DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.

CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2.

JON SURYAYUDA SOEDARSO, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;

3.

YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4.

ROSITA LATIEF, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

 

 

 

 

 

 

 

Semuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-261/PJ./2011 tanggal 18 Maret 2011;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT SIGMA LUHUR INDAH, tempat kedudukan di Jalan Purnawirawan Blok G.3, Tatura, Palu, (d.h. Jalan Una-una, Nomor 12, Lolu Utara, Palu Selatan, Palu;

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010, tanggal 8 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-35/WPJ.16/BD.00/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang telah Pemohon Banding terima tanggal 28 Oktober 2009 karena permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Tahun Pajak 2005, yang isinya dapat Pemohon Banding ikhtisarkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa adapun rincian menurut perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp5.418.142.000,00 karena alat keterangan pada SIP WEB Terbanding dan denah lokasi Pemohon Banding, berdasarkan denah lokasi diketahui penjualan rumah sebanyak 22 unit, di mana 2 unit merupakan penjualan tahun 2006 sampai 2007 (tidak ada penjualan sebelum tahun 2005), dan penjualan kavling sebanyak 13 unit (tidak ada penjualan selain tahun 2005), harga jual tipe 65/168 per Februari 2008 adalah Rp291.000.000,00 per unit, sedangkan kapling dijual dengan harga Rp9.000.000,00 per m2 untuk tahun 2005;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding sampaikan banding terhadap keputusan tersebut mengenai peredaran usaha sebesar Rp5.418.142.000,00 tidak setuju dikarenakan menurut Pemohon Banding peredaran usaha sebesar Rp165.000.000,00 dengan berdasarkan 6 buah akta dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa sehingga pajak yang harus dibayar Pasal 25 Wajib Pajak Badan Tahun 2009 sebesar Rp9.113.955,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa Pemohon Banding berharap mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadaan Pemohon Banding yang sebenarnya, agar Pemohon Banding dapat berpartisipasi secara benar dan menjalankan kewajiban perpajakan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010, tanggal 8 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-35/WPJ.16/BD.06/2009 tanggal 9 Oktober 2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00106/206/05/831/08 tanggal 13 Oktober 2008, atas nama PT Sigma Luhur Indah, NPWP 01.252.359.3-831.000, alamat: Jalan Purnawirawan Blok G/3, Tatura, Palu (d.h. Jalan Una-una, Nomor 12, Lolu Utara, Palu Selatan, Palu 94111), sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010, tanggal 8 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-261/PJ./2011 tanggal 18 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-420/SP.51/AB/III/2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Bahwa dalam Putusan Mejelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 8 Desember 2010, yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-35/WPJ.16/BD.06/2009 tanggal 9 Oktober 2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00106/206/05/831/08, tanggal 13 Oktober 2008, atas nama PT Sigma Luhur Indah, NPWP 01.252.359.3-831.000, alamat Jalan Purnawirawan Blok G/3, Tatura, Palu (d.h. Una-una, Nomor 12, Lolu Utara, Palu Selatan, Palu 94111), tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehigga menghasilkan putusan yang tidak adil;

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung”;

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 8 Desember 2010, atas nama PT Sigma Luhur Indah (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Register 2010122704900001;

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Bahwa dengan demikian pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 8 Desember 2010 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

 

A.

Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama di persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Tentang Sengketa atas Koreksi Positif Peredaran sebesar Rp5.347.010.000,00;

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Tentang Sengketa atas Koreksi Negatif HPP Koreksi sebesar Rp3.304.793.660.00;

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 8 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

 

A.

Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

 

 

1.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 alinea ke-8:
Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Banding yaitu Sdr. Widjonarko, Jabatan: Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 087/SG/2010 tanggal 11 Agustus 2010, hadir dalam beberapa kali persidangan...;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/WPJ.16/BD.06/2009 tanggal 9 Oktober 2009, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Pasal 32 ayat (4):
Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus:

Ayat (2): "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

 

 

 

a.

Bahwa Surat Kuasa Nomor 087/SG/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Widjonarko, merupakan Surat Kuasa Biasa;

 

 

 

b.

Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

All Purwito M. dan Rukiah Komariah, Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding, Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan:
"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatumya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus";

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan:
"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR";

 

 

 

1)

SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;

 

 

 

 

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu:

 

 

 

 

i.

menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

 

 

 

 

ii.

menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon Banding dan Tergugat);

 

 

 

 

iii.

menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ltulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

 

 

 

 

i.

surat kuasa khusus cacat formil;

 

 

 

 

ii.

dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

 

 

 

4)

SEMA Nomor 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994;

 

 

 

 

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebutkan di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959";

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., "Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan:
"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuanoan Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum/wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut harus dibatalkan demi hokum;

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Tentang sengketa atas Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp5.347.010.000,00;

 

 

1.

Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.1V/15/2010 tanggal 08 Desember 2010;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp5.347.010.000,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 alinea ke-7:
"Bahwa koreksi Peredaran Usaha yang dilakukan Terbanding yang datanya bersumber dari Sistem lnformasi Perpajakan WEB (SIP WEB) Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta denah lokasi (master plan), seharusnya tidak dapat dijadikan acuan yang semestinya karena tidak didukung dengan dokumen penjualan berupa Akta Jual Beli Dari Notaries";

Halaman 19 alinea ke-2, alinea ke-5 dan alinea ke-6:
"Bahwa salah satu sumber data koreksi Terbanding berupa data denah lokasi (master plan) yang berisi keterangan bahwa Pemohon Banding telah menjual 33 unit kavling dan 20 unit rumah sebagai dasar koreksi peredaran usaha a quo, tidak dapat dibuktikan kebenaranya oleh Pemohon Banding karena tidak didukung dengan akta penjualan a quo";

"Bahwa dari data penjualan Pemohon Banding tahun 2005 berdasarkan akta jual beli dihadapan Notaris Hilda Rachmawati, S.H. terbukti bahwa peredaran usaha a quo selama tahun 2005 adalah Rp165.000.0000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) atas penjualan tanah kavling";

"Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan. dasar koreksi Terbanding yaitu pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak tepat sehingga koreksi positif peredaran usaha tahun 2005 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp5.347.010.000 harus dibatalkan";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp5.347.010.000,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan aalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp5.347.010.000,00;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:
"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;"

Pasal 4 ayat (1):
"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya";

Pasal 28 ayat (1):
"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan";

Pasal 28 ayat (3):
"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

Pasal 28 ayat (5):
"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas";

Penjelasan Pasal 28 ayat (5):
"Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai;

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain;

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai;

Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu;

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya;

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

 

 

 

1)

Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan;

 

 

 

2)

Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;

 

 

 

3)

Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran;

Pasal 28 ayat (7):
"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang";

Pasal 28 ayat (11):
"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan";

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):
"Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak";

Pasal 29 ayat (3):
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):
"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 70, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):
"Alat bukti dapat berupa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 70:
"Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 74:
"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal";

Pasal 76:
"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78:
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

