Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor: 40 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);

2

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

16.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 1999 Nomor 18 Seri C Nomor 10 tanggal 19 Juli 1999, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

BAB VI diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian tanah ditentukan sebagai berikut:

 

 

a.

terhadap tanah yang harga jualnya di bawah Rp100.000,-/m², sebesar Rp1000,-/m²/bulan;

 

 

b.

terhadap tanah yang harga jualnya di atas Rp100.000,-/m², sebesar Rp2000,-/m²/bulan.

 

(2)

Biaya pengukuran dan pemetaan:

 

 

a.

untuk keperluan sarana perekonomian/niaga adalah 5% dari tarif retribusi;

 

 

b.

untuk keperluan rumah tangga adalah 4% dari retribusi;

 

 

c.

untuk keperluan sarana olah raga adalah 3% dari retribusi;

 

 

d.

untuk keperluan sarana pendidikan/kesehatan adalah sebesar 3% dari retribusi;

 

 

e.

untuk keperluan peribadatan sebesar 1% dari retribusi.

 

 

 

 

 

2.

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9, ditambah 7 pasal baru yang isinya sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan/penggantungan alat reklame ditentukan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian gedung dan kursi ditentukan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagai berikut:

 

 

a.

Kendaraan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian/pengetesan laboratorium kebinamargaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Desember 2005 M (27 Dzulqaidah 1426 H)

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

 

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Desember 2005 M (27 Dzulqaidah 1426 H)

SEKRETARIS DAERAH,

Cp/dto

Drs. T. HARMAWAN, M.Si

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 40