A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018);

(ii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PMK 56/2019);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

B. Definisi

Dalam upaya melakukan simplifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai Coretax. Adapun dalam artikel ini, akan membahas mengenai panduan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemotong pajak.

Terdapat 3 (tiga) istilah yang akan dipakai dalam panduan ini. Pertama, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kedua, surat pemberitahuan masa (SPT Masa) adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Ketiga, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. Latar Belakang

Salah satu kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak adalah membuat SPT masa PPh Pasal 21. Wajib pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak, diwajibkan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang melalui SPT Masa PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak. Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 dapat dilakukan memalui kanal Coretax.

Dalam panduan kali ini, agar dapat memberikan informasi yang menyeluruh Panduan disediakan dari tahapan awal wajib pajak mengakses Coretax hingga tahapan pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21.

Perlu diketahui, bahwa kanal Coretax terdiri dari 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam menggunakan Coretax, Wajib pajak dapat memilih penggunaan bahasa sesuai dengan kebutuhan. Namun, pada artikel ini akan menggunakan contoh menu Coretax dalam Bahasa Inggris.

D. Tata Cara Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

Perlu diperhatikan, akses pada Coretax hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi yang diberi akses oleh perusahaan seperti pengurus, konsultan, atau pihak ketiga yang ditunjuk.

D.1

Tahapan Login

Dalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21, wajib pajak yang memiliki akses dapat melakukan login akun Coretax milik pribadi terlebih dahulu. Setelah melakukan login, kemudian wajib pajak dapat memilih peran sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan/Badan sebagai pemotong pajak.

Berikut tahapan untuk login dalam aplikasi Coretax:

(i)

Isilah informasi data diri sesuai dengan data yang telah didaftarkan. Login dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi atau menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Keterangan:
a.	Username	:	diisi dengan NPWP/NIK;
b.	Password	:	diisi dengan Kata sandi;
c.	Language	:	diisi dengan Bahasa yang akan digunakan;
d.	Captha	:	diisi dengan Kode Keamanan.

(ii)

Apabila telah diisi informasi yang sesuai, klik “login”.

(iii)

Setelah itu wajib pajak dapat memilih roles taxpayer sesuai dengan akses yang telah diberikan oleh Perusahaan.

Pada tahapan ini, wajib pajak akan bertindak sebagai impersonate dari Perusahaan. Kemudian, Pilihlah NPWP Badan yang akan dibuat SPT-nya.

(iv)

Jika wajib pajak berhasil mengakses akun Perusahaan, pada tampilan aplikasi Coretax akan muncul pop up bertuliskan, “You are currently impersonating user”.

D.2

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 silahkan mengikuti langkah-langkah berikut ini.

(i)

Silahkan klik menu “return sheet” pada Coretax, kemudian klik tombol “create return sheets”.

(ii)

Selanjutnya, isilah informasi pada kolom berikut.

Keterangan:
a.	Tax type	:	diisi dengan withholding income tax (Art.21/26);
b.	Return sheet type	:	diisi dengan withholding income tax return;
c.	Tax Priode	:	diisi dengan bulan periode yang ditentukan;
d.	Return Sheets Model	:	diisi dengan normal.

(iii)

Apabila semua kolom telah terisi, klik “save” untuk menyimpan data.

(iv)

Selanjutnya, wajib pajak dapat memeriksa kembali SPT PPh Pasal 21 dengan cara mengklik logo “mata”.

(v)

Setelah mengklik logo mata, wajib pajak akan dibawa ke halaman SPT Masa PPh Pasal 21. Silahkan memeriksa kebenaran dalam SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut secara keseluruhan.

(vi)

Apabila isi SPT Masa PPh Pasal 21 telah selesai dibuat, maka langkah berikutnya yaitu melakukan pembayaran. Silahkan gulir ke bawah pada halaman return sheet, dan klik tombol “pay and submit”.

(vii)

Selanjutnya akan muncul “billing code”, sesuai dengan nama wajib pajak.

(viii)

Silahkan melakukan pembayaran PPh Pasal 21 tersebut melalui billing code tersebut.

E. Penutup

Dengan dilakukannya proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui Coretax, diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perlu diingat, penyetoran PPh Pasal 21 mulai tanggal 1 Januari 2025 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sebagai informasi, artikel panduan mengenai Coretax tersedia dalam beberapa seri. Adapun artikel yang termuat di sini adalah satu dari sekian seri yang akan disediakan di Perpajakan DDTC. Adapun panduan ini dibuat berdasarkan informasi terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak. Segala informasi yang tertera dalam panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berlaku pula untuk peraturan hukum yang menjadi dasar penggunaan Coretax.