Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4452 Putusan
Terakhir diperbarui 30 November 2022
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPN & PPnBM
2 Desember 2018 | View : 189
PUTUSAN
Nomor
1569/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
  1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.;
  2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.;
  3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.;
  4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.;
Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jendral Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, 
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3401/PJ./2014 tanggal 15 Desember 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali; 
 
MELAWAN
 
PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, beralamat di Prudential Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 79, Jakarta 12910;
Termohon Peninjauan Kembali; 
 
MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang, Bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55230/PP/M.IB/16/2014, tanggal 17 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :
 
Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 764/FIN/PLA/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :
 
Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap KEP-1378/WPJ.06/2013 tertanggal 17 September 2013 sehubungan dengan: Jenis Pajak : PPN Barang dan Jasa
Masa Pajak : Mei 2008
 
Bahwa permohonan Banding ini disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dari Undang-Undang ("UU") No.6 Tanun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dari UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
 
I. KEPUTUSAN TERBANDING MENURUT KEP-1378/WPJ.06/2013 tertanggal 17 September 2013
 
 
Uraian
 
Semula (Rp)
Ditambah/(Dikurangi) (Rp)
 
Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak
11.306.695.617
-
11.306.695.617
PPN Kurang (Lebih) Bayar
1.130.669.562
-
1.130.669.562
Sanksi Bunga
542.721.390
-
542.721.390
Sanksi Kenaikan
-
-
-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
1.673.390.952
-
1.673.390.952
 
II.   LATAR BELAKANG
1.1. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor: PRIN00011/ WPJ.06/KP.1205/RIK.SIS/2012 tertanggal 7 Februari 2012, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan perpajakan terhadap Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008;
 
1.2. Pada tanggal 27 November 2012 KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP00180/WPJ.06/KP.1205/2012 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp1.673.390.952,00;
 
1.3. Atas diterimanya SPHP tersebut di atas, pada tanggal 10 Desember 2012 Pemohon Banding mengirimkan Surat Sanggahan No. 799/FIN/PLA/ XII/2012 yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan Pemohon Banding;
 
1.4. SKPKB PPN No. 00341/207/08/073/12 tertanggal 14 Desember 2012 untuk Masa Pajak Mei 2008 diterbitkan sebagai hasil dari pemeriksaan pajak tersebut dengan PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp1.673.390.952,00;
 
1.5. Pemohon Banding telah melunasi seluruh jumlah PPN yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN tersebut di atas sebesar Rp1.673.390.952,00 pada tanggal 21 Desember 2012 dan pembayaran tersebut beserta bukti lembar Surat Setoran Pajak telah Pemohon Banding laporkan ke KPP Madya pada tanggal 26 Desember 2012;
 
1.6. Pemohon Banding mengajukan Keberatan melalui Surat No. 135/FIN/PLA/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2013;
 
1.7. Terhadap Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, Terbanding memberikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ("SPUH") No. S2113/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 27 Agustus 2013;
 
1.8. Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan tersebut, Pemohon Banding mengirimkan Surat Tanggapan Nomor: 547/FIN/PLA/IX/2013 tertanggal 6 September 2013;
 
1.9. Terhadap Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, Terbanding telah memberikan keputusan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan menerbitkan Keputusan Keberatan No. KEP1378/WPJ.06/2013 tertanggal 17 September 2013;
 
1.10.Terhadap Keputusan Keberatan No. KEP-1378/WPJ.06/2013 tertanggal 17 September 2013, dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding;
 
III. MENURUT TERBANDING
Bahwa secara singkat, Terbanding berpendapat Bahwa "jasa atas pengelolaan investasi pada Unit Link bukan merupakan usaha asuransi sehingga mengacu pada Pasal 4A ayat (3) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaiman telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 ("UU PPN No. 18 tahun 2000") tidak dikecualikan dari pengenaan PPN";
 
IV. MENURUT PEMOHON BANDING
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar dilakukan koreksi oleh Terbanding sebagaimana disebutkan di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 
(i) Dasar Hukum dan Peraturan Bahwa Unit Link adalah produk asuransi jiwa dan biaya pengelolaan adalah bagian dari premi asuransi jiwa Unit Link;
  1. Asuransi jiwa merupakan jenis usaha asuransi sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 (a) (1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yang disebutkan Bahwa:
"Usaha asuransi terdiri dari:
Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan";
  1. Lebih lanjut, peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang yakni Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-104/BL/2006 tentang produk Unit Link menyatakan Bahwa produk Unit Link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk Unit Link tersebut;
b. Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan
c. Mengandung pertanggungan risiko kematian alami;
  1. Pasal 4A (3) huruf (d) UU PPN No. 18 Tahun 2000, diatur Bahwa jasa asuransi adalah jasa yang tidak dikenakan PPN. Biaya pengelolaan investasi pada produk asuransi jiwa Unit Link merupakan bagian atau satu kesatuan dari produk asuransi jiwa Unit Link dan sesuai dengan Pasal 4A (3) huruf (d) UU PPN No. 18 Tahun 2000 jasa tersebut bukan objek PPN;
(ii) Penegasan tertulis dari pihak Regulator dan Terbanding selaras dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
 
Bahwa surat penegasan S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008 ("S5355") dari BAPEPAM-LK selaku regulator perusahaan asuransi perihal: Penegasan Biaya Pengelolaan Investasi: "Bahwa biaya pengelolaan investasi untuk produk Unit Link merupakan bagian dari premi asuransi jiwa.";
 
Menegaskan Bahwa struktur umum premi produk asuransi jiwa terdiri dari dua bagian:
  1. Bagian premi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, antara lain terdiri dari biaya administrasi, biaya umum, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan;
  2. Bagian premi untuk pembayaran klaim (manfaat uang pertanggungan kematian);
Bahwa pihak Terbanding juga pernah memberikan penegasan tertulis kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ("AAJI") melalui surat No. S492/PJ.031/2009, tertanggal 18 Mei 2009 Bahwa "produk asuransi jiwa Unit Link merupakan produk asuransi jiwa sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi jiwa Unit Link oleh perusahaan asuransi jiwa tidak terutang PPN", perlakuan perpajakan tersebut telah digunakan oleh seluruh pelaku industri asuransi jiwa. Dasar hukum perpajakan yang digunakan dan tercantum pada Surat Terbanding No.S-492/PJ.031/2009 tertanggal 18 Mei 2009 ("S492") yaitu:
  • Pasal 4A ayat (3) huruf (d) Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000; dan
  • Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
Bahwa biaya pengelolaan adalah bagian dari premi produk asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan BAPEPAM-LK dan hal ini adalah konsisten dengan posisi Terbanding dalam S-492;
 
Bahwa dengan demikian biaya atas pengelolaan investasi pada produk asuransi jiwa Unit Link merupakan jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan Pasal 4A ayat 3 (e) UU PPN;
 
Bahwa mengingat secara substansi tidak adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada perubahan fitur produk asuransi jiwa Unit Link, maka perlakuan PPN atas produk asuransi jiwa Unit Link untuk Tahun Pajak 2008 pun seharusnya tidak berbeda yakni PPN tidak terutang;
 
(iii) Biaya pengelolaan sebagai bagian dari premium juga diterapkan secara konsisten sesuai Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia
Bahwa biaya pengelolaan dicatat sebagai penghasilan premi dalam laporan laba rugi yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Pemohon Banding sesuai standar akuntansi yang berlaku untuk perusahaan asuransi jiwa;
 
(iv) Biaya pengelolaan juga terdapat dalam premi produk asuransi jiwa tradisional, akan tetapi tidak ada kewajiban pengungkapan kepada pemegang polis seperti kewajiban pengungkapan yang ada dalam produk asuransi jiwa Unit Link
 
Bahwa biaya pengelolaan juga terdapat dalam premi produk asuransi jiwa tradisional. Akan tetapi tidak ada kewajiban pengungkapan kepada pemegang polis seperti kewajiban pengungkapan yang ada dalam produk asuransi jiwa Unit Link;
 
Bahwa produk asuransi jiwa Unit Link diatur oleh BAPEPAM-LK. Kewajiban menginformasikan rincian pembebanan biaya pengelolaan investasi diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP-2475/LK/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Produk Asuransi Unit Link, lampiran nomor 7 huruf h dan lampiran nomor 8 huruf b angka 4, sebagai berikut:
 
"Polis asuransi untuk produk Unit Link, sekurang-kurangnya juga wajib memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut, diantaranya rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi biaya pengelolaan dan biaya mortalita";
 
Bahwa dalam produk asuransi jiwa, premi asuransi dibayarkan untuk dapat menutup manfaat asuransi di masa depan; Bahwa premi asuransi tersebut diinvestasikan oleh perusahaan asuransi agar perusahaan dapat memiliki kecukupan dana untuk membayar klaim di masa depan. Umumnya, pembayaran klaim akan jauh lebih tinggi dibanding jumlah premi yang dibayarkan. Pada dasarnya, inilah keuntungan dan manfaat yang diterima oleh pemegang polis;
 
Bahwa untuk memastikan dapat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis, perusahaan asuransi wajib menginvestasikan premi yang diterima dari pemegang polis kedalam portofolio investasi. Sesuai dengan penegasan S-5355, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola portofolio investasi tersebut adalah merupakan bagian dari premi asuransi jiwa;
 
Bahwa pendapat Terbanding Bahwa biaya pengelolaan tidak terdapat dalam produk asuransi jiwa tradisional adalah tidak benar. Sesuai dengan uraian Pemohon Banding di atas, biaya pengelolaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari premi asuransi jiwa baik untuk produk asuransi jiwa Unit Link maupun produk asuransi jiwa tradisional. Sehingga sangatlah wajar Bahwa pemegang polis asuransi jiwa tradisional juga membayar biaya pengelolaan;
 
V. PERTIMBANGAN UTAMA PEMOHON BANDING: KETIDAK KONSISTENAN TERBANDING ATAS KOREKSI PPN MASA PAJAK DESEMBER 2008 DENGAN KEPUTUSAN DAN/ATAU PERLAKUAN PERPAJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN PADA TAHUN 2005, 2006, 2007 DAN 2009
 
Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan terlebih dahulu Bahwa materi yang disengketakan bukanlah sengketa baru. Sengketa yang persis sama juga terjadi dalam pemeriksaan, keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali untuk tahun-tahun pajak sebelum dan sesudahnya yang mana atas sengketa tersebut Terbanding, Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung telah memutuskan Bahwa PPN tidak terutang atas biaya pengelolaan produk asuransi jiwa Unit Link;
 
Bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan: (i) Hasil Surat Ketetapan Pajak, Ringkasan Surat Keputusan Terbanding, (ii) Putusan Pengadilan Pajak dan (iii) Putusan Mahkamah Agung untuk pokok materi yang sama yang menegaskan Bahwa biaya pengelolaan produk asuransi jiwa Unit Link merupakan satu kesatuan dari produk asuransi jiwa Unit Link sehingga tidak terutang PPN;
 
(i) Ringkasan Hasil Surat Ketetapan Pajak, Ringkasan Surat Keputusan Terbanding
  1. Pada pemeriksaan pajak tahun 2007, Terbanding tidak melakukan koreksi PPN atas pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link;
  2. Terbanding telah mengabulkan seluruh keberatan Pemohon Banding untuk sengketa pajak atas pengenaan PPN untuk pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link untuk Tahun Pajak 2006 dengan menerbitkan Keputusan Terbanding No. KEP704/WPJ.06/2009 tanggal 25 Juni 2009;
(ii) Putusan Pengadilan Pajak
1. Untuk kasus Pemohon Banding (PT PLA) sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 8 Februari 2010, Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusannya No. Put.22004/PP/M.V/16/2010 untuk Tahun Pajak 2005 telah membatalkan SKPKB PPN Masa Pajak JanuariDesember 2005 atas pengenaan PPN untuk pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link;
  2. Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusannya No. Put. 44739/PP/M.I/16/2013 tanggal 1 Mei 2013 untuk Tahun Pajak 2009 telah memberikan Putusan yang sama dengan Majelis Hakim untuk Tahun Pajak 2005 yakni PPN tidak terutang atas biaya pengelolaan produk asuransi jiwa Unit Link;
2. Untuk Wajib Pajak yang lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan No. 39593/PP/M.II/16/2012 untuk Tahun Pajak 2008 telah memberikan Putusan yang sama dengan Majelis Hakim Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2005 dan 2009 yakni PPN tidak terutang atas biaya pengelolaan produk asuransi jiwa Unit Link (sumber: Website Pengadilan Pajak);
 
