MAHKAMAH AGUNG

Humphrey R. Djemat, S.H.,L.L.M. FCB. Arb.

Para Advokat dan Konsultan yang berkantor di Kantor Advokat Gani Djemat & Partner, Advocates/Solicitor, beralamat di Plaza Gani Djemat Lt. 8, Jl. Imam Bonjol 76-78, Jakarta,

 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/Ska/Dir/V/2013, tanggal 30 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

 

 

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Bahwa bersama dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding, berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Pemohon Banding bermaksud mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-801/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 7 September 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 8 September 2011 di mana Terbanding menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 0007812041081091/10 tanggal 16 September 2010 untuk Masa Pajak Januari 2008, dengan penjelasan sebagai berikut:

 

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"

 

Bahwa selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding"

 

Bahwa Surat Banding Pemohon Banding ajukan terhadap 1 (satu) Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

 

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut"

 

Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak ”
“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"

 

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini, dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

 

Bahwa Pasal 36 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding” pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)"

 

Bahwa permohonan banding Pemohon Banding ajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan telah mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding, Pemohon Banding juga telah melampirkan salinan dari surat keputusan tersebut pada permohonan banding ini, Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.681.022.150,00, Pemohon Banding telah membayar total keseluruhan jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut pada tanggal 14 Oktober 2010, dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

 

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

 

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEPUTUSAN KEBERATAN

 

Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

 

RINCIAN KOREKSI KEPUTUSAN KEBERATAN

 

Bahwa koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan sebesar Rp13.403,953.612,00, dengan rincian sebagai berikut :

 

POKOK SENGKETA

 

Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut :

Koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Biaya Bunga Obligasi Subordinasi sebesar Rp11.779.266.583,00,

●

ALASAN BANDING

 

Bahwa berikut adalah uraian dan penjelasan Pemohon Banding sehubungan dengan materi permohonan banding atas Keputusan Keberatan, disertai dengan alasan koreksi Terbanding;

Menurut Terbanding
Bahwa alasan Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding atas Biaya Bunga Obligasi Subordinasi sebesar Rp11.779.266.583,00 diperinci dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, sebagai berikut:

 

 

 

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga obligasi Subordinasi sebesar Rp11.779.266.583,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

 

Bahwa berdasarkan alasan koreksi Terbanding, terdapat ketidakjelasan apakah Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yang dilakukan oleh cabang Cayman Island kepada pemegang obligasi, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Terbanding dalam menolak atau menerima permohonan keberatan harus didasarkan pada alasan yang jelas, hal ini memberikan ketidakpastian bagi Pemohon Banding selaku Wajib Pajak;

 

Bahwa dalam hal koreksi Terbanding berkenaan dengan pembayaran bunga obligasi oleh Pemohon Banding kepada cabang Cayman Island, Pemohon Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum pihak Terbanding yang menyebutkan bahwa pembayaran bunga obligasi subordinasi dari Pemohon Banding kepada cabang di Cayman Islands sebagai obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000;

 

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selalu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

Bahwa dari ketentuan di atas, jelas dan tidak ada keragu-raguan bahwa obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah apabila pihak yang dipotong (dalam kasus ini, cabang perusahaan Pemohon Banding di luar negeri) adalah Wajib Pajak Luar Negeri, sementara cabang perusahaan Pemohon Banding di luar negeri bukan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri mengingat bahwa tax residential status-nya mengikuti Kantor Pusatnya, sehingga dianggap sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri;

 

Bahwa adapun dalam hal koreksi Terbanding berkenaan dengan pembayaran bunga obligasi yang dilakukan oleh cabang Pemohon Banding di Cayman Islands kepada para pemegang obligasi, Pemohon Banding juga tidak setuju dengan alasan sebagai berikut;

 

Bahwa Bank Lippo cabang Cayman Island didirikan pada tanggal 29 September 2006 melalui surat Bank Indonesia Nomor: 8/792/DPIP/Prz dan disetujui oleh pihak Cayman Island melalui Certificate of Registration Nomor: MC-176082, tanggal 20 Oktober 2006 dan Licence Nomor:100142, tanggal 31 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat cabang Cayman island berdomisili, tujuan pendirian Bank Lippo cabang Cayman Island adalah untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana disebutkan didalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan ke Bank Indonesia, Bank Lippo cabang Cayman Island memiliki karyawan untuk menjalankan kegiatan operasional bank di Cayman Island, selain itu, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Bank Lippo cabang Cayman Island mengeluarkan biaya-biaya operasionalnya di Cayman Island, berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, dan sesuai dengan pengertian konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku secara umum di negara negara lain, maka menurut Pemohon Banding Bank Lippo cabang Cayman Islands adalah merupakan BUT dari PT Bank Lippo, Tbk di Cayman Island;

 

Bahwa Pasal 24 ayat (3) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 mengatur bahwa penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan, dengan demikian prinsip negara sumber penghasilan yang dianut dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, adalah negara di mana si pembayar bunga, royalti atau sewa berdomisili, sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini, apabila terdapat cabang dari bank asing di Indonesia yang melakukan pembayaran bunga kepada para nasabahnya di luar negeri, maka atas pembayaran tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia, bukan di negara tempat kantor pusatnya berdomisili, sesiprokal dengan hal ini, negara Cayman Islands sebagai tempat di mana cabang Pemohon Banding berdomisili merupakan negara sumber penghasilan bunga bagi para pemegang obligasi, sehingga ketentuan perpajakan yang berfaku atas transaksi ini adalah ketentuan yang berlaku efektif di Cayman Islands, bukan ketentuan perpajakan Indonesia;

 

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, bunga yang Pemohon Banding bayarkan kepada cabang Pemohon Banding di Cayman Islands dan bunga yang dibayarkan oleh cabang Pemohon Banding di Caymand Islands kepada para pemegang obligasi, bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 26;

Menurut Terbanding
Bahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa biaya atas pembayaran Royalti kepada Master dan Visa sebesar Rp1.882,192.850,00 berdasarkan yurisdiksi sumber yang merujuk pada Pasal 2 (4) dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang memberikan hak pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilan berada;

Bahwa selanjutnya Terbanding berpendapat atas pembayaran ke Master dan Visa, berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapat diyakini bahwa jumlah pembayaran ke Master sebesar Rp1.223.373.480,00 dan ke Visa sebesar Rp577.628.992,00 merupakan pembayaran jasa (bukan merupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master Card Internasional, yaitu sebesar Rp1.223.373.480,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

 

Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:
"The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind made as consideration for the use of or the right to use, copyrights of literary. artistic, or scientific works (including copyrights of motion pictures and films, tapes or other means of reproduction used for radio or television broadcasting), patents, designs, models, plans, secret processes or formulas, trademarks, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. It also includes gains derived from the sale, exchange, or other dispositions of any such property or rights to the extent that the amounts realized on such sale, exchange or other disposition for consideration are contingent on the productivity, use, or disposition of such property or rights."

 

Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:
"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one of the Contracting States for the use of, or the fight to use, industrial, commercial or scientific equipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"

 

Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:
"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If such resident carries on business as aforesaids,tax may be imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on so much of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sources within such other Contracting State from sales of goods or merchandise of the same kind as those sold, or from other business transactions of the same kinds as those effected, through the permanent estabtishment"

 

Bahwa tagihan atas jasa dari Master Card International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu

Merupakan tagihan atas jasa. sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Visa International Service Association (Visa), yaitu sebesar Rp577.628.992,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding dengan Visa disebutkan bahwa:
"OWNER grants to USER a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use the marks in connection with the program in the countries listed in schedule A attached hereto. In the event USER desires to use the mark in connection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may be amended with OWNER's written consent to include such other countries"

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidak mengenakan royalti kepada Pemohon Banding;

Bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

Merupakan tagihan atas jasa sebagai berikut:

Merupakan tagihan atas jasa, sebagai berikut:

Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:
"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If such resident carries on business as aforesaids, tax may be imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on so much of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sources within such other Contracting State from sales of goods or merchandise of the same kind as those sold, or from other business transactions of the same kinds as those effected, through the permanent establishment"

 

Bahwa biaya yang Pemohon Banding catat sebesar Rp577.628.992,00 merupakan pembayaran kepada Visa International Service Association atas jasa-jasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) di mana pengerjaan atas jasa-jasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia, sehingga berdasarkan P3B tersebut atas pembayaran yang Pemohon Banding lakukan, hak pemajakannya hanya ada di negara Amerika;

 

Bahwa berikut adalah ringkasan permohonan Banding Pemohon Banding atas pembayaran kepada Master dan Visa:

 

KESIMPULAN

 

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan permohonan banding Pemohon Banding, sebagai berikut:

 

 

 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 43265/PP/M.I/13/2013, tanggal 13 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/Ska/Dir/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 04 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Juni 2013;

 

Alasan-alasan Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali;

 

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan hukum diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan tidak setuju dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dan diktum Putusan dalam perkara a quo sebab:

Pokok Sengketa yang Diajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Koreksi terhadap Master Card dan Visa Card sebesar Rp1.543.496.650,00;

Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 28 paragraf 2 s.d. 10 antara lain sebagai berikut:

 

Halaman 28 paragraf 3:
“bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen berupa Global Certificate tertanggal 26 November 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Godfried Tampubolon dengan jabatan Direktur PT. Bank Lippo Tbk Indonesia, antara lain dinyatakan bahwa Global Certificate diterbitkan oleh PT. Bank Lippo Tbk Indonesia dalam rangka penerbitan Subordinated Notes due 2016 sebesar USS200,000,000.00 dengan bunga 7.373% yang penyalurannya melalui Cabang PT. Bank Lippo di Cayman Islands”;
 

Halaman 28 paragraf 4:
“bahwa berdasarkan dokumen tersebut Majelis berpendapat, PT.Lippo Bank Cabang Cayman Island hanya bertindak sebagai penyalur obligasi, sedangkan yang bertanggung jawab dan menerbitkan obligasi adalah PT. Bank Lippo Tbk Indonesia dalam hal ini Pemohon Banding.”
 

Halaman 28 paragraf 5:
“bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak bersedia memberikan daftar pemegang obligasi untuk memastikan apakah penerima bunga obligasi adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Wajib Pajak luar negeri, meskipun Pemohon Banding menyatakan pembayaran dilakukan kepada Wajib pajak Luar negeri”;
 

Halaman 28 paragraf 6:
“bahwa Majelis berpendapat, karena sejak semula penjualan obligasi dilakukan di luar negeri maka pemegang obligasi dan penerima bunganya adalah Wajib pajak Luar Negeri, karena tidak terdapat dokumen/bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya”;
 

Halaman 28 paragraf 7:
“bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Cayman Islands tidak ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.”
 

Halaman 28 Paragraf 8:
“bahwa karena tidak ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, maka peraturan perpajakan yang berlaku adalah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang merupakan asal sumber penghasilan.”
 

Halaman 28 paragraf 9:
“bahwa dengan demikian peraturan perpajakan yang berlaku atas pembayaran bunga obligasi tersebut, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000”;
 

Halaman 28 paragraf 10:
“bahwa pembayaran bunga tersebut, berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, merupakan penghasilan yang dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan”;
 

Halaman 28 paragraf 11:
“bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp11.779.266.583,00 tetap dipertahankan”;

 

”Bahwa berdasarkan Pasal 76 jo Pasal 69 jo. Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim seharusnya benar-benar dapat menentukan fakta hukum yang tepat, menguji dan menilai fakta hukum yang dimaksud berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan Pemohon Banding (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) maupun Terbanding (in casu Termohon Peninjauan Kembali) dan menentukan/menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan dipakai sebagai dasar hukum secara benar yang kemudian dituangkan dalam alasan/pertimbangan hukumnya sehingga memenuhi prinsip Motiverings Plicht dalam penyusunan Putusan hakim sebagaimana juga yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f, g dan h UU Pengadilan Pajak yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

 

Pasal 84 UU Pengadilan Pajak:

Bahwa Majelis Hakim ternyata telah gagal menerapkan atau melaksanakan prinsip-prinsip penting sebagaimana diamanatkan dalam pasal-pasal yang Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkan tersebut di atas, mengingat: 

Pemohon Peninjauan Kembali patut menduga bahwa Majelis Hakim sangat mungkin terpengaruh pada konsep “Penghasilan“ yang diterapkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (seperti PT. Lippo Bank, Tbk. di Indonesia, yang melakukan usaha di luar negeri) yang menganut konsep “Worldwide Income” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila dilihat dari aturan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan a quo, pendapat Majelis Hakim sungguh menyimpang karena sangat jelas yang dipajaki adalah “Penghasilan”, yaitu penghasilan/laba setelah dipajaki di negara yang bersangkutan. Itu juga terbukti dari adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap Pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama”;

Bentuk Usaha Tetap dengan demikian diakui sebagai Wajib Pajak di Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia, antara lain memotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26, sebagaimana yang terkutip sebagai berikut:

Pasal 23:

Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairness dalam pemeriksaan persidangan dan juga apabila menerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia seperti PT. Lippo Bank, Tbk. di Indonesia yang mempunyai usaha di luar negeri melalui PT. Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island seharusnya juga diakui sebagai Bentuk Usaha Tetap dari PT. Lippo Bank, Tbk. di Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri di negara Cayman Island yang tidak bisa dan tidak mungkin begitu saja diintervensi oleh peraturan perpajakan di Indonesia;

Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim yang membenarkan koreksi Terbanding (in casu Termohon Peninjauan Kembali) untuk menggunakan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan dalam kasus a quo maka hal itu jelas tidak benar, karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal a quo, yaitu pembayar bunga obligasi tidak di Indonesia dan pembayaran bunga obligasi juga dilakukan di luar Indonesia (Cayman Island) serta penerima bunga juga tidak berada di Indonesia;

Majelis Hakim lupa sehingga tidak mempertimbangkan bahwa PPh adalah Pajak Subyektif, yang tidak dapat melimpahkan beban pajak dan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Dalam kasus a quo, penerima hasil berada di luar negeri, dan menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas pembayaran bunga tersebut tidak dapat dipotong PPh-nya di Indonesia. Dengan hanya melihat pada objek pajaknya, yaitu bunga obligasi a quo maka langsung saja dikenakan PPh Pasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa Majelis Hakim nampak seperti menerapkan sistem pengenaan Pajak Objektif (seperti halnya PPN) karena pajak yang seharusnya jadi beban si penerima bunga di Cayman Island namun ternyata harus ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Sungguh pertimbangan hukum yang tidak adil;

Bahwa yang lebih ironisnya lagi, judex factie dalam perkara a quo tidak hanya sekadar menjadikan Pajak Subjektif menjadi Pajak Objektif, melainkan telah pula menjadikan PT. Lippo Bank, Tbk. (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) seolah-olah sebagai pihak yang bertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasi di Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi dan pembayar biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak di Cayman Island adalah PT. Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island yang merupakan badan usaha sendiri yang
memiliki kedudukan hukum tetap di Cayman Island berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta bukti-bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim sepanjang mengenai pokok sengketa yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah suatu putusan yang didasarkan pada penerapan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini maka perhitungan PPh Pasal 26 terutang Masa Januari 2008 adalah sebagai berikut:

 

 

 

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohoanan Pemohon peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-801/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 07 September 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2010 Nomor 00078/204/08/091/10 tanggal 16 September 2010 atas nama Pemohon banding, NPWP : 01.311.742.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp3.498.679.085,00 secara nyata-nyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

 

Bahwa alasan-alasan tentang koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) yaitu atas objek PPh Pasal 26 atas Bunga Obligasi Subordinasi Masa Pajak September 2010 sebesar Rp11.779.266.583,00 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam: huruf E butir-butir Nomor Urut 3, 7, 8, dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum majelis Pengadilan Pajak, karena koreksi Terbanding atas perkara a quo tidak memperhatikan yurisdiksi pemungutan pajak dan juga tidak terikat terikat dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara-negara treaty partner yang terkait, dengan demikian transaksi pembayaran bunga obligasi subordinasi yang dilakukan cabang Cayman Island kepada Wajib Pajaknya merupakan kompetensi absolut dari Pemerintahan Cayman Island untuk memungutnya, oleh karenanya koreksi Terbanding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan;

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. (ex. PT. LIPPO BANK, Tbk.) dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 43265/PP/M.I/13/2013 tanggal 13 Februari 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;