Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 25 Oktober 2021
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPN & PPnBM
17 Februari 2019 | View : 52
PUTUSAN
Nomor
1171/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
  1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Dayat  Pratikno,  Kasubdit  Peninjauan  Kembali  dan  Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
  3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan  Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan  dan Banding.
  4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
Keempatnya pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2134/PJ./2015 tanggal 16 Juni 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali; 
 
MELAWAN
 
PT. GRAHADHIKA SARANA PURNAJATI,  beralamat di Jalan MH. Thamrin 40, Surabaya, alamat korespondensi : d.a PT Velly Young Karunia Indonesia, Ruko Mutiara Kosambi, Jl. Raya Perancis, Tangerang 15211, diwakili oleh Dr. Lanny Juniarti Djojoseputro selaku Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali; 
 
MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-59943/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 05 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut: KETENTUAN FORMAL PERSYARATAN PENGAJUAN BANDING.
 
A) Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1600/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00076/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak September 2008 sebagimana telah dibetulkan dengan KEP-98/WPJ.11/ KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-11/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012. Yang Pemohon Banding terima pada tanggal 05 Oktober 2012 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jatim I, dengan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp 51.709.282,00. (Lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), pada kolom Jumlah yang telah disetujui berdasarkan pembahasan akhir pemeriksaan adalah NIHIL (Nol), sehingga telah memenuhi persyaratan formal Undang-undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 ayat ( 2 ) Pasal 35 ayat ( 2 ) :
 
"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundangundangan perpajakan." atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 3 ).
 
Ayat 1.
"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."
 
Ayat 3
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut"
 
B) Pasal 36 ayat ( 4 ) Undang-undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
Bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dlmaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
 
Untuk jelasnya akan Pemohon Banding uraikan sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1600/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor KEP-1600/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 masa pajak September 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-98/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP11/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012 adalah
 
PPN Kurang Bayar sebesar         Rp. 34.938.704
Sanksi Bunga         Rp. 16.770.578
Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar Rp. 51.709.282
           
Telah dilunasi pada tanggal 27 September 2012.
 
Bahwa dengan demikian pengajuan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
SEGI MATERI.
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Banding ini adalah mengenai Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak September 2008 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 605.168.018 yang dilakukan Team Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jatim I menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1600/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak alas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00076/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak September 2008 sebagimana telah dibetulkan dengan KEP-98/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-11/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :
 
PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 34.938.704
Sanksi Bunga Rp. 16.770.578
Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar Rp. 51.709.282
 
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1600/WPJ.11/ 2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00076/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak September 2008 sebagimana telah dibetulkan dengan KEP98/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-11/WPJ.11/ KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012. Kemudian Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;
 
Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Banding merasa sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 
 A. PERHITUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. 
Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegal Sari adalah sebagai berikut :
 
1. Dasar Pengenaan Pajak :  
a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 605.168.018
b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 0
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0
d. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN 0
e. Jumlah (1a+lb+1c+1d) 605.168.018
f. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0
g. Jumlah Seluruh Penyerahan ( 1e+1f) 605.168.018
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar :  
a. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1a) 60.516.802
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 25.466.544
c. Dibayar dengan NPWP Sendiri 111.554
d. Jumah (2b+2c) 25.578.098
e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2a-2d) 34.938.704
3. Kelebihan Pajak yang sudah :  
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0
4. PPN yang kurang dibayar (2e+3a) 34.938.704
5. Sanksi administrasi:  
a. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 16.770.578
6. Jumlah yang masih harus (Lebih) dibayar (4+5a) 51.709.282
Pajak Pertambahan Nilai Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri/dibayar sendiri  
a. Menurut SPT/WP 255.780.985
b. Menurut Pemeriksa 605.168.018
Koreksi 349.387.033
 
Dasar dilakukan koreksi oleh Pemeriksa:
Bahwa dasar dikoreksi karena berdasar pasal 4A ayat 3 UU No 18 / 2000 Jo UU No 42/2009 dan Pasal 5 dan 6 PP 144/2000 Jenis Usaha Pemohon Banding yang berupa klnik kecantikan tidak termasuk sebagai jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik. Dengan demikian maka atas seluruh penjualan / penyerahan yang dilakukan WP terutang PPN;
 
Menurut Penelaah Keberatan
Bahwa berdasarkan hasil equalisasi, dilakukan koreksi positif terhadap DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, karena berdasar Pasal 4 A ayat (3) UU No 8 Tahun 1983 stdd UU 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 
Bahwa Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah Klinik Kecantikan, sehingga atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak termasuk sebagai Jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik yang tidak dikenakan PPN;
 
Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen atau bukti pendukung yang menjelaskan bahwa penjualan non medis yang dilaporkan sebagai omzet PPh di bulan Maret 2008, sebesar Rp11.164.318, benar-benar telah dibayarkan PPn-nya dan tidak diperhitungkan lagi sebagai objek PPN oleh Pemohon Banding karena telah dibayarkan PPN-nya; Keberatan Pemohon Banding adalah.
 