(iii) Putusan Mahkamah Agung
Bahwa berdasarkan situs atau website resmi Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali Terbanding atas pokok sengketa yang sama untuk tahun pajak 2005 di atas;
 
Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas dan Bahwa tidak terdapat perubahan secara substansi dalam peraturan perundangundangan yang berlaku untuk materi dalam sengketa ini, Terbanding masih tetap mengenakan PPN atas pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link untuk Masa Pajak Mei 2008. Hal ini bertolak belakang dengan Keputusan Terbanding, maupun Putusan Pengadilan Pajak untuk tahun-tahun sebelum dan sesudahnya dan juga Putusan Mahkamah Agung untuk tahun sebelumnya, Bahwa PPN tidak dikenakan atas pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link;
 
Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas dapat disimpulkan Bahwa biaya pengelolaan yang terdapat di dalam Produk Asuransi Jiwa Unit Link adalah bukan objek PPN dan seharusnya Terbanding tidak menetapkan biaya pengelolaan tersebut sebagai Objek PPN dan jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah NIHIL;
 
Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku dan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas serta untuk memberikan kepastian hukum dan penerapan asas konsistensi bagi Pemohon Banding dan pelaku usaha jasa asuransi jiwa umumnya, Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan Banding ini seluruhnya dan SKPKB PPN No. 00341/207/08/073/12 tertanggal 14 Desember 2012 dapat dibatalkan sehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:
 
No.
Keterangan
Jumlah (Rp)
1
Dasar Pengenaan Pajak
0
2
PPN Kurang bayar
0
3
Sanksi Administrasi
0
 
PPN yang masih harus dibayar
0
 
Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55230/ PP/M.IB/16/2014, Tanggal 17 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :
 
Menyatakan Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1378/WPJ.06/2013 tanggal 17 September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00341/207/08/73/12 tanggal 14 Desember 2012, atas nama : PT. Prudential Life Assurance, NPWP 01.343.965.8-073.000, Alamat: Prudential Tower, Jl. Jend Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak :  
Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar  
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00
b. Dikurangi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan  
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00
d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 0,00
e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00
f. Sanksi administrasi Rp 0,00
g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00
 
Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55230/PP/ M.IB/16/2014, tanggal 17 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3401/PJ./2014 tanggal 15 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Desember 2014, dengan disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;
 
Menimbang, Bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Agustus 2016;
 
Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
 
I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :
Koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei sebesar Rp 11.306.695.617,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
 
II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.55230/PP/M.IB/16/2014 tanggal 17 September 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contra legem), khususnya peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;
  1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 50-52:
Bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketa dan penjelasan Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  • Bahwa Pasal 4A ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), menyatakan ;
"Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :
a. jasa asuransi
  • Bahwa dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN a quo, disebutkan :
“Yang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh oleh perusahaaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai keugian asuransi, dan konsultan asuransi”;
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan, Bahwa Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan;
  •  Bahwa Asuransi Jiwa merupakan jenis usaha asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a angka 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian a quo;
  • Bahwa sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006, Produk unit link adalah merupakan produk asuransi jiwa yang merupakan satu kesatuan produk yang mengkombinasikan manfaat mati dan manfaat hidup;
  • Bahwa secara umum struktur premi produk asuransi jiwa terdiri dari dua bagian yaitu bagian premi untuk pembayaran klaim atau manfaat dan bagian premi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa antara lain terdiri dari biaya administrasi, biaya umum, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan;
  • Bahwa struktur premi pada dasarnya sama untuk semua jenis produk asuransi jiwa, baik produk asuransi jiwa tradisional maupun produk asuransi jiwa unit link atau yang setara, perbedaan hanya pada penerapan dan transparansi mengenai detil komponen premi tersebut;
  • Bahwa sesuai Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-104/ BL/2006, biaya pengelolaan merupakan bagian dari premi asuransi jiwa baik atas produk asuransi jiwa tradisional maupun unit link, khusus untuk unit link Bapepam-LK mewajibkan perusahaan asuransi jiwa untuk mengungkapkan rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis;
  • Bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui Surat Nomor S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008, menegaskan Bahwa produk unit link adalah produk asuransi jiwa, dan biaya pengelolaan yang dikenakan kepada dana unit link adalah berkenaaan dengan pengelolaan premi asuransi yang diterima dari pemegang polis;
  • Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 a quo merupakan jawaban atas Surat Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 dan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 12 November 2008, 17 November 2008, 24 November 2008, 1 Desember 2008 dan 10 Desember 2008 yang membahas permasalahan perpajakan di industri asuransi jiwa;
  • Bahwa terbitnya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-492/ PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 a quo setelah dilakukan pembahasan antara pihak Terbanding dengan pihak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia;
  • Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-403/ PJ.0233/2007 tertanggal 17 April 2007 merupakan surat yang bersifat internal dan diterbitkan sebelum adanya pembahasan dengan pihak Asosiasi Asuransi Jiwa tersebut;
  • Bahwa Majelis berpendapat, pihak Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pembahasan dengan pihak Asosisasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah pihak yang mewakili Direktur Jenderal Pajak, sehingga dengan demikian Surat Nomor S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 juga merupakan surat yang diterbitkan oleh yang mewakili Direktur Jenderal Pajak;
  • Bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Nomor S-492/ PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 a quo, pada angka 4 huruf b 1) menyebutkan Produk asuransi unit link merupakan produk asuransi, sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat produk asuransi unit link merupakan produk asuransi jiwa dan biaya pengelolaan investasi adalah merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa;
 
Bahwa Majelis berpendapat, jasa asuransi jiwa termasuk dalam jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN a quo;
 
Bahwa Majelis berpendapat, biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa, sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN a quo;
 
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Mei 2008 yang berasal dari biaya pengelolaan investasi unit link sebesar Rp.11.306.695.617,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;
  1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:
2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:
 
Pasal 69 ayat (1):
“Alat bukti dapat berupa:
a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan ahli;
c. Keterangan para saksi
d. Pengakuan para pihak; dan/atau
e. Pengetahuan hakim”;
 
Pasal 76:
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
 
Pasal 78:
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;
 
Pasal 91 huruf e:
Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 
2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah stdd Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN):
 
Pasal 1 angka 5 :
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
 
Pasal 1 angka 6:
Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang;
 
Pasal 1 angka 7:
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
 
Pasal 4 huruf c:
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 
Penjelasan Pasal 4 huruf c :
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:
a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 
Pasal 4A ayat (3) :
Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
e. Jasa di bidang keagamaan;
f. Jasa di bidang pendidikan;
g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j. Jasa di bidang tenaga kerja;
k. Jasa di bidang perhotelan;
l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum";
 
2. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi:
 
Pasal 1 angka 1:
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan;
 
Pasal 2 huruf a:
Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang;
 
Pasal 4 huruf b:
Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang – undangan dana pensiun yang berlaku;
 
2. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 
Pasal 5 huruf d:
Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah : Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55230/PP/M.IB/16/2014 tanggal 17 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
3.1. Bahwa sengketa banding adalah sengketa Tahun Pajak 2008 sehingga yang dipakai dasar hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000;
 
Oleh karena itu, dasar hukum yang dipakai majelis yaitu Pasal 4A ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah kurang tepat;
 
3.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, diatur Bahwa:
 
Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:
 
d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 
Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui Bahwa jasa asuransi termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN menyatakan Bahwa jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan Pajak pertambahan Nilai. Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN tersebut hanya menjelaskan mengenai kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Ketentutan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian jasa dibidang asuransi.
 
3.3. Berdasarkan Pasal 8 huruf b PP Nomor 144 Tahun 2000, jasa asuransi tidak termasuk broker asuransi merupakan kelompok jasa dibidang asuransi yang tidak dikenakan PPN. PP Nomor 144 Tahun 2000 tidak menjelaskan pengertian jasa asuransi yang tidak terutang PPN maupun pengertian jasa broker asuransi yang terutang PPN;
 
3.4. Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel menyebutkan Bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu;
 
3.5. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
 
Pasal 1 angka 1
Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan;
 
Pasal 1 angka 2:
Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya;
 
Pasal 1 angka 6:
Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
 
Pasal 2 huruf a:
Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang;
 
3.6. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, dapat diketahui dan disimpulkan Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memandang jasa asuransi sebagai sebuah pertanggungan, yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis asuransi;
 
3.7. Selanjutnya, perlu disampaikan Bahwa dari hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:
 
3.7.1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menagihkan biaya kepada pemegang polis yang terdiri dari:
1) Biaya Akuisisi (15% dari premi berkala); Biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan polis yang antara lain meliputi ongkos-ongkos pemeriksaan kesehatan, ongkos-ongkos pengadaan polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen. (Ketentuan Umum Polis Point 1.4);
2) Biaya Top-up (5% dari premi Top-up); Biaya yang dikenakan sehubungan dengan top-up premi berkala atau top-up premi tunggal. (Ketentuan Umum Polis Point 1.6);
3) Biaya Asuransi; Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan. (Ketentuan Umum Polis Point 1.5)
4) Biaya Administrasi:
Biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis atau administrasi polis top-up Premi Tunggal. (Ketentuan Umum Polis Point 1.3); 5) Biaya Pengelolaan Investasi (Dana Investasi Point 5.6); Atas pengelolaan setiap dana investasi dikenakan biaya sebesar jumlah maksimum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang; biaya pengelolaan dana investasi tersebut jatuh tempo pada setiap tanggal perhitungan. Dalam hal peraturan perundangundangan dan pejabat yang berwenang tidak menetapkan maksimum biaya pengelolaan dana investasi, maka biaya pengelolaan dana investasi yang dikenakan atas suatu dana investasi pada tanggal perhitungan tertentu dihitung berdasarkan rumus;
 
Biaya Pengelolaan Tahunan;
I = (h/t) x n x D
I = biaya pengelolaan Investasi pada Tanggal Perhitungan;
h = biaya pengelolaan Investasi pada Tanggal Perhitungan;
t = jumlah hari dalam tahun takwim;
n = 2% dan PB berhak menurunkan atau menaikkannya kembali sepanjang tidak melebihi 2%;
D = nilai dana investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan;
 
Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi Unit Link:
 
PRUlink Rupiah Managed Fund 1,50 % per tahun
PRU link Rupiah Managed Fund Plus 1,50 % per tahun
PRU/mfc Rupiah Equity Fund 1,75 % per tahun
PRU link Rupiah Fixed Income Fund 1,00 % per tahun
PRU link Rupiah Cash Fund 0,75 % per tahun
PRU link US Dollar Fixed Income Fund 1,00 % per tahun
PRU link Syariah Rupiah Cash & Bond Fund 1,00 % per tahun
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund 1,75 % per tahun
PRU link Syariah Rupiah Managed Fund 1,50 % per tahun
 
3.7.2. Struktur Premi Asuransi Unit Link terdiri dari unsur asuransi dan unsur investasi;
 
Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) KMK422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi disebutkan Bahwa:
 
Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
a. Premi mumi yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel mortalita atau tabel morbidita yang dipergunakan;
b. Biaya akusisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya;
c. Prakiraan hasil investasi dari premi;
 
Dalam contoh polis asuransi unit link diketahui Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menagihkan biaya-biaya berupa biaya akusisi, asuransi, administrasi, top-up dan biaya pengelolaan investasi. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Bahwa atas premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan oleh pemegang polis, atas biaya aministrasi, biaya akuisisi dan biaya asuransi merupakan penyerahan jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN, sedangkan atas biaya top-up dan biaya pengelolaan investasi yang merupakan jenis jasa di luar jasa asuransi (pertanggungan) terkait dengan porsi investasi pemegang polis (oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) disebut dengan jasa pengelolaan investasi) merupakan jasa yang dikenakan PPN;
 
Penetapan besaran premi asuransi unit link sepenuhnya merupakan hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana dari premi asuransi tersebut diharapkan dapat menutup kewajiban klaim dari pemegang polis. Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam premi asuransi unit link yang merupakan jasa pertanggungan hanyalah unsur biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya akuisisi. Dari unsur-unsur biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya akuisisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menginvestasikannya untuk menutup klaim dan kewajiban lainnya, sedangkan porsi investasi dalam premi asuransi unit link tidak dapat digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menutup klaim pertanggungan jiwa karena bukan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 
3.7.3. Pemisahan Unsur Asuransi dan Investasi Dapat Dipisahkan dengan Jelas;
 
Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menyebutkan Bahwa kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya. Ketentuan ini merupakan dasar bagi perusahaan asuransi jiwa yang mempunyai produk asuransi unit link untuk melakukan pemisahan unsur investasi dan unsur asuransi dalam premi asuransi unit link. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melakukan pemisahan atas unsur investasi dan unsur asuransi. Walaupun ketentuan dalam PSAK Nomor 62 mengenai Kontrak Asuransi yang mengatur mengenai pemisahan unsur deposit/investasi/tabungan dalam kontrak asuransi baru berlaku tahun 2012, tetapi berdasarkan KMK424/KMK.06/2003 perusahaan asuransi jiwa harus memisahkan unsur investasi dan unsur asuransi. Tujuan pemisahan masing-masing unsur ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan asuransi atas dana yang dikelolanya;
 
3.7.4. Pemilik Dana Investasi adalah Pemegang Polis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berperan sebagai pengelola dana;
 
Nilai tunai yang terbentuk dari porsi investasi adalah sepenuhnya milik pemegang polis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mendapat kewenangan untuk mengelola dana tersebut sesuai pilihan investasi pemegang polis. Pemegang polis merupakan pemilik atas dana investasi. Ketentuan dalam polis asuransi menyebutkan Bahwa pemegang polis berhak untuk mencairkan dana investasi yang terbentuk tanpa ada batasan kontraktual maupun legal (Polis: Hak untuk Menentukan Pilihan/Opsi Point 10.7);
 
Kepemilikan dana investasi unit link juga dapat dilihat dari laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Berdasarkan laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disebutkan Bahwa atas penerimaan dana investasi unit link dari pemegang polis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat sebagai aset/kekayaan tetapi pada saat itu juga diakui sebagai kewajiban dengan nilai yang sama. Kewajiban yang muncul bersamaan dengan saat mencatat aset unit link menggambarkan Bahwa atas aset produk unit link bukan merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi milik pemegang polis karena sewaktu- waktu pemegang polis dapat menggambil nilai tunai investasi;
 
Penarikan dana unit link pada dasarnya merupakan penarikan nilai investasi pemegang polis yang terpisah dari asuransi dasarnya (nilai pertanggungan) karena tanpa adanya kejadian yang dipertanggungkan (hidup dan meninggalnya pemegang polis) dana investasi tetap dapat diambil;
 
Ketentuan dalam KMK-424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengatur mengenai tingkat solvabilitas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan Bahwa Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dari pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Bahwa risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari: a. Kegagalan pengelolaan kekayaan; b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban; c. Ketidakseimbangan dalam setiap jenis mata uang; d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan; e. Ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh; f. Ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim. Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan Bahwa jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tingkat solvabilitas minimum; Pengaturan lebih lanjut mengenai Batas Tingkat Solvablitas Minimum diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Bahwa dalam Lampiran PER- 02/B172009 angka II.3 mengenai Pedoman Umum Penghitungan disebutkan Bahwa penghitungan BTSM untuk Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), misalnya unit link atau produk lain yang setara, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan berikut:
 
a. Untuk Bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur proteksi produk tersebut (sesuai ketentuan PAYDI selalu mengandung unsur proteksi) pencatatan kekayaan dan kewajiban tersebut dimasukkan sebagai produk asuransi dengan prinsip konvensional atau rekening tabarru’ untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah. Penghitungan BTSM atas kekayaan dan kewajiban tersebut dilakukan sama dengan perhitungan BTSM untuk produk-produk asuransi dengan prinsip konvensional atau perhitungan BTSM untuk rekening tabarru’ untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini;
b. Untuk Bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur investasi produk tersebut, yang hasilnya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar (tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum), perhitungan BTSM tidak dilakukan;
c. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur investasi produk tersebut yang dijamin hasil minimumnya, perhitungan BTSM dilakukan sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini;
 
Pada dasarnya solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Batas tingkat solvabilitas minimum dalam perusahaan asuransi merupakan ukuran yang harus dipenuhi perusahaan asuransi untuk dapat dikatakan dalam kondisi sehat atau layak beroperasi. Tidak dimasukkannya unsur kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur investasi produk unit link dalam penghitungan BTSM perusahaan asuransi yang memasarkan produk unit link menunjukkan Bahwa atas kekayaan produk unit link bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena kekayaan tersebut juga mencerminkan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pemegang polis unit link;
 
Nilai Tunai kekayaan dari produk unit link mencerminkan nilai aset bersih (NAB) dari portofolio investasi dana investasi unit link yang pengakuan dan pengukurannya menggunakan PSAK 50 dan 55 (Instrumen Keuangan) 
 
Pengukuran nilai kewajiban (cadangan teknis) unit link sama dengan pengukuran kekayaan unit link dan tidak berdasarkan pengukuran dari aktuaris. Hal ini berbeda dengan nilai kekayaan yang berasal dari porsi asuransi, dimana nilai kekayaannya dihitung menggunakan PSAK 50 dan 55 sedangkan untuk kewajibanya (cadangan premi) dihitung menggunakan dasar suku bunga, risiko yang melekat pada objek asuransi, dan dihitung oleh aktuaris Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 
3.8. Dari beberapa fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan Bahwa produk asuransi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berbentuk Linked Life Insurance (Asuransi Unit Link), terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
 
