Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

a.

Bahwa Keputusan Mahkamah Internasional mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bahwa Provinsi Timor Timur telah menjadi negara tersendiri, hal ini mempunyai implikasi hukum terhadap koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu mil laut adalah 1.852 meter.

 

 

 

 

 

 

Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penetapan Koordinat Geografis Titik-titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

 

Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan, di bawah koordinasi kementerian yang membidangi politik, hukum dan keamanan.

 

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan, yang dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari Garis Pangkal Kepulauan belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka diadakan perubahan dalam lampiran tersebut sesuai dengan data baru.

 

Apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan berubah, maka diadakan penyesuaian dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

 

 

 

 

 

 

Lampiran nomor urut 17 sampai dengan 20 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Lampiran nomor urut 101 diubah dan diantara nomor urut 101 dan nomor urut 102 disisipkan 10 (sepuluh) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 101A sampai dengan 101J, sehingga menjadi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Lampiran nomor urut 127 diubah, dan diantara nomor urut 127 dan nomor urut 128 disisipkan 2 (dua) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 127A dan 127B sehingga menjadi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Titik-titik Koordinat Geografis yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis, memiliki arti dan peran yang sangat penting untuk penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia, dari garis pangkal kepulauan Indonesia inilah selanjutnya antara lain dapat diukur lebar laut teritorial Indonesia 12 mil laut.

 

Bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211).

 

Namun demikian, berdasarkan keputusan The International Court of Justice (ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002 yang menyatakan bahwa Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dimiliki oleh Malaysia. Disamping itu, sebagai akibat dari diakuinya oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat Republik Indonesia atas hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur. Serta tidak berlakunya lagi Ketetapan Majelis Permusyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, terutama pada bagian lampirannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

Angka 1

 

 

 

Sesuai dengan angka yang digunakan secara internasional.

 

 

Angka 2

 

 

 

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan untuk memperbaiki dan melengkapi koordinat geografis titik-titik terluar antara lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dan Jawatan Hidro-Oseanografi (Janhidros) TNI-AL.

 

 

Angka 3

 

 

 

Setelah adanya keputusan International Court of Justice (ICJ), maka TD.036C, TD.036B di P. Ligitan dan TD.036A di P. Sipadan diganti dengan TD.036, TD.036A, TD.036B di P. Sebatik. Selanjutnya, TD.037 di Tg. Arang dipindahkan ke Karang Unarang.

 

 

Angka 4

 

 

 

Setelah Provinsi Timor Timur menjadi Negara tersendiri, maka diperlukan penetapan titik-titik dasar di antara TD.109 di P. Meatimiarang dan TD.115 di Tg. Wetoh di P. Timor dengan TD.110 Tg. Karang, P. Leti, di Laut Timor; TD.110A Tg. Kesioh, P. Leti, di Laut Timor; TD.111 Tutun Yen, P. Kisar, di Selat Wetar; TD.112 Tutun Eden, P. Wetar, di Selat Wetar; TD.112A P. Lirang, di Selat Wetar; TD.113 Tg. Lisomu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113A Tg. Seromu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113B Tg. Sibera, P. Alor, di Selat Ombai; TD.114 Mota Biku, P. Timor, di Selat Ombai; dan TD.114A Mota Talas, P. Timor, di Laut Timor.

 

 

Angka 5

 

 

 

Perubahan titik dasar ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

 

Pasal II

 

 

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4854