Cari Peraturan

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

PENGAKUAN OBJEK PAJAK DIVIDEN, PENGENAAN TARIF PPH PASAL 26, DAN PERLAKUAN PAJAK MASUKAN ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBAGAI AKIBAT SELISIH ANTARA NILAI TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DENGAN NILAI TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN

TATA CARA PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD

PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)