3.8.1. Terkait pertanggungan atas kematian dari para pihak pemegang polis asuransi, termasuk dalam pengertian asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, dan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
 
3.8.2. Sedangkan untuk investasi yang ditanamkan para pemegang polis dalam unit link, tidak termasuk dalam pengertian asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 
a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bertanggung jawab secara materi terhadap kerugian dari investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi;
 
Maksudnya, apabila investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan dari para pemegang polis asuransi sendiri. Demikian juga apabila kondisi terjadi sebaliknya; kerugian dari investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi merupakan kerugian dari para pemegang polis asuransi sendiri;
 
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk mengganti nilai kerugian para pemegang polis asuransi dari investasi yang ditanamkan;
 
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan Bahwa dalam tranksaksi penanaman investasi melalui asuransi unit link tidak ada unsur pertanggungan dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selaku pengelola asuransi;
 
b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya bertanggung jawab secara moral kepada para pemegang polis asuransi, dengan cara mengelola dan menanamkan investasi dari para pemegang polis asuransi pada perusahaanperusahaan yang profitable, yang berpotensi dapat memberikan keuntungan atas investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi;
 
Tanggung jawab moral tersebut tentunya akan berkorelasi langsung dengan nama baik dan tingkat kepercayaan dari para pemegang polis asuransi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku pengelola;
 
Bahwa, tidak ada pengalihan risiko atas dana investasi pemegang polis;
Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor KEP-104/BL/2006 tentang produk unit link, disebutkan Bahwa produk unit link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut;
2) Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan
3) Mengandung pertanggungan risiko kematian alami;
 
Nilai manfaat dalam asuransi unit link terdiri dari manfaat asuransi/pertanggungan yang dapat terdiri dari manfaat pertanggungan kesehatan, terjadinya cacat, pertanggungan jiwa dan manfaat tunai. Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan Bahwa manfaat-manfaat tersebut merupakan satu kesatuan dalam produk asuransi jiwa unit link, tidak dapat dijual terpisah-pisah, dan pemegang polis tidak dapat membeli hanya manfaat tunainya saja adalah tidak tepat. Memang benar Bahwa produk asuransi jiwa unit link tidak dapat dijual ke masyarakat secara terpisah dengan manfaat tunainya, hal ini dikarenakan peraturan Bapepam-LK memang mensyaratkan demikian. Namun demikian, atas nilai tunai yang telah terbentuk setelah pembelian produk asuransi unit link, nilai tunai tersebut dapat diambil sewaktu-waktu tanpa ada batasan legal maupun kontraktual. Hal ini menunjukkan Bahwa sebenarnya atas nilai tunai dana investasi tidaklah terkait dengan asuransi jiwa secara langsung, tetapi lebih sebagai kontrak penitipan pengelolaan dana. Penggabungan unsur asuransi dan investasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam asuransi unit link adalah strategi Termohon peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan nasabah asuransi, tetapi secara substansi atas dana investasi yang dititipkan melalui kontrak asuransi bukanlah jasa pertanggungan. Kenaikan ataupun penurunan kinerja investasi dari dana investasi unit link merupakan risiko yang ditanggung sendiri oleh pemegang polis;
 
3.9. Sesuai dengan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Angka 1 UU Usaha Perasuransian, unsur utama dalam perjanjian asuransi adalah adanya insurable interest (objek yang dipertanggungkan). Kontrak asuransi unit link memiliki dua unsur yang dapat dipisahkan dengan jelas, yaitu unsur asuransi dan unsur investasi. Unsur asuransi dalam kontrak asuransi unit link memenuhi syarat pengertian asuransi, yaitu didalamnya ada objek yang dipertanggungkan dan terjadi pengalihan risiko atas hal yang dipertanggungkan, apabila terjadi hal yang dipertanggungkan maka pihak perusahaan asuransi akan memberikan penggantian. Unsur investasi dalam produk asuransi unit link tidak memenuhi syarat sebagai asuransi, karena atas unsur investasi tersebut tidak ada hal yang dipertanggungkan;
 
3.10.Faktanya, dari kegiatan pengelolaan investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan kompensasi dalam bentuk biaya pengelolaan investasi. Biaya tersebut ditagihkan kepada para pemegang polis asuransi pada saat melakukan pembayaran premi asuransi;
 
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan imbalan (fee) atas jasa pengelolaan investasi terkait produk asuransi jiwa unit link; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat sesuai dengan surat Bapepam-LK No. S5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008, struktur umum premi asuransi jiwa terdiri dari dua bagian;
 
a. Bagian premi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, antara lain terdiri dari biaya administrasi, biaya umum, biaya akusisi, dan biaya pengelolaan;
b. Bagian premi untuk pembayaran klaim (manfaat uang pertanggungan kematian);
 
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga berpendapat porsi premi poin (a) diatas dipakai untuk menutup biaya operasional perusahaan sehari-hari, termasuk biaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk dapat mencapai hasil investasi yang optimal demi memenuhi manfaat-manfaat yang harus ditanggung dalam polis asuransi jiwa. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga berpendapat Bahwa biaya pengelolaan investasi selalu menjadi komponen wajib dalam struktur premi asuransi jiwa baik tradisional maupun unit link, perbedaannya hanya pada kewajiban pengungkapan;
 
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam asuransi tradisional, ketika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung besaran premi asuransi yang akan ditagihkan ke pemegang polis, unsur biaya pengelolaan yang diperhitungkan dalam premi asuransi memang merupakan biaya pengelolaan investasi terkait pertanggungan yang diberikan, yaitu untuk mendapatkan hasil investasi yang digunakan untuk menutup besaran klaim dari pemegang polis;
 
Bahwa untuk asuransi unit link, besaran biaya pengelolaan yang dimasukkan dalam unsur premi asuransi bukanlah untuk biaya pengelolaan investasi terkait hasil investasi untuk pembayaran klaim pertanggungan, melainkan biaya pengelolaan untuk dana investasi milik pemegang polis yang dititipkan ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini telah dibuktikan dan dijelaskan berdasarkan polis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan transaksi pembayaran premi asuransi, Bahwa biaya top-up merupakan biaya pengelolaan yang secara langsung dibebankan ke pemegang polis ketika pembayaran premi asuransi, selain itu juga pengenaan biaya pengelolaan yang besarannya berbedabeda tergantung jenis investasi yang dipilih dan pengenaanya dilakukan dalam periode tahunan. Berdasarkan pembuktian yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan, sudah dapat dibuktikan Bahwa atas pengelolaan dana investasi unit link merupakan hal yang berbeda dengan pengelolaan dana asuransi tradisional;
 
3.11.Dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, diatur Bahwa: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 
3.12.Selanjutnya, dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, diatur Bahwa:
 
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:
a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
 
3.13.Dengan pertimbangan Bahwa:
a. jasa pengelolaan/manajemen investasi termasuk jenis Jasa Kena Pajak, karena tidak dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000;
b. Jasa pengelolaan/manajemen investasi diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para pemegang polis asuransi di dalam Daerah Pabean; dan
c. Jasa pengelolaan/manajemen investasi diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam ruang lingkup kegiatan usaha atau pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 
maka dapat disimpulkan Bahwa jasa pengelolaan/manajemen investasi yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para pemegang polis asuransi termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak yang harus dikenakan atau dipungut PPN;
 
3.14.Perlu disampaikan juga Bahwa pengenaan PPN atas biaya investasi produk asuransi unit link yang dibebankan kepada nasabah telah ditegaskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor: S-403/PJ.0233/2007 Tanggal 17 April 2007;
 
3.15.Dari beberapa uraian penjelasan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan Bahwa dasar pertimbangan dan pendapat Majelis yang menyatakan Bahwa:
 
a. Produk asuransi unit link merupakan produk asuransi jiwa dan biaya pengelolaan investasi adalah merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa ;
 
b. Jasa asuransi jiwa termasuk dalam jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 ( UU PPN);
 
c. Biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa, sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN a quo;
 
adalah dasar pertimbangan yang tidak benar dan nyata-nyata tidak sesuai dengan pengertian asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, dan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; Akibatnya, selain bertentangan ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 
; kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp 11.306.695.617,00 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, berikut memori penjelasannya; serta surat penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Surat Direktur Peraturan Perpajakan I) Nomor: S-403/PJ.0233/2007 Tanggal 17 April 2007;
 
Selain itu, melihat karakteristiknya, dalam asuransi unit link, yang merupakan produk asuransi jiwa yang dihubungkan dengan investasi, terdapat nilai tunai dan manfaat proteksi yang penentuannya dipengaruhi oleh kinerja investasi dari aset investasi yang bersangkutan dan kinerja ini direfleksikan dalam bentuk harga unit, yang berfluktuasi seusai dengan pengaruh harga pasar, hal ini jelas berbeda dengan karakteristik asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, dimana penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, dan walaupun terjadi fluktuasi nilai uangnya, perusahaan asuransi akan tetap menjamin untuk menggantikan seusai dengan nilai pertanggungan;
 
Bahwa UU PPN menganut Prinsip Negatif List, yang artinya Bahwa pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang – undang PPN dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 4A UU PPN terdapat 12 kelompok jasa yang dikecualikan pengenaan PPN nya, di mana atas Jasa Penitipan / Pengelolaan Investasi yang dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk dalam jasa asuransi sehingga Jasa Penitipan / Pengelolaan Investasi tersebut termasuk sebagai Jasa Kena Pajak dan Terutang PPN;
 
3.16. Selain itu, terkait dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Produk unit link adalah merupakan produk asuransi jiwa sama seperti halnya produk asuransi jiwa tradisional, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak sependapat, dengan alasan Bahwa produk unit link merupakan produk asuransi jiwa yang dihubungkan dengan investasi dimana selain memberikan manfaat proteksi yang diinginkan misalnya: asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi rumah sakit, asuransi penyakit kritis, dan lain-lain, juga dapat memberikan manfaat investasi dengan proporsi alokasi dana yang diserahkan sepenuhnya kepada pemegang polis. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi, dinyatakan Bahwa perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang – undangan dana pensiun yang berlaku;
 
3.17. Perlu disampaikan pula Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis yang menyatakan Bahwa Unit Link adalah nama jenis produk asuransi jiwa, didasarkan pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Produk Unit Link. Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tersebut, disebutkan pada angka 1 Bahwa:
 
Produk unit link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut;
b. Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan
c. Mengandung pertanggungan risiko kematian alami;
 
serta surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui Surat Nomor S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang menegaskan Bahwa produk unit link adalah produk asuransi jiwa, dan biaya pengelolaan yang dikenakan kepada dana unit link adalah berkenaaan dengan pengelolaan premi asuransi yang diterima dari pemegang polis;
 
3.18. Menanggapi adanya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Produk Unit Link serta surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui Surat Nomor : S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tersebut di atas, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat memahami Bahwa produk unit link merupakan produk yang menjadi satu kesatuan dengan asuransi jiwa, dimana sebagian premi dibayarkan untuk mendapatkan pertanggungan (dalam asuransi jiwa), dan sebagian premi dibayarkan sebagai investasi yang akan ditanamkan dalam bentuk produk unit link;
 
b. Faktanya, premi yang dibayarkan para pemegang polis dapat dipisahkan secara jelas, berapa nilai premi yang dibayarkan untuk mendapatkan pertanggungan dan berapa nilai premi yang dibayarkan sebagai investasi yang akan ditanamkan dalam bentuk produk unit link;
 
c. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), secara formal produk unit link merupakan bagian, perluasan, atau modifikasi dari asuransi jiwa. Karena dalam produk unit link tetap terdapat premi yang dibayarkan untuk mendapatkan pertanggungan (dalam asuransi jiwa);
 
d. Akan tetapi perlu dipahami Bahwa secara substansi produk unit link tidak termasuk dalam pengertian asuransi, karena dalam tranksaksi penanaman investasi melalui produk unit link, tidak ada unsur pertanggungan dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selaku pengelola asuransi; Telah dijelaskan sebelumnya Bahwa:
1) Apabila investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan dari para pemegang polis asuransi sendiri. Demikian juga apabila kondisi terjadi sebaliknya; kerugian dari investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi merupakan kerugian dari para pemegang polis asuransi sendiri;
2) Artinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk mengganti nilai kerugian para pemegang polis asuransi dari investasi yang ditanamkan;
 
e. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 dan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui Surat Nomor S5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008, yang mengatur Bahwa produk unit link adalah produk asuransi jiwa;
 
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau penegasan Bahwa secara hukum formal (form rule), produk unit link merupakan bagian dari produk asuransi jiwa, sehingga tetap dipersyaratkan adanya pertanggungan risiko kematian alami;
 
f. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), hukum pajak adalah hukum materiil bukan hukum formal (substance over form rule), dimana pembuktian kebenaran jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) tidak hanya terbatas pada bukti formal saja;
 
g. Demikian juga dalam memandang pengenaan PPN atas biaya pengelolaan investasi pada produk unit link; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Bahwa Majelis tidak seharusnya mengambil kesimpulan dan putusan Bahwa biaya pengelolaan investasi pada produk unit link tidak terutang PPN; hanya sematamata karena adanya definisi ataupun pengertian Bahwa produk unit link merupakan bagian dari asuransi jiwa; Seharusnya, Majelis mengambil kesimpulan dan putusan berdasarkan substansi dari transaksi yang terjadi;
 
h. Dalam ilmu akuntansi juga dikenal adanya prinsip substance over form yang artinya substansi mengungguli bentuk hukum;
 
Dengan mendasarkan prinsip tersebut, maka Majelis seharusnya memandang biaya pengelolaan investasi pada produk unit link dari sisi substansinya, dan tidak sematamata memandang dari aspek legal formal-nya saja;
 
3.19. Kemudian, pertimbangan dan pendapat Majelis yang menyatakan Bahwa unit link merupakan produk asuransi jiwa dan biaya pengelolaan investasi adalah merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa, juga didasarkan pada adanya surat penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tepatnya Surat Direktorat Peraturan II Nomor S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditujukan kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI);
 
Dalam putusannya, Majelis menyebutkan :
Bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Nomor S-492/ PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 a quo, pada angka 4 huruf b 1) menyebutkan Produk asuransi unit link merupakan produk asuransi, sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
Menanggapi pendapat Majelis Hakim tersebut, perlu kembali disampaikan Bahwa meskipun dilihat dari aspek legal formalnya, produk unit link merupakan produk asuransi; akan tetapi secara substansi produk unit link tidak termasuk dalam pengertian asuransi, karena dalam tranksaksi penanaman investasi melalui produk unit link, tidak ada unsur pertanggungan dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selaku pengelola asuransi;
 
Telah dijelaskan sebelumnya Bahwa:
1) Apabila investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan dari para pemegang polis asuransi sendiri. Demikian juga apabila kondisi terjadi sebaliknya; kerugian dari investasi yang ditanamkan para pemegang polis asuransi merupakan kerugian dari para pemegang polis asuransi sendiri;
2) Artinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk mengganti nilai kerugian para pemegang polis asuransi dari investasi yang ditanamkan;
 
Bahwa surat nomor S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam sengketa banding ini karena:
1) Surat tersebut tidak ditujukan secara khusus kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menjawab/menegaskan permasalahan yang berkaitan dengan materi sengketa banding ini;
2) Pembahasan materi terkait pengenaan PPN atas jasa pengelolaan investasi dalam asuransi unit link tidak diungkapkan secara detail/rinci, pembahasan lebih fokus pada permasalahan lain yaitu pengenaan PPh;
3) Sengketa Banding adalah sengketa pajak Tahun Pajak 2008 sebelum surat tersebut diterbitkan.
 
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki surat yang diterbitkan oleh Direktur Peraturan Perpajakan I (yang membawahi Peraturan PPN) nomor S403/PJ.0233/2007 tanggal 17 April 2007 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat dijadikan dasar untuk sengketa banding ini dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:
a) Surat tersebut diterbitkan berkenaan dengan permasalahan perpajakan PT Prudential Life Assurance NPWP 01.343.965.8-073.000 (Termohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Banding);
b) Permasalahan yang dibahas dan ditegaskan dalam surat tersebut adalah spesifik tentang hal-hal yang disengketakan dalam sengketa banding ini dimana seluruh informasiinformasi yang berkenaan dengan permasalahan yang dipertanyakan yaitu menyangkut PT Prudential Life Assurance telah diketahui secara penuh oleh Direktur Peraturan Perpajakan I;
c) Dalam surat tersebut jelas diberikan penegasan Bahwa penyerahan jasa pengelolaan investasi yang membentuk biaya pengelolaan investasi merupakan objek PPN.
 
3.20. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 11.306.695.617,00 atas biaya pengelolaan investasi, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan Bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim; Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak yang menyatakan “Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
3.21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55230/PP/M.IB/16/2014 tanggal 17 September 2014 harus dibatalkan;
  1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55230/PP/M.IB/16/2014 tanggal 17 September 2014 harus dibatalkan;
III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55230/PP/M.IB/16/2014 tanggal 17 September 2014 yang menyatakan:
 
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1378/WPJ.06/2013 tanggal 17 September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor: 00341/207/08/73/12 tanggal 14 Desember 2012, atas nama : PT. Prudential Life Assurance, NPWP 01.343.965.8-073.000, Alamat: Prudential Tower, Jl. Jend Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas;
 
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1378/WPJ.06/2013 tanggal 17 September 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00341/207/08/73/12 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.343.965.8-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei sebesar Rp11.306.695.617,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berasal dari biaya pengelolaan investasi unit link yang merupakan bagian dari satu kesatuan Asuransi jiwa yang tidak terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN;
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI:
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;
 
Ketua Majelis : Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 
 
Anggota Majelis : Yosran, S.H., M.Hum., Is Sudaryono, S.H.,M.H.
 
Penitera Pengganti : Rut Endang Lestari, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File