Dasar Hukum :
UU PPN Tahun 1984 Pasal 4 A ayat (3) huruf a berbunyi :
Penetapan Jenis Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok kelompok jasa sebagai berikut :
a. Jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik.  
 
Didalam Memori Penjelasan :
Cukup Jelas.
Telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanan atas Barang Mewah (UU PPN Tahun 1984)
 
Pasal 4 A ayat (3) huruf a berbunyi :
Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa Tertentu dalam kelompok Jasa sebagai berikut
a. Jasa pelayanan kesehatan Medis  
 
Didalam Memori Penjelasan:
Huruf a :
a. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis meliputi
  1. Jasa Dokter Umum,Dokter Specialis, dan Dokter Gigi;
  2. Jasa Dokter Hewan;
  3. Jasa ahli Kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, dan ahli fisioterapi;.
  4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.;
  5. Jasa Paramedis dan Perawat.;
  6. Jasa Rumah Sakit,Rumah Bersalin, klinik Kesehatan, laboratorium, dan Sanatorium;
  7. Jasa Psikolog dan Psikiater dan;
  8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.;
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Jasa dan Barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Pasal 5 huruf a yang berbunyi J
enis Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah
a) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;.
 
Pasal 6
Jenis dibidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi
  1. Jasa dokter umum, dokter specialis, dan dokter gigi;
  2. Jasa dokter hewan;
  3. Jasa ahli kesehatan seperti akunpunktur, ahli gigi,ahli gizi, dan fisioterapi;
  4. Jasa kebidanan, dukun bayi;
  5. Jasa paramedis, perawat; dan
  6. Jasa Rumah, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanotorium
Memori Penjelasan Pasal 6
Termasuk dalam pengertian jasa dibidang pelayanan kesehatan medik adalah jasa pengobatan alternatif, psikolog dan paranormal.
 
Bahwa Pemeriksa maupun Penelaah Keberatan tidak melihat bukti bukti dan fakta fakta yang ada bahwa dari Pemohon Banding adalah suatu klinik kecantikan estetika yang mana telah mendapat ijin operasional dari Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik "Departemen Kesehatan Republik Indonesia" yang mana sangat berbeda sekali";
 
Bahwa definisi dari Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan (Praktik dokter perorangan/praktik berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik dokter,dokter gigi, dokter specialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya;
 
Bahwa dari penjelasan dan berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan UU PPN 1984 bahwa Kegiatan Usaha dalam klinik kecantikan estetika yang ada pada Pemohon Banding adalah Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
 
PERHITUNGAN PEMOHON BANDING
Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas, maka menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut
 
1. Dasar Pengenaan Pajak :  
a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 255.780.985
b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 0
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0
d. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN 0
e. Jumlah (1a+lb+1c+1d) 255.780.985
f. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0
g. Jumlah Seluruh Penyerahan ( 1e+1f) 255.780.985
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar :  
a. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1a) 25.578.098
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 25.466.544
c. Dibayar dengan NPWP Sendiri 111.554
d. Jumah (2b+2c) 25.578.098
e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2a-2d) 0
3. Kelebihan Pajak yang sudah :  
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0
4. PPN yang kurang dibayar (2e+3a) 0
5. Sanksi administrasi:  
a. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 0
6. Jumlah yang masih harus (Lebih) dibayar (4+5a) NIHIL 
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-59943/ PP/M.VA/16/2015, Tanggal 05 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1600/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor  00076/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan surat keputusan Nomor: KEP-98/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan kembali dengan surat keputusan Nomor: KEP-11/WPJ.11/ KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012,  atas nama PT. Grahadhika Sarana Purnajati, NPWP : 01.771.411.4-607.000, beralamat di Jl. MH. Thamrin 40, Surabaya, alamat korespondensi: d.a PT Velly Young Karunia Indonesia, Ruko Mutiara Kosambi, Jl. Raya Perancis, Tangerang 15211, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
 
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut  Rp.   255.780.985,00
Pajak keluaran yang seharusnya dipungut PPN Rp.     25.578.098,00
Dikurangi :  
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan   Rp.   25.466.544,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri Rp.        111.554,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan   Rp.   25.578.098,00
 Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar     Nihil
  Sanksi administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP           Nihil
Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar   Nihil 
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-59943/PP/ M.VA/16/2015, Tanggal 05 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan  Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2134/PJ./2015, Tanggal 16 Juni 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2015;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 November 2015;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima; 
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
 
Tentang Pokok Sengketa Pengajuan  Peninjauan Kembali
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali atas sengketa berikut:
 
“Sengketa koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri Masa September 2008 sebesar Rp349.387.033,00 yang dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak”  
 
Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 59943/PP/ M.VA/16/2015 Tanggal 05 Maret 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contra legem), khususnya peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;
  1. Pendapat Majelis
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat yang menjadi pertimbangan dalam memutus sengketa a quo sebagai berikut:
 
Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN Masa Pajak September 2008 sebesar Rp349.387.033,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding yang diperinci berupa :
 
Penjualan Satuan Medis   Rp306.495.215,00
Pengambilan Paket Medis  Rp  31.727.500,00
Pengambilan Paket Non Medis Rp  11.164.318,00
Total Rp349.387.033,00
 
Bahwa Terbanding berpendapat, Klinik Kecantikan Estetika Pemohon Banding yang melakukan penjualan paket medis dan satuan medis adalah bukan termasuk ke dalam pemberian pelayanan kesehatan medis, meskipun dilakukan oleh tenaga medis, karena pelayanan yang diberikan kepada Customer Pemohon Banding adalah pelayanan kecantikan untuk tujuan keindahan fisik yang diberikan kepada seseorang yang dalam kondisi sehat sehingga masih memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu, Klinik Kecantikan Estetika yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidaklah termasuk ke dalam jenis jasa di bidang Pelayanan Kesehatan Medik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas penyerahannya tetap terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 4 UU PPN; Bahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan bahwa Jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding merupakan Jasa Pelayanan Kesehatan Medik sesuai dengan UU PPN Tahun 1984 Pasal 4A ayat (3) huruf a yaitu Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu Jasa Pelayanan Medis / Tindakan Medis yang dilakukan oleh Dokter atau dokter spesialis;
 
Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, Majelis menyimak ketentuan Pasal 4 A ayat (3) huruf a UU PPN Tahun 2000 mengatur jasa di bidang kesehatan medik yaitu :
 
Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
Selanjutnya UU PPN Tahun 2000 diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 144 Tahun 2000, termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu Jasa Pelayanan Medik, didalam memori penjelasan Jasa Pelayanan Medik, meliputi:
  1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
  2. Jasa dokter hewan;
  3. Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
  4. Jasa kebidanan dan dukun bayi; Jasa paramedis dan perawat;
  5. Jasa Paramedis dan perawat;
  6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
  7. Jasa psikologi dan psikiater; dan
  8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal
Bahwa Departemen Kesehatan RI menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Tahun 2007 yang digunakan oleh Pemilik, Penanggung Jawab dan Tenaga Pelaksana di Klinik Kecantikan Estetika dengan pengertian sebagai berikut:
 
Bahwa Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/praktik Berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya; Sedangkan ruang lingkup klinik kecantikan estetika adalah :
- Penyelenggara Klinik Kecantikan Estetika lebih menekankan pada upaya meningkatkan kesehatan dan keindahan/estetika penampilan
- Upaya pelayanan kesehatan di Klinik Kecantikan Estetika meliputi aspek pencegahan dan penatalaksanaan berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang.
 
Landasan Hukum yang terkait adalah :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan
 
Swasta di bidang Medik
Untuk menjaga mutu penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika dan pemberian upaya pelayanan kesehatan yang profesional serta sesuai kompetensi, maka Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana Klinik Kecantikan yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medik terbatas dan tindakan medik invasif (operatif) tanpa bius umum yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dengan penanggung jawab teknis adalah seorang dokter (bersertifikat).
 
Bahwa Pemohon Banding memiliki Surat Ijin Penyelenggara Klinik Kecantikan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 503.445/27991/036-KK/436.5.514/2009 dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang penanggung jawab teknis adalah :
 
1. Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Nomor : 503.446/0439/HUIP.DU/ 436.6.312012, tanggal 9 April 2012, kepada Agnes Maria Lanny Yuniarti. 
2. Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Nomor : 503.446/0433/IUIP.DU/436.63/ 2012, tanggal 13 April 2012, kepada Fanny Riawati Imannuddin.
3. Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Nomor : 503.446/0387/11IP.DU/436.6.3/ 2012,tanggal 19 September 2012, kepada Phoe Lince Haryanti.
4. Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter spesialis Nomor : 503.446 / 00152 / III / IP.DS / 436.6.3 / 2012, tanggal 27 Maret 2012, kepada David Sontani Perdanakusuma.
 
Bahwa selanjutnya pencatatan yang diperlukan pada Klinik Kecantikan Estetika meliputi Rekam Medik yang merupakan data-data medik pasien tertulis, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Setiap pasien yang memerlukan tindakan kecantikan/estetikmedis harus mememiliki rekam medik yang diisi secara singkat tetapi lengkap. Rekam medik harus disimpan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilihat atau dibaca oleh orang yang tidak berhak.
 
Bahwa berdasarkan data dalam persidangan Pemohon Banding memberikan data berupa Data Klien, Surat Persetujuan klien, Treatment Card, Faktur Komersial, Penjelasan Detil Suatu Tindakan Medis, data berupa data klien yang di dalamnya termasuk juga treatment card dan surat persetujuan klien beserta invoicenya. Berdasarkan dokumen berupa treatment card tersebut, diketahui terdapat produk- produk yang dipergunakan untuk melayani klien berupa white infuse, cream, sunblock, chemical peeling, serta obat-obatan dan bahan kimia lainnya yang ditujukan untuk melakukan tindakan dalam usaha klinik kecantikan sesuai dengan dokumen Pemohon Banding berupa surat persetujuan klien. Oleh karena itu, penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis berupa obat-obatan dan sejenisnya sesuai dengan invoice Pemohon Banding yang diperlukan untuk melakukan tindakan dalam usaha klinik kecantikan bukan merupakan obyek PPN sedangkan atas penyerahan barang berupa obat-obatan dan sejenisnya yang tercantum pada invoice tersebut adalah objek PPN;
 
Bahwa sesuai dengan keterangan di atas, Majelis berpendapat bahwa penjualan paket medis dan satuan medis adalah jasa yang diberikan paramedis (dokter dan dokter spesialis, ahli kesehatan, Para medis dan perawat, klinik kesehatan) yang telah didukung Rekam medis/data klien, persetujuan klien dalam rangka Pelayanan Kesehatan Medis. Jasa pelayanan sarana Klinik Kecantikan Pemohon Banding yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medik terbatas dan tindakan medik invasif (operatif) tanpa bius umum yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis telah sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dengan penanggung jawab teknis adalah seorang dokter yang berijin Praktek termasuk jasa Pelayanan Medik sesuai dengan ketentuan perpajakan.
 
Bahwa oleh sebab itu, Majelis berkeyakinan bahwa Jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding merupakan Jasa Pelayanan Kesehatan Medik sesuai dengan UU PPN Tahun 2000 Pasal 4A ayat (3) dan PP Nomor 144 Tahun 2000 huruf a, yaitu Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai berupa Jasa Pelayanan Medis / Tindakan Medis yang dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis dan para medis lainnya. Dengan demikian koreksi Terbanding dengan alasan bahwa penyerahan jasa pelayanan yang diberikan kepada Customer Pemohon Banding adalah pelayanan kecantikan untuk tujuan keindahan fisik yang diberikan kepada seseorang yang dalam kondisi sehat adalah tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak ada pengecualian dalam ketentuan perpajakan sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN Masa Pajak September 2008 sebesar Rp349.387.033,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;
 
Bahwa dalam musyawarah, salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Drs. Aman Santosa, MBA. Menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:
 
Bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana tercermin dari namanya adalah Klinik Kecantikan bukan klinik kesehatan atau klinik pengobatan;
 
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 A ayat (3) huruf a UU PPN, jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medis;
 
Bahwa didalam memori penjelasan dari Pasal 4A ayat (3) huruf a tersebut dinyatakan bahwa Jasa Pelayanan Kesehatan Medis meliputi Jasa Dokter Umum, Dokter Specialis, dan Dokter Gigi, Jasa Dokter Hewan, Jasa ahli Kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, dan ahli fisioterapi, Jasa kebidanan dan dukun bayi, Jasa Paramedis dan Perawat, Jasa Rumah Sakit, Rumah Bersalin, klinik Kesehatan, laboratorium, dan Sanatorium, Jasa Psikolog dan Psikiater dan Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; 
 
Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH dalam buku Penemuan Hukum yang diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada halaman 65 menyatakan bahwa “ Tidaklah mudah membaca undangundang, karena tidak hanya sekedar membaca bunyi kata-katanya saja, tetapi harus pula mencari arti, makna atau tujuannya. Oleh karena itu membaca undang-undang tidaklah cukup dengan membaca pasal-pasalnya saja, tetapi harus pula dibaca penjelasan-penjelasannya dan juga konsideransnya. Bahkan, mengingat bahwa hukum itu adalah satu sistem, maka untuk memahami suatu pasal dalam undang-undang atau untuk memahami suatu undang-undang sering harus dibaca juga pasal-pasal lain dalam satu undang-undang itu atau peraturan perundang-undangan yang lain”;
 
Bahwa salah satu kata yang penting dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN adalah istilah atau kata “kesehatan”;
 
Bahwa dalam UU PPN a quo tidak dijelaskan mengenai pengertian kesehatan sehingga untuk dapat memahaminya perlu dicari dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
 
Bahwa pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
 
Bahwa dengan demikian Hakim Aman Santosa berpendapat jasa pelayanan kesehatan medis hanya diberikan kepada orang yang sakit baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial agar menjadi sehat, sedangkan ruang lingkup klinik kecantikan estetika lebih menekankan pada upaya meningkatkan keindahan/estetika penampilan;
 
Bahwa menurut penjelasan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Hakim Aman Santosa berpendapat bahwa pelanggan Pemohon Banding adalah orang yang memenuhi kriteria kesehatan sebagaimana didefinisikan dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
 
Bahwa oleh karena itu Jasa Klinik Kecantikan Estetika yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada pelanggannya yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial tidak termasuk jasa pelayanan kesehatan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN meskipun pemberian jasa tersebut dilakukan oleh dokter namun karena tujuannya lebih menekankan pada upaya meningkatkan keindahan atau estetika penampilan sehingga atas penyerahan jasa tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas anggota Majelis Hakim yaitu Drs. Aman Santosa, MBA berpendapat bahwa Terbanding sudah benar dan koreksi Terbanding atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN Masa Pajak September 2008 sebesar Rp349.387.033,00 tetap dipertahankan dengan demikian banding Pemohon Banding ditolak;
  1. Alasan Peninjauan Kembali Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri Masa September 2008 sebesar Rp349.387.033,00 tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :
2. 1. Bahwa ketentuan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:
Pasal 69 ayat (1):
Alat bukti dapat berupa:
a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan ahli;
c. Keterangan para saksi;
d. Pengakuan para pihak; dan/atau
e. Pengetahuan Hakim;
 
Pasal 76:
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69  ayat (1).
 
Pasal 78:
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.  
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
Pasal 4A ayat (3) huruf a Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompokkelompok jasa sebagai berikut : Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Pasal 5 huruf a
Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 
Pasal 6
Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
b. Jasa dokter hewan;
c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
e. Jasa paramedis dan perawat; dan
f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
 
Penjelasan Umum
Sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya dipandang perlu untuk tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan atau jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial.
 
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 
 
2. 2. Bahwa berdasarkan data,fakta serta ketentuan terkait dengan pokok sengketa a quo, Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
Pertama: Bahwa UU PPN menganut negative list.  
Artinya, pada prinsipnya semua barang adalah Barang Kena Pajak (objek PPN) kecuali dinyatakan lain oleh UU itu sendiri. Dan, semua jasa merupakan jasa kena pajak (objek PPN) kecuali dinyatakan lain oleh UU itu sendiri.  
 
Bahwa UU PPN mengatur secara rinci jasa-jasa yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN;
 
Bahwa sehingga secara otomatis jasa-jasa lain yang tidak termasuk dalam pasal dimaksud merupakan Jasa Kena Pajak;
 
Bahwa Pasal 4A ayat (3) UU PPN yang menyatakan:
Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompokkelompok jasa sebagai berikut :
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis…
Bahwa Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 menyatakan:
 
Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;…
 
Bahwa Pasal 6 Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
b. Jasa dokter hewan;
c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
e. Jasa paramedis dan perawat; dan
f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
 
Memori Penjelasan Pasal 6
Termasuk dalam pengertian jasa di bidang pelayanan kesehatan medik adalah jasa pengobatan alternatif, psikolog dan paranormal.
 
Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas diketahui tidak terdapat satupun aturan dalam peraturan perundangan perpajakan Indonesia khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai yang meyebutkan bahwa klinik estetika termasuk jasa pelayanan medis yang atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan yang tidak terutang PPN.  Maka berdasarkan konsep negative list tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat semua jasa yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali melalui klinik estetika yang didirikannya termasuk dalam Jasa Kena Pajak selama belum terdapat ketentuan yang mengatur bahwa jasa yang diberikan pada klinik estetika yang didirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan jasa tidak kena pajak.
 
Kedua: Korelasi Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dengan Peraturan Perundang-Undang mengenai Kesehatan.
 
Bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 pada Bab V tentang Upaya Kesehatan menyatakan:
 
 Pasal 10  
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.  
 
Pasal  11  
(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. Perbaikan gizi;  
b. Pengamanan makanan dan minuman;
 c. Kesehatan lingkungan;
 d. Kesehatan kerja;
 e. Kesehatan jiwa;
 f. Pemberantasan penyakit;
 g. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kcschatan;
 h. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
 i. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 j. Pengamanan zat adiktif;
 k. Kesehatan sekolah;
 l. Kesehatan olahraga;
 m. Pengobatan tradisional
 n. Kesehatan matra.  
 
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  didukung oleh sumber daya kesehatan.
 
Bahwa Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan:
 
Pasal 1 angka 1
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 
Bab VI tentang Upaya Kesehatan:
Pasal 46
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
 
Pasal 47
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
 
Pasal 48
(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pelayanan kesehatan;
b. Pelayanan kesehatan tradisional;
c. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
d. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
e. Kesehatan reproduksi;
f. Keluarga berencana;
g. Kesehatan sekolah;
h. Kesehatan olahraga;
i. Pelayanan kesehatan pada bencana;
j. Pelayanan darah;
k. Kesehatan gigi dan mulut;
l. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
m. Kesehatan matra;
n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 
o. Pengamanan makanan dan minuman;
p. Pengamanan zat adiktif; dan/atau
q. Bedah mayat.
 
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.
 
Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
  • Bahwa salah satu kata yang penting dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN jo. PP 144 Pasal 5 adalah istilah atau kata “kesehatan”;
  • Bahwa sejalan dengan istilah kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 UU Nomor  36 Tahun 2009 tentang upaya kesehatan terpadu dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas;
  • Bahwa dari korelasi ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jasa di bidang pelayanan kesehatan medik yang tidak dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a juncto Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 adalah jasa pelayanan medik yang mendasar dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan;
  • Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya jika UU Perpajakan Indonesia tidak mengklasifikasikan penyerahan jasa pada klinik estetika sebagai Jasa Pelayanan Medik yang tidak terutang PPN,  sehingga atas penyerahannya tetap terutang PPN.
Ketiga: Terdapat “nilai tambah” pada upaya perawatan pada klinik estetika yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali.  
 
Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 mengatur: Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 
b. Jasa dokter hewan;
c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
e. Jasa paramedis dan perawat; dan
f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
 
Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/ I/2011 tentang Klinik mengatur bahwa pengertian klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
 
Bahwa faktanya Klinik Kecantikan, sesuai dengan definisinya mengenai kecantikan dan estetika, dipahami sebagai sebuah klinik yang digunakan untuk memberikan keindahan dan bukan mengacu pada klinik yang digunakan untuk memberikan kesehatan pada orang yang dalam kondisi tidak sehat, yang dalam hal ini, keindahan tersebut berupa kecantikan pada diri seseorang yang berada dalam kondisi sehat sehingga masih memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif.
 
Bahwa pada prakteknya, jasa Klinik Kecantikan Estetika diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggannya yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta memberikan “nilai tambah” pada diri pelanggannya. Dengan demikian, sudah semestinya  dikembalikan pada prinsip dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean.
 
Bahwa berdasarkan data Termohon Peninjauan Kembali berupa Rekam Medis (Data Klien), List Tindakan Medis, Surat Ijin Apotik, dan website Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa pelanggan yang datang ke Termohon Peninjauan Kembali memiliki harapan untuk mendapatkan tindakan yang lebih mengarah kepada masalah kecantikan atau memperindah fisik, bukan karena kondisi darurat yang membutuhkan penanganan atau pengobatan segera. Hal tersebut dapat terlihat pada harapan para pelanggan yang tertulis pada dokumen Termohon Peninjauan Kembali berupa Data Klien seperti agar jerawat hilang/parut jerawat hilang, agar kulit kencang dan lebih cerah, ingin agar pori-pori mengecil dan lubang bekas jerawat berkurang, ingin kulit wajah putih dan sebagainya sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah berupa Klinik Kecantikan yang atas penyerahan jasanya terutang PPN karena tidak termasuk ke dalam jenis jasa di bidang Pelayanan Kesehatan Medik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;
 
Oleh karena itu sesuai dengan azas hukum “Ex Aquo et bono (Kelayakan dan Kepatutan)” dapat dimohonkan kepada Majelis Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta fakta pesidangan, atas sengketa jasa yang diberikan oleh klinik kecantikan ini nyata terutang PPN sehingga koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali kenakan terhadap Termohon Peninjauan Kembali telah tepat dan layak untuk dipertahankan.
 
Keempat : terkait hasil pembuktian terhadap data Termohon Peninjauan Kembali
 
- Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali melaporkan peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan rincian penjualan sebagai berikut: 
 
Penjualan Produk
Penjualan satuan Medis
Penjualan satuan non Medis
Penjualan paket medis
Penjualan paket non medis
 
- Bahwa namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali hanya melaporkan objek PPN untuk penyerahan sebagai berikut:
 
Penjualan Produk
Penjualan satuan non Medis
Penjualan paket non Medis

- Bahwa terkait penjualan produk, berdasarkan data Termohon Peninjauan Kembali berupa Data Klien, Surat Persetujuan Pelanggan, Treatment Card, Faktur Komersial, Penjelasan Detil Suatu Tindakan Medis, SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan data berupa data klien yang di dalamnya termasuk juga treatment card dan surat persetujuan klien beserta invoicenya. Berdasarkan dokumen berupa treatment card tersebut, diketahui terdapat produk-produk yang dipergunakan untuk melayani klien berupa white infuse, cream, sunblock, chemical peeling, serta obat-obatan dan bahan kimia lainnya yang ditujukan untuk melakukan tindakan dalam usaha klinik kecantikan sesuai dengan dokumen Termohon Peninjauan Kembali berupa surat persetujuan klien.  
 
Oleh karena itu, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan barang yang berupa obat-obatan dan sejenisnya sesuai dengan invoice Termohon Peninjauan Kembali yang diperlukan untuk melakukan tindakan dalam usaha klinik kecantikan sehingga atas penyerahan barang berupa obat-obatan dan sejenisnya yang tercantum pada invoice tersebut adalah objek PPN.
 
- Bahwa terkait penjualan paket medis dan satuan medis, sebenarnya adalah penjualan barang sesuai dengan data Termohon Peninjauan Kembali berupa daftar penjelasan tindakan medis, treatment card, surat persetujuan klien, invoice serta laporan keuangannya yang disisipkan ke dalam jasa kedokteran yang dilakukan bukan dalam rangka Pelayanan Kesehatan Medik.
 
 - Bahwa  Termohon Peninjauan Kembali tidak memisahkan nilai jasa dan barang yang diserahkan kepada pelanggannya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghitung DPP PPN dari selisih antara Penjualan dan Harga Pokok Penjualan Perawatan Medis;
 
- Bahwa dengan demikian, terdapat pengakuan yang tidak benar yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sejak pemeriksaan sampai dengan proses banding yang telah menyamarkan penjualan paket medis dan satuan medis ;
 
Kelima: bahwa terdapat salah satu Majelis Hakim yang memberikan dissenting opinion.
 
Bahwa salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Drs. Aman Santosa, MBA. Menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut: 
 
Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercermin dari namanya adalah Klinik Kecantikan bukan klinik kesehatan atau klinik pengobatan;  
 
Bahwa didalam memori penjelasan dari Pasal 4A ayat (3) huruf a tersebut dinyatakan bahwa Jasa Pelayanan Kesehatan Medis meliputi Jasa Dokter Umum, Dokter Specialis, dan Dokter Gigi, Jasa Dokter Hewan, Jasa ahli Kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, dan ahli fisioterapi, Jasa kebidanan dan dukun bayi, Jasa Paramedis dan Perawat, Jasa Rumah Sakit, Rumah Bersalin, klinik Kesehatan, laboratorium, dan Sanatorium, Jasa Psikolog dan Psikiater dan Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal;
 
Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH dalam buku Penemuan Hukum yang diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada halaman 65 menyatakan bahwa “ Tidaklah mudah membaca undang-undang, karena tidak hanya sekedar membaca bunyi kata-katanya saja, tetapi harus pula mencari arti, makna atau tujuannya, Oleh karena itu membaca undang-undang tidaklah cukup dengan membaca pasal-pasalnya saja, tetapi harus pula dibaca penjelasan-penjelasannya dan juga konsideransnya. Bahkan, mengingat bahwa hukum itu adalah satu sistem, maka untuk memahami suatu pasal dalam undang-undang atau untuk memahami suatu undang-undang sering harus dibaca juga pasal-pasal lain dalam satu undang-undang itu atau peraturan perundang-undangan yang lain”;
 
Bahwa salah satu kata yang penting dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN adalah istilah atau kata “kesehatan”; Bahwa dalam UU PPN a quo tidak dijelaskan mengenai pengertian kesehatan sehingga untuk dapat memahaminya perlu dicari dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
 
Bahwa pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
 
Bahwa dengan demikian Hakim Aman Santosa berpendapat jasa pelayanan kesehatan medis hanya diberikan kepada orang yang sakit baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial agar menjadi sehat, sedangkan ruang lingkup klinik kecantikan estetika lebih menekankan pada upaya meningkatkan keindahan/estetika penampilan;
 
Bahwa menurut penjelasan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Hakim Aman Santosa berpendapat bahwa pelanggan Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang memenuhi kriteria kesehatan sebagaimana didefinisikan dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
 
Bahwa oleh karena itu Jasa Klinik Kecantikan Estetika yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggannya yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial tidak termasuk jasa pelayanan kesehatan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN meskipun pemberian jasa tersebut dilakukan oleh dokter namun karena tujuannya lebih menekankan pada upaya meningkatkan keindahan atau estetika penampilan sehingga atas penyerahan jasa tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas anggota Majelis Hakim yaitu Drs. Aman Santosa, MBA berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN tetap dipertahankan dengan demikian banding Termohon Peninjauan Kembali ditolak;
 
Keenam : Pengakuan Termohon Peninjauan Kembali bahwa terdapat Penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN, namun tidak dilakukan penghitungan ulang atas pengkreditan Pajak Masukan
 
 Bahwa UU PPN mengatur :
Pasal 9 ayat (5)
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
 
Pasal 9 ayat (6)
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 
Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/ PMK.03/2010 mengatur :
Pasal 2
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :
1. Usaha terpadu (integrated) terdiri dari:
a. Unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak;
b. Unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;
2. Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak;
 
Sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;  
 
Pasal 3
Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 
P= PM x Z
dengan ketentuan :
P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
Z adalah prosentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya. 
 
Bahwa terdapat fakta yaitu mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang semakin menegaskan bahwa sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa seluruh penyerahan jasanya terutang PPN;
 
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terdapat Penyerahan yang Terutang PPN dan juga terdapat Penyerahan yang Tidak Terutang PPN.  
 
Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, untuk penjualan satuan medis dan paket medis merupakan penyerahan yang tidak terutang PPN, sedangkan penjualan satuan nonmedis dan paket nonmedis merupakan penyerahan yang terutang PPN. Apabila yang terjadi demikian, Termohon Peninjauan Kembali sudah seharusnya melakukan penghitungan ulang pajak masukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/ 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, mengingat besarnya Pajak Masukan yang bisa dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti.
 
Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak Masukan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengkreditkan seluruh pajak masukannya.
 
Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali berpendapat terdapat penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN, maka seharusnya dilakukan  penghitungan ulang pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.
 
Bahwa Rincian dari komposisi Faktur Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 
No.
Barang
Modal/Nonmodal
Keterangan
Nilai
(Rupiah)
1 Barang Nonmodal Pajak Masukan Pembelian Lift 23.503.925
2.
Barang Modal
Pajak Masukan Uang Muka Pekerjaan  Pembangunan  Struktur 4 Lantai Miracle Thamrin
 
 
127.551.013
3.
Barang Modal
Pajak Masukan Pembelian Obat, Iklan,  Cleaning  Service  dan  lain- lain
 
 
21.295.072
Total Pajak Masukan
172.350.010
 
Rincian nilai Peredaran Usaha dan Penyerahan yang Terutang PPN selama tahun 2008 menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: 
 
No.
Keterangan
Nilai
(Rupiah)
1.
Peredaran Usaha selama tahun 2008
5.384.526.533
2.
Penyerahan  yang  Terutang  PPN  selama  tahun
2008
 
2.455.033.045
 
Rincian Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan menurut PMK 78/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
No.
Barang Modal/Non modal Barang
Penghitungan Kembali Pajak
Masukan
Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)
1 Barang Nonmodal 23.503.925 x 2.455.033.045
                     5.384.526.533
10.716.432
2 Barang Modal 127.551.013 x 2.455.033.045
10 tahun          5.384.526.533
5.845.589
3 Barang Modal 21.295.072 x 2.455.033.045
5 tahun           5.384.526.533
1.941.865
 
Rincian Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan (koreksi) oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan PMK 78/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut: 
 
 
 
No.
Barang Modal/Non modal
Pajak
Masukan yang Telah Dikreditkan (Rupiah)
Pajak
Masukan yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)
Pajak Masukan yang Seharusnya Tidak Dikreditkan /Koreksi Pajak Masukan (Rupiah)
 
1.
Barang
Nonmodal
 
23.503.925
 
10.716.432
 
12.787.493
 
2.
 
Barang Modal
 
127.551.013
 
5.845.589
 
121.735.424
 
3.
 
Barang Modal
 
21.295.072
 
1.941.865
 
19.353.207
 
Bahwa dengan demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terdapat Penyerahan yang Terutang PPN dan juga terdapat Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, Termohon Peninjauan Kembali sudah seharusnya melakukan penghitungan ulang pajak masukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak sesuai dengan perhitungan di atas.  
 
Bahwa oleh karena pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tidak dicantumkan nilai Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui atas seluruh penyerahan yang dilakukannya adalah objek pajak sehingga Jasa Klinik Kecantikan Estetika juga merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN yang kurang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali.
 
2.3 Bahwa  berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang berkesimpulan sebagai berikut:
 …………………………..  
Majelis berkeyakinan bahwa Jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding merupakan Jasa Pelayanan Kesehatan Medik sesuai dengan UU PPN Tahun 2000 Pasal 4A ayat (3) dan PP Nomor 144 Tahun 2000 huruf a, yaitu Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai berupa Jasa Pelayanan Medis / Tindakan Medis yang dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis dan para medis lainnya. Dengan demikian koreksi Terbanding dengan alasan bahwa penyerahan jasa pelayanan yang diberikan kepada Customer Pemohon Banding adalah pelayanan kecantikan untuk tujuan keindahan fisik yang diberikan kepada seseorang yang dalam kondisi sehat adalah tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak ada pengecualian dalam ketentuan perpajakan sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN Masa Pajak September 2008 sebesar Rp349.387.033,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;
 
2.4. Bahwa dengan demikian putusan Majelis tersebut di atas nyata-nyata tidak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding KEP-1600/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor : 00076/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-98/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan sebagaimana telah dibetulkan kembali dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-11/WPJ.11/ KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012,  atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.771.411.4-607.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri Masa September 2008 sebesar Rp349.387.033,00; yang dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa Klinik Kecantikan Estitika pada dasarnya adalah satu sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/kelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estitika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai dengan keahliannya dan kewenangannya, sehingg dikecualikan dari obyek PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.
  2. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI:
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. 
 
Ketua Majelis : Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 
 
Anggota Majelis : Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Is Sudaryono, S.H., M.H.
 
Penitera Pengganti : Joko A. Sugianto, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File