Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor: 2 Tahun 2018

 

 

 

 

 

a.

bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan pencabutan terhadap struktur tarif yang tercantum dalam Lampiran I khusus pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sehubungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/368/2015;

b.

bahwa pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut meutia Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terhadap tertib pelayan Kesehatan diatur secara tersendiri dengan Peraturan Bupati;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 029 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

15.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

16.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 153);

17.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 181);

18.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 195);

19.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 216);

20.

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 50).

21.

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 195), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 8, 9, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 50, 53, 54, 56, 57 dan 63 dihapus dan angka 17, 19, 20, 21, 23, 27, 34, 38 dan 39 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

 

2.

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

 

3.

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.

 

4.

Bupati adalah Bupati Aceh Utara.

 

5.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara.

 

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

7.

Kas Kabupaten adalah Kas Kabupaten Aceh Utara.

 

8.

dihapus.

 

9.

dihapus.

 

10.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian sarana tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

11.

dihapus.

 

12.

dihapus.

 

13.

dihapus.

 

14.

dihapus.

 

15.

Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dan atau pemeriksaan fisik, psikis dan lainnya.

 

16.

Jasa Perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan perawatan yang dilaksanakan oleh tenaga perawat.

 

17.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana/prasarana dan bahan seperti obat-obatan, bahan kimia, bahan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan.

 

18.

Visite Dokter adalah kunjungan dokter, dokter gigi atau dokter spesialis terhadap pasien rawat inap untuk mendiagnosis, memeriksa, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengetahui perkembangan kesehatan pasien dalam rangka penyembuhan penyakit dan penderitaannya.

 

19.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.

 

20.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

 

21.

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan terhadap pasien dari Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan perawatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.

 

22.

dihapus.

 

23.

Pelayanan Rawat Setengah Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur maksimal 12 jam.

 

24.

Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap penderita yang dirawat selama 24 jam.

 

25.

dihapus.

 

26.

Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikiatri, psikologi, gizi, tumbuh-kembang dan konsultasi sejenisnya.

 

27.

Rujukan Penderita adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus penyerahan pengobatan dan/atau perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter, dokter gigi atau dokter spesialis demi untuk kepentingan penyembuhan penderita yang berlangsung dari Puskesmas ke RSU atau kelas yang lebih tinggi dan lengkap spesialis dan/atau sarana/prasarananya).

 

28.

Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

 

29.

Penunjang Non Medik adalah pelayanan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain akomodasi, administrasi, laundry dan lain-lain.

 

30.

Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan alat medik dan alat diagnostik lainnya.

 

31.

dihapus.

 

32.

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien yang tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.

 

33.

dihapus.

 

34.

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSU dan Puskesmas.

 

35.

dihapus.

 

36.

Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

 

37.

dihapus.

 

38.

Biaya overhead adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya fixed meliputi penyusutan gaji pegawai honorer dan/atau PNS yang dibiayai APBD/APBN serta biaya lainnya bersifat tetap yang terkait dengan pelayanan langsung kepada pasien) dan biaya variabel (meliputi jasa sarana yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana/prasarana RSU yang digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

 

39.

dihapus.

 

40.

Hari rawatan adalah lamanya pasien/klien dirawat dengan menghitung tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.

 

41.

dihapus.

 

42.

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi tanggungannya.

 

43.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan yang melayani kunjungan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.

 

44.

Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang melayani kunjungan rawat jalan bertempat di desa di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas setempat.

 

45.

Pondok bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat Gampong yang melayani kunjungan rawat jalan tertentu bagi ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak serta pertolongan pertama untuk pelayanan kesehatan kebidanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas setempat.

 

46.

Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat Desa yang melayani kunjungan rawat jalan, kebidanan, promosi kesehatan dan preventif yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas setempat.

 

47.

Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.

 

48.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan oleh tenaga Kesehatan kepada seseorang.

 

49.

Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas dan jaringannya.

 

50.

dihapus.

 

51.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, administrasi, dan atau pelayanan penunjang lainnya.

 

52.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana, fasilitas alat kesehatan yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi, dan/atau pelayanan lainnya.

 

53.

dihapus.

 

54.

dihapus.

 

55.

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.

 

56.

dihapus.

 

57.

dihapus.

 

58.

Obat adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap, disisip atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.

 

59.

Unit Gawat Darurat disingkat UGD adalah unit tempat pelayanan kesehatan yang memberikan tindakan cepat pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kesakitan, kecacatan dan kematian.

 

60.

Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa pemberian obat, barang farmasi, alat kesehatan lainnya, aturan pemakaian obat dan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan kefarmasian.

 

61.

Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi dan atau pelayanan lainnya.

 

62.

Ambulance adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengantar pasien dari Puskesmas ke RSU atau sebaliknya.

 

63.

dihapus.

 

64.

Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

 

65.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

66.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

67.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

68.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

 

69.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

 

70.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

71.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan serta tempat Pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.

 

(2)

Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:

 

 

a.

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

 

 

b.

penderita penyakit menular dan/atau keracunan dan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan

 

 

c.

korban bencana alam.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

(1)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan.

 

(2)

Dikecualikan dari wajib retribusi adalah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau asuransi lainnya yang ditanggung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan.

 

(2)

dicabut.

 

(3)

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan Puskesmas/Pustu/Balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

 

(4)

Struktur dan besarnya tarif pelayanan dan penunjang kesehatan yang memiliki program kerja sama dengan Pihak Ketiga dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 10 dihapus.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 11 dihapus.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 12 dihapus.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 13 dihapus.

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 14 dihapus.

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 15 dihapus.

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 16 dihapus.

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 17 dihapus.

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan Pasal 18 dihapus.

 

 

 

 

 

15.

Ketentuan Pasal 19 dihapus.

 

 

 

 

 

16.

Ketentuan Pasal 20 dihapus.

 

 

 

 

 

17.

Ketentuan Pasal 21 dihapus.

 

 

 

 

 

18.

Ketentuan Pasal 22 dihapus.

 

 

 

 

 

19.

Ketentuan Pasal 23 dihapus.

 

 

 

 

 

20.

Ketentuan Pasal 24 dihapus.

 

 

 

 

 

21.

Ketentuan Pasal 25 dihapus.

 

 

 

 

 

22.

Ketentuan Pasal 26 dihapus.

 

 

 

 

 

23.

Ketentuan Pasal 27 dihapus.

 

 

 

 

 

24.

Ketentuan Pasal 28 dihapus.

 

 

 

 

 

25.

Ketentuan Pasal 29 dihapus.

 

 

 

 

 

26.

Ketentuan Pasal 30 dihapus.

 

 

 

 

 

27.

Ketentuan Pasal 31 dihapus.

 

 

 

 

 

28.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Khusus Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) mengikuti pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Jaminan Kesehatan Aceh.

 

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Oktober 2018 M (6 Safar 1440 H)
BUPATI ACEH UTARA,
Cap/Dto
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Oktober 2018 M (6 Safar 1440 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
Cap/Dto
ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2