Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor: KEP-9/KF/2025

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik yang optimal di Kementerian Keuangan, telah ditunjuk pengelola informasi dan dokumentasi dari setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

b.

bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, perlu dilakukan koordinasi terkait informasi dan dokumentasi perumusan kebijakan dengan unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

c.

bahwa guna memperlancar koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, perlu dibentuk Tim Dukungan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2025;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Pembentukan Tim Dukungan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2025;

 

 

 

 

 

 

 

1.

Keputusan Presiden Nomor 21/TPA Tahun 2021;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Membentuk Tim Dukungan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal, yang selanjutnya disebut Tim, yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

 

 

 

 

 

 

 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

Penanggung Jawab

 

1.

mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan dukungan pelaksanaan pemberian pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal; dan

 

2.

mengoordinasikan dukungan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

b.

Ketua

 

1.

melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;

 

2.

melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan dukungan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

 

3.

melakukan pemantauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal agar berjalan dengan baik; dan

 

4.

melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

c.

Anggota

 

1.

melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

 

2.

melaksanakan dukungan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

 

3.

melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

 

4.

menyiapkan tanggapan informasi publik dalam hal terdapat permintaan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kebijakan Fiskal;

 

5.

menyiapkan daftar informasi publik dan menyiapkan daftar informasi publik yang dikecualikan; dan

 

6.

melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

 

 

 

 

 

 

 

Kepada setiap anggota Tim tidak diberikan honorarium.

 

 

 

 

 

 

 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1.

Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal; dan

2.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU