Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor: 41 Tahun 2005
Status tidak tersedia
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
|
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2005TENTANG PAJAK REKLAME BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA BUPATI ACEH UTARA, | |||
|
|
|
|
|
Menimbang | |||
|
a.
|
bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang Pajak Reklame dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan Anggaran Pembangunan perlu memungut Pajak Reklame di Kabupaten Aceh Utara;
| ||
|
b.
|
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Qanun tentang Pajak Reklame;
| ||
|
|
|
|
|
Mengingat | |||
|
1.
|
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
| ||
|
2.
|
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
| ||
|
3.
|
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
| ||
|
4.
|
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
| ||
|
5.
|
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
| ||
|
6.
|
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
| ||
|
7.
|
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
| ||
|
8.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
| ||
|
9.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
| ||
|
10.
|
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
| ||
|
11.
|
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
| ||
|
12.
|
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
| ||
|
|
|
|
|
|
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA | |||
|
|
|
|
|
|
MEMUTUSKAN:
| |||
Menetapkan | |||
|
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PAJAK REKLAME.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 | |||
|
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
| |||
|
1.
|
Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
| ||
|
2.
|
Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
| ||
|
3.
|
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
| ||
|
4.
|
Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
| ||
|
5.
|
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
| ||
|
6.
|
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
| ||
|
7.
|
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
| ||
|
8.
|
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
| ||
|
9.
|
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| ||
|
10.
|
Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.
| ||
|
11.
|
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
| ||
|
12.
|
Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
| ||
|
13.
|
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
| ||
|
14.
|
Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
| ||
|
15.
|
Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
| ||
|
16.
|
Nilai jual objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempatnya telah diizinkan.
| ||
|
17.
|
Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan, tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
| ||
|
18.
|
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
| ||
|
19.
|
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendaharawan Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
| ||
|
20.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
| ||
|
21.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
| ||
|
22.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
| ||
|
23.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
| ||
|
24.
|
Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
| ||
|
25.
|
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 | |||
|
Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 3 | |||
|
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 4 | |||
|
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 5 | |||
|
Penyelenggaraan reklame sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi:
| |||
|
a.
|
reklame papan/billboard/megatron;
| ||
|
b.
|
reklame kain;
| ||
|
c.
|
reklame melekat (stiker);
| ||
|
d.
|
reklame selebaran;
| ||
|
e.
|
reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
| ||
|
f.
|
reklame udara;
| ||
|
g.
|
reklame film/slide;
| ||
|
h.
|
reklame peragaan;
| ||
|
i.
|
reklame suara.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 6 | |||
|
Penyelenggaraan reklame yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
| |||
|
a.
|
reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
| ||
|
b.
|
reklame melalui televisi, radio, warta harian, internet, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
| ||
|
c.
|
reklame oleh rumah sosial dan lembaga adat.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 7 | |||
|
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 8 | |||
|
(1)
|
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
| ||
|
(2)
|
Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan nilai strategis, harga dasar dan ukuran media reklame.
| ||
|
(3)
|
Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
| ||
|
|
a.
|
reklame papan atau board dihitung berdasarkan nilai strategis dan harga dasar Pajak Reklame;
| |
|
|
b.
|
reklame non board dihitung berdasarkan ukuran media reklame dan harga dasar Pajak Reklame.
| |
|
(4)
|
Nilai Strategis dan harga dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati..
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 9 | |||
|
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan Pasal 8 ayat (4).
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 | |||
|
(1)
|
Pajak yang terutang sejak dikeluarkan SKP (Surat Keputusan Pajak) dipungut dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
| ||
|
(2)
|
Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB V
MASA PAJAK Pasal 11 | |||
|
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 12 | |||
|
Saat pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama di tahun takwim.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 13 | |||
|
Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 14 | |||
|
(1)
|
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPPD.
| ||
|
(2)
|
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
| ||
|
(3)
|
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
| ||
|
(4)
|
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPPD ditetapkan oleh Bupati/instansi terkait.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 15 | |||
|
(1)
|
Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
| ||
|
(2)
|
Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPPD.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 16 | |||
|
(1)
|
Wajib pajak yang membayar sendiri, SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
| ||
|
(2)
|
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
| ||
|
|
a.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
| |
|
|
b.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
| |
|
|
c.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
| |
|
(3)
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan apabila:
| ||
|
|
a.
|
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
| |
|
|
b.
|
SPPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
| |
|
|
c.
|
kewajiban mengisi SPPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
| |
|
(4)
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
| ||
|
(5)
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
| ||
|
(6)
|
Kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
| ||
|
(7)
|
Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 17 | |||
|
(1)
|
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
| ||
|
(2)
|
Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Bendaharawan Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.
| ||
|
(3)
|
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 18 | |||
|
(1)
|
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
| ||
|
(2)
|
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
| ||
|
(3)
|
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
| ||
|
(4)
|
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
| ||
|
(5)
|
Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 19 | |||
|
(1)
|
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
| ||
|
(2)
|
Bentuk, jenis, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 20 | |||
|
(1)
|
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
| ||
|
(2)
|
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
| ||
|
(3)
|
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 21 | |||
|
(1)
|
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.
| ||
|
(2)
|
Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 22 | |||
|
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 23 | |||
|
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 24 | |||
|
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 25 | |||
|
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 26 | |||
|
(1)
|
Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
| ||
|
(2)
|
Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27 | |||
|
(1)
|
Bupati atas permohonan wajib pajak dapat:
| ||
|
|
a.
|
membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
| |
|
|
b.
|
membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
| |
|
|
c.
|
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
| |
|
(2)
|
Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
| ||
|
(3)
|
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
| ||
|
(4)
|
Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 28 | |||
|
Sanksi administrasi dapat berupa pembongkaran dan penurunan reklame yang tidak melunasinya diatur dengan Keputusan Bupati.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING Pasal 29 | |||
|
(1)
|
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
| ||
|
|
a.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
| |
|
|
b.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
| |
|
|
c.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
| |
|
|
d.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
| |
|
|
e.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
| |
|
(2)
|
Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
| ||
|
(3)
|
Bupati dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
| ||
|
(4)
|
Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
| ||
|
(5)
|
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 30 | |||
|
(1)
|
Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
| ||
|
(2)
|
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 31 | |||
|
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 32 | |||
|
(1)
|
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
| ||
|
|
a.
|
nama dan alamat wajib pajak;
| |
|
|
b.
|
masa pajak;
| |
|
|
c.
|
besarnya kelebihan pembayaran pajak;
| |
|
|
d.
|
alasan yang jelas.
| |
|
(2)
|
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
| ||
|
(3)
|
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
| ||
|
(4)
|
Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
| ||
|
(5)
|
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
| ||
|
(6)
|
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 33 | |||
|
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB XIII
KADALUWARSA Pasal 34 | |||
|
(1)
|
Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
| ||
|
(2)
|
Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
| ||
|
|
a.
|
diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau;
| |
|
|
b.
|
ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
| |
|
|
|
|
|
|
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA Pasal 35 | |||
|
(1)
|
Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
| ||
|
(2)
|
Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 36 | |||
|
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB XV
PENYIDIKAN Pasal 37 | |||
|
(1)
|
Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| ||
|
(2)
|
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
| ||
|
|
a.
|
menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya pelanggaran atas Qanun ini;
| |
|
|
b.
|
melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
| |
|
|
c.
|
menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
| |
|
|
d.
|
melakukan penyitaan benda atau surat;
| |
|
|
e.
|
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
| |
|
|
f.
|
memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
| |
|
|
g.
|
mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
| |
|
|
h.
|
mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
| |
|
|
i.
|
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
| |
|
|
j.
|
penyidik berwenang melakukan rehabilitasi terhadap tersangka yang perkaranya dihentikan atau tidak terbukti.
| |
|
(3)
|
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 | |||
|
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 39 | |||
|
Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 5 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 40 | |||
|
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| |||
|
|
|
|
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.
| |||
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Desember 2005 M (27 Dzulqaidah 1426 H) PENJABAT BUPATI ACEH UTARA, Cap/dto TARMIZI A. KARIM Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Desember 2005 M (27 Dzulqaidah 1426 H) SEKRETARIS DAERAH, Cap/dto Drs. T. HARMAWAN, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 41 | |||
PENJELASANATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME | |
|
|
|
|
I.
|
PENJELASAN UMUM
|
|
|
Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang Pajak Reklame dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan Anggaran Pembangunan perlu memungut Pajak Reklame di Kabupaten Aceh Utara;
|
|
|
|
|
II.
|
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
|
|
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
| |
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.