Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2025

Berlaku
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN ASET

BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
 
 
 
 

Menimbang

a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara berwenang memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset serta berwenang mengelola aset berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3H ayat (4) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
 
 
 
 
 

Mengingat

1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA.
 
 
 
 
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 a.seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 b.terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
2.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN.
3.
Badan Pelaksana adalah organ Badan yang bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional Badan.
4.
Dewan Pengawas adalah organ Badan yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Badan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.
5.
Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut Holding Investasi adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh menteri dan/atau Badan.
6.
Perusahaan Induk Operasional yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.
7.
Aset Badan adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Badan yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.
 
 
 
 
 
BAB II
ASET BADAN
 
Bagian Kesatu
Wewenang dan Prinsip Pengelolaan Aset Badan
 

Pasal 2

(1)
Aset Badan merupakan milik dan tanggung jawab Badan.
(2)
Badan berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan Aset Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Pengelolaan Aset Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan.
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Sumber Aset Badan
 

Pasal 3 

Sumber Aset Badan berasal dari:
a.
penyertaan modal;
b.
hasil pengembangan Aset Badan;
c.
pemindahtanganan aset negara atau Aset BUMN;
d.
hibah; dan/atau
e.
sumber lain yang sah.
 
 
 
 
 
Bagian Ketiga
Jenis Aset Badan
 

Pasal 4 

Jenis Aset Badan terdiri atas:
a.
saham;
b.
surat berharga;
c.
kas atau setara kas;
d.
piutang;
e.
tanah dan/atau bangunan; dan
f.
barang atau kekayaan lainnya.
 
 
 
 
 
Bagian Keempat
Penggunaan Aset Badan
 

Pasal 5

(1)
Aset Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk:
 
a.
cadangan;
 
b.
pengeluaran operasional Badan;
 
c.
investasi;
 
d.
setoran ke Negara Republik Indonesia; dan/atau
 
e.
penggunaan lainnya.
(2)
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilakukan dalam bentuk pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal.
(3)
Pengeluaran operasional Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Badan untuk menjalankan kegiatan operasional jangka pendek dan biaya investasi.
(4)
Pengeluaran operasional Badan untuk menjalankan kegiatan operasional jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan Badan untuk pelaksanaan kegiatan sosial Badan.
 
 
 
 
 
Bagian Kelima
Kerja Sama Aset Badan
 

Pasal 6

(1)
Untuk meningkatkan nilai Aset Badan, Badan dapat melakukan pengelolaan Aset Badan melalui kerja sama dengan pihak ketiga termasuk Holding Investasi dan Holding Operasional.
(2)
Pemilihan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mekanisme tender, pemilihan terbatas, dan/atau penunjukan langsung.
(3)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan melalui:
 
a.
kuasa kelola; dan/atau
 
b.
bentuk kerja sama lain.
(4)
Kerja sama melalui kuasa kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan penyerahan pengelolaan Aset Badan yang diperjanjikan kepada pihak ketiga.
(5)
Bentuk kerja sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 
a.
sewa menyewa;
 
b.
pemanfaatan Aset Badan;
 
c.
pengelolaan dana atau investasi; dan/atau
 
d.
kerja sama lain.
(6)
Dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga selain Holding Investasi dan Holding Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempertimbangkan:
 
a.
reputasi;
 
b.
kemampuan keuangan; dan/atau
 
c.
keahlian pihak ketiga calon mitra kerja sama.
(7)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkan Badan sebagai pemegang kedudukan penentu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.
(8)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 
a.
para pihak;
 
b.
objek;
 
c.
jangka waktu; dan
 
d.
hak dan kewajiban para pihak.
(9)
Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(10)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Peraturan Badan.
 
 
 
 
 
Bagian Keenam
Pemindahtanganan Aset Badan
 

Pasal 7

(1)
Badan dapat melakukan pemindahtanganan Aset Badan.
(2)
Pemindahtanganan Aset Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 
a.
jual-beli; atau
 
b.
cara lain yang sah.
 
 
 
 
 
BAB III
INVESTASI
 
Bagian Kesatu
Bentuk Investasi
 

Pasal 8

Badan dapat melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melakukan kerja sama dengan Holding Investasi, Holding Operasional, dan pihak ketiga.
 
 
 
 
 

Pasal 9

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam bentuk:
a.
penyertaan modal;
b.
surat berharga;
c.
kas atau setara kas;
d.
piutang; dan/atau
e.
tanah dan/atau bangunan.
 
 
 
 
 

Pasal 10

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
a.
kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham Seri B pada Holding Operasional; dan
b.
kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham Seri B pada Holding Investasi.
 
 
 
 
 

Pasal 11

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a.
surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
b.
surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia; dan
c.
surat berharga yang diterbitkan oleh BUMN dengan peringkat setara investment grade.
 
 
 
 
 

Pasal 12

Kas atau setara kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
a.
uang tunai;
b.
giro; dan
c.
deposito.
 
 
 
 
 

Pasal 13

Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi pemberian pinjaman kepada Holding Operasional dan pinjaman kepada Holding Investasi.
 
 
 
 
 

Pasal 14

Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan tanah dan/atau bangunan yang diperoleh Badan secara sah.
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Perencanaan dan Batasan Investasi 
 

Pasal 15

(1)
Badan menyusun rencana investasi tahunan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran tahunan Badan.
(2)
Badan Pelaksana menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Presiden.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan diatur dalam Peraturan Badan.
 
 
 
 
 

Pasal 16

(1)
Badan menetapkan batas alokasi investasi dan penyesuaian terhadap batas alokasi investasi untuk masing-masing bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas alokasi investasi dan penyesuaian terhadap batas alokasi investasi diatur dalam Peraturan Badan.
 
 
 
 
 
Bagian Ketiga
Evaluasi Pelaksanaan Investasi
 

Pasal 17

(1)
Badan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan investasi, kinerja aset investasi, kebutuhan investasi, dan/atau kebutuhan operasional di tahun yang akan datang.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atas pengelolaan investasi yang akan dilakukan.
(3)
Sebagai tindak lanjut evaluasi atas kinerja aset investasi, Badan dapat memutuskan untuk melakukan cut loss dan total loss.
(4)
Badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh cut loss dan total loss sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika dapat membuktikan:
 
a.
kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 
b.
keputusan telah diambil dengan iktikad baik dan kehati-hatian berdasarkan kajian yang memadai;
 
c.
tidak terdapat benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung;
 
d.
tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah; dan
 
e.
keputusan tersebut ditujukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan investasi termasuk pelaksanaan cut loss dan total loss diatur dalam Peraturan Badan.
 
 
 
 
 
BAB IV
PINJAMAN DAN PENJAMINAN
 
Bagian Kesatu
Penerimaan Pinjaman
 

Pasal 18

Badan dapat memperoleh penerimaan pinjaman untuk:
a.
pemenuhan kebutuhan operasional; dan/atau
b.
mendukung kebutuhan pendanaan pada Holding Operasional atau Holding Investasi.
 
 
 
 
 

Pasal 19

Penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
 
 
 
 
 

Pasal 20

Badan Pelaksana mengajukan usulan penerimaan pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Presiden.
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Pemberian Pinjaman
 

Pasal 21

Badan dapat memberikan pinjaman kepada Holding Operasional atau Holding Investasi untuk pemenuhan:
a.
kebutuhan operasional; dan/atau
b.
kebutuhan selain operasional.
 
 
 
 
 

Pasal 22

(1)
Badan melakukan penilaian atas permohonan pemberian pinjaman dari Holding Operasional atau Holding Investasi.
(2)
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan dapat menyetujui seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh permohonan pinjaman dari Holding Operasional atau Holding Investasi.
 
 
 
 
 

Pasal 23

(1)
Dalam memberikan pinjaman, Badan dapat meminta agunan berupa aset Holding Operasional atau aset Holding Investasi.
(2)
Pemberian pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman antara Badan dan Holding Operasional atau Holding Investasi.
 
 
 
 
 

Pasal 24

Badan Pelaksana mengajukan usulan pemberian pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Presiden.
 
 
 
 
 

Pasal 25

Badan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencairan pemberian pinjaman dan penerimaan pembayaran kewajiban dari Holding Operasional atau Holding Investasi.
 
 
 
 
 
Bagian Ketiga
Pemberian Agunan dan Penjaminan
 

Pasal 26

(1)
Badan berwenang untuk mengagunkan Aset Badan dengan persetujuan Presiden.
(2)
Aset Badan dalam bentuk penyertaan saham pada Holding Investasi atau Holding Operasional, tidak dapat diagunkan.
 
 
 
 
 

Pasal 27

Badan dapat memberikan penjaminan kepada Holding Investasi.
 
 
 
 
 

Pasal 28

(1)
Pemberian penjaminan kepada Holding Investasi dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Holding Investasi kepada Badan.
(2)
Badan Pelaksana melakukan penilaian atas permohonan pemberian penjaminan dari Holding Investasi.
(3)
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelaksana mengajukan usulan pemberian penjaminan Holding Investasi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
(4)
Dewan Pengawas dapat menyetujui atau menolak usulan penjaminan kepada Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 
 
 
 
 

Pasal 29

Badan Pelaksana menginformasikan persetujuan atau penolakan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) kepada Holding Investasi.
 
 
 
 
 

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan pinjaman, pemberian pinjaman, tata cara permohonan pemberian dan penerimaan pinjaman dan kriteria penilaian pemberian pinjaman, serta pemberian dan tata cara permohonan agunan dan penjaminan diatur dalam Peraturan Badan.
 
 
 
 
 
BAB V
PENILAIAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN
 
Bagian Kesatu
Penilaian Aset Badan
 

Pasal 31

(1)
Badan dalam melakukan penilaian atas kualitas Aset Badan, menerapkan prinsip kehati-hatian.
(2)
Badan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian atas kualitas Aset Badan.
(3)
Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas Aset Badan tetap terjaga.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian atas kualitas Aset Badan diatur dalam Peraturan Badan.
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Akuntansi dan Pelaporan Aset Badan
 

Pasal 32

(1)
Akuntansi Aset Badan dilaksanakan melalui pencatatan atas setiap kegiatan transaksi dan kegiatan pengelolaan Aset Badan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)
Badan Pelaksana melaporkan pelaksanaan pengelolaan Aset Badan kepada Dewan Pengawas secara berkala.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan pengelolaan Aset Badan diatur dalam Peraturan Badan.
 
 
 
 
 
BAB VI
PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET BADAN
 

Pasal 33

(1)
Badan dapat melakukan penghapusbukuan dalam rangka pengelolaan Aset Badan.
(2)
Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 
a.
pemindahtanganan; dan/atau
 
b.
kondisi tertentu.
(3)
Aset Badan yang dapat dihapusbukukan terdiri atas:
 
a.
piutang macet yang telah dilakukan upaya penagihan piutang secara optimal dan telah dilakukan upaya restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian;
 
b.
investasi yang sudah tidak memiliki nilai dan/atau tidak memiliki prospek pemulihan nilai (recovery); dan/atau
 
c.
Aset Badan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang telah melampaui umur ekonomis, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau terdapat alternatif penggunaan lain yang lebih sesuai.
(4)
Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Badan untuk melakukan upaya penagihan atas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang telah dihapusbukukan.
 
 
 
 
 

Pasal 34

(1)
Badan dapat melakukan penghapustagihan terhadap Aset Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a yang telah dilakukan penghapusbukuan.
(2)
Badan mengusulkan penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan.
(3)
Badan Pelaksana menyampaikan usulan penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Presiden.
 
 
 
 
 

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan Aset Badan diatur dalam Peraturan Badan.
 
 
 
 
 
BAB VII
PENGGUNAAN HASIL PENGELOLAAN ASET BADAN
 

Pasal 36

(1)
Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan pengelolaan aset Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan keuntungan atau kerugian Badan.
(2)
Dalam hal Badan mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian keuntungan dapat ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal.
 
 
 
 
 

Pasal 37

(1)
Laba yang diperoleh Badan digunakan untuk:
 
a.
cadangan wajib;
 
b.
laba ditahan; dan
 
c.
setoran ke Negara Republik Indonesia;
(2)
Badan menyisihkan sebagian laba tahun buku sebagai cadangan wajib dengan besaran yang diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan Badan.
(3)
Pembentukan cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal.
(4)
Bagian laba setelah penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk laba ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5)
Setelah penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Presiden dapat menetapkan pembagian laba untuk setoran ke Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(6)
Pembagian laba untuk setoran ke Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba yang diperoleh Badan diatur dengan Peraturan Badan.
 
 
 
 
 
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO
 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRASETYO HADI
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 123
 

PENJELASAN

ATAS
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
 
TENTANG
 
TATA CARA PENGELOLAAN ASET
 
BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
  
I.
UMUM
 
Pembentukan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut Badan memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan Badan memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.
 
Dalam menjalankan tugasnya, Badan berwenang memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan Aset serta bertanggung jawab dan berwenang mengelola Aset berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 3F dan Pasal 3J ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sehubungan dengan kewenangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3H ayat (4) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
 
Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis di antaranya mengenai Aset Badan, investasi, pinjaman, agunan, dan penjaminan, penilaian, akuntansi dan pelaporan, penghapusbukuan dan penghapustagihan, serta penggunaan hasil pengelolaan Aset Badan.
 
Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang memadai bagi Badan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Aset Badan, yang dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko.
 
 
 
 
 
II.
PASAL DEMI PASAL
 
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik antara lain dilakukan melalui pengelolaan secara otonom dalam kerangka kewenangan yang dimiliki Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Hasil pengembangan Aset Badan berasal dari semua penambahan Aset Badan yang merupakan hasil dari penerimaan pembayaran dividen, penempatan investasi, dan kerja sama investasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah" antara lain aset yang diperoleh dari pinjaman.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "penggunaan lainnya" antara lain penggunaan Aset Badan untuk melaksanakan kewenangan Badan dalam pemberian hibah kepada Negara untuk menjaga porsi kepemilikan Negara pada Holding Operasional dan Holding Investasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kegiatan operasional jangka pendek" (OPEX) antara lain biaya pegawai, biaya administrasi dan umum, biaya pengadaan barang dan jasa, biaya kepegawaian, sewa gedung, pemeliharaan, dan biaya lainnya.
 
Yang dimaksud dengan "biaya investasi" antara lain biaya pembelian komputer, kendaraan, gedung, dan biaya investasi lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain mitra investasi, manajer investasi, lembaga keuangan, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "pemegang kedudukan penentu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan" antara lain persetujuan dalam menentukan batasan kerja sama.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Surat berharga yang dimiliki Badan dapat berupa surat berharga syariah.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Aset Badan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat digunakan Badan untuk operasional Badan dan pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Badan" adalah organ dan pegawai Badan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Huruf a
Penerimaan pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan operasional tidak termasuk penerimaan pinjaman Badan untuk kebutuhan operasional pembentukan awal Badan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Huruf b
Penerimaan pinjaman untuk kebutuhan pendanaan pada Holding Operasional atau Holding Investasi dalam bentuk mekanisme penerusan pinjaman (two step loan) kepada Holding Operasional atau Holding Investasi.
Pasal 19
Penerimaan pinjaman dapat menggunakan prinsip konvensional atau prinsip syariah serta dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.
Pasal 20
Permohonan penerimaan pinjaman dapat dilakukan melalui mekanisme rencana kerja anggaran tahunan atau sewaktu-waktu di luar rencana kerja anggaran tahunan apabila diperlukan.
Pasal 21
Huruf a
Pemberian pinjaman yang dilakukan Badan merupakan salah satu opsi yang dimiliki oleh Holding Operasional atau Holding Investasi dalam memperoleh pinjaman.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kebutuhan selain operasional" antara lain untuk pembiayaan aksi korporasi seperti restrukturisasi BUMN.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Permohonan pemberian pinjaman dapat dilakukan melalui mekanisme rencana kerja anggaran tahunan atau sewaktu-waktu di luar rencana kerja anggaran tahunan apabila diperlukan.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Permohonan mengagunkan Aset Badan dapat dilakukan melalui mekanisme rencana kerja anggaran tahunan atau sewaktu-waktu di luar rencana kerja anggaran tahunan apabila diperlukan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain kantor jasa penilai publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kantor akuntan publik, dan tenaga profesional lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud "Aset Badan yang berwujud maupun tidak berwujud" antara lain berupa alat transportasi, perlengkapan kantor, persediaan kantor, peranti lunak, tanah, dan bangunan.
 
Yang dimaksud dengan "telah melampaui umur ekonomis" antara lain nilai buku dari aset tersebut sudah 0 (nol)."
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Peraturan Badan mengatur antara lain mekanisme penggunaan laba sebagai cadangan wajib, laba ditahan, dan setoran ke Negara Republik Indonesia.
Pasal 38
Cukup jelas.
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7119
Background
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.