Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 6 Tahun 2008

 

 

a.

bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2001 ditetapkan Retribusi Hasil Hutan Ikutan;

b.

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dari Retribusi Hasil Hutan Ikutan, maka dipandang perlu pengaturan/penambahan beberapa objek retribusi hasil hutan ikutan dan penyesuaian kembali tarif retribusi hasil hutan ikutan sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;

c.

bahwa sehubungan dengan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Qanun Nomor 10 Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Qanun.

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

 

 

QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN

 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang retribusi hasil Hutan Ikutan, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 BAB II tentang Nama, obyek dan subyek retribusi ayat (1) hurup a, ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

 

 

 

(1)

Objek retribusi hasil hutan ikutan sebagai berikut:

 

 

a.

Kelompok Rotan:

 

 

 

-

Rotan Pulut;

 

 

 

-

Rotan sagu/Saga/Sega;

 

 

 

-

Rotan Lambung;

 

 

 

-

Rotan Tahiti;

 

 

 

-

Rotan Manau/semambu Panjang Maksimal 4 meter.

 

 

b.

Kelompok Getah:

 

 

 

-

Getah pinus Alam;

 

 

 

-

Getah pinus HTi;

 

 

 

-

Getah Karet.

 

 

c.

Kelompok bambu:

 

 

 

-

Bambu utung;

 

 

 

-

Bambu Regen;

 

 

 

-

Bambu Lemang.

 

 

d.

Sarang burung Walet:

 

 

 

-

Walet Putih;

 

 

 

-

Walet Hitam.

 

 

e.

Madu;

 

 

f.

Tonggak Kayu Grupel;

 

 

g.

Minyak Kayu Putih;

 

 

h.

Kulit Kayu;

 

 

i.

Atap Rumbia;

 

 

j.

Nira (Gula Aren);

 

 

k.

Ijuk;

 

 

l.

Gaharu/Alin.

 

(2)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah Pengambilan Hasil Hutan Ikutan untuk penelitian.

 

2.

Ketentuan Pasal 8 BAB V tentang struktur besarnya tarif ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(3).

Struktur dan Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 18 BAB IV tentang ketentuan pidana ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Qanun ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

 

(1)

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2)

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 Maret 2008 M (06 Rabi’ul Awal 1429 H)
WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,
Dto,
DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Maret 2008 M (07 Rabi’ul Awal 1429 H)
Sekretaris Daerah,
Dto,
MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR: 6