Peraturan Presiden Nomor: 105 Tahun 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dibentuk Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sebagai regulator yang bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan badan usaha milik negara;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara.

2.

Kepala BP BUMN yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BP BUMN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP BUMN.

(2)

BP BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3)

BP BUMN dipimpin oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP BUMN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP BUMN menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi, sumber daya manusia dan keberlanjutan, hukum dan kepatuhan, fasilitasi dan sinergi pembangunan, serta peningkatan nilai badan usaha milik negara;

b.

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi, sumber daya manusia dan keberlanjutan, hukum dan kepatuhan, fasilitasi dan sinergi pembangunan, serta peningkatan nilai badan usaha milik negara;

c.

pengelolaan dividen saham Seri A Dwiwarna badan usaha milik negara atas persetujuan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN;

e.

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BP BUMN;

f.

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPBUMN;

g.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPBUMN; dan

h.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susunan organisasi BP BUMN terdiri atas:

a.

Kepala;

b.

Wakil Kepala:

c.

Sekretariat Utama;

d.

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;

e.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan;

f.

Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara;

g.

Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan; dan

h.

Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN.

(2)

Dalam memimpin BP BUMN, Kepala dapat dibantu oleh Wakil Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

(2)

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BP BUMN.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi kegiatan BP BUMN;

b.

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BP BUMN;

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BP BUMN;

d.

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e.

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f.

koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan

g.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi badan usaha milik negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi badan usaha milik negara;

b.

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi badan usaha milik negara;

c.

pelaksanaan reviu dan analisis rencana kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;

d.

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan dan strategi badan usaha milik negara;

e.

pelaksanaan administrasi Deputi; dan

f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan dipimpin oleh Deputi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;

b.

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;

c.

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;

d.

pelaksanaan administrasi Deputi; dan

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Deputi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara;

b.

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara;

c.

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara;

d.

pelaksanaan administrasi Deputi; dan

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara;

b.

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara;

c.

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara;

d.

pelaksanaan administrasi Deputi; dan

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan dipimpin oleh Deputi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hukum, kepatuhan, dan tata kelola badan usaha milik negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang hukum, kepatuhan, dan tata kelola badan usaha milik negara;

b.

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hukum, kepatuhan, dan tata kelola badan usaha milik negara;

c.

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum, kepatuhan, dan tata kelola badan usaha milik negara;

d.

pelaksanaan administrasi Deputi; dan

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pengawasan intern pada BP BUMN dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.

(2)

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3)

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BP BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BP BUMN;

b.

pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c.

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPBUMN;

e.

pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pusat dapat dibentuk di lingkungan BP BUMN sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

(2)

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3)

Pusat dipimpin Kepala Pusat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pusat dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) pusat.

(2)

Pembentukan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro.

(2)

Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3)

Dalam hal tugas dan fungsi biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.

(4)

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5)

Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subbagian.

(6)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.

(7)

Fungsi ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin dan unsur pembantu pemimpin.

(8)

Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 5 (lima) direktorat.

(2)

Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3)

Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) bagian.

(4)

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5)

Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subbagian.

(6)

Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7)

Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subdirektorat.

(8)

Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9)

Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(2)

Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jabatan fungsional atau jabatan pelaksana atau dapat dibantu oleh 1 (satu) bagian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pusat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(2)

Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk 1 (satu) bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 2 (dua) bidang.

(3)

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(4)

Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk 2 (dua) subbagian.

(5)

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(6)

Pembentukan bagian dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BP BUMN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN, Kepala dapat membentuk kelompok ahli.

(2)

Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kelompok ahli mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang badan usaha milik negara.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok ahli secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3)

Kelompok ahli diberikan honorarium setinggi-tingginya setara dengan hak keuangan dan fasilitas jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(4)

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian, dan pengalaman profesional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pembidangan kelompok ahli diatur oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN.

(2)

Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP BUMN menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap unsur di lingkungan BP BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan BP BUMN, hubungan antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.

(2)

Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua unsur di lingkungan BP BUMN menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2)

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka penugasan khusus, Kepala melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri teknis.

(2)

Koordinasi Kepala dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan bersama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(2)

Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(3)

Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(4)

Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2)

Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional ahli madya ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa tugas Kepala dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

(2)

Kepala dan/atau Wakil Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala dan Wakil Kepala dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

(2)

Deputi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil yang mekanisme pengisiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri.

(2)

Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat wakil menteri.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh BP BUMN dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN bersumber dari:

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

b.

sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala ditetapkan sebagai pengguna anggaran.

(2)

Kepala selaku pengguna anggaran dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penataan organisasi BP BUMN ditetapkan dengan:

 

a.

Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I; dan

 

b.

Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah.

(2)

Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran organisasi BP BUMN ditentukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.

(2)

Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang badan usaha milik negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 375), diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi BP BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara dialihkan menjadi pegawai BP BUMN.

(2)

Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Kementerian Badan Usaha Milik Negara dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen BP BUMN.

(3)

Pengalihan pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian/lembaga terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjamin pelaksanaan program di bidang badan usaha milik negara pada tahun 2025 dapat berjalan, Kepala menggunakan pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara sampai dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) selesai dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang beralih menjadi pegawai BP BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tetap memperoleh penghasilan sebagaimana yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BP BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, semua perjanjian atau perikatan dengan nomenklatur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dimaknai sebagai Kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 375), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 375), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2025 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Oktober 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 167