10.1.	Bahwa pokok sengketa adalah koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.347.010.000 karena terdapat penjualan yang merupakan penyerahan atas tanah atau kavling maupun tanah berikut bangunan yang datanya bersumber dari SIP WEB Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut serta Denah Lokasi (master Plan) dari perumahan Metro palu Regency yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) peredaran usaha hanya berasal dari 6 buah akta dengan nilai Rp165.000.000,00, namun yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 hanya sebesar Rp93.868.000,00;
10.2.	Bahwa terdapat data berupa alat keterangan (alket) yang berasal dari sipweb kanwil DJP Suluttenggo & Malut yang dihubungkan dengan pengujian melalui analisa harga jual tanah/rumah Perumahan Metro Palu Regency yang terkait dengan Master Plan (Denah Lokasi); Bahwa berdasarkan data sipweb dapat dijelaskan sebagai berikut:
	Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung penjualan kavling yang belum dilaporkan adalah sebagai berikut:
10.3.	Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dan keberatan tidak memberikan bukti pendukung terkait koreksi ini sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya memperhitungkan data berupa Alket yang merupakan dasar koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding); Bahwa pada saat banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menunjukkan 6 akte dari Notaris Hilda Rachmawati dengan nilai sebesar Rp165.000.000,00 atas penjualan kavling; Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak dan Laporan Sidang tidak menyebutkan dokumen lain seperti: Rekening Koran, general Ledger, Faktur Pajak dan lain sebagainya yang dapat menunjukkan bahwa memang penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama tahun 2005 hanya sebesar Rp165.000.000,00;
10.4.	Bahwa pada saat pelaksanaan sidang banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan surat Nomor S-7288/PJ.07/2010 tanggal 13 Agustus 2010 ke KPP Pratama Palu terkait permintaan Data pendukung berupa Data laporan Notaris/PPAT yang berkaitan denagn penjualan yang dilakukan oleh PT Sigma Luhur Indah selama atahun pajak 2005 s.d. 2008. Bahwa berdasarkan surat ini KPP Pratama Palu mengirimkan surat ke salah satu Notaris yaitu Hilda Rachmawati,SH dengan surat Nomor S-037/WPJ.16/KP.0305/2010 tanggal 2 September 2010 yang ditujukan ke Notaris Jau Juliana, S.H. selaku Penerima Protokol atas akte yang diterbitkan selama Notaris Hilda aktif di Palu terhadap penjualan rumah atau tanah yang dilakukan oleh PT Sigma Luhur Indah. Bahwa Selanjutnya Notaris Jao Yuliana, S.H. menyampaikan tidak dapat memberikan data dimaksud karena harus mendapat persetujuan tertulis dari Notaris Hilda rachmawati, SH selaku pejabat yang membuat Akta Jual Beli;
10.5.	Bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang ada, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa berdasarkan dokumen berupa akta jual beli sebanyak Rp165.000.000 belum dapat membuktikan seluruhnya bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha yang berasal dari Alket sipweb Kanwil Suluttenggo Malut tidak tepat karena tidak ada dokumen pendukung lainnya berupa Rekening Koran yang menunjukkan penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama tahun 2005 hanya sebesar Rp165.000.000,00;
10.6.	Bahwa pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat banding dan bukti yang diberikan pada saat sidang, yang menyatakan penjualan tahun 2005 sebesar Rp165.000.000,00 berbeda dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005, dimana dalam SPT Tahunan PPh badan disebutkan penjualan sebesar Rp93.868.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
10.7.	Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.347.010.000,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutuskan bahwa peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama tahun 2005 hanya sebesar Rp165.000.000,00 telah keliru/salah karena nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen lain/bukti-bukti terkait peredaran usaha selama tahun 2005 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp5.347.010.000,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Tentang Sengketa atas Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.304.793.660,00;

 

 

1.

Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa jika seandainyapun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.304.793.660,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 alinea ke-5:
"Bahwa koreksi negatif Harga Pokok Penjualan yang dilakukan Terbanding dengan menggunakan pendekatan margin laba bruto, tidak sesuai dengan bukti yang disampaikan dalam persidangan karena penjulaan selama tahun 2005 yang terbukti adalah sebesar Rp165.000.000,00 sehingga tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.304.793.660,00;

Halaman 22 alinea ke-1 dan alinea ke-2:
"Bahwa alasan Terbanding menggunakan pendekatan margin laba bruto untuk menghitung Harga Pokok Penjualan karena Pemohon Banding tidak memberikan atau merespon data, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan, Harga Pokok Penjualan tahun 2005 yang terbukti adalah sebesar Rp57.532.440,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh ribu Rupiah);"

"Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan. dasar koreksi Terbanding yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak tepat sehingga koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.304.793.660,00 harus dibatalkan;"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.304.793.660,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.304.793.660,00;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:
"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir";

Pasal 4 ayat (1):
"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya";

Pasal 28 ayat (1):
"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan";

Pasal 28 ayat (3):
"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

Pasal 28 ayat (5):
"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas";

Penjelasan Pasal 28 ayat (5):
"Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai;

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain;

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai;

Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu;

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas mumi, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya;

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

 

 

 

1)

Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan;

 

 

 

2)

Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;

 

 

 

3)

Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran";

Pasal 28 ayat (7):
"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang";

Pasal 28 ayat (11):
"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan";

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):
"Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1):
"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):
"Alat bukti dapat berupa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 74:
"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal";

Pasal 76:
"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78:
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

10.1.	Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat keberatan atas HPP sebesar Rp3.304.793.660,00 karena tidak adanya data pendukung terkait HPP akibat dikoreksi positif peredaran usaha sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), HPP sebesar Rp57.532.440,00 telah sesuai dengan pencatatan pada buku besar dan seluruh pembelian telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh badan tahun 2005;
10.2.	Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, tidak menyampaikan data atau dokumen pendukung walaupun telah dilakukan permintaan pertama dan kedua oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Bahwa berdasarkan penelitian terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.418.142.000 sehingga Harga Pokok Penjualan pun ikut disesuaikan/dikoreksi negatif dengan pendekatan margin laba bruto dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005;
10.3.	Bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005 yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui margin laba bruto sebagai berikut:
	Margin Laba Bruto = (Penjualan-HPP) / Penjualan) x 100% = (Rp93.868.000-Rp57.532.440) / 93.868.000 x 100% = 38,7% Bahwa Margin Laba bruto dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005 sebesar 38,7% (dibulatkan 39%) tersebut digunakan untuk menghitung nilai Harga Pokok Penjualan karena Pemeriksa hanya melakukan koreksi atas nilai peredaran Usaha sedangkan Harga Pokok Penjualan tidak dikoreksi; Bahwa berdasarkan perhitungan ini maka HPP menjadi sebesar = Peredaran usaha x 39% = Rp5.512.010.000 x 39% = Rp3.362.326.100,00;
10.4.	Bahwa dengan tidak adanya dokumen pendukung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehubungan dengan Harga Pokok Penjualan terkait koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp5.512.010.000,00 maka pada saat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung HPP berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005 dengan Margin laba Bruto, sehingga atas kenaikan peredaran usaha maka perlu disesuaikan HPP yang semula (cfm SPT) sebesar Rp57.532.440,00 dihitung kembali sebesar Rp39% x Rp5.512.010.000,00 yaitu sebesar Rp3.362.326.100,00 sehingga terdapat koreksi negatif sebesar Rp3.304.793.660,00; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat perhitungan kembali HPP tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10.5.	Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Harga Pokok Penjualan terbukti adalah sebesar Rp57.532.440,00 sehingga koreksi negatif HPP sebesar Rp3.304.793.660,00 harus dibatalkan adalah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.304.793.660,00 hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

 

 

 

 

 

 

 

V.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT.27757/PP/M.IV/15/2010 tanggal 08 Desember yang menyatakan:

 

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-35/WPJ.16/2008 tanggal 9 Oktober 2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005, Nomor 00106/206/05/831/08, tanggal 13 Oktober 2008, atas nama PT Sigma Luhur Indah, NPWP 01.252.359.3-831.000 alamat Jalan Purnawirawan Blok G/3, Tatura, Palu (d.h. Jalan Una-una, Nomor 12, Lolu Utara, Palu Selatan, Palu 94111), sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas, terkait koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp5.347.010.000,00 dan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.304.793.660,00;

 

 

 

 

 

 

 

 

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah semua hasil penjualan tanah (kavling) dan tanah beserta bangunannya pada tahun 2005 telah dilaporkan pada SPT PPh Badan 2005?

Bahwa Judex Facti sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berdasarkan alat bukti berupa Akta Jual beli dari Notaris Hilda Rachmawati, S.H. terbukti penjualan tanah dan bangunan pada tahun 2005 sejumlah Rp165.000.000,00;

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;