Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4442 Putusan
Terakhir diperbarui 20 April 2021
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPh Pasal 15
9 November 2018 | View : 275
PUTUSAN
Nomor 1140/B/PK/PJK/2017
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
PT JEMBAYAN MUARABARA, diwakili oleh Ir. Ginarsa Tandinegara, Jabatan Direktur Utama,tempat kedudukan di KEM Tower 17th Floor Suite A-B, Jalan Landasan Pacu Barat, Blok B.10 Kav 2 Kotabaru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610, alamat keputusan di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126;
 
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
 
melawan:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal   GatotSubroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Peni Hirjanto,  Direktur  Keberatan  dan  Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4.  Syukron,  Penelaah  Keberatan,  Subdit  Peninjauan  Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2241/PJ./2016 tanggal 17 Juni 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
 
Menimbang,   bahwa   dari   surat-surat   yang   bersangkutan   ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan PajakNomor Put.65492/PP/M.XVIIIB/27/2015,  tanggal  5 November 2015 yang telah  berkekuatan hukum  tetap,   dalam   perkaranya   melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding NomorJMB- GT/T.408/PP/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Latar Belakang:
Bahwa  berdasarkan Surat  Perintah  Pemeriksaan  Pajak  Nomor PRIN-142/WPJ.14/KP.0505/2011 tanggal 13 September 2011 (lampiran 1 surat banding), telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan untuk semua jenis pajak terhadap Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2010;
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KPP Wajib Pajak Besar Satu atas nama Terbanding menerbitkan SKPKB Nomor 00016/241/10/091/12 (lampiran 2 surat banding), dengan perhitungan sebagai berikut:
Bahwa   atas   SKPKB   tersebut   di   atas,   Pemohon   Banding   telah mengajukan surat keberatan melalui KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan Surat Nomor JMB-GT/T.073/KPP/IX/2012  tanggal 26  September 2010 (lampiran 3 surat banding);
Bahwa atas surat keberatan tersebut telah diterbitkan Keputusan Terbanding  NomorKEP-1131/WPJ.19/2013  tanggal  5  September  2013 (lampiran 4 surat banding) tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Nomor 00016/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Juni 2012;
Bahwa  dalam  keputusan  tersebut,  Terbanding  menolak  permohonan keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut: 
 
(Dikurangi) 
Alasan Dan Penjelasan Permohonan Banding:
Bahwa berdasarkan KEP-1131/WPJ.19/2013 diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 Masa Pajak Maret 2010 ditolak seluruhnya. Atas dasar tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding atas seluruh koreksi objek pihak Terbanding sebesar Rp319.329.993,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:
Menurut Terbanding:
Bahwa berdasarkan koreksi pemeriksa sesuai Risalah Pembahasan (lampiran 5 surat banding), berikut adalah total koreksi objek PPh Pasal 15 untuk masa Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp118.588.326.414,00 dengan rincian sebagai berikut: 
Bahwa di dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah meminta detil koreksi objek PPh Pasal 15 namun tidak diberikan oleh Terbanding. Oleh sebab itu, Pemohon Banding tidak dapat memetakan detil koreksi objek PPh Pasal 15 untuk tiap-tiap masa pajak (termasuk untuk masa Maret  2010).  Sehingga  permohonan  banding  ini  Pemohon  Banding  ajukan dengan  menggunakan  jumlah  koreksi  objek  PPh  Pasal  15  untuk  masa Januari sampai  dengan  Desember  2010  dan  mencakup penjelasan/keterangan atas substansi pokok materi dari koreksi yang disengketakan. Selain itu, Pemohon Banding tekankan bahwa sengketa ini adalah mengenai substansi bukanlah angka;
Bahwa Pemohon Banding bersedia untuk memberikan penjelasan/keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan setelah Pemohon Banding memperoleh kertas kerja pemeriksa yang berisikan detil pemetaan koreksi objek PPh Pasal 15 untuk setiap masa pajak;
Bahwa adapun penjelasan pihak Terbanding terhadap koreksi tersebut di atas antara lain:
1. Berdasarkan ekualisasi dengan pembebanan biaya dalam PPh Badan diketahui bahwa terdapat objek PPh Pasal 15 yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding;
2. Bahwa  Pemohon  Banding  merupakan  pemotong  pajak  sehingga  sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang PPh juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor  416/KMK.04/1996  juncto  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996, berkewajiban memotong PPh yang terutang, memberikan Bukti Pemotongan PPh, menyetor PPh yang terutang, dan melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan berada ditangan Pemohon Banding;
3. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang ada dalam proses keberatan, diketahui terdapat objek PPh Final Pasal 15 berupa imbalan atau  nilai  pengganti  berupa  uang  atau  nilai  uang  yang  diterima  atau diperoleh Pemohon Banding perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya, yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding;
4.  Menanggapi alasan keberatan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa terdapat  akrual  biaya  yang  dibukukan di bulan Desember 2010 sehingga belum merupakan penghasilan bagi pemasok dan bukan merupakan objek PPh Pasal 15, Terbanding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibuktikan karena jumlah yang disanggah Pemohon Banding sebesar Rp54.158.049.199,00 lebih besar daripada jumlah koreksi pemeriksa. Bahkan sanggahan Pemohon Banding masih lebih besar dari pada nilai objek PPh Pasal 15 yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Desember 2010;
Menurut Pemohon Banding:
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pihak Terbanding di atas dan mengajukan banding dengan dasar sebagai berikut:
A.  Alasan Banding Secara Formal:
Bahwa terkait salah satu syarat pengajuan banding sesuai Pasal 36 ayat
(4) Undang-Undang PP adalah ketentuan mengenai kewajiban pembayaran
50% atas jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas jumlah sengketa pajak yang diajukan banding dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa Pasal 25 ayat (3a) dari Undang-Undang KUP yang berlaku untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya menyebutkan bahwa, dalam  hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sebesar jumlah yang telah  disetujui Wajib  Pajak  dalam  pembahasan  akhir  hasil  pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
Bahwa Pasal 27 ayat (5a) dan penjelasannya serta ayat (5b) dari Undang- Undang KUP antara lain menyatakan bahwa, bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan dan dilakukan permohonan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar tersebut tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang KUP;
Bahwa lebih lanjut Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang KUP mengatur bahwa, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan;
Bahwa oleh karena Pemohon Banding dalam sengketa ini mengajukan permohonan banding atas Tahun Pajak 2010, maka berdasarkan Undang- Undang KUP, Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Dengan demikian, surat permohonan banding Pemohon Banding ini telah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan banding;
B.  Alasan Banding Secara Material:
1.   Estimasi biaya di bulan Desember 2010 bukan merupakan objek PPh Pasal 15:
Bahwa angka 6 dari Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 ("SE-29/1996") tentang PPh terhadap Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri (lampiran 6 surat banding) menjelaskan sebagai berikut:
"Pelunasan PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada butir 4 dilakukan sebagai berikut:
a.1.  Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti;
a.2.  Memberikan  Bukti  Pemotongan  PPh  atas  Penghasilan Perusahaan  Pelayaran  Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran I;
a.3.    Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
Bahwa SE-29/1996 telah memberikan petunjuk jelas bahwa pemotongan PPh Pasal 15 dilakukan pada saat pembayaran penghasilan kepada perusahaan pelayaran atau dengan kata lain saat tagihan dari pemasok diterima oleh Pemohon Banding selaku penerima jasa;
Bahwa Pemohon Banding membentuk estimasi atas biaya-biaya pada
bulan Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa estimasi biaya yang dibentuk pada Desember 2010 ini merupakan estimasi untuk keperluan akuntansi atas biaya-biaya yang akan ditagih oleh pemasok-pemasok pada periode selanjutnya (yaitu sebelum tagihan dikirimkan oleh pemasok). Pada awal periode berikutnya (yaitu Januari 2011) Pemohon Banding melakukan jurnal balik atas estimasi biaya ini. Pembebanan biaya ini dilakukan ketika tagihan final diterima dari pemasok pada tahun 2011 (lampiran 7 surat banding);
Bahwa PPh Pasal 15 yang terutang atas transaksi-transaksi ini sudah dipotong dan dilaporkan pada SPT Masa tahun 2011.Tahun Pajak 2011 telah selesai diperiksa oleh Terbanding. Oleh sebab itu, SKPKB Nomor 00016/241/10/091/12  menyebabkan  dua  kali  pembayaran  pajak  atas objek  yang  sama  sehingga  sudah  selayaknya  koreksi  estimasi  biaya Desember 2010 dibatalkan;
Bahwa adapun atas pendapat Terbanding yang menyebutkan bahwa pendapat Pemohon Banding atas nilai akrual sebesar Rp54.158.048.199,00 adalah lebih besar dari pada koreksi Terbanding sebesar Rp44.317.939.580,00, Pemohon Banding tidak setuju. Pemohon Banding telah mencoba untuk meminta kertas kerja Terbanding terkait koreksi Rp44.317.939.580,00, namun sampai saat ini Pemohon Banding tidak mendapatkan rincian dan tidak memiliki kertas kerja Terbanding atas koreksi di atas;
Bahwa Pemohon Banding bersedia untuk memberikan pendapat selama proses persidangan jika Pemohon Banding telah memperoleh rincian koreksi yang Terbanding sampaikan sebesar Rp44.317.939.580,00;
2.  Demurrage and Freight sebesar Rp39.585.202.597,00 kepada Straits Global Trading Pte. Ltd. ("SGT") dan Tiger Energy Trading Pte Ltd ("TET") bukan merupakan objek PPh Pasal 15;
Bahwa Terbanding dalam Risalah Pembahasan menambah koreksi atas objek PPh Pasal 15 yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 23  yang  merupakan  berupa biaya  demurrage sebesar Rp39.585.202.597,00. Terbanding beranggapan bahwa pembayaran atas demurrage and freight ini seharusnya merupakan objek PPh Pasal 15; Bahwa  berdasarkan  penelusuran  Pemohon  Banding  terhadap  koreksi Terbanding atas biaya demurrage di atas, Pemohon Banding mendapati bahwa biaya-biaya ini sebagian besar masih merupakan estimasi biaya yang  belum  menjadi  dasar  pembayaran  kepada  vendor.  Pada  awal periode berikutnya (yaitu Januari 2011) Pemohon Banding melakukan jurnal balik atas estimasi biaya ini;
Bahwa adapun pembayaran atas biaya demurrage ini sesungguhnya merupakan reimbursement yang dibayarkan kepada SGT dan TET, yang mana penggantian ini pun bukan merupakan objek PPh Pasal 15. Oleh sebab itu, Pemohon Banding tidak setuju dengan pengenaan estimasi demurrage dan freight ini menjadi objek PPh Pasal 15;
3. PPh Pasal 15 atas freight sebesar Rp2.802.943.540,00 yang dibayarkan kepada PT Pelita Samudera Shipping telah Pemohon Banding setor dan laporkan dalam SPT PPh Pasal 15 Masa Mei 2010
Bahwa Terbanding dalam Risalah Pembahasan menambah koreksi atas
objek PPh Pasal 15 yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 23.
Menurut Terbanding,  terdapat  biaya  freight sebesar Rp2.802.943.540,00 seharusnya merupakan objek PPh Pasal 15;
Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding atas biaya freight di atas, Pemohon Banding mendapati bahwa PPh Pasal 15 atas biaya ini sudah Pemohon Banding setor dan laporkan pada SPT PPh Pasal 15 Masa Mei 2010 (lampiran 8 surat banding);
Bahwa oleh sebab itu, Pemohon Banding tidak setuju dengan pengenaan tambahan koreksi berupa biaya freight ini mengingat PPh Pasal 15 terkait sudah Pemohon Banding bayarkan;
4. Cess and Speedboat Expense bukan merupakan objek PPh Pasal 15: Bahwa cess and speedboat expensemerupakan biaya atas persewaan speedboat bagi surveyor dalam melakukan kegiatan survey. Speedboat yang Pemohon Banding sewa dimiliki oleh individu-individu pribadi;
Bahwa  Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ("KMK-416/1996") menjelaskan sebagai berikut:
"Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya";
Bahwa Pasal 2 ayat (2) dari KMK-416/1996 lebih jelas menjelaskan sebagai berikut:
(2) Besarnya  Pajak Penghasilan  atas penghasilan  dari  pengangkutan orang  dan/atau  barang  bagi  Wajib  Pajak  perusahaan  pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bersifat final;
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa objek PPh Pasal 15 adalah dari kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang bukan atas transaksi persewaan;
Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas persewaan speedboat ini, yang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 15 sebesar Rp195.192.000,00. Sehingga, koreksi Terbanding seharusnya dapat dibatalkan;
Bahwa   berdasarkan   fakta-fakta   di   atas   maka   seharusnya   koreksi Terbanding di dalam SKPKB Nomor 00016/241/10/091/12 dapat dibatalkan; Kesimpulan:
Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan permohonan Banding Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 15 masa pajak Maret 2010 menjadi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak  Nomor Put.65492/ PP/M.XVIIIB/27/2015,  tanggal  5  November  2015,  yang  telah  berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
-   Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal    Pajak    Nomor    KEP-1131/WPJ.19/2013    tanggal    05 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00016/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, atas nama  PT Jembayan Muarabara,  NPWP01.774.814.6-091.000,  alamat  Ruko  Mahakam  Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126, tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65492/PP/M. XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015,diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali,diajukan permohonan peninjauan kembali secara  tertulis  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Pajak  pada  tanggal  19  Februari 2016,   dengan disertai   alasan-alasannya   yang   diterima   di   Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Februari 2016;
Menimbang, bahwa  tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2  Juni 2016,  kemudian  terhadapnya  oleh  pihak  lawannya  diajukan  Jawaban  yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juli2016; Menimbang,  bahwa  permohonan  peninjauan  kembali  a  quo  beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang,  bahwa  Pemohon  Peninjauan  Kembali  telah  mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
A. Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:
Bahwa yang menjadi pokok sengketa permohonan peninjauan kembali ini adalah  Putusan  Pengadilan  Pajak  berupa  banding  tidak  dapat  diterima karena  penggunaan tanda  tangan  stempel atas sengketa  PPh Pasal  15 bulan Maret 2010;
Majelis   Pengadilan   Pajak   menyatakan   bahwa   permohonan   banding Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) tidak dapat diterima  karena  surat  permohonan  banding  tidak  memenuhi  ketentuan formal (yaitu karena tanda tangan di surat banding merupakan tanda tangan stempel) dan bahkan setelah berkali-kali sidang materi, pemeriksaan atas materi sengketa yang telah dilaksanakan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding;
Adapun sengketa materi yang dibahas adalah pengenaan PPh Pasal 15 atas estimasi biaya yang dibukukan di bulan Desember 2010, biaya demurrage and freight, biaya freight, dan cess and speedboat expense oleh Termohon Peninjauan Kembali;
B.  Uraian Selengkapnya Mengenai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali: Pemohon  Peninjauan  Kembali  (dahulu  Pemohon  Banding)  berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak dimaksud pada paragraph D adalah tidak benar karena sesungguhnya ketentuan formal telah dipenuhi dengan alasan sebagai berikut:
I.  Undang-Undang PP Yang Bersifat Lex Specialis:
Bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Pajak  dalam  membuat  putusannya berdasar pada Pasal 118 ayat (1) Hukum Acara Perdata Indonesia (Het Herziene Indonesisch Reglementatau ”HIR”) dan buku Bapak M. Yahya Harahap S.H., (pensiunan Hakim Agung) yang menyatakan bahwa tanda tangan merupakan tanda tangan yang dituliskan dengan tangan sendiri oleh penandatangan;
Pemohon Peninjauan Kembali  (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat putusan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengingat Undang-Undang PP memiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalam Alinea   Keempat   Penjelasan Umum Undang-Undang PPdisebutkan bahwa:
”Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan.Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam undang-undang  ini  diatur  hukum  acara  tersendiri  untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak”;
Maka dari itu, Soemadipraja & Taher di dalam pendapatnya (Lampiran 9) menyimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak bersifat lex specialis (khusus) sehingga dengan demikian hukum acara untuk peradilan umum yang diatur di dalam HIR sebagai lex generalis (umum) tidak berlaku di Pengadilan Pajak;
Hal di atas didukung oleh Bapak M. Yahya Harahap, S.H., sendiri dimana di dalam pendapatnya (Lampiran 8 halaman 11) dikemukakan bahwa:
”Yang saya kemukakan dalam halaman 53 Hukum Acara Perdata adalah tata tertib beracara yang berlaku dan diterapkan dalam forum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum. Hal itu tidak inklusif berlaku dan diterapkan pada forum Pengadilan Pajak yang telah memiliki tata tertib acara sendiri yang bercorak “lex specialis” yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang Pengadilan Pajak”;
Dalam Undang-Undang PP, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan, termasuk dalam bagian hukum acara mengenai Banding, adanya pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang PP kepada HIR sehingga Pasal 118 ayat (1) HIR dapat diberlakukan oleh Pengadilan Pajak dalam memutuskan suatu sengketa pajak khususnya terkait formalitas Surat Banding;
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin, apabila pembentuk Undang-Undang PP menghendaki diberlakukannya HIR atau ketentuan lain, maka pembentuk  undang-undang harus
mengindikasikannya secara jelas di dalam rumusan isi Pasal di dalam Undang-Undang PP;
Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 118 ayat (1) HIR dalam proses perkara di Pengadilan Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menimbulkan kesalahan penerapan hukum karena bertentangan dengan ketentuan  Alinea Keempat  Penjelasan  Umum  Undang-Undang PP.Bahwa "Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa   perpajakan   yaitu   sebagai   konsekuensi   dari   kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak”;
II.    Tidak  ada  aturan  dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Pajak  Nomor 14/2002  (“Undang-Undang  PP”)  yang  melarang  penggunaan  tanda
tangan stempel;
Pasal 35 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  PP mensyaratkan   hal-hal   sebagai   berikut   terkait   bentuk   permohonan Banding ke Pengadilan Pajak: Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak; dan
Banding   diajukan   dan   disertai   alasan-alasan   yang   jelas   dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang   PP tidak menegaskan bagaimana Surat Banding “harus ditandatangani”, akan tetapi yang disyaratkan adalah  Permohonan  Banding  harus  dalam  Bahasa  Indonesia  dan memuat alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
Lagipula, tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang PP yang menyatakan dengan tegas bahwa Surat Banding harus ditandatangani sendiri oleh Pemohon Banding dan tidak juga ada satu ketentuan pun dalam  Undang-Undang PP yang melarang penggunaan tanda tangan stempel oleh  Pemohon  Banding  dalam  pengajuan  suatu  permohonan Banding;
Berdasarkan hal di atas, pada prinsipnya, Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah memenuhi syarat formal Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PP;
 
III.    Termohon   Peninjauan   Kembali   (dahulu   Terbanding)   tidak   pernah mempermasalahkan tanda tangan stempel dalam Surat Banding:
Terkait dengan syarat formalitas permohonan Banding, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) hanya mempersoalkan dua hal, yang mana keduanya sama sekali tidak menyangkut tandatangan stempel, yaitu:
1) Pemohon  Peninjauan  Kembali  (dahulu  Pemohon  Banding)  tidak mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang PP);
2) Pemohon  Peninjauan  Kembali  (dahulu  Pemohon  Banding)  tidak melampirkan bukti pembayaran 50% pajak terutang (Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang PP);
Kedua hal diatas telah diselesaikan dalam pembahasan formal persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sendiri pada dasarnya tidak menganggap tanda tangan  basah  oleh  Direktur JMB  dalam  Surat  Banding  adalah  suatu syarat formil menurut ketentuan Hukum Acara Pengadilan Pajak Pasal 35 juncto Pasal 36 Undang-Undang PP;
 
IV.  Tanda  tangan  stempel  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan tanda tangan biasa:
Menurut kami, penggunaan tanda tangan stempel tidak bertentangan dengan Undang-Undang PP karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan tanda tangan basah;
Pasal 3 ayat (1b) dari Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:
”Penandatanganan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;
Adapun hal ini diperjelas dengan penerbitan peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 (”PMK-243”) dimana Pasal 7 ayat (3) dan (4) menyatakan:
”(3) Penandatanganan SPT dilakukan dengan cara:
a.   Tanda tangan biasa;
b.   Tanda tangan stempel; atau
c.   Tanda tangan elektronik atau digital;
(4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai kekuatan hukum yang sama”;
Penyampaian SPT merupakan cerminan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sedangkan penyampaian Surat Banding merupakan tuntutan hak dari Wajib Pajak;
Kedua kegiatan tersebut sama-sama dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban perpajakan;
Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan   stempel,   atau   tanda   tangan   elektronik   atau   digital,   yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sedangkan untuk penandatanganan surat Banding, tidak ada aturan yang melarang penandatanganannya dilakukan secara stempel, tanda tangan elektronik atau digital;
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda tangan stempel  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  tanda  tangan biasa. Terlebih, penggunaan tanda tangan stempel telah diakui dan merupakan hal yang lazim untuk dokumen-dokumen perpajakan;
Oleh karena itu, walaupun tidak ada aturan yang jelas mengenai penandatanganan stempel, apabila dalam memenuhi kewajiban perpajakan  Wajib  Pajak  diperkenankan  untuk  menggunakan  tanda tangan stempel, maka demi keadilan, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan pada saat Wajib Pajak menuntut haknya, dalam hal ini dalam bentuk pengajuan Surat Banding;
 
V.  Majelis   Hakim   Pengadilan   Pajak   untuk   kasus   serupa   menerima keabsahan tanda tangan stempel:
Bahwa sebagai pembanding untuk kasus yang serupa untuk Wajib Pajak lain,    Majelis    Hakim    Pengadilan    Pajak    dalam    Putusan    Nomor 62909/PP/M.IIIB/99/2015 (”Putusan 62909”) mengabulkan gugatan Wajib Pajak  atas  penggunaan  tanda  tangan  stempel  pada  surat keberatan. (Lihat Lampiran 10);
Adapun hal yang bisa kami kutip dari Putusan 62909 adalah sebagai berikut:
”Bahwa berdasarkan ketentuan a quo Majelis berpendapat bahwa Undang-Undang KUP sendiri telah mengakui/memperbolehkan adanya penandatanganan yang dilakukan dengan tanda tangan stempel;
Bahwa sedangkan untuk ”tanda tangan”, ketentuan-ketentuan a quo baik
Undang-Undang KUP, ordonasi, KUH Perdata dan PMK, juga tidak mengatur/menegaskan mengenai bentuk/ wujud tanda tangan itu sendiri, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penandatanganan dengan stempel yang dilakukan oleh Penggugat dalam Surat Permohonan Keberatan adalah sah dan tidak melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan  serta ketentuan-ketentuan  sebagaimana  tersebut di atas, Majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sesuai petitumnya, yaitu membatalkan surat Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk tetap memproses keberatan  Penggugat  sampai diterbitkan Keputusan Keberatan”;
Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang PP disebutkan bahwa:
”Putusan   Pengadilan   Pajak   diambil   berdasarkan   hasil   penilaian pembuktian,  dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”; Lebih lanjut pada bagian penjelasan dari Pasal 78 tersebut disebutkan bahwa:
”Keyakinan  Hakim  didasarkan  pada  penilaian  pembuktian  dan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan stempel tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan bahwa keputusan hakim harus diambil berdasarkan keyakinan yang benar berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan 65492 telah diterbitkan berdasarkan keyakinan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
VI.  Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya memberikan masukan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk memperbaiki Surat Banding:
Bahwa pada tata cara persidangan pengadilan pajak, secara umum Majelis Hakim Pengadilan Pajak akan terlebih dulu memeriksa apakah syarat formal suatu kasus banding telah terpenuhi sebelum meneruskan dengan pembahasan materi;
Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang PP menyebutkan bahwa:
”Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau gugatan”;
Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang  PP juga menyebutkan bahwa:
”Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat  (1)  dan  ayat  (4),  dan  Pasal  40  ayat  (1)  dan/atau  ayat  (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan”;
Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila ketentuan formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak akan meneruskan pemeriksaan ke dalam pembahasan materi atas sengketa pajak;
Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) telah menyetujui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan formal. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah pembahasan materi sampai dengan tahun 2015 (Lampiran 11);
Oleh sebab itu, pembahasan tanda tangan stempel setelah pembahasan materi disertai putusan banding ”tidak dapat diterima”, menurut kami sangatlah tidak adil terutama karena semua pihak sebelumnya telah menyetujui bahwa ketentuan formal pengajuan banding yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah terpenuhi berdasarkan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang- Undang PP;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara- perkara Banding menghendaki agar tanda tangan dalam Surat Banding Pemohon  Peninjauan  Kembali  (dahulu  Pemohon  Banding) ditandatangani sendiri dan bukan tanda tangan stempel (yang mana sesungguhnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan tanda tangan basah), maka semestinya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan nasihat dan/atau masukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon   Banding)   dan   meminta   agar   Surat   Banding   diperbaiki kapanpun  di  muka  persidangan  sebagaimana  petunjuk  dari  Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan bukan serta merta memutuskan banding tidak dapat diterima;
 
VII.    Pernyataan serta pengakuan dari Bapak Ir. Ginarsa Tandinegara selaku Direktur  seharusnya  dipertimbangkan  secara  adil,  arif  dan bijaksanaBapak  Ir.  Ginarsa  Tandinegara  selaku  penandatangan  surat
banding telah hadir secara fisik pada persidangan tanggal 26 Februari 2015 untuk memberikan pernyataan bahwa tanda tangan stempel pada surat banding yang bersangkutan adalah sesuai instruksi beliau selaku Direktur Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang sah (Lampiran 12, 13 dan 14);
Pasal 1875 KUHPerdata menyebutkan bahwa:
“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan  olehnya,  menimbulkan  bukti  lengkap  seperti  suatu  akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”;
Lebih lanjut, kekuatan bukti surat yang tandatangannya diakui dikuatkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
“Dengan adanya pengakuan tersebut, menurut Pasal 1875 B.W. surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta autentik”;
Oleh karena itu, keberadaan penyataan hukum bahwa tanda tangan stempel dalam Surat Banding adalah atas persetujuan dan sepengetahuan direktur Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) semakin memperkuat bahwa Surat Banding dimaksud adalah sah dan valid;
Dengan demikian, apabila surat pernyataan Direktur JMB dikaitkan dengan Doktrin Hukum Perdata, Pasal 1875 KUHPerdata serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, maka surat pernyataan tersebut seyogyanya dipertimbangkan secara adil, arif dan bijaksana oleh Pengadilan Pajak sebagai bentuk upaya penjelasan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) mengenai tanda tangan stempel yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 
VIII.  Hak Untuk Mendapat Keadilan:
Hak untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Pengadilan atas tindakan pemerintah merupakan hak dasar bagi masyarakat sipil; Sebagaimana telah dibahas pada poin II, berdasarkan Undang-Undang PP  tidak  disebutkan bahwa  surat  banding  harus  ditandatangani  oleh Pemohon Peninjaun Kembali (dahulu Pemohon Banding), sehingga kami melihat adanya upaya Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menjadikan tanda tangan sebagai prosedur tambahan yang sebenarnya tidak tercantum dalam Undang-Undang PP;
Lebih  lanjut,  Pasal  84  ayat  (1)  huruf  a  dari  Undang-Undang  PP
menyebutkan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:
“Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”;
Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa unsur “Keadilan” sangatlah   penting   dan   merupakan   tujuan   utama   dari   Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;
Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (2) dari Undang-Undang PP menyatakan bahwa:
“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun”;
Oleh karena itu, tanpa adanya keadilan, maka Putusan Pengadilan akan dianggap cacat secara hukum. Putusan 65492diterbitkan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. Tidak hanya Putusan 65492hanya mempertimbangkan aspek formalitas (walaupun sidang atas kasus yang dipersengketakan  sudah  berjalan  cukup  lama  dan  telah  membahas materi secara mendalam), namun Putusan 65492juga menggunakan ketentuan yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang PP untuk menolak banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) meyakini Putusan 65492 telah melanggar ketentuan dari Pasal 84 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang PP karena tidak diputuskan berdasarkan asas Keadilan, sehingga kami percaya bahwa Putusan 65492adalah cacat secara hukum;
 
IX.    Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Membuat Putusan Yang Tidak Adil:
Majelis Hakim Pengadilan Pajak memeriksa kasus banding yang diajukan oleh Pemohon  Peninjauan  Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk tahun pajak 2010 sebagai berikut:
PPh Badan (1 sengketa);
PPh Pasal 4 ayat (2) (9 sengketa);
PPh Pasal 15 (12 sengketa); dan
PPh Pasal 23 (12 sengketa);
Dari keseluruhan 34 sengketa, terdapat 6 sengketa PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mana Surat Banding ditandatangani oleh direktur yang sama. Namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan ”tidak dapat diterima” untuk 28 sengketa lainnya hanya karena penandatangan dilakukan dengan menggunakan tanda tangan stempel;
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mengutamakan pemenuhan prosedur formal penandatanganan Surat Banding (yang sesungguhnya tidak diatur secara tegas – lihat poin II, IV dan VIII) tanpa mempertimbangkan kebenaran materiil. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak lebih mengutamakan kepastian hukum dibanding unsur ”keadilan”;
Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (”UUD 1945”) menyebutkan:
“Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan “hukum” dan “keadilan”; Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:
“Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil”;
Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5
Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”;
Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir, Putusan Hakim yang  Diskriminatif  dalam  Perkara  Pidana  di  Sulawesi  Selatan:  Suatu Analisa Hukum Empiris.,Univ. Hasanudin, Makasar: 2006, p.10-11): “Hakim   dapat menjalankan  fungsi  menjamin  peraturan  perundang- undangan   diterapkan   secara   benar   dan   adil.   Apabila   penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak-adilan, hakim wajib   berpihak   pada   keadilan  dan   mengesampingkan   peraturan perundang-undangan”;
Prof. DR. Moh Mahfud MD menulis di harian Kompas, 22 Desember 2008, antara lain bahwa:
“Para   Hakim   didorong   untuk   menggali   rasa   keadilan   substantive (Substantive Justice) di masyarakat, daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (Procedural Justice),
Irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME” dan bukan: “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang”, Ini semua menjadi dasar yang membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski jika terpaksa   melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan”;
Menurut Prof. DR. Achmad Ali, S.H., M.H., Grand Theory tentang tujuan hukum adalah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:
1. Keadilan;
2. Kemanfaatan; dan
3. Kepastian hukum;
Sedang  norma-norma  tertulis  merupakan  aturan-aturan  untuk  menuju kepada “tujuan hukum” tersebut;
Hanya mengikuti aturan-aturan tertulis tersebut akan melahirkan keadilan procedural (Procedural Justice) saja, sedangkan seharusnya yang lebih diutamakan adalah keadilan substantif (Substantive Justice), yaitu tujuan dari hukum itu sendiri;
Atau yang menurut Lawrence M. Friedman: ”Procedure,  then,  is  only  a  means  to  an  end;  the  end  is  whatever collective problem society means to attack. Procedure follows substance; substance tell us which areas of procedure will become important”; (Prosedur,  hanya  merupakan  sarana  untuk  mencapai  tujuan,  tujuan tersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakat yang  dimaksudkan  untuk  dilawan.  Prosedur  mengikuti  substansi,  dan substansilah yang memberitahu kita, bidang-bidang prosedur mana yang menjadi penting);
(Ali,  Achmad.,  Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan,  Volume 1.,Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, p.212-235);
Konsep hukum yang dikemukakan para ahli diatas pada dasarnya merupakan adaptasi dari filsafat hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (Radbruch Formula/Radbruchsche Formel) dalam Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946), dalam Oxford Journal of Legal Studies, vol:26, Nomor 1 (2006),  hal. 6- 7, yang juga ditulis oleh Frank Haldemann dalam Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law,.Ratio Juris. Vol. 18 Nomor2 June 2005 (162–78); Filsafat  hukum  tersebut  juga  diakui  dan  telah  dicantumkan  dalam
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum (”RUU KUH”)
Pidana yang baru (ius constituendum), yaitu dalam rumusan Pasal 12:
”(1). Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan;
(2). Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan”;
Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) tersebut:
“Keadilan dan Kepastian Hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerapkali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak.Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian konkret. Apabila dalam penerapan dalam kejadian konkret Keadilan dan Kepastian Hukum saling mendesak, maka Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”;
Sesuai uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)  berpendapat  bahwa  seharusnya  Majelis  Hakim  Pengadilan Pajak lebih mempertimbangkan unsur keadilan dan tidak menyatakan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)  ”tidak  dapat  diterima”  semata-mata  karena  tanda  tangan stempel   tanpa   mempertimbangkan   kebenaran   materiil.   Mengingat banding atas keenam permohonan banding yang telah dikabulkan sesungguhnya juga ditandatangani oleh pejabat yang sama yang telah bersaksi di sidang Pengadilan Pajak;
X.  Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang bercorak sangat kaku, bertentangan dengan jiwa dan semangat moderasi yang terkandung dalam Alinea Keempat Penjelasan Umum Undang-Undang PP dan Pasal
2   ayat   (4)   juncto   Pasal   4   ayat   (2)   Undang-Undang   Kekuasaan Kehakiman;
Alinea Keempat Penjelasan Umum Undang-Undang PP memancangkan jiwa dan semangat berupa asas:
“Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat”;
Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitu mewajibkan hakim untuk:
1)   Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
2)   Membantu   pencari   keadilan   dan   berusaha   mengatasi   segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapan hukum acara pun, sudah ditinggalkan cara-cara dan perilaku yang bercorak “strict law” atau “formalistic legal thinking” termasuk dan meliputi penegakkan hukum yang menyangkut dengan hukum acara;
Seperti dalam menghadapi kasus bentuk dan syarat formil dan materiil Surat Banding yang terjadi dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak bersikap moderasi dengan memberikan pedoman jiwa dan semangat dan asas yang dipancangkan Alinea Keempat Penjelasan Umum Undang-Undang PP juncto Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan mengkaitkan asas-asas tersebut dengan ketentuan Alinea Keempat Penjelasan Umum juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang PP;
Maka seharusnya dalam hal tidak ada peristiwa yang dipersengketakan antara Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dan Termohon  Peninjauan  Kembali  (dahulu  Terbanding)  mengenai keabsahan tanda tangan stempel dalam Surat Banding Pemohon Peninjauan  Kembali  (dahulu  Pemohon  Banding),  termasuk keabsahannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak perlu mempersoalkan mengenai tanda tangan stempel dalam Surat Banding agar pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  dapat  dilakukan  dengan efisien dan efektif;
 
XI.  Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita):
Termohon  Peninjauan  Kembali  (dahulu  Terbanding)  di  dalam  Surat Uraian Banding(Lampiran 3) tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaan  tandatangan  stempel  dalam  permohonan  banding  yang diajukan oleh JMB. Selama proses persidangan DJP juga tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaan tandatangan stempel tersebut; Suatu  putusan  yang  mengabulkan  hal  yang  tidak  diminta  atau  lebih daripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai “ultra petita” atau ultra petitum”.   Adapun   suatu   putusan   dapat   dikatakan   ultra   petita/ultra  petitumputusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita; Hanafiah  Ponggawa  &  Partners  dalam  pendapatnya  (Lampiran  7) menyimpulkan  bahwa  Pengadilan  Pajak  telah  menjatuhkan  Putusan 65492 secara ultra petita/ultra petitumkarena (a) mengabulkan hal yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasari oleh dasar tuntutan (posita) yang tidak diajukan oleh para pihak, baik JMB maupun DJP. Oleh karena itu, Putusan 65492 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendapat para ahli serta praktik peradilan di Indonesia;
C.  Uraian Selengkapnya Mengenai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali
Materi:
Terkait  permohonan  material  banding,  Pemohon   Peninjauan  Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju dengan seluruh koreksi Termohon Peninjauan Kembali  (dahulu Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:
I.  Estimasi biaya di bulan Desember 2010 bukan merupakan objek PPh
Pasal 15:
Angka   6   dari   Surat   Edaran   Direktur   Jendral   Pajak   Nomor   SE- 29/PJ.4/1996 (“SE-29/1996”) tentang PPh terhadap wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri (Lampiran 17) menjelaskan sebagai berikut:
“Pelunasan  PPh  yang  terutang  sebagaimana  dimaksud  pada  butir  4 dilakukan sebagai berikut:
a.1.  Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti;
a.2   Memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran I;
a.3.  Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); SE-29/1996 telah memberikan petunjuk jelas bahwa pemotongan PPh Pasal 15 dilakukan pada saat pembayaran penghasilan kepada perusahaan pelayaran atau dengan kata lain saat tagihan dari pemasokditerima oleh JMB selaku penerima jasa;
Kami membentuk estimasi atas biaya-biaya pada bulan Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Estimasi biaya yang dibentuk pada Desember 2010 ini merupakan estimasi untuk keperluan akuntansi atas biaya-biaya yang akan ditagih oleh pemasok-pemasok pada periode selanjutnya (yaitu sebelum tagihan dikirimkan oleh pemasok). Pada awal periode berikutnya (yaitu Januari 2011) kami melakukan jurnal balik atas estimasi biaya ini.Pembebanan biaya ini dilakukan ketika tagihan final diterima dari pemasok pada tahun
2011 (Lampiran 18);
Bahwa PPh Pasal 15 yang terutang atas transaksi-transaksi ini sudah dipotong dan dilaporkan pada SPT Masa tahun 2011.Tahun pajak 2011 telah selesai diperiksa oleh DJP. Oleh sebab itu, SKPKB-00016 menyebabkan  dua  kali pembayaran  pajak  atas  objek  yang  sama sehingga sudah selayaknya koreksi estimasi biaya Desember 2010 dibatalkan;
Adapun atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)yang menyebutkan bahwa pendapat kami atas nilai akrual sebesar   Rp54.158.048.199   adalah   lebih   besar   daripada   koreksi Termohon Peninjaun Kembali (dahulu Terbanding)sebesar Rp44.317.939.580,00 kami tidak setuju.Kami telah mencoba untuk meminta kertas kerja Termohon PeninjauanKembali     (dahulu Terbanding)terkait koreksi Rp 44.317.939.580, namun sampai saat ini kami tidak mendapatkan rincian dan tidak memiliki kertas kerja Termohon Peninjauan Kembali   (dahulu Terbanding)atas koreksi di atas;
 
II.    Demurrage and Freight sebesar Rp39.585.202.597 kepada Straits Global Trading Pte Ltd (“SGT”) dan Tiger Energy Trading Pte Ltd (“TET”) bukan merupakan objek PPh Pasal 15:
Termohon    Peninjauan    Kembali(dahulu  Terbanding) dalam Risalah Pembahasan menambah koreksi atas objek PPh Pasal 15 yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 23 yang merupakan berupa biaya demurrage sebesar Rp39.585.202.597. Termohon PeninjauanKembali(dahulu Terbanding)beranggapan bahwa pembayaran atas demurrage and freight ini seharusnya merupakan objek PPh Pasal 15;
Berdasarkan penelusuran kami terhadap koreksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)atas biaya demurrage diatas, kami mendapati bahwa biaya-biaya ini sebagian besar masih merupakan estimasi biaya yang belum menjadi dasar pembayaran kepada vendor.Pada awal periode berikutnya (yaitu Januari 2011) kami melakukan jurnal balik atas estimasi biaya ini;
Adapun pembayaran atas biaya demurrage ini sesungguhnya merupakan reimbursement yang dibayarkan kepada SGT dan TET, yang mana penggantian ini pun bukan merupakan objek PPh Pasal 15.Oleh sebab itu,  kami  tidak  setuju dengan  pengenaan  estimasi  demurrage  dan freightini menjadi objek PPh Pasal 15;
 
III.    PPh Pasal 15 atas freight sebesar Rp2.802.943.540,00 yang dibayarkan kepada  PT  Pelita  Samudera  Shipping  telah  kami  setor dan  laporkan dalam SPT PPh Pasal 15 Masa Mei 2010;
Termohon   Peninjauan   Kembali   (dahulu   Terbanding)dalam   Risalah Pembahasan   menambah  koreksi   atas  objek   PPh   Pasal  15  yang merupakan  reklasifikasi  dari  objek  PPh  Pasal  23.Menurut  Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding), terdapat biaya freight sebesar Rp2.802.943.540,00 seharusnya merupakan objek PPh Pasal 15; Berdasarkan penelusuran kami terhadap koreksi Termohon PK (dahulu Terbanding)atas biaya freight diatas, kami mendapati bahwa PPh Pasal 15 atas biaya ini sudah kami setor dan laporkan pada SPT PPh Pasal 15 masa Mei 2010 (Lampiran 19);
Oleh sebab itu, kami tidak setuju dengan pengenaan tambahan koreksi berupa  biaya  freight  ini  mengingat  PPh  Pasal  15  terkait  sudah kami bayarkan;
 
IV.     Cess and Speedboat Expense bukan merupakan objek PPh Pasal 15: Cess   and   Speedboat   expense   merupakan   biaya   atas   persewaan speedboat bagi surveyor dalam melakukan kegiatan survey. Speedboat yang JMB sewa dimiliki oleh individu-individu pribadi;
Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang norma perhitungan khusus penghasilan  neto bagi wajib pajak
perusahaan  pelayaran  dalam  negeri  (“KMK-416/1996”)  menjelaskan sebagai berikut:
“Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya”;
Pasal 2 ayat (2) dari KMK-416/1996 lebih jelas menjelaskan sebagai berikut:
(2)  Besarnya  Pajak Penghasilan  atas  penghasilan  dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dariperedaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bersifat final;
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui secara jelas bahwa objek PPh Pasal 15 adalah dari kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang bukan atas transaksi persewaan;
Dengan demikian, kami tidak setuju dengan koreksi Termohon Peninjuan Kembali   (dahulu   Terbanding)atas   persewaan   speedboat   ini,   yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)merupakan objek PPh Pasal 15 sebesar Rp195.192.000,00 Sehingga, koreksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) seharusnya dapat dibatalkan;
Sebagai tambahan, perlu kami tegaskan disini bahwa dalam proses keberatan  kami  mengajukan  keberatan  atas  keseluruhan  nilai  SKPKB- 00016 dan dikarenakan informasi tentang detail koreksi objek PPh Pasal 15 tidak tersedia maka sangat sulit bagi kami untuk dapat memetakan koreksi objek PPh Pasal 15 secara benar;
Berdasarkan uraian diatas penerbitan SKPKB-00016 telah mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding).Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan 65492;
 
D.  Kesimpulan:
Bahwa   dengan   demikian,   Putusan   Majelis   Hakim   Pengadilan   Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan 65492 yang menyebutkan: “Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   KEP-1131/WPJ.19/2013   tanggal   5 September  2013  tentang  Keberatan  Wajib  Pajak  atas  Surat  Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15Final Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00016/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, atas nama PT Jembayan Muarabara, NPWP 01.774.814.6-091.000, alamat: Ruko Mahakam  Square Blok B Nomor 17-19, Jalan  Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126, tidak dapat diterima”;
Adalah tidak tepat serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1131/WPJ.19/2013 tanggal 5 September 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa  Pajak Maret 2010  Nomor 00016/241/10/091/12  tanggal  28  Juni  2012  atas  nama  Pemohon  Banding, NPWP   01.774.814.6-091.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dengan pertimbangan:
a.   Bahwa  alasan-alasan permohonan  Pemohon  Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu:
A.  Putusan Pengadilan Pajak berupa banding tidak dapat diterima karena penggunaan tanda tangan stempel atas sengketa PPh Pasal 15 Final bulan Maret 2010. Majelis Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat diterima karena surat permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal (yaitu karena tanda tangan di surat banding merupakan  tanda  tangan stempel)  dan bahkan  setelah  berkali-kali sidang materi, pemeriksaan atas materi sengketa yang telah dilaksanakan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding;
B.  Sengketa materi terkait pengenaan PPh Pasal 15 Final atas estimasi biaya yang dibukukan di bulan Desember 2010, biaya demurrage and freight, dan cess and speedboat expense   oleh Termohon Peninjauan
Kembali;
dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil- dalil dalam halaman 17 sampai dengan halaman 20 dari 21 halaman yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quoalasan butir A penggunaan tanda tangan stempel manakala dibenarkan tanda tangan tersebut telah diakui secara sah baik oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali maupun oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, karena dalam Surat Uraian Banding (SUB) tidak keberatan atas penggunaan tanda tangan stempel telah dianggap setuju dengan melakukan penundukan diri secara diam- diam, sehingga dalam mengedepankan prinsip audi alteram et partemdan doelmateiegheid van bestuur, maka Majelis Hakim Agung berpendapat   bahwa   permohonan   Banding   yang   diajukan   telah memenuhi procedural dan substansial serta formal Banding, sedangkan butir B   biaya demurrage and freight tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan berdasar, dan cess and speedboat expense bukan merupakan objek PPh Pasal 15, namun lebih tepat objek PPh Pasal 4 ayat (2)  karena royalty yang dibayarkan kepada Pemerintah merupakan bagian Negara yang berupa PNBP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan  tidak  termasuk objek Pajak PPh Pasal 23 dan tidak termasuk pengertian objek pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo  tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
b.   Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali  cukup  berdasar  dan  patut  untuk  dikabulkan  karena  terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan   oleh Pemohon Peninjauan Kembali:PT JEMBAYAN MUARABARAdan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65492/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015,serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah,   dan   karenanya   dihukum   untuk   membayar   biaya   perkara   dalam Peninjauan Kembali ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 
MENGADILI
Mengabulkan permohonan peninjauan kembalidari Pemohon  Peninjauan Kembali: PT JEMBAYAN MUARABARAtersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65492/PP/M. XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015;
 
MENGADILI KEMBALI
Mengabulkan  permohonan  banding  dari  Pemohon  Banding  sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00   (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 
Demikianlah diputuskan dalam   rapat   permusyawaratan   Mahkamah Agung  pada  hari  Kamis,tanggal  20  Juli  2017,  oleh  Dr.  H.  Supandi,  S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko,  S.H.,M.S.,  dan  Dr.  Yosran,  S.H.,M.Hum.,  Hakim-Hakim  Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;
 
Ketua Majelis :  Dr.  H.  Supandi,  S.H., M.Hum.
 
Anggota Majelis : Dr. H.M. Hary Djatmiko,  S.H.,M.S.,  dan  Dr.  Yosran,  S.H.,M.Hum
 
Panitera Pengganti : Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H.,M.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File