/L th USD 2010
      Operating P/L th USD 2011
      NCPM 2009
      NCPM 2010
      NCPM 2011
      NCPM
      (weighted avr)
      1
      TOKKI LTD.
      16.721
      4.955
      5.079
      20,81%
      5,76%
      6,13%
      11,14%
      2
      KOTOBOKI ENGINERRING & MANUFACTURING CO., LTD.
      850
      3.101
      3.589
      2,24%
      8,79%
      9,95%
      7,31%
       
       
       
       
       
       
      Maks
      8,95%
      11,14%
       
       
       
       
       
       
      Q3
      8,99%
      10,18%
       
       
       
       
       
       
      Q2
      8,04%
      9,22%
       
       
       
       
       
       
      Q1
      7,08%
      8,27%
       
       
       
       
       
       
      Min
      6,18%
      7,31%
       
      1. Bahwa Laporan Keuangan secara komersial Pemohon Banding tahun 2011 adalah sebagai berikut:
         
        Sales
        US$
        85,408,190.0
        Costs of goods sold
        US$
        0
        Other Operating expenses
        US$
        1,881,069.0
        Operating Income
        US$
        2,284,005.0
        NCPM 2011
         
        2.75%
        NCPM Weighted Average
         
        3.74%
        NCPM Weighted Average Kuartil
         
        9.22%
        Koreksi NCPM
         
        5.48%
        NCPM Wajar Tahun 2011
         
        9.22%

        Bahwa perhitungan koreksi pembelian:
         
        Koreksi
        =
        Total Cost-((Penjualan)/100% + NCPM))
         
        =
         
         
        US$85,408,190.00
        US$83,124,185.00
        -
        ----------------------------
         
         
        109.22%
         
        =
        US$83,124,185.00 - US$78,195,354.48
         
        =
        US$4,928,830.52

        bahwa sehingga Laporan Keuangan secara komersial wajar menurut Terbanding atas Pemohon Banding tahun 2011 adalah:
         
         
         
        2011
        Sales
        US$
        85,408,190.0
        Costs of goods sold
        US$
        76,314,285.4
        Gross Margin
        US$
        9,093,904.52
        Other Operating expenses
        US$
        1,881,069.00
        Operating Income
        US$
        7,212,835.52
        NCPM 2011
         
        9.22%

        Bahwa untuk pembelian dan sebagian besar penjualan dari Pemohon Banding terkait transaksi dengan pemegang saham yang menguasai lebih dari 25% saham Pemohon Banding sehingga baik pembelian maupun penjualan terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang­-Undang PPh) Pasal 18 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa "Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

        Bahwa berdasarkan Dokumentasi Transfer Pricing (TP) yang telah Pemohon Banding buat berdasarkan ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 sebagaimana diubah dengan Per-32/PJ/2011) dan ditambah perusahaan pembanding versi Terbanding (Kotobuki Engineering & Manufacturing Co. Ltd.), Bahwa pengujian kewajaran laba usaha bersih transaksi afiliasi dengan menggunakan metode TNMM dan dengan Profit Level lndikator NCPM diperoleh hasil sebagai berikut:
         
        DESCRIPTION
        WEIGHTED AVERAGE 3 YEARS in %
        2011 IN
        %
        2010 IN
        %
        2009 IN
        %
        Number of observation (companies)
        8
        8
        8
        8
        Maksimum
        11.14%
        9.95%
        8.79%
        21.53%
        Upper quartile
        3.95%
        6.25%
        4.82%
        6.91%
        Median
        2.47%
        2.53%
        2.99%
        2.09%
        Lower quartile
        1.10%
        1.24%
        -0.14%
        -1.59%
        Minimun
        -2.33%
        -3.01%
        -9.12%
        -28.05%
        PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA
        3.74%
        2.75%
        5.98%
        2.57%
        1.
        MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
        2.54%
        2.58%
        2.95%
        2.07%
        2.
        AMADA CO. LTD
        -2.33%
        2.49%
        1.22%
        11.98%
        3.
        KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD
        2.15%
        1.40%
        3.03%
        2.11%
        4.
        TAKAMATSU MACHINERY CO. LTD
        -2.05%
        6.62%
        0.22%
        28.05%
        5.
        ASAHI-SEOKI MANUFACTURING CO. LTD
        2.40%
        0.77%
        4.51%
        1.88%
        6.
        HANTECH LTD
        2.83%
        -3.01%
        -9.12%
        1.31%
        7.
        TOKKI LTD
        11.14%
        6.13%
        5.78%
        20.91%
        8.
        KOTOBUKI ENGINEERING & Manufacturing CO. LTD (Versi Pemeriksa)
        7.31%
        9.95%
        8.79%
        2.24%
         
         
        Bahwa hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa rentang interkuartil rata-rata tertimbang NCPM untuk periode tiga tahun (2009-2011) dari perusahaan pembanding berkisar antara 1.10% dan 3.95% dengan median 2.47%. Sementara itu, nilai NCPM Pemohon Banding (rata-rata tertimbang untuk periode tiga tahun, tahun 2009-2011) adalah sebesar 3.74%;

        Bahwa Terbanding telah melakukan review TP Documentation dan data pembanding yang digunakan Pemohon Banding dalam TP Documentation Tahun 2011 dengan hasil sebagai berikut:
         
        1.
        MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
        Terdapat perbedaan kegiatan· usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and development.
        2.
        AMADA CO. LTD
        Terdapat fungsi research and development.
        3.
        KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD
        Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and Development
        4.
        TAKAMATSU MACHINERY CO. LTD
        Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and development.
        5.
        ASAHI-SEOKI MANUFACTURING CO. LTD
        Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and development.
        6.
        HANTECH LTD
        Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan.
        7.
        TOKKI LTD
        Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta tidak terdapat fungsi research and development.
        8.
        BEML LIMITED
        Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and development.
        9.
        KOMATSU LTD
        Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta terdapat fungsi research and development.
        10.
        KOTOBUKI ENGINEERING & Manufacturing CO. LTD
        Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta tidak terdapat fungsi research and development.
        11.
        TAKEUCHI CO. LTD
        Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta terdapat fungsi research and development.
         
        Bahwa berdasarkan hasil review atas data pembanding yang digunakan Pemohon Banding dalam TP Documentation Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, Terbanding melakukan eliminasi terhadap beberapa data pembanding dan tetap mempertahankan data pembanding sebagai berikut:
         
        1.
        TOKKI LTD
        Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta tidak terdapat fungsi research and development.
        2.
        KOTOBUKI ENGINEERING & Manufacturing CO. LTD
        Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta tidak terdapat fungsi research and development.

        Bahwa berdasarkan data pembanding yang ditetapkan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di alas maka rentang harga wajar dari pembanding tersebut menjadi sebagai berikut:
         
         
        WEIGHTED AVERAGE 3 YEARS IN
        %
        2011 IN %
         
        2010 IN %
         
        2009 IN %
        1.
        TOKKI LTD
        11.14%
        6.13%
        5.78%
        20.91%
        2.
        KOTOBUKI ENGINEERING & Manufacturing CO. LTD
        7.31%
        9.95%
        8.79%
        2.24%
        Maksimum
        11.14%
        9.95%
         
        Upper quartile
        10.18%
        8.99%
        Median
        9.92%
        8.04%
        Lower quartile
        8.27%
        7.08%
        Minimum
        7.31%
        6.13%
         
        Bahwa oleh karena nilai NCPM hasil pengujian yang dilakukan Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas sebesar 3.74% berada di luar rentang kuartil hasil pengujian Terbanding sebagaimana tersebut di alas, maka menurut Majelis NCPM yang wajar bagi Pemohon Banding pada tahun 2011 adalah sebesar 9.92%;

        Bahwa koreksi Terbanding dengan metode laba bersih transaksional (TNNM atau transactional net margin method) atas Harga Pokok Penjualan sebesar US$4,928,830.52 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) Pasal 18 Ayat {3) yang menyatakan "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;"
         
        bahwa penjelasan Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya­ plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method);
         
        bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas koreksi Terbanding sudah benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) Pasal 18 Ayat {3) dan dengan demikian Majelis memutuskan untuk menolak banding dari Pemohon Banding.”
        1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
        2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
        3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;"
  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum, pendapat-pendapat dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tercantum pada halaman 90 hingga 94 Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir 19 di atas.
     
  2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 tanggal 17 Februari 2016, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

    Keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pertimbangan-pertimbangan dan Kesimpulan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
     
  3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 90 alinea ke-4 yang berbunyi: ”bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar US$4,928,830.52 berdasarkan prinsip kewajaran transaksi terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena pembelian bahan baku sebagai unsur paling besar dari Harga Pokok Penjualan terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa” karena faktanya pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya merupakan pembelian kepada pihak ketiga (perusahaan independen) yang tidak ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan).
     
  4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 90 alinea ke-5 yang berbunyi ”bahwa Pemohon Banding menyatakan pembelian adalah dari pihak independent, tapi faktanya arus uang dan arus utang terkait pembelian bahan baku ini terjadi antara Pemohon Banding dengan pemegang saham, yaitu Shibaura Shearing Co., Ltd (Shibaura Shearing Co., Ltd menguasai 40% saham Pemohon Banding, sedangkan Group Shibaura secara keseluruhan menguasai 65% saham Pemohon Banding). Jadi pembelian bahan baku terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa” karena faktanya pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya merupakan pembelian kepada pihak ketiga (perusahaan independen) yang tidak ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adanya arus uang dan arus utang terkait pembelian kepada Shibaura Shearing Co., Ltd adalah dikarenakan Shibaura Shearing Co., Ltd merupakan pihak yang memberikan dana talangan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan membayarkan terlebih dahulu tagihan dari pemasok yang merupakan pihak ketiga (independen) berdasarkan invoice tagihan perusahaan pemasok yang diterima Schibaura Shearing Co Ltd dari Pemohon Peninjauan Kembali. Untuk mengetahui pembelian bahan baku berasal dari mana, harusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menelusuri arus barang dan arus uang yang terkait pembelian bahan baku, bukan arus uang dan arus utang. Arus utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Shibaura Shearing Co Ltd ini adalah akibat adanya dana talangan pembayaran invoice tagihan dari pihak ketiga, bukan akibat adanya transaksi pembelian bahan baku Pemohon Peninjauan Kembali kepada Schibaura Shearing Co Ltd. Oleh karena itu arus uang yang dibayarkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Schibaura Shearing Co Ltd ini juga merupakan pembayaran kembali atas dana talangan yang telah diberikan oleh Shibaura Shearing Co Ltd, bukan merupakan pembayaran atas hutang dagang yang timbul atas transaksi pembelian Pemohon Peninjauan Kembali kepada Shibaura Shearing Co Ltd. Pembayaran kembali dana talangan tersebut dilakukan sebesar nilai pembelian bahan baku berdasarkan invoice tagihan dari pemasok yang merupakan pihak ketiga dengan tanpa mark up (at cost). Mekanisme transaksi pembelian bahan baku dengan melibatkan dana talangan dari Shibaura Shearing Co Ltd diatur dalam perjanjian tri partit antara Pemohon Peninjauan Kembali, Shibaura Shearing Co Ltd dan perusahaan pemasok. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembelian bahan baku Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, karena pembelian bahan baku tersebut nyata-nyata dilakukan kepada perusahaan pemasok independen.
     
  5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 90 alinea ke-7 s.d. 9 yang berbunyi ”bahwa untuk Tahun Pajak 2011 dalam SPT Pemohon Banding dilampirkan Transfer Pricing Dokumentation (TP DOC) dengan menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM);

    Bahwa dari 8 perusahaan pembanding yang dipakai oleh Pemohon Banding dalam Transfer Pricing Documentation ternyata 7 diantaranya mempunyai fungsi yang berbeda karena terdapat unsur biaya research and development yang tidak sesuai dengan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding, yaitu merupakan perusahaan contract manufacturer yang tidak melakukan fungsi research and development; sehingga tidak dapat dipakai sebagai data pembanding dalam menentukan kewajaran harga dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa” karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bertindak tidak obyektif dan sewenang-wenang dalam melakukan penolakan perusahaan-perusahaan pembanding Pemohon Banding dengan alasan 6 (enam) perusahaan pembanding yang ditolak Majelis Hakim tersebut memiliki fungsi riset dan pengembangan (R&D) dengan adanya biaya riset dan pengembangan, namun Majelis Hakim justru menggunakan dua perusahaan pembanding yang juga memiliki fungsi riset dan pengembangan dengan bukti dan fakta adanya kepemilikan intangible assets yang merupakan hasil dari kegiatan riset dan pengembangan perusahaan pembanding tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti secara tidak obyektif dan sewenang-wenang dalam memilih dan menetapkan kedua perusahaan pembanding tersebut dan menolak ketujuh perusahaan pembanding Pemohon Banding (cherry picking). Majelis Hakim seharusnya bertindak obyektif dengan juga menolak kedua perusahaan pembanding tersebut (TOKKI LTD dan KOTOBUKI E NGINEERING & MANUFACTURING CO. LTD) sebagai perusahaan pembanding Pemohon Banding dengan alasan yang sama dengan alasan penolakan 6 (enam) perusahaan pembanding dalam Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding, yaitu karena adanya fungsi riset dan pengembangan.
     
  6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 91 alinea ke 1-2 yang berbunyi ”bahwa dari 7 perusahaan pembanding yang mempunyai fungsi yang berbeda tersebut sebagian terdapat perusahaan yang mengalami kerugian dimana atas perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut tidak dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut layak dijadikan sebagai perusahaan pembanding dalam menentukan kewajaran harga dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana disebutkan dalam paragraph 3.65 OECD TP Guidelines yaitu bahwa:

    a loss-making uncontrolled transaction should trigger further nvestigation in order to establish whether or not it can be a comparable”, karena perusahaan-perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut berdasarkan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan informasi-informasi yang ada dalam database Oriana tidak terdapat keterangan yang menguraikan adanya hal-hal yang bersifat luar biasa dan non operasional yang terjadi pada tahun 2011 baik dalam uraian dalam business overview, trade description maupun dalam item-tem dalam laporan laba rugi perusahaan pembanding tersebut. Perusahaan-perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut bukan merupakan perusahaan yang sustained losses selama 3 tahun dan persentase kerugian operasional terhadap total cost yang sangat kecil (berkisar minus 2% pada tahun 2011) secara tidak langsung juga membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan rugi operasional.

    Majelis Hakimlah yang harus membuktikan bahwa kerugian beberapa perusahaan pembanding tersebut adalah kerugian karena faktor non operasional apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut akan ditolak karena rugi akibat non operasional. Majelis Hakim tidak sepantasnya menggunakan sistem pembuktian terbalik dalam hal ini dengan mengharuskan Pemohon Peninjauan Kembali yang harus mencari bukti-bukti kompeten lain untuk mendukung alasan dan pernyataan Majelis Hakim bahwa kerugian beberapa perusahaan pembanding tersebut adalah akibat non operasional. Sikap Majelis yang menggunakan mekanisme pembuktian terbalik dan membebankan beban pembuktian kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa kerugian beberapa perusahaan pembanding tersebut akibat non operasional tersebut bertentangan dan melanggar perundang-undangan yang berlaku.
     
  7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 91 alinea ke 3-8 dan halaman 92 alinea ke 1-2 yang berbunyi ”bahwa dalam koreksinya Terbanding juga memakai Transactional Net Margin Method (TNMM) dan menambahkan US SIC 3531 dan 3532 (bisnis manufaktur dan perakitan ekskavator) di dalam pencarian data pembanding melalui ORIANA;

    Bahwa berdasarkan pencarian data pembanding melalui ORIANA dan hasil manual review, Terbanding mendapatkan 2 (dua) perusahaan pembanding-yang layak dijadikan sebagai perusahaan pembanding dalam menentukan kewajaran harga dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Tokki Ltd. dan Kotobuki Engineering & Manufacturing Co., Ltd;

    Bahwa berdasarkan data persidangan Tokki Ltd. dan Kotobuki Engineering & Manufacturing Co., Ltd. tidak mempunyai unsur biaya research and development dan sesuai dengan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding, sehingga dapat dipakai sebagai data pembanding dalam menentukan kewajaran harga dalam transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

    Bahwa dengan menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM) perhitungan koreksi atas harga pokok penjualan (cost of good sold) terkait transaksi hubungan istimewa adalah:
     
    1. bahwa rentang harga wajar dari pembanding tersebut adalah sebagai berikut:
       
      No
      Company name
      Operating P/L th USD 2009
      Operating P/L th USD 2010
      Operating P/L th USD 2011
      NCPM 2009
      NCPM 2010
      NCPM 2011
      NCPM
      (weighted avr)
      1
      TOKKI LTD.
      16.721
      4.955
      5.079
      20,81%
      5,76%
      6,13%
      11,14%
      2
      KOTOBOKI ENGINERRING & MANUFACTURING CO., LTD.
      850
      3.101
      3.589
      2,24%
      8,79%
      9,95%
      7,31%
       
       
       
       
       
       
      Maks
      8,95%
      11,14%
       
       
       
       
       
       
      Q3
      8,99%
      10,18%
       
       
       
       
       
       
      Q2
      8,04%
      9,22%
       
       
       
       
       
       
      Q1
      7,08%
      8,27%
       
       
       
       
       
       
      Min
      6,18%
      7,31%
       
    2. bahwa Laporan Keuangan secara komersial Pemohon Banding tahun 2011 adalah sebagai berikut:
       
      Sales
      US$
      85,408,190.0
      Costs of goods sold
      US$
      0
      Other Operating expenses
      US$
      1,881,069.0
      Operating Income
      US$
      2,284,005.0
      NCPM 2011
       
      2.75%
      NCPM Weighted Average
       
      3.74%
      NCPM Weighted Average Kuartil
       
      9.22%
      Koreksi NCPM
       
      5.48%
      NCPM Wajar Tahun 2011
       
      9.22%
Bahwa perhitungan koreksi pembelian:
 
Koreksi
=
Total Cost-((Penjualan)/100% + NCPM))
 
=
 
 
US$85,408,190.00
US$83,124,185.00
-
----------------------------
 
 
109.22%
 
=
US$83,124,185.00 - US$78,195,354.48
 
=
US$4,928,830.52
 
bahwa sehingga Laporan Keuangan secara komersial wajar menurut Terbanding atas Pemohon Banding tahun 2011 adalah:
 
 
 
2011
Sales
US$
85,408,190.0
Costs of goods sold
US$
76,314,285.4
Gross Margin
US$
9,093,904.52
Other Operating expenses
US$
1,881,069.00
Operating Income
US$
7,212,835.52
NCPM 2011
 
9.22%
 
karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bertindak tidak obyektif dan sewenang-wenang dalam melakukan penolakan perusahaan-perusahaan pembanding Pemohon Banding dengan alasan perusahaan-perusahaan pembanding yang ditolak Majelis Hakim tersebut memiliki fungsi riset dan pengembangan (R&D) dengan adanya biaya riset dan pengembangan, namun Majelis Hakim justru menggunakan dua perusahaan pembanding yang juga memiliki fungsi riset dan pengembangan dengan bukti dan fakta adanya kepemilikan intangible assets yang merupakan hasil dari kegiatan riset dan pengembangan perusahaan pembanding tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti secara tidak obyektif dan sewenang-wenang dalam memilih dan menetapkan kedua perusahaan pembanding tersebut dan menolak 6 (enam) perusahaan pembanding Pemohon Banding (cherry picking). Majelis Hakim seharusnya bertindak obyektif dengan juga menolak kedua perusahaan pembanding tersebut (TOKKI LTD dan KOTOBUKI E NGINEERING & MANUFACTURING CO. LTD) sebagai perusahaan pembanding Pemohon Banding dengan alasan yang sama dengan alasan penolakan 6 (enam) perusahaan pembanding dalam Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding, yaitu karena adanya fungsi riset dan pengembangan. Oleh karena itu perhitungan NCPM Pemohon Banding oleh Majelis Hakim dengan menggunakan NCPM Median (sebesar 9.92%) dari NCPM kedua perusahaan pembanding tersebut (TOKKI LTD dan KOTOBUKI ENGINEERING & MANUFACTURING CO. LTD) tidak sah dan tidak dapat diterima. Majelis Hakim seharusnya secara obyektif dan tidak memihak harus juga menolak kedua perusahaan pembanding tersebut (TOKKI LTD dan KOTOBUKI E NGINEERING&MANUFACTURING CO. LTD) sebagaimana Majelis Hakim menolak 6 (enam) perusahaan pembanding Pemohon Banding dalam Dokumentasi Transfer Pricing-nya dengan alasan seluruhnya mempunyai fungsi riset dan pengembangan, atau Majelis Hakim membatalkan penggunaan adanya fungsi riset dan pengembangan tersebut sebagai kriteria pemilihan dan penolakan perusahaan pembanding. Apabila Majelis Hakim membatalkan kriteria adanya fungsi riset dan pengembangan, maka perusahaan-perusahaan pembanding yang dapat digunakan dalam perhitungan rentang wajar NCPM adalah rentang wajar NCPM dari 6 (enam) perusahaan pembanding yang semula ditolak Majelis Hakim dan 2 (dua) perusahaan pembanding Majelis Hakim sebagai berikut:
 
DESCRIPTION
WEIGHTED AVERAGE 3 YEARS in %
2011 IN
%
2010 IN
%
2009 IN
%
Number of observation (companies)
8
8
8
8
Maksimum
11.14%
9.95%
8.79%
21.53%
Upper quartile
3.95%
6.25%
4.82%
6.91%
Median
2.47%
2.53%
2.99%
2.09%
Lower quartile
1.10%
1.24%
-0.14%
-1.59%
Minimun
-2.33%
-3.01%
-9.12%
-28.05%
PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA
3.74%
2.75%
5.98%
2.57%
1.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
6 Perush Pembanding dalam TP Doc Pemohon Banding yang Ditolak karena R&D
2.95%
2.07%
2.
AMADA CO. LTD
1.22%
11.98%
3.
KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD
3.03%
2.11%
4.
TAKAMATSU MACHINERY CO. LTD
0.22%
28.05%
5.
ASAHI-SEOKI MANUFACTURING CO. LTD
4.51%
1.88%
6.
HANTECH LTD
-9.12%
1.31%
7.
TOKKI LTD
11.14%
6.13%
5.78%
20.91%
8.
KOTOBUKI ENGINEERING & Manufacturing CO. LTD (Versi Pemeriksa)
7.31%
9.95%
8.79%
2.24%
 
Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa rentang interkuartil rata-rata tertimbang NCPM untuk periode tiga tahun (2009-2011) dari perusahaan pembanding berkisar antara 1,10% dan 3,95% dengan median 2,47%. Sementara itu, nilai NCPM Pemohon Peninjauan Kembali (rata-rata tertimbang untuk periode tiga tahun (2009-2011) adalah 3,74%. Dengan demikian, NCPM Pemohon Peninjauan Kembali berada diantara rentang interkuartil perusahaan pembanding. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil dengan metode TNMM di atas telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 92 alinea ke 3-4 yang berbunyi ”bahwa untuk pembelian dan sebagian besar penjualan dari Pemohon Banding terkait transaksi dengan pemegang saham yang menguasai lebih dari 25% saham Pemohon Banding sehingga baik pembelian maupun penjualan terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang­-Undang PPh) Pasal 18 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa "Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
    1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
    2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
    3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;"
karena pembelian bahan baku impor yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya merupakan pembelian kepada pihak ketiga (perusahaan independen) yang tidak ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Shibaura Shearing Co., Ltd selaku pemilik 40% saham Pemohon Peninjauan Kembali hanya memberikan dana talangan untuk membayar invoice tagihan atas pembelian bahan baku impor Pemohon Peninjauan Kembali dan meminta penggantian (reimbursement) tanpa menambahkan mark up (at cost). Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terdapat transaksi pembelian bahan baku impor yang merupakan transaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut.
  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 93 alinea ke 4 dan halaman 94 alinea ke 1-2 yang berbunyi ”bahwa berdasarkan hasil review atas data pembanding yang digunakan Pemohon Banding dalam TP Documentation Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, Terbanding melakukan eliminasi terhadap beberapa data pembanding dan tetap mempertahankan data pembanding sebagai berikut:
     
    1.
    TOKKI LTD
    Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta tidak terdapat fungsi research and development.
    2.
    KOTOBUKI ENGINEERING & Manufacturing CO. LTD
    Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta tidak terdapat fungsi research and development.

    bahwa berdasarkan data pembanding yang ditetapkan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di alas maka rentang harga wajar dari pembanding tersebut menjadi sebagai berikut:
     
 
WEIGHTED AVERAGE 3 YEARS IN
%
2011 IN %
2010 IN %
2009 IN %
1.
TOKKI LTD
11.14%
6.13%
5.78%
20.91%
2.
KOTOBUKI ENGINEERING & Manufacturing CO. LTD
7.31%
9.95%
8.79%
2.24%
Maksimum
11.14%
9.95%
 
Upper quartile
10.18%
8.99%
Median
9.92%
8.04%
Lower quartile
8.27%
7.08%
Minimum
7.31%
6.13%
 
bahwa oleh karena nilai NCPM hasil pengujian yang dilakukan Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas sebesar 3.74% berada di luar rentang kuartil hasil pengujian Terbanding sebagaimana tersebut di alas, maka menurut Majelis NCPM yang wajar bagi Pemohon Banding pada tahun 2011 adalah sebesar 9.92%”, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bertindak tidak obyektif dan sewenang-wenang dalam melakukan penolakan 6 (enam) perusahaan pembanding dengan alasan perusahaan-perusahaan pembanding yang ditolak Majelis Hakim tersebut memiliki fungsi riset dan pengembangan (R&D) dengan adanya biaya riset dan pengembangan, namun Majelis Hakim justru menggunakan dua perusahaan pembanding yang juga memiliki fungsi riset dan pengembangan dengan bukti dan fakta adanya kepemilikan intangible assets yang merupakan hasil dari kegiatan riset dan pengembangan perusahaan pembanding tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti secara tidak obyektif dan sewenang-wenang dalam memilih dan menetapkan kedua perusahaan pembanding tersebut dan menolak ketujuh perusahaan pembanding Pemohon Banding (cherry picking). Majelis Hakim seharusnya bertindak obyektif dengan juga menolak kedua perusahaan pembanding tersebut (TOKKI LTD dan KOTOBUKI E NGINEERING & MANUFACTURING CO. LTD) sebagai perusahaan pembanding Pemohon Banding dengan alasan yang sama dengan alasan penolakan 6 (enam) perusahaan pembanding dalam Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding, yaitu karena adanya fungsi riset dan pengembangan. Oleh karena itu perhitungan NCPM Pemohon Banding oleh Majelis Hakim dengan menggunakan NCPM Median (sebesar 9.92%) dari NCPM kedua perusahaan pembanding tersebut (TOKKI LTD dan KOTOBUKI E NGINEERING & MANUFACTURING CO. LTD) tidak sah dan tidak dapat diterima.
  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 94 alinea ke 3-4 yang berbunyi ”bahwa koreksi Terbanding dengan metode laba bersih transaksional (TNNM atau transactional net margin method) atas Harga Pokok Penjualan sebesar US$4,928,830.52 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) Pasal 18 Ayat {3) yang menyatakan "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;"

    bahwa penjelasan Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya­ plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method)” karena transaksi pembelian bahan baku yang dikoreksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menggunakan metode laba bersih transaksional (TNNM atau transactional net margin method) atas Harga Pokok Penjualan sebesar US$4,928,830.52 tersebut merupakan transaksi pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak ketiga (perusahaan independen) yang tidak ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Shibaura Shearing Co., Ltd selaku pemilik 40% saham Pemohon Peninjauan Kembali hanya memberikan dana talangan untuk membayar invoice tagihan atas pembelian bahan baku impor Pemohon Peninjauan Kembali dan meminta penggantian (reimbursement) tanpa menambahkan mark up (at cost). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa koreksi Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan metode laba bersih transaksional (TNNM atau transactional net margin method) atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku Impor) sebesar US$4,928,830.52 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) k h u s u s n y a Pasal 18 Ayat {3) yang hanya memberikan kuasa kepada Dirjen Pajak untuk melakukan penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak atas Wajib Pajak yang memiliki transaksi-transaksi kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
     
  2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 halaman 94 alinea ke 5 yang berbunyi ”bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas koreksi Terbanding sudah benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) Pasal 18 Ayat (3) dan dengan demikian Majelis memutuskan untuk menolak banding dari Pemohon Banding” karena koreksi Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) tersebut telah nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan demikian seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.
Mengenai Pokok Sengketa atas Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar US$4,928,830.52
  1. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, sengketa pajak antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo berkenaan dengan koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 terjadi karena Pembelian Bahan Baku yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari supplier yang independen/tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali dikoreksi sebagian dan diperlakukan sebagai pembelian bahan baku yang dilakukan dengan supplier yang memiliki hubungan istimewa. Mengenai pokok sengketa ini, lihat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 37 alinea 6 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa berdasarkan penelitian atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding dapat diketahui bahwa yang menjadi sengketa objek pajak adalah koreksi Terbanding terhadap Penghasilan Kena Pajak PPh Tahun Pajak 2011 sebesar US$4,928,830.52, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:

    Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding
     
    No.
    Jenis Sengketa Objek PPh badan
    Nilai Sengketa (US$)
    1
    Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku
    4,928,830.52
     
  2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti-bukti yang banyak kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari halaman 33-34, yang menyatakan sebagai berikut:

    “Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan:
    P.3.
    SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 beserta Tanda Terima SPT;
    P.4.
    Matriks Sengketa beserta Surat Keberat;
    P.5.
    Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-0039/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 10 Juni 2013;
    P.6.
    Salinan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (Tahun Pajak 2012) Nomor SPHP-421/WPJ.07/KP.0305/RIKSIS/2014 tanggal 18 Juni 2014;
    P.7.
    Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-4905/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus 2014;
    P.8.
    Salinan Memorandum atas Transaksi Reimbursment antara Pemohon Banding dengan Shibaura Shearing Co. dan Marubeni-Itochu Steel Inc.;
    P.9.
    Salinan Memorandum atas Transaksi Reimbursment antara Pemohon Banding dengan Shibaura Shearing Co. dan Marubeni-Itochu Steel Inc. (Diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah);
    P.10.
    Salinan Journal Voucer atas Transaksi Reimbursment antara Pemohon Banding dengan Shibaura Shearing Co. dan Marubeni-Itochu Steel Inc.;
    P.11.
    Fotokopi Executive Summary of Related Party Transactions;
    P.12.
    Perhitungan Statistik Analisis Transfer Pricing Tahun Pajak 2011;
    P.13.
    Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013;
    P.14.
    Salinan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013;
    P.15.
    .Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011;
    P.16.
    Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010;
    P.17.
    Surat tanpa nomor tanggal 23 Juni 2015 tentang Penjelasan Pemohon Banding atas Sengketa Pajak Nomor 15-083390-2011 (KEP-2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014);
    P.18.
    Surat tanpa nomor tanggal 11 Agustus 2015 tentang Pendapat Akhir Pemohon Banding atas Sengketa Pajak Nomor 15-083390-2011 (KEP-2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014);
     
  3. Bahwa di lain pihak, dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana yang disebutkan pada halaman 34 Putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan sebagai berikut:

    “Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyampaikan:
    T.1.
    Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00455/WPJ.07/KP.0305/RIK.SIS/2013 tanggal 25 Juni 2013;
    T.2.
    Fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan;
    T.3.
    Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-2414/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
    T.4.
    Penjelasan Koreksi Terbanding;
    T.5.
    Hasil pencetakan hasil pencarian data pembanding dari Oriana database;
    T.6.
    Hasil pencetakan kutipan OECD TP Guidelines tahun 2010;
    T.7.
    Surat Nomor S-4640/PJ.07/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penjelasan Akhir Sehubungan Sidang Banding Terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00147/406/11/055/13 Tanggal 8 Juli 2013 Tahun Pajak 2011 a.n. Pemohon Banding, Nomor Sengketa 15-083390-2011.
     
  4. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menyerahkan daftar pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali beserta bukti-bukti pembeliannya yang membuktikan bahwa pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah dengan pemasok/supplier yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali.
Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali
  1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip pada butir 19 di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
    1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata dan tanpa dasar telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa pembelian bahan baku Pemohon Peninjauan Kembali adalah transaksi pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada pemasok (supplier) yang tidak memiliki hubungan istimewa sesuai dengan pasal 18 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
    2. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemilihan perusahaan pembanding secara tidak obyektif dalam melakukan analisis laba bersih untuk mencari pembenaran atas koreksi harga pokok penjualan (pembelian bahan baku) yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali.
    3. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan Bukti-bukti dan Fakta-fakta di Persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bukti-bukti atas koreksi Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 tersebut adalah salah, tidak tepat dan tidak memiliki dasar alasan koreksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku.
    4. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1), Pasal 76 beserta Penjelasannya dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah menjatuhkan putusan tanpa berdasarkan alat bukti.
    5. Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan serta beban pembuktian sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
       
  2. Bahwa dalam uraian-uraian berikut ini, Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan alasan-alasan yang lebih terinci sebagai penjelasan lebih detail dari butir 33 di atas. Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata dan tanpa dasar telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa pembelian bahan baku Pemohon Peninjauan Kembali adalah transaksi pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada pemasok (supplier) yang tidak memiliki hubungan istimewa sesuai dengan pasal 18 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
     
  3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pengabaian fakta-fakta bahwa transaksi pembelian bahan baku oleh Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata dilakukan kepada pemasok (supplier) independen. Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dinyatakan dalam alinea terakhir halaman 37 Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 berikut:

    “bahwa atas pernyataan Pemohon Banding, Terbanding menilai bahwa TP Documentation yang dibuat oleh Pemohon Banding seharusnya juga batal demi hukum. Di dalam halaman 1 TP Doc disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding dinyatakan bahwa related party transaction disebutkan bahwa purchase of goods and other, termasuk di dalamnya adalah pembelian raw materials dari Shibaura Shearing Co., Ltd. dimasukkan sebagai transaksi related party. Dasar koreksi Terbanding berasal dari TP Doc Pemohon Banding, kemudian Terbanding melakukan review pada TP Doc tersebut, menurut Terbanding pernyataan Pemohon Banding bahwa transaksi pembelian tersebut bukan transaksi dengan related party adalah tidak relevan. Di dalam pengujiannya Pemohon Banding menggunakan metode Net Cost Plus yang di dalam penelitian tersebut menggunakan perhitungan margin terhadap cost yang di dalamnya adalah pembelian.”
     
  4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat keberatan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana dinyatakan dalam alinea terakhir halaman 38 Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016:
    “bahwa sebagian besar transaksi pembelian melalui Shibaura Shearing Co., Ltd. sehingga dikoreksi Terbanding. Apabila menggunakan metode CUP transaksi dapat diidentifikasi sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim, karena pada TP Doc Pemohon Banding yang digunakan adalah TNMM maka transaksi tidak dapat diidentifikasi sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim. Terbanding me-review dan mengikuti metode yang digunakan oleh Pemohon Banding. Karena Pemohon Banding menggunakan TNMM maka Terbanding melihat transaksi yang menyebabkan laba tidak wajar menurut Terbanding adalah pada tingkat pembelian tetapi tidak dikaitkan harga atau transaksinya. Secara substansi seharusnya yang terkoreksi adalah transaksi pihak afiliasi saja, apabila terdapat transaksi dengan pihak non-afiliasi pada pembelian tidak akan terkoreksi. Pada saat pemeriksaan Terbanding tidak memeriksa pembelian secara mendetail, Terbanding tidak sampai melihat bukti transaksi. Terbanding melihat dari pelaporan Pemohon Banding, terdapat pengakuan di dalam SPT dan TP Doc yang menyatakan adanya pembelian kepada pihak afiliasi. Ketika diuji oleh Terbanding, menurut Terbanding transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi yang menyebabkan laba Pemohon Banding menjadi tidak wajar apabila dibandingkan dengan pihak lain yang tidak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Menurut Terbanding koreksi dilakukan khusus atas transaksi pembelian dari pihak afiliasi. Atas dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa mekanisme transaksi adalah reimbursement, menurut Terbanding menjadi tidak relevan karena Pemohon Banding sendiri mengakui di dalam SPT dan TP Doc-nya bahwa transaksi tersebut adalah transaksi dengan pihak afiliasi.”
     
  5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut:
    1. Bahwa TP Doc Pemohon Peninjauan Kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan pajak dilakukan.
    2. Bahwa dalam halaman 1 TP Doc, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan dengan gamblang, jelas dan terbuka bahwa adalah Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terdapat transaksi afiliasi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Schibaura Shearing Co. Ltd dan bahwa transaksi afiliasi kepada Shibaura Shearing Co. Ltd tersebut adalah berupa “Reimbursement on Purchase Raw material” bukan “Purchase Raw Material kepada Shibaura Shearing Co. Ltd.” Oleh karena itu pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwa “Terbanding menilai bahwa TP Documentation yang dibuat oleh Pemohon Banding seharusnya juga batal demi hukum” adalah sangat tendensius, tidak berdasar dan tidak memiliki alasan secara yuridis perundang-undangan yang berlaku.
    3. Bahwa dalam 31 TP Doc, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan dan menjelaskan secara gamblang dan terbuka mengenai skema transaksi Reimbursement on Purchase Raw material kepada Shibaura Shearing Co. Ltd sebagai berikut:
  1. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali telah menjelaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai substansi materiil transaksi Reimbursement on Purchase Raw material kepada Shibaura Shearing Co. Ltd sebagaimana diuraikan dalam halaman 58-59 Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 sebagai berikut:

    “A. Reimbursement pada Pembelian Bahan Baku
    1. Bahwa seluruh pembelian bahan baku Pemohon Banding dilakukan kepada pihak independen (bukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
       
    2. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi, yakni Shibaura Shearing Co. Ltd (SSJ) adalah transaksi reimbursement. Dalam hal ini, SSJ membayar terlebih dahulu (memberikan dana talangan) atas pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon Banding kepada supplier independen (pihak ketiga). Atas dana talangan tersebut Pemohon Banding membayar penggantian (reimbursement) sebesar nilai transaksi (at cost) ditambah bunga bila melewati tanggal jatuh tempo pembayaran.
       
    3. Bahwa salah satu contoh dari transaksi reimbursement dengan pihak afiliasi (SSJ) di dalam pembelian bahan baku adalah transaksi pembelian bahan baku kepada Marubeni-Itochu Steel Inc. Jepang. Di dalam proses pembelian bahan baku Pemohon Banding kepada Marubeni-Itochu Steel Inc. tersebut, Shibaura Shearing Co. Ltd (SSJ) melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Marubeni-Itochu Steel Inc. Hal ini dilakukan berdasarkan Memorandum antara tiga pihak yaitu: PT. Shibaura Shearing Indonesia (Pemohon Banding), Shibaura Shearing Co., Ltd. dan Marubeni-Itochu Steel Inc. (Bukti PPK-02). Berikut ilustrasi atas transksi reimbursement dengan pihak afiliasi sebagaimana dimaksud:
  1. Bahwa dari contoh Journal Voucher (Bukti PPK-02) yang Pemohon Banding sertakan bersama dengan surat ini dapat terlihat bahwa Pemohon Banding bertindak langsung sebagai Pembeli dan Penerima Barang dari Marubeni-Itochu Steel Inc. selaku Supplier (pihak independen). Invoice yang diterbitkan oleh Supplier (pihak independen) ditujukan langsung kepada Pemohon Banding. Setelah invoice tersebut diterima oleh Pemohon Banding, Shibaura Shearing Co. Ltd (SSJ) melakukan pembayaran (dana talangan) dengan jumlah yang sesuai dengan yang tercantum di dalam invoice yang Pemohon Banding terima dari supplier. Selanjutnya, Pemohon Banding melakukan transaksi pembayaran (reimbursement) kepada Shibaura Shearing Co. Ltd (SSJ) dengan jumlah yang sama (at cost) seperti yang Shibaura Shearing Co. Ltd (SSJ) bayarkan kepada Supplier (pihak independen). Berikut ilustrasi atas transksi-transaksi tersebut sebagaimana dimaksud:
  1. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi, yakni Shibaura Shearing Co. Ltd (SSJ) adalah transaksi pinjaman. Dalam hal ini, SSJ membayar terlebih dahulu (memberikan dana talangan) atas pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon Banding kepada supplier independen (pihak ketiga). Atas transaksi pinjaman tersebut, Pemohon Banding membayar bunga pinjaman kepada SSJ. Meskipun demikian, berdasarkan analisis kewajaran dan kelaziman usaha atas biaya bunga tersebut (sebagaimana tersaji dalam Dokumentasi Transfer Pricing), dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP), biaya bunga pinjaman yang dibayarkan Pemohon Banding kepada SSJ telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle). Pengujian kewajaran atas biaya bunga pinjaman ini pun telah diterima atau disetujui oleh Terbanding.
     
  2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali dalam alinea terakhir halaman 38 Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas yang antara lain Termohon Peninjauan Kembali menyatakan sebagai berikut:
    “ … Terbanding melihat transaksi yang menyebabkan laba tidak wajar menurut Terbanding adalah pada tingkat pembelian tetapi tidak dikaitkan harga atau transaksinya. Secara substansi seharusnya yang terkoreksi adalah transaksi pihak afiliasi saja, apabila terdapat transaksi dengan pihak non-afiliasi pada pembelian tidak akan terkoreksi. Pada saat pemeriksaan Terbanding tidak memeriksa pembelian secara mendetail, Terbanding tidak sampai melihat bukti transaksi. Terbanding melihat dari pelaporan Pemohon Banding, terdapat pengakuan di dalam SPT dan TP Doc yang menyatakan adanya pembelian kepada pihak afiliasi. … Atas dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa mekanisme transaksi adalah reimbursement, menurut Terbanding menjadi tidak relevan karena Pemohon Banding sendiri mengakui di dalam SPT dan TP Doc-nya bahwa transaksi tersebut adalah transaksi dengan pihak afiliasi.”
     
  3. Bahwa pengabaian fakta dan bukti bahwa transaksi pembelian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pemeriksaan mendetail ke bukti transaksi adalah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    1. Halaman 5 alinea terakhir BAB I dari Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa menyatakan bahwa: “Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mempertimbangkan fakta dan kondisi yang terdapat pada setiap kasus.”
    2. Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur bahwa: “Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
    3. Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan mengatur bahwa: “Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
       
  4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan seluruh dokumen pembukuan maupun bukti transaksi yang diminta oleh Termohon pada saat pemeriksaan pajak, keberatan hingga banding. Bukti peminjaman dokumen terlampir.(Bukti PPK-03).
     
  5. Bahwa berdasarkan buku besar Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibuktikan bahwa dalam tahun 2011 (periode April 2011-Maret 2012) pembelian raw material-impor Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: (print out buku besar, rekapitulasi pembelian raw material-impor terlampir.(Bukti PPK-04).
     
    No.
    Nama Pemasok (Supplier)
    Total Pembelian (USD)
    1
    Metal One
    32,415,040.01
    2
    Marubeni
    14,038,936.36
    3
    Posco Asia
    11,163,659.77
    4
    Nippon Steel
    10,039,078.18
    5
    Hanwa
    5,055,648.54
    6
    Sato Shoji
    653,145.59
    7
    Fusoh Kokan
    512,616.015
    8
    Sato-Shoji
    511,647.13
    9
    Shibaura JPN
    177,310.45
    Jumlah Pembelian-Raw Mat Impor
    74,567,082.05
     
  6. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo yang mempertahankan koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) yang nyata-nyata dibeli dari pihak ketiga (non related parties) adalah bertentangan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang PPh yang hanya memberikan kuasa kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya apabila terdapat transaksi-transaksi di antara para Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.
     
  7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo berkenaan dengan Koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

    Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemilihan perusahaan pembanding secara tidak obyektif dalam melakukan analisis laba bersih untuk mencari pembenaran atas koreksi harga pokok penjualan (pembelian bahan baku) yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali.
     
  8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menolak perusahaan pembanding yang dipilih oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan pembanding yang ditolak sebagai pembanding berikut ini tidak sebanding dengan Pemohon Peninjauan Kembali karena memiliki fungsi riset dan pengembangan sebagaimana terbukti dengan adanya biaya research and development dalam laba ruginya.
     
    1.
    MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
    Terdapat perbedaan kegiatan· usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and development.
    2.
    AMADA CO. LTD
    Terdapat fungsi research and development.
    3.
    KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD
    Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and Development
    4.
    TAKAMATSU MACHINERY CO. LTD
    Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and development.
    5.
    ASAHI-SEOKI MANUFACTURING CO. LTD
    Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and development.
    6.
    HANTECH LTD
    Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan.
    7.
    TOKKI LTD
    Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta tidak terdapat fungsi research and development.
    8.
    BEML LIMITED
    Terdapat perbedaan kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan serta terdapat fungsi research and development.
    9.
    KOMATSU LTD
    Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta terdapat fungsi research and development.
    10.
    KOTOBUKI ENGINEERING & Manufacturing CO. LTD
    Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta tidak terdapat fungsi research and development.
    11.
    TAKEUCHI CO. LTD
    Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan tidak mempunyai perbedaan signifikan serta terdapat fungsi research and development.
     
  9. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam menerapkan penolakan perusahaan pembanding dengan alasan adanya fungsi riset dan pengembangan terhadap dua perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan pembanding untuk analisa kewajaran laba operasi Pemohon Banding. Berdasarkan neraca perusahaan-perusahaan pembanding yang dipilih Majelis Hakim tersebut terbukti bahwa perusahaan-perusahaan pembanding tersebut juga memiliki fungsi riset dan pengembangan yang terbukti dari adanya kepemilikan intangible assets sebagai hasil dari kegiatan/fungsi riset dan pengembangan tersebut.
     
    No.
    Perusahaan Pembanding
    Alasan penolakan
    Biaya R&D (th USD)
    Aset Tidak Berwujud (th USD)
    1
    MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
    Memiliki fungsi
    R&D
    595,910
    308,131
    2
    AMADA CO LTD
    Memiliki fungsi
    R&D
    85,478
    77,809
    3
    KOIKE SANSO KOGYO CO LTD
    Memiliki fungsi
    R&D
    2,155
    6,233
    4
    TAKAMATSU MACHINERY CO LTD
    Memiliki fungsi
    R&D
    1,607
    828
    5
    ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO., LTD.
    Memiliki fungsi
    R&D
    1,189
    856
    6
    TOKKI LTD.
    -
    n.a.
    11
    7
    KOTOBUKI ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD.
    -
    n.a.
    772
     
  10. Bahwa dalam hal Majelis Hakim melakukan eliminasi terhadap perusahaan pembanding dengan kriteria eliminasi tentang ada tidaknya fungsi riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan, maka kriteria ada tidaknya fungsi R&D dari perusahaan pembanding harus meliputi kriteria-kriteria sebagai berikut:
    1. Ada tidaknya biaya Riset dan Pengembangan yang dibebankan, atau
    2. Ada tidaknya (kepemilikan) intangible assets yang tercatat dalam neraca perusahaan dalam hal intangible asset yang dihasilkan dari kegiatan riset dan pengembangan tersebut dilakukan kapitalisasi sebagai intangible assets, atau
    3. Ada tidaknya intangible assets yang dimiliki oleh perusahaan, namun tidak dicatat sebagai intangible assets (yang kemungkinan besar sebagai akibat dibiayakannya seluruh biaya riset dan pengembangan sehingga tidak ada kapitalisasi biaya riset dan pengembangan dalam intangible asset).
       
  11. Bahwa Majelis Hakim menggunakan alasan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dinyatakan dalam halaman 41 Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 alinea 5 berikut ini: “bahwa terkait R&D, Terbanding melihat dari pembebanan biaya R&D, sedangkan terkait · Intangible Assets tersebut belum terbukti berkaitan dengan kegiatan R&D tersebut dan harus diteliti lebih lanjut;” untuk menolak fakta bahwa kedua perusahaan pembanding yang digunakan Majelis Hakim sebagai pembanding Pemohon Peninjauan Kembali tersebut nyata-nyata terbukti mempunyai fungsi riset dan pengembangan. Dalam hal Majelis Hakim menyatakan bahwa intangible assets tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan seharusnya Majelis Hakim sesuai dengan kaidah hukum pembuktian dalam persidangan sebagaimana dinyatakan oleh Malimar dalam buku 101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak Dalam Upaya Menegakkan Keadilan Pajak terbitan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia tahun 1998, pada Bab V Penyelesaian Permohonan Banding, halaman 81 angka 5 tentang Masalah Pembuktian di Depan Sidang: “…salah satu prinsip dalam hal pembuktian ialah: siapa yang menyatakan sesuatu harus dapat membuktikan.”, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus dapat memberikan bukti bahwa intangible assets yang dimiliki kedua perusahaan pembanding tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan R&D”. Tanpa adanya pembuktian tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menyatakan bahwa kedua perusahaan pembanding tersebut tidak memiliki fungsi R&D.
     
  12. Bahwa merujuk pada Bab Ii Bagian B Angka (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-22/Pj/2013 Tanggal 30 Mei 2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa halaman 8 dan 9 mengatur bahwa:

    Untuk membandingkan antara kondisi pada transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen, karakteristik yang relevan secara ekonomi dari keadaan yang dibandingkan harus sebanding secara memadai agar pembandingan tersebut lebih akurat. Dalam hal kondisi transaksi afiliasi tidak sebanding dengan kondisi transaksi independen, peningkatan kesebandingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
    “1) Kriteria Pencarian dan Seleksi Manual

    Untuk menghasilkan pembanding yang andal maka pencarian data pada database komersial harus menggunakan strategi pencarian/kriteria pencarian (searching strategy/searching criteria) yang tepat, antara lain:
    1. kode industri yang sesuai dengan Wajib Pajak yang diperiksa,
    2. wilayah (region),
    3. ketersediaan data,
    4. indikator laporan keuangan.
Setelah melakukan pencarian data melalui searching strategy tertentu, maka akan diperoleh satu atau lebih data perusahaan yang akan dijadikan sebagai pembanding. Akan tetapi, data yang diperoleh dari commercial database tersebut hanya merupakan kandidat pembanding. Atas kandidat pembanding yang terpilih, wajib dilakukan proses seleksi manual (manual review/manual screening) sehingga dapat diputuskan apakah kandidat pembanding tersebut digunakan (andal) atau ditolak. Seleksi manual dilakukan dengan mempelajari profil tiap-tiap perusahaan yang menjadi kandidat pembanding, melihat pada lamannya (website), mencari informasi yang terkait dengan kandidat pembanding tersebut pada media cetak atau online, atau cara lainnya.
 
Kriteria untuk menolak kandidat pembanding, antara lain sebagai berikut.
  1. Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut melakukan fungsi yang berbeda dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa (misalnya, Wajib Pajak yang diperiksa merupakan manufaktur, sedangkan kandidat pembanding merupakan distributor).
  2. Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
  3. Terdapat informasi lain yang membuat kandidat pembanding tersebut tidak andal (reliable) untuk dijadikan pembanding.
dan merujuk kepada Bab III Comparability Analysis OECD Transfer Pricing Guidelines (2010) part 3.32 yang menyatakan bahwa: “ …. Where they are used, commercial databases should be used in an objective manner and genuine attempts should be made to use the databases to identify reliable comparable information. “, dan par 3.33 selanjutnya menyatakan bahwa: ….. To address these concerns, database searches may need to be refined with other publicly available information, depending on the facts and circumstances, serta par 3.41 berikut: “ … As indicated above, in order to ensure a sufficient degree of objectivity it is important that the process followed be transparent, systematic and verifiable …”
 
Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya mencari bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa kedua perusahaan pembanding tersebut tidak memiliki fungsi R&D meskipun memiliki intangible assets. Bukti-bukti tersebut dapat dicari dari berbagai sumber, salah satunya melalui website review dan internet.
  1. Bahwa penolakan fakta adanya intangible assets sebagai bukti adanya kegiatan R&D oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa dilandasi bukti kompeten yang cukup telah melanggar ketentuan perundang-undangan berikut:
    1. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea 3 Undang-Undang KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (“Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak”), pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    2. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP selengkapnya menyatakan:
      “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”
    3. Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP selengkapnya menyatakan:
      “Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
    4. Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 menyatakan bahwa:
      “Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
       
  2. Bahwa apabila dilakukan penelusuran melalui website dan internet maka akan dapat dibuktikan bahwa intangible assets tersebut merupakan hasil dari kegiatan R&D. Berdasarkan website www.kemco.co.jp dapat diperoleh fakta dan bukti bahwa Kotobuki Engineering & Manufacturing Co Ltd memiliki fungsi riset dan pengembangan (R&D) yang dapat dilihat di laman company history yang antara lain menyatakan bahwa Perusahaan Melakukan Riset, Bukti lain yang menguatkan adanya keterkaitan adanya fungsi R&D adalah ada di website www.patents.justisia.com yang mengungkapkan berbagai jenis patent yang dimiliki Kotobuki Engineering & Manufacturing Co Ltd sebagai hasil dari kegiatan R&D nya (Bukti PPK-05).
     
  3. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti pada butir 46 di atas, seharusnya jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak perusahaan-perusahaan pembanding Pemohon Peninjauan Kembali dalam TP Doc dengan alasan adanya fungsi R&D yang tidak dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya kedua perusahaan pembanding yang dipilih oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus ditolak sebagai pembanding karena juga memiliki fungsi R&D dengan adanya Intangible Assets.
     
  4. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara tidak objektif dan tidak berdasarkan verifikasi yang akurat dalam menetapkan kedua perusahaan tersebut sebagai perusahaan-perusahaan pembanding. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti melakukan cherry picking dalam memilih perusahaan pembanding yang digunakan untuk mendasari pengambilan keputusan. Majelis Hakim telah melakukan pemilihan perusahaan pembanding tidak secara rasional, objektif dan sistematis sebagaimana diharuskan oleh OECD dalam par 3.41 tersebut.
     
  5. Bahwa dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak menempatkan dirinya secara seimbang di antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sehingga sikap yang berat sebelah ini telah menghasilkan putusan yang tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali.
     
  6. Bahwa Majelis Hakim juga menolak beberapa perusahaan-perusahaan pembanding dalam TP Doc Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa sebagian perusahaan pembanding tersebut mengalami kerugian dengan alasan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan investigasi lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam paragraph 3.65 OECD TP Guidelines yaitu bahwa:
    a loss-making uncontrolled transaction should trigger further nvestigation in order to establish whether or not it can be a comparable;


    untuk mengetahui dan membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut adalah akibat kerugian operasional biasa dan bukan karena sebab luar biasa.
     
  7. Bahwa terkait paragraph 3.65 OECD TP Guidelines, menurut Pemohon Peninjauan Kembali sepanjang hasil· penelitian oleh Pemohon Peninjauan Kembali menunjukkan bahwa kerugian perusahaan tersebut adalah karena operasional, maka kerugian tersebut tidak dapat menjadi alasan penolakan.
     
  8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan review atas kerugian yang dialami oleh beberapa perusahaan pembanding dalam TP Doc dan diperoleh hasil bahwa berdasarkan data dalam database Oriana, kerugian perusahaan-perusahaan pembanding tersebut adalah kerugian operasional. Hal tersebut terbukti dari laporan keuangan perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut tidak ada yang merugi dari other expense (non operational expense) dan dari business description dalam database terkait tidak ada uraian dan keterangan bahwa perusahaan merugi akibat non operasional.
     
  9. Bahwa perusahaan-perusahaan pembanding yang mengalami kerugian tersebut bukan merupakan perusahaan yang sustained losses selama 3 tahun dan persentase kerugian operasional terhadap total cost juga sangat kecil (berkisar minus 2% pada tahun 2011). Hal ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan rugi operasional.
     
  10. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian beberapa perusahaan pembanding dalam TP Doc tersebut adalah karena kondisi non operasional, maka Majelis Hakimlah yang harus membuktikan bahwa kerugian beberapa perusahaan pembanding tersebut adalah kerugian karena faktor non operasional. Majelis Hakim tidak sepantasnya menggunakan sistem pembuktian terbalik dalam hal ini dengan mengharuskan Pemohon Peninjauan Kembali yang harus mencari bukti-bukti kompeten lain untuk mendukung alasan dan pernyataan Majelis Hakim bahwa kerugian beberapa perusahaan pembanding tersebut adalah akibat non operasional. Sikap Majelis yang menggunakan mekanisme pembuktian terbalik dan membebankan beban pembuktian kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa kerugian beberapa perusahaan pembanding tersebut akibat non operasional tersebut bertentangan dan melanggar perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 ayat (3) Un d a n g-Un d a n g KUP serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea 3 Undang-Undang KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
     
  11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah secara nyata dan jelas terbukti bahwa Majelis Hakim telah bertindak tidak adil dalam memutuskan perkara banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
     
  12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo berkenaan dengan Koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

    Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan Bukti-bukti dan Fakta-fakta di Persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bukti-bukti atas koreksi Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 tersebut adalah salah, tidak tepat dan tidak memiliki dasar alasan koreksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
     
  13. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menyangkal fakta-fakta sebagai berikut sebagaimana dinyatakan dalam halaman 32 angka 6 Putusan Pengadilan Pajak Nomor. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016 sebagai berikut (Bukti PPK-01):
    “bahwa untuk Tahun Pajak 2012, SPT Lebih Bayar PPh Badan Pemohon Banding telah dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP PMA Dua. Atas pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor 421/WPJ.07/KP.0305/RlKSlS/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan Risalah Pembahasan Akhir Nomor PRlN-00778/WPJ.07/KP.0305/RlK.SIS/2013. bahwa di dalam SPHP tersebut, Terbanding melakukan analisis transfer pricing rata-rata tertimbang 3 tahun dengan Full Cost Mark Up/FCMU (dikenal juga sebagai Net Cost Plus/NCP) sebagai indikator tingkat laba. Dalam perhitungan rata-rata tertimbang 3 (tiga) tahun (3 year’s weighted average) FCMU (NCP) Pemohon Banding tahun 2010 hingga 2012 mengacu pada NCP/FCMU Pemohon Banding tahun 2011 sebesar 2.75% dengan operating profit Pemohon Banding tahun 2011 sebesar USD 2.284.005. FCMU Pemohon Banding tahun 2011 sebesar 2.75% tersebut sesuai dengan FCMU Pemohon Banding 2011 dalam Dokumentasi Transfer Pricing Pemohon Banding tahun 2011. Operating profit Pemohon Banding tahun 2011 sebesar USD 2.284.005 tersebut sesuai dengan Laporan Keuangan Auditan Pemohon Banding tahun 2011, Dokumentasi Transfer Pricing Pemohon Banding 2011 dan SPT PPh Badan Pemohon Banding tahun 2011. Dengan demikian, Terbanding telah mengakui bahwa FCMU/NCP Pemohon Banding untuk tahun pajak 2011 adalah benar atau sudah memenuhi prinsip kewajaran.”
     
  14. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi Harga Pokok Penjualan (Pembelian) sebesar US$4,928,830.52 dan menyatakan bahwa Laporan Keuangan secara komersial wajar menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2011 adalah:
     
     
     
    2011
    Sales
    US$
    85,408,190.0
    Costs of goods sold
    US$
    76,314,285.4
    Gross Margin
    US$
    9,093,904.52
    Other Operating expenses
    US$
    1,881,069.00
    Operating Income
    US$
    7,212,835.52
    NCPM 2011
     
    9.22%

    Bahwa berdasarkan perhitungan NCPM 2011 di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa NCPM Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2011 adalah sebesar 9.22%, bukan sebesar 2.75% sebagaimana yang dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam TP Doc Pemohon Peninjauan Kembali.
     
  15. Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa NCPM Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2011 adalah sebesar 9.22%, bukan sebesar 2.75%, adalah bertentangan dengan pernyataan dan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan pajak atas Pemohon Peninjauan Kembali untuk tahun pajak 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor 421/WPJ.07/KP.0305/RlKSlS/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan Risalah Pembahasan Akhir Nomor PRlN-00778/WPJ.07/KP.0305/RlK.SIS/2013 yang mengakui bahwa NCPM tahun 2011 Pemohon Banding adalah sebesar 2.75% sebagai berikut:
  1. Bahwa atas hasil pemeriksaan pajak tahun 2012 tersebut di atas telah disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hasil pemeriksaan pajak tahun 2011 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).
     
  2. Bahwa koreksi Transfer Pricing yang dilakukan Terbanding pada Tahun Pajak 2011 pada hakikatnya telah dinyatakan tidak benar dan tidak diakui oleh Terbanding sendiri dalam pemeriksaan Tahun Pajak berikutnya (tahun 2012). Dalam hal ini, pada pemeriksaan Tahun Pajak 2012, Terbanding telah menghitung rata-rata tertimbang atau Weighted Average Net Cost Plus tahun 2010-2012 (WA NCP 2010-2012) dengan menggunakan data Pemohon Banding (bukan data berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2011). Hal ini menunjukkan bahwa koreksi Terbanding tahun 2011 telah tidak diakui oleh Terbanding sendiri. Apabila Terbanding konsisten dengan koreksi tahun 2011, seharusnya dalam menghitung WA NCP 2010-2012, Terbanding menggunakan data NCP tahun 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan (yaitu sebesar 9.22%), bukan data versi Pemohon Banding (yaitu 2.75%). Dengan tetap digunakan data versi Pemohon Banding tersebut juga telah merugikan Permohonan Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena mengakibatkan pengenaan pajak berganda (dua kali) atas laba kena pajak tahun 2011 Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu dikenakan pajak di tahun 2011 dan dikenakan pajak lagi di tahun 2012.
     
  3. Bahwa di lain pihak tidak ada bukti, bantahan ataupun sangkalan apa pun yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang disampaikan dalam persidangan untuk menyanggah bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tentang telah dinyatakan tidak benar dan tidak diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali tentang perhitungan NCPM 2011 sebesar 9.22% oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor 421/WPJ.07/KP.0305/RlKSlS/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan Risalah Pembahasan Akhir Nomor PRlN-00778/WPJ.07/KP.0305/RlK.SIS/2013 tersebut.
     
  4. Bahwa dengan tidak mengajukan sanggahan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta berupa perhitungan NCPM tahun 2011 Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar 2.75% dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor 421/WPJ.07/KP.0305/RlKSlS/2014 yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali dianggap telah mengakui fakta-fakta tersebut. Menurut hukum acara, sikap tidak menyangkal atau membantah dipersamakan dengan mengakui. Lihat Prof. R. Subekti, S.H., “Hukum Pembuktian,” Cetakan kesebelas, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1995, halaman 11, BAB III Hal-Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan (Bukti PK-06) yang menyatakan:

    “Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitu pun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.”
     
  5. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian) sebesar US$4,928,830.52 sebagai akibat koreksi NCPM 2011 Pemohon Peninjauan Kembali menjadi 9.22% dari 2.75% tersebut tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak dan koreksi Harga Pokok Penjualan (Pembelian) sebesar US$4,928,830.52 tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
     
  6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo berkenaan dengan Koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

    Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1), Pasal 76 beserta Penjelasannya dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah menjatuhkan putusan tanpa berdasarkan alat bukti.
     
  7. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas (Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selanjutnya, Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian. Dengan demikian, untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang selengkapnya menyatakan:

    Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak: “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. ”

    Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
    “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). ” Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

    “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

    Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.....”
    Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
    ”Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”
     
  8. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 Undang-Undang KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (“Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak”), pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP selengkapnya menyatakan:
    “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

    Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP selengkapnya menyatakan:
    “Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

    Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 selengkapnya menyatakan:
    Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
     
  9. Bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut asas self assessment (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya). Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporan pajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untuk menyampaikan data pembanding mengenai transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkan koreksinya. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data-data perusahaan pembanding dalam melakukan analisis laba bersih Pemohon Peninjauan Kembali. Walaupun demikian, secara tanpa dasar dan tanpa alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan tidak dipenuhinya beban pembuktian oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, dan justru hanya melimpahkan beban pembuktian tersebut kepada salah satu pihak saja yaitu Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak adil serta secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hanya dengan dasar keyakinan belaka telah menetapkan bahwa transaksi pemberian jasa manajemen tersebut tidak lazim dan tidak wajar;
     
  10. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Pembuktian”, Cetakan ke-11, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 2 (Bukti PPK-07), ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni. Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat bukti. Selengkapnya, pendapat Prof. R. Subekti, S.H. adalah sebagai berikut: “Tugas Hakim atau Pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang ‘hukum’ antara dua pihak yang bersangkutan itu.

    Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil (bahasa Latin ‘posita’) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, Hakim dalam amar atau ‘dictum’ putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam buku ini. Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenangan-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.

    Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan ‘teraniaya ’ pada yang dikalahkan itu.

    Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.”
     
  11. Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan putusan-putusan judex facti dengan alasan-alasan putusan-putusan judex facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau keliru dalam menerapkan beban pembuktian. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:
     
    1. Nomor 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008 halaman 23-24 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PPK-08): “Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:
    • Bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Pembanding untuk membuktikan sangkalannya mengenai penghasilan Pembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar;
    • Bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harus membuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkan pada data-data yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angka-angka yang ada dalam Harian Tempo;
    • Bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnya penghasilannya adalah sebesar Rp1.990.670.932,00 sesuai data-data dan dokumen bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan;”
       
    1. Nomor 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari website Pengadilan Negeri Sleman, terlampir sebagai Bukti PPK-09, halaman 3):
      “Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan.”
       
    2. Nomor 1828.K/Pdt/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PPK-10, halaman 8-9): “Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ternyata Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian, Judex Facti telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara bukti tertulis berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dengan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Dari bukti berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi, yang bernama H. Bakir Abdullah telah menerangkan bahwa H. Salim, yaitu orangtua Achmad H. Widaah dan orangtua Hj. Salim Sapura (ibu Termohon Kasasi) telah mengadakan pembagian warisan setelah orangtuanya meninggal pada tahun 1939, maka telah terbukti obyek sengketa merupakan warisan bagian Achmad H. Widaah yang untuk selanjutnya merupakan warisan bagian Pemohon Kasasi/Penggugat.

      Sedangkan perubahan nama dari Achmad H. Widaah kepada Sapura Salim dalam Buku C Desa tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada bukti yang mendukung perubahan tersebut; .…

      Menimbang, bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena telah terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum acara. Judex Facti telah bersikap tidak adil dengan mengabaikan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang dianggap bukan berdasarkan pendengaran sendiri ataupun pengalaman sendiri, sementara keterangan saksi Termohon Kasasi yang bukan didengar sendiri ataupun pengalaman sendiri diterima sebagai alat bukti;

      Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan…”
       
  12. Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas menunjukkan secara nyata bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenaan dengan pokok sengketa Koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 beserta Penjelasannya dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang KUP.
     
  13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo berkenaan dengan Koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Majelis Hakim Pengadilan Pajak Secara Nyata Telah Lalai Dalam Menjalankan Kewajibannya Untuk Menentukan Apa Yang Harus Dibuktikan Serta Beban Pembuktian Sebagaimana Yang Diwajibkan Dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
  1. Bahwa sebagaimana yang dikutip di atas, sesuai dengan Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Hakim mempunyai kewajiban untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Berdasarkan uraian hukum di atas, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian yang merupakan suatu kebenaran materiil, Hakim harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Pembuktian” halaman 15 (Bukti PPK-11), masalah pembagian beban pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian dan merupakan suatu persoalan hukum atau persoalan yuridis. Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan, melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan. Selengkapnya, dalam bukunya tersebut Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan (Bukti PK-11), halaman 15):

    “Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana sudah diterangkan pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan.”
     
  2. Bahwa beban pembuktian atas ketidakbenaran Perhitungan Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding (selaku Wajib Pajak) adalah berada pada Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, selaku pihak yang melakukan koreksi. Hal-hal mengenai beban pembuktian dalam Undang-undang Perpajakan, dapat dilihat dalam Undang-Undang KUP pada Pasal 12 ayat (3), Penjelasan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

    Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP
    “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

    Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP
    “…Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak… Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.” Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang KUP;

    “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.”
     
  3. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang KUP mengenai ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak di atas, wajib pajak merupakan pihak yang harus menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan. Penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan itu sendiri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  • Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
  • Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
  1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang KUP sebagaimana disebutkan dalam butir 80 di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada wajib pajak hanya terbatas atas ketetapan pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara argumentum a contrario, beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di Termohon Peninjauan Kembali.
     
  2. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 yang menjadi awal sengketa perkara a quo diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak secara jabatan. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beban pembuktian surat ketetapan pajak SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 yang menjadi awal sengketa perkara a quo yang diterbitkan tidak secara jabatan berada pada Termohon Peninjauan Kembali. Jika di tingkat keberatan pemeriksa harus membuktikan kebenaran bukti yang didapat saat pemeriksaan maka seharusnya di tingkat banding pun untuk kedua kalinya kebenaran bukti yang didapat saat pemeriksaan tersebut diuji atau harus dapat dibuktikan kebenarannya di muka hakim. Sehingga yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Pajak adalah meminta pihak administrasi pajak membuktikan kebenaran bukti yang didapatkan, sementara kepada pihak wajib pajak hakim hanya meminta bantahannya bila dirasakan keterangan yang disampaikan pihak administrasi pajak tidak benar, sehingga tidak akan terjadi di dalam sidang justru hakim meminta wajib pajak yang mengajukan bandingnya terlebih dahulu membuktikan kebenaran dari surat pemberitahuannya padahal ini tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang KUP.

    Tidak berlaku secara umum asas praesumptio iustae causa ini sekiranya dapat dijadikan indikator lain bahwa hukum pajak sebagai hukum administrasi memiliki kekhususan dan sejalan hal ini Pengadilan Pajak sebagai pengadilan administrasi memiliki kekhususan, yakni dengan tidak berlakunya asas praesumptio iustae causa maka pihak yang paling diminta membuktikan adalah pihak yang mengklaim mendapatkan bukti bahwa surat pemberitahuan wajib pajak tidak benar.”
     
  3. Bahwa dalam beberapa putusannya Mahkamah Agung telah menetapkan pula bahwa Termohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untuk membenarkan alasan koreksinya, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:
     
    1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 09/B/PK/PJK/2009 tanggal 28 September 2012 dengan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung halaman 23-24) yang menguatkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 13542/PP/M.V/15/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang mengabulkan sebagian permohonan banding dari PT. Tempo Scan Pacific, Tbk., sebagai pemohon banding, dengan pertimbangan hukum (Bukti PPK-12, halaman 18):

      “Bahwa memperhatikan uraian di atas serta unsur-unsur data Pembanding Terbanding yang tidak memisahkan nilai sewa tanah dan sewa bangunan di samping tidak menunjukkan luas bangunan dan luas tanah serta kisaran nilai sewa, Majelis berpendapat data Terbanding tidak dapat digunakan sebagai pembanding untuk menentukan kembali besarnya biaya sewa tanah oleh Pemohon Banding sesuai dengan keadaan seandainya di antara Wajib Pajak tidak terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

      (Sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung No. 09/B/PK/PJK/2009 tanggal 28 September 2012).
       
    2. Putusan Mahkamah Agung No. 215/B/PK/PJK/2007 tanggal 22 Juli 2010 dengan Direktur Jenderal Pajak sebagai pemohon peninjauan kembali, dahulu terbanding, dan PT. Aspirasi Luhur sebagai termohon peninjauan kembali, dahulu pemohon banding; yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung) dengan pertimbangan hukum (Bukti PPK-13, halaman 7):

      “Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tidak benar, karena tidak terbukti adanya pengeluaran uang sewa penggunaan tanki dan pemilik tanki tidak terbukti mendapat penghasilan terhadap penggunaan tanki oleh Termohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu tidak ada obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipungut pajaknya, sehingga alasan peninjauan kembali tidak berdasar hukum.

      Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.”

      (Sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung No. 215/B/PK/PJK/2007 tanggal 22 Juli 2010).
       
  4. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beban pembuktian SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 yang menjadi awal sengketa perkara a quo yang diterbitkan tidak secara jabatan berada pada Termohon Peninjauan Kembali.
     
  5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas serta sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semestinya Hakim Pengadilan Pajak meletakkan beban pembuktian kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membenarkan koreksinya.
     
  6. Bahwa uraian-uraian di atas menunjukkan secara jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku).
Mengenai Perhitungan Pajak dan Imbalan Bunga
 
  1. Bahwa karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, maka seharusnya perhitungan Pajak Penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali Tahun Pajak 2008 adalah sebagai berikut:
     
    Penghasilan Neto
    US$
    1,911,160.00
    Kompensasi Kerugian
    US$
    -
    Penghasilan Kena Pajak
    US$
    1,911,160.00
    PPh Terutang
    US$
    477,790.00
    Kredit Pajak
    US$
    (1,961,993.42)
    PPh Kurang/(Lebih) Bayar
    US$
    (1,484,203.42)
    Sanksi Bunga
    US$
    -
    PPh yang masih harus/(lebih) dibayar
    US$
    (1,484,203.42)
     
  2. Bahwa sesuai dengan Pasal 27A Undang-Undang KUP dan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengembalian segala kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang tidak terutang ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan maksimum 24 bulan.
     
    1. Pasal 27A Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut: “Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
      2. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
         
    2. Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut: “Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”
       
    3. Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 01/B/PK/PJK/2008 tanggal 25 Mei 2009 yang telah mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Maersk Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.: 10752/PP/M.IV/16/2007 tanggal 25 Mei 2007 (Bukti PPK-14) yang antara lain menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) mengembalikan pembayaran pajak sejumlah Rp9.229.346.008,00 (Sembilan milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan rupiah) ditambah dengan penggantian bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan Pasa 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.
Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas, terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo terkait dengan pokok sengketa mengenai koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52, nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk Pasal 18 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta Penjelasannya, Pasal 69 Ayat (1), Pasal 76 beserta Penjelasannya, Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya, Pasal 29 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang KUP, hukum pembuktian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
 
Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berkenaan dengan pokok sengketa mengenai koreksi-koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan terkait dengan koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52 tersebut, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00147/406/11/055/13 tanggal 8 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.869.679.9-055.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Pembelian Bahan Baku) sebesar US$4,928,830.52; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan reviev Transfer Pricing Docomentation dengan data pembanding yang digunakan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam Transfer Pricing Docomentation Tahun 2011 yang telah telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
     
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar US$ (251,995.79), dengan perincian sebagai berikut:
     
    URAIAN
    (US$)
    Penghasilan Neto
    6,839,990.52
    Kompensasi Kerugian
    0.00
    Penghasilan Kena Pajak
    6,839,990.52
    PPh Terutang
    1,709,997.63
    Kredit Pajak
    1,961,993.42
    PPh Kurang/Lebih dibayar
    (251,995.79)
    Sanksi Administrasi
    0.00
    Jumlah PPh yang masih harus/lebih dibayar
    (251,995.79)
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK tersebut;
 
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Anggota Majelis: Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti: Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File