Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018);

(ii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PMK 56/2019);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

 

 

 

 

 

Dalam upaya melakukan simplifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai Coretax. Adapun dalam artikel ini, akan membahas mengenai panduan pendaftaran wakil/kuasa wajib pajak.

Terdapat 6 (enam) istilah yang akan dipakai dalam panduan ini. Pertama, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kedua, Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, dan/atau informasi terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yang diidentifikasi menggunakan nomor pokok wajib pajak.

Keempat, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kelima, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Keenam, Kode Otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat dilakukan oleh kuasa wajib pajak. Berdasarkan Pasal 7 PMK 81/2024, dijelaskan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh kuasa wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Selanjutnya, bila wajib pajak menunjuk seorang kuasa maka kuasa tersebut dapat menandatangani dokumen elektronik menggunakan sertifikasi elektronik atau kode otorisasi yang dimiliki oleh kuasa tersebut.

Artikel ini akan membahas mengenai panduan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan wakil/kuasa wajib pajak pada aplikasi Coretax. Panduan ini merupakan tahapan wajib pajak dalam memberikan wewenang atau penunjukan seseorang sebagai wakil/kuasa wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi bahwa pada aplikasi Coretax tersedia dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun pembahasan kali ini, bahasa yang digunakan dalam gambar petunjuk adalah bahasa Inggris.

 

 

 

 

 

(i)

Langkah pertama, wajib pajak diminta untuk login dengan memasukan Username dan Password wajib pajak.

 

(ii)

Kemudian setelah berhasil masuk, wajib pajak dapat melihat halaman profil. Di sini, wajib pajak dapat mengubah peran/role sebagai wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak yang diwakilkan.

 

 

 

 

 

 

 

(i)

Pertama, pada halaman profil wajib pajak klik tombol “My Representative” atau Kuasa Saya.

 

 

 

(ii)

Kedua, wajib pajak perlu menambahkan data wakil/kuasa wajib pajak dengan klik tombol “New Representative” atau Kuasa Baru.

 

 

 

(iii)

Ketiga, wajib pajak diminta untuk memilih tipe kuasa wajib pajak yaitu sebagai konsultan pajak atau sebagai pihak lain yang akan wajib pajak tunjuk sebagai kuasa.

 

 

 

 

Kemudian, wajib pajak juga diminta untuk memasukkan NPWP dari wakil/kuasa wajib pajak. Selanjutnya klik “Search” untuk mencari data yang sudah wajib pajak masukkan.

 

 

 

 

Selanjutnya akan muncul data wakil/kuasa wajib pajak, kemudian klik tombol “Select” untuk mengisi formulir.

 

 

 

(iv)

Keempat, wajib pajak diminta untuk melengkapi formulir kelengkapan data wakil/kuasa wajib pajak

 

 

a.

Wajib pajak pilih peran/role wakil/kuasa wajib pajak;

 

 

 

 

 

b.

Pada kolom “Authorized Tax Rights and/or Obligations – Category”, wajib pajak dapat menentukan wewenang hak dan/atau kewajiban yang akan diberikan oleh wakil/kuasa wajib pajak;

 

 

 

 

 

c.

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih jenis dan masa pajak yang akan diberi kuasa oleh wajib pajak, lalu klik tombol “Save”.

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Selanjutnya, masukan periode kuasa yang diberikan oleh wajib pajak pada kolom “From date” dan “To date”.

 

 

 

 

 

e.

Wajib pajak dapat mengisi nomor dokumen pajak dan detail ruang lingkup kuasa jika ada (opsional).

 

 

 

 

 

f.

Wajib pajak perlu memberikan centang pada pernyataan bahwa penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan, kemudian klik “Save”.

 

 

 

 

 

g.

Wajib pajak diminta untuk menandatangani dokumen secara elektronik. Kemudian, pilih penyedia penandatangan elektronik sebagai contoh kode otorisasi DJP.

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya isi ID dan Pasword penandatangan, kemudian klik “Confirm Sign” untuk mengonfirmasi tanda tangan wajib pajak.

 

 

 

 

(v)

Proses penunjukan wakil/kuasa wajib pajak telah selesai, kemudian orang yang telah diberi kuasa akan mendapatkan notifikasi pada akun wajib pajaknya.

 

 

 

 

 

 

Wajib pajak yang telah diberi kuasa perlu menanggapi penunjukan kuasa wajib pajak pada akun wajib pajaknya. Berikut langkah-langkah untuk menanggapi penunjukan kuasa:

 

(i)

Orang yang telah diberi kuasa harus login ke akun wajib pajaknya

 

(ii)

Pada halaman profil klik tombol “Pending Requests” atau Permohonan Tertunda

 

 

 

(iii)

Klik tombol “Respond” untuk menanggapi permohonan penunjukan kuasa

 

 

 

 

Kemudian akan muncul detail penunjukan kuasa dan detail hak dan/atau kewajiban perpajakan yang akan dikuasakan.

 

 

 

(iv)

Wajib pajak yang diberikan kuasa, diperkenankan untuk memberikan keterangan pada kolom “Remarks” dan klik centang pernyataan. Kemudian klik “Approve” untuk menyetujui atau klik “Reject” untuk menolak penunjukan.

 

 

 

(v)

Wajib pajak yang telah diberi kuasa diminta untuk tanda tangan elektronik. Pilih penyedia penandatangan elektronik, kemudian isi ID dan Password penandatangan dan klik “Confirm Sign”

 

 

 

(vi)

Wajib pajak yang telah diberi kuasa juga diminta untuk membubuhkan meterai elektronik. Dalam hal ini, wajib pajak perlu mengisi Username dan Password akun e-meterai PERURI, kemudian klik “Proceed”

 

 

 

(vi)

Proses menanggapi penunjukan wakil/kuasa wajib pajak telah selesai, selanjutnya wajib pajak yang diberikan kuasa akan mendapatkan Surat Kuasa Khusus, sehingga wajib pajak dapat menjalankan hak dan/atau kewajiban perpajakan sebagai wakil/kuasa wajib pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika ada perubahan seperti masa berlaku surat kuasa, wajib pajak yang diberi kuasa dapat melakukan perubahan wakil/kuasa wajib pajak.

 

(i)

Wajib pajak yang diberi kuasa harus login ke akun Coretax, kemudian memilih peran sebagai wajib pajak yang memberi kuasa.

 

(ii)

Klik menu “My Portal” atau Portal Saya.

 

 

 

 

Kemudian klik “Status Update” atau Perubahan Status.

 

 

 

 

Lalu klik “Representative Update” atau Perubahan Wakil/Kuasa wajib pajak.

 

 

 

(iii)

Wajib pajak dapat melakukan perubahan surat kuasa dengan melengkapi formulir dan lampirkan dokumen pendukung.

 

 

 

 

 

(iv)

Bila wajib pajak telah melengkapi formulir dan perubahan sudah dilakukan, selanjutnya klik “centang” pernyataan dan klik “Submit”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terdapat pencabutan wakil/kuasa maka wajib pajak yang memberi kuasa, dapat melakukan pencabutan pada Coretax. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

 

(i)

Pada profil wajib pajak klik tombol “My Representative” dan klik “Revoke” atau Cabut pada data seseorang yang ingin dicabut kuasanya.

 

 

 

(ii)

Berikan alasan pencabutan kuasa dan lampirkan dokumen pendukung. Kemudian klik centang pada pernyataan, lalu klik “Submit” atau kirim.

 

 

 

(iii)

Wajib pajak yang memberi kuasa diminta untuk menandatangani dokumen secara elektronik dengan cara memilih penyedia penandatangan elektronik serta masukan ID dan Password wajib pajak, kemudian klik “Confirm Sign”.

 

 

 

(iv)

Proses pencabutan wakil/kuasa wajib pajak telah selesai, wajib pajak akan menerima Pencabutan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak.

 

 

 

Berikut adalah panduan komprehensif bagi wajib pajak yang hendak menunjuk wakil dan/atau kuasa wajib pajak. Sebagai informasi, artikel panduan mengenai Coretax tersedia dalam beberapa seri. Adapun artikel yang termuat di sini adalah satu dari sekian seri yang akan disediakan di Perpajakan DDTC.

Adapun panduan ini dibuat berdasarkan informasi terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak. Segala informasi yang tertera dalam panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berlaku pula untuk peraturan hukum yang menjadi dasar penggunaan Coretax.