Keputusan Presiden Nomor: 168 Tahun 1999

 

 

 

a.

bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 27 september 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Seychelles for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles;

b.

bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden republik Indonesia kepada Ketua Dewan perwakilan rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

 

 

 

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

 

 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

 

 

 

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Seychelles for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 27 September 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

 

 

 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 217