Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 6/KM.7/2024

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana Treasury Deposit Facility;

 

 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);

 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA DAN PERSYARATAN PENARIKAN DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY.

 

 

 

a.

petunjuk teknis tata cara penarikan dana treasury deposit facility sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

b.

format dokumen persyaratan penarikan dana treasury deposit facility sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

 

 

 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

3.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

4.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;

5.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;

6.

Direktur Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan;

7.

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Kementerian Keuangan;

8.

Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan;

9.

Gubernur bersangkutan;

10.

Bupati/Wali Kota bersangkutan

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

LUKY ALFIRMAN