Cari Peraturan

UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Konsolidasi setelah UU HPP

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN

TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL YANG BERPARTISIPASI DALAM SKEMA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA TURIS ASING

PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN WAKTU HENTI (DOWNTIME) SISTEM CORETAX DJP

PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN KEPADA TURIS ASING

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUSAHA KENA PAJAK, OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Konsolidasi

PENGAKUAN OBJEK PAJAK DIVIDEN, PENGENAAN TARIF PPH PASAL 26, DAN PERLAKUAN PAJAK MASUKAN ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBAGAI AKIBAT SELISIH ANTARA NILAI TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DENGAN NILAI TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN

PENGUMUMAN PENYESUAIAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (VAT REFUND FOR TOURISTS)

KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN