TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI

 

 

 

 

Yth.

1.

Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; 

 

2.

Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan 

 

3.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

 

 

 

Sehubungan dengan:

 

1.

telah dicabutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-64/PJ/2013 tentang Tata Cara Penatausahaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi, yang memuat ketentuan mengenai administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi (PBB Panas Bumi); 

 

2.

penyederhanaan prosedur administrasi pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi;

 

3.

penyelarasan tugas pokok dan fungsi unit kerja Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan 

 

4.

penyempurnaan petunjuk pelaksanaan administrasi pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi, 

 

perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk pelaksanaan administrasi pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi. 

 

 

 

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mengadministrasikan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang dilakukan melalui pemindahbukuan, mekanisme lain, atau pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak. 

 

2.

Tujuan

 

 

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain, pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak, formulir-formulir, prosedur kerja, dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan administrasi pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi. 

 

 

 

 

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

 

1.

pengertian;

 

2.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi; 

 

3.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi Melalui Pemindahbukuan atau Mekanisme Lain; 

 

4.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi Melalui Pembayaran Sendiri oleh Wajib Pajak; dan 

 

5.

Prosedur Kerja. 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi; 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

 

 

 

1.

Pengertian

 

 

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal mi yang dimaksud dengan: 

 

 

a.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, selain PBB Perdesaan dan Perkotaan.

 

 

b.

PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi.

 

 

c.

PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. 

 

2.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi

 

 

a.

PBB Migas dan PBB Panas Bumi terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lambat: 

 

 

 

1)

6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak; atau 

 

 

 

2)

1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKP PBB. 

 

 

b.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui: 

 

 

 

1)

pemindahbukuan atau mekanisme lain; atau 

 

 

 

2)

pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak, 

 

 

 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. 

 

3.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi Melalui Pemindahbukuan atau Mekanisme Lain. 

 

 

a.

Pembayaran PBB Migas melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain berlaku untuk Wajib Pajak yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

 

 

b.

Pembayaran PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. 

 

 

c.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi dan Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran. 

 

 

d.

Permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi dilengkapi dengan dokumen: 

 

 

 

1)

daftar ketetapan PBB Migas, yang terdiri dari: 

 

 

 

 

a)

daftar ketetapan PBB Migas untuk Permukaan Bumi Onshore per Wajib Pajak per kabupaten/kota; 

 

 

 

 

b)

daftar ketetapan PBB Migas untuk Permukaan Bumi Offshore per Wajib Pajak; dan

 

 

 

 

c)

daftar ketetapan PBB Migas untuk Tubuh Bumi per Wajib Pajak,

 

 

 

 

menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

2)

daftar ketetapan PBB Panas Bumi, terdiri dari: 

 

 

 

 

a)

daftar ketetapan PBB Panas Bumi untuk Permukaan Bumi Onshore per Wajib Pajak per kabupaten/kota; 

 

 

 

 

b)

Daftar ketetapan PBB Panas Bumi untuk Permukaan Bumi Offshore per Wajib Pajak; dan 

 

 

 

 

c)

daftar ketetapan PBB Panas Bumi untuk Tubuh Bumi per Wajib Pajak, 

 

 

 

 

menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Surat Edaran Direktur Jenderal ini. 

 

 

 

3)

SPPT dan/atau SKP PBB Migas; dan 

 

 

 

4)

SPPT dan/atau SKP PBB Panas Bumi.

 

 

e.

Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian: 

 

 

 

1)

membuat daftar ketetapan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1);

 

 

 

2)

membuat daftar ketetapan PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2);

 

 

 

3)

memindai dan mengarsipkan daftar ketetapan PBB Migas, daftar ketetapan PBB Panas Bumi, dan SPPT dan/atau SKP PBB; 

 

 

 

4)

membuat konsep nota dinas Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran mengenai permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain; 

 

 

 

5)

menjumlahkan besarnya permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain berdasarkan:

 

 

 

 

a)

PBB yang terutang dalam SPPT; dan/atau 

 

 

 

 

b)

pokok atau selisih PBB yang terutang dalam SKP PBB; 

 

 

 

6)

menyampaikan nota dinas Direktur Jenderal Pajak mengenai permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain beserta dokumen kelengkapannya kepada Direktur Jenderal Anggaran, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun pengajuan permintaan pembayaran; 

 

 

 

7)

menyampaikan nota dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mengenai jawaban atas permintaan klarifikasi beserta dokumen kelengkapan permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi ke Direktorat Jenderal Anggaran, terkait:

 

 

 

 

a)

adanya kenaikan ketetapan PBB Migas dan PBB Panas Bumi; 

 

 

 

 

b)

permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang seharusnya tidak dimintakan pembayarannya melalui Direktorat Jenderal Anggaran; dan/atau

 

 

 

 

c)

hal-hal lain terkait dengan pengajuan permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi, dalam hal terdapat permintaan klarifikasi dan Direktorat Jenderal Anggaran atas permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi dimaksud; 

 

 

f.

Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan:

 

 

 

1)

memantau proses pemindahbukuan atau mekanisme lain dalam rangka pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi; 

 

 

 

2)

melakukan analisis atas permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak dan jangka waktu realisasi pembayarannya; dan 

 

 

 

3)

menyampaikan nota dinas mengenai pencatatan realisasi penerimaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan dilampiri laporan hasil analisis permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak. 

 

 

g.

Prosedur permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain terdiri dari: 

 

 

 

1)

Prosedur Penerbitan Nota Dinas Permintaan Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A; 

 

 

 

2)

Prosedur Tindak Lanjut Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran atas Permintaan Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang Belum Disetujui sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B; dan

 

 

 

3)

Prosedur Tindak Lanjut Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran atas Permintaan Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang Telah Disetujui sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Surat Edaran Direktur Jenderal ini. 

 

4.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi Melalui Pembayaran Sendiri oleh Wajib Pajak. 

 

 

a.

Pembayaran PBB Migas yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak berlaku untuk Wajib Pajak yang kontraknya ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

 

 

b.

Pembayaran PBB Panas Bumi yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki Izin Panas Bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. 

 

 

c.

Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai sistem pembayaran pajak secara elektronik. 

 

5.

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO