Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor: 39 Tahun 2005

 

 

 

 

a. 

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai lagi dengan perkembangan Daerah Kabupaten Aceh Utara sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;

 

 

 

1. 

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

16.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

18.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

 

 

 

Merubah ketentuan BAB VI Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 1999 Nomor 15 Seri C Nomor 7 tanggal 19 Juli 1999), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.

(2)

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.

(3)

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

 

a.

Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;

 

b.

Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

 

a.

Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

 

b.

Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

 

c.

Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyediaan asset;

 

d.

Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5)

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M (4 Dzulqaidah 1426 H)
PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,
Cap/dto.
TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M (4 Dzulqaidah 1426 H)
SEKRETARIS DAERAH,
Cap/dto.
Drs. T. HARMAWAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 39

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan untuk memungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu mengatur ketentuan besarnya Retribusi Terminal.

 

 

 

Pasal I

Pasal II