12 November 2021 | View : 187| Download PDF
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG IKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/KM.4/2021
 
TENTANG
 
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG IKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 
 
 
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor:
 
 
 
Mengingat
:
1.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
 
 
2.
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;
 
 
 
 
Memperhatikan
:
Surat Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 2304/DJPDSPKP/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 hal Implementasi TRQ Indonesia-EFTA CEPA;
 
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG IKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.
 
 
 
 
 
PERTAMA
 
 
Jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 
 
 
 
 
KEDUA
 
 
Jenis satuan barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA digunakan oleh importir dalam memberitahukan jumlah barang pada pemberitahuan pabean impor.
 
 
 
 
 
KETIGA
 
 
Keputusan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 
 
 
 
 
 
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
 
 
1.
Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 
 
2.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
 
 
3.
Kepala Lembaga National Single Window;
 
 
4.
Direktur Teknis Kepabeanan;
 
 
5.
Direktur Fasilitas Kepabeanan;
 
 
6.
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
 
 
7.
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
 
 
8.
Direktur Penindakan dan Penyidikan;
 
 
9.
Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 
 
10.
Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 
 
11.
Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd
ASKOLANI